Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI DUMAI
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Bukti 1 : SK diterbaru Tahun 2021 Kepala Kejaksaan Negeri Dumai Nomor : KEP-23/L.4.11/Cu.2/04/2021 tentang Tim Kerja SK diterbaru Tahun 2020 Kepala Kejaksaan Negeri Dumai Nomor : B-03 /L.4.11/Cu.2/02/2020 tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Kejaksaan Negeri Dumai Tanggal 10 Februari 2020. SK Tahun 2019 Kepala Kejaksaan Negeri Dumai Nomor : KEP-02/N.4.13/Cu.2/01/2019 Tanggal 02 Januari 2019.
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Telah Dilakukan rapat dalam menentukan anggota tim yang ikuti oleh KAJARI dan Para KASI dan Seluruh Pegawai Kejaksaan Negeri Dumai.
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Bukti 3 : Dokumen Rencana Aksi Kejaksaan Negeri Dumai, BUKTI 5 : NOTULEN RAPAT
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
BUKTI 3 dan BUKTI 5 sama dengan diatas
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Bukti 4 : Tersedia Menu ZI WBK/WBBM pada Website : http://kejari-dumai.go.id/ dan Foto Public Campaign BUKTI 4 : Media Sosial Kejari Dumai, yaitu Instagram : @kejaridumai, Facebook : @kejaksaan negeri dumai,
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
B
Bukti 3 : Dokumen Rencana Aksi Kejaksaan Negeri Dumai BUKTI 5 : NOTULEN RAPAT
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
B
Bukti sama dengan BUKTI 5, Bukti 6
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
B
Bukti sama dengan BUKTI 5, Bukti 6
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Pimpinan sebagai teladan nyata memberi contoh : - Melaksanakan Apel setiap Senin pagi - Melakukan absensi pagi dan sore secara tepat waktu - Ikut serta dalam kegiatan senam di hari Jumat pagi - Mengikuti Kegiatan Agama Setiap Bulan - Kepala Kejaksaan Negeri Dumai aktif memberikan masukan dan ide-ide mengenai inovasi pelayanan dan mendukung penuh penguatan 6 area perubahan dalam pembangunan zona integritas di Kejaksaan Negeri Dumai. - Taat SOP yang telah ditetapkan BUKTI 5 : NOTULEN RAPAT BUKTI 7 : Foto Dokumentasi Kegiatan dan Sample Absensi
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
BUKTI 5 : NOTULEN RAPAT BUKTI 8 : Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Dumai Nomor : KEP-25 /L.4,11/Cu,1/04/2021 tentang Penetapan Role Model dan Agen Perubahan Refirmasi Birkorasi Kejaksaan Negeri Dumai Tahun 2021 yang menunjuk Saudara AGUNG NUGROHO, S.H, NIP. 19850424 200604 1 002 Pangkat Jaksa Pratama (III/c) Jabatan Kasubsi Pra Penuntutan pada Seksi Tindak Pidana Pidum.
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
BUKTI 5 : NOTULEN RAPAT BUKTI 9 : Dokumen dan Foto Penandatangan Pakta Integritas danPencanangan kembali seluruh Pegawai Kejaksaan Negeri Dumai BUKTI 10 : Dokumentasi Foto Penandatangan Komitmen Bersama Dalam Rangka Mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani oleh seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Dumai BUKTI 11 : Foto Kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi Reformasi Birokrasi oleh Foto Kegiatan Sosialisasi dan Pengarahan dalam rangka penerapan Budaya Pelayanan prima kepada petugas PTSP, Piket kantor dan satpam pada bulan Februari 2020
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
B
Seluruh anggota organisasi terlibat dalam pembangunan ZI menuju WBK/WBBM dalam lingkungan Kejaksaan Negeri Dumai, serta aktif terlibat dalam evaluasi dan memberikan ide-ide baru untuk kemajuan bersama. Evaluasi dan ide tersebut terlaksana dalam kegiatan Pelaksanaan Rapat pembahasan tentang WBK dan WBBM dilaksanakan setiap bulannya yang dipimpin langsung oleh Ketua WBK WBBM Kejari Dumai serta turut dihadiri oleh Kajari sebagai Pembina. BUKTI sama dengan Bukti 2
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
-SOP Kejari Dumai seluruhnya mengacu pada SOP yang ditetapkan oleh Kejagung dan melakukan beberapa inovasi yang menyesuaikan dengan lingkungan kerja Kejari Dumai, SOP pada Kejaksaan Negeri Dumai.
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
-Kejaksaan Negeri Dumai telah menerapkan seluruh SOP yang ditetapkan dan juga melakukan inovasi pada SOP yang diterapkan seperti membuat peta poses persuratan secara digitalisasi sehingga para pimpinan dapat mengecek surat masuk dan keluar saat berada diluar kantor serta segera dapat menindaklanjuti surat tersebut, pimpinan juga dapat menandatangani surat secara digital. Peta proses surat masuk dibuat dimulai dari PTSP hingga sampai kepada Pimpinan, begitu juga surat keluar dimulai dari pegawai bidang ke Pimpinan hingga keluarnya surat, SOP pada Kejaksaan Negeri Dumai.
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
-Kejaksaan Negeri Dumai telah menerapkan seluruh SOP yang ditetapkan dan juga melakukan inovasi pada SOP yang diterapkan seperti membuat peta poses persuratan secara digitalisasi sehingga para pimpinan dapat mengecek surat masuk dan keluar saat berada diluar kantor serta segera dapat menindaklanjuti surat tersebut, pimpinan juga dapat menandatangani surat secara digital. Peta proses surat masuk dibuat dimulai dari PTSP hingga sampai kepada Pimpinan, begitu juga surat keluar dimulai dari pegawai bidang ke Pimpinan hingga keluarnya surat, NOTULEN RAPAT, SOP pada Kejaksaan Negeri Dumai.
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
BUKTI 18: SIPEDE Kejaksaan Negeri Dumai
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
Kejaksaan Negeri Dumai telah melakukan inovasi dalam Operasionalisasi manajemen SDM dengan menggunakan teknologi informasi seperti telah dibentuknya manajemen persuratan berbasis Teknologi Informasi yaitu SIPEDE sehingga memudahkan Pimpinan dan pegawai dalam mengelola persuratan (Aplikasi ini sudah meliputi kebutuhan penunjang kinerja Bidang Pembinaan Kepegawaian berupa E-Dosir, Kenaikan Pangkat, Monitoring Pensiun, Info Gaji Berkala dan Kenaikan Pangkat) BUKTI sama dengan BUKTI 18 : SIPEDE Kejaksaan Negeri Dumai
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
Kejaksaan Negeri Dumai memberikan pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi dengan membuat beberapa Aplikasi, E-Tilang, E-BukuTamu digital (Sistem Aplikasi yang berada pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah terhubung dengan sistem SIPEDE dan menghubungkan persuratan ke bidang-bidang secara online) serta adanya menu TV Online BUKTI sama dengan BUKTI 18 : SIPEDE Kejaksaan Negeri Dumai
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Seluruh anggota organisasi terlibat dalam pembangunan ZI menuju WBK/WBBM dalam lingkungan Kejaksaan Negeri Dumai, serta aktif terlibat dalam evaluasi dan memberikan ide-ide baru untuk kemajuan bersama. Evaluasi dan ide tersebut terlaksana dalam kegiatan Pelaksanaan Rapat pembahasan tentang WBK dan WBBM dilaksanakan setiap bulannya yang dipimpin langsung oleh Ketua WBK WBBM Kejari Dumai. BUKTI 19 : Penginputan Simkari CMS Kejari Dumai
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
Telah dilakukan public campaign kepada masyarakat tentang Kejaksaan yang Bebas dari Korupsi dan melayani melalui: a. Pemasangan Baliho ditempat-tempat strategis. b. Kegiatan jaksa menyapa c. Pelaksanaan Jaksa Masuk Sekolah (JMS) (pelaksanaan dilakukan setiap bulannya, dan dilaksanakan evaluasi setiap bulannya) d. Pembalikan Barang Bukti Ke Masyarakat BUKTI 20 : Foto-foto Jaksa Menyapa, Jaksa Masuk Sekolah
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Bukti sama dengan Bukti 20
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
- Kebutuhan pegawai yang disusun Kejaksaan Negeri Dumai mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan, ini dapat didukung oleh, Usulan Pegawai, Peta Jabatan.
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
- SK Jabatan.
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
- Laporan Monev Terhadap Pegawai Yang Mengikuti Diklat.
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
- Kejaksaan Negeri Dumai melakukan mutasi pegawai antar jabatan sebagai dukungan pengembangan karier pegawai. Dalam hal ini, ke HOTMA TARULINA, S.H Jabatan .Sektektaris, Surat mutasi pegawai antar jabatan.
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
- Kejaksaan Negeri Dumai melakukan semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan. Dengan membuat surat usulan Kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Riau mengenai Usul Promosi Jabatan, Sertifikat jabatan Bendahara serta SK dan Sprint jabatan bendahara.
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
- Kejaksaan Negeri Dumai melakukan laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja, SKP Bendahara.
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
- Dokumen SP Seleksi PPPJ.
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
- Surat mutasi pegawai antar jabatan
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
- Laporan Hasil Evaluasi Kegiatan.
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
- SK CPNS Calon Jaksa di Kejaksaan Negeri Dumai.
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
- Dokumen SP Seleksi PPPJ.
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
- Laporan Monev Terhadap Pegawai Yang Mengikuti Diklat.
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
- Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi di Kejaksaan Negeri Dumai berupa : Dokumen Peta Jabatan dan Analisa Beban Kerja
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
- Seluruh ukuran kinerja individu di Kejaksaan Negeri Dumai telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya.
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
- Pengukuran Kinerja Individu di Kejaksaan Negeri Dumai dilakukan secara bulanan, SKP BENDAHARA PENGELUARAN.
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
- Dokumentasi Reward terhadap pegawai prestasi.
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
Kejaksaan Negeri Dumai telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang sesuai dengan karakteristik unit kerja. BUKTI 28 : Dokumen absensi Manual Karena Dalam stuasi Pedemi Covid-19. BUKTI 29 : Laporan Kepatuhan Jaksa/Wajib LHKPN BUKTI 30 : Laporan SPT tahunan (sampel)
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
Data Informasi kepegawaian Kejaksaan Negeri Dumai telah dilakukan pemutakhiran setiap bulanan. BUKTI 31 : Screenshoot Aplikasi E-Office Dosir Pegawai
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
- Para pimpinan Kejaksaan Negeri Dumai terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan, Membuat Perjanjian Kinerja.
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
- Para pimpinan Kejaksaan Negeri Dumai terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian, Dokumen Perjanjian Kerja Tahun 2019 (menunggu IKU terbaru utk membuat perjanjian kerja tahun 2020).
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
- Para pimpinan Kejaksaan Negeri Dumai memantau pencapaian kinerja secara berkala, Dokumen Rekapitulasi Capaian SKP pegawai.
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
- Kejaksaan Negeri Dumai telah memiliki seluruh dokumen perencanaan sebagai berikut - Telah disusun secara berkala dan rutin Kinerja berupa Lapbul, Laptri dan Lakip.
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
- Seluruh dokumen perencanaan pada Kejaksaan Negeri Dumai telah berorientasi hasil, sebagai contoh yaitu : Dengan memiliki dokumen Rencana Strategi Tahunan Kejaksaan Negeri Dumai dapat mengevaluasi Kinerja Setiap Tahunnya.
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Kejaksaan Negeri Dumai memiliki IKU yang ditetapkan organisasi BUKTI 36: Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2000-2025
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
BUKTI sama denganBUKTI 36 : Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2000-2025
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Seluruh pelaporan kinerja Kejaksaan Negeri Dumai telah memberikan informasi tentang kinerja, seperti : BUKTI 34 : Telah disusun secara berkala dan rutin Kinerja berupa Lapbul, Laptri dan Lakip BUKTI 35 : LAPBUL INTEL APRIL 2021
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
Kejaksaan Negeri Dumai telah menyusun laporan kinerja tepat waktu BUKTI sama dengan BUKTI 34 BUKTI 35
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
Kejaksaan Negeri Dumai berupaya meningkatkan seluruh kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja. BUKTI 34 : LAKIP Kejaksaan Negeri Dumai Tahun 2021 BUKTI 35 : LAPBUL INTEL APRIL 2021
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh seluruh SDM yang kompeten. BUKTI sama dengan BUKTI 34: LAKIP Kejaksaan Negeri Dumai Tahun 2021 BUKTI sama dengan BUKTI 35 : LAPBUL INTEL APRIL 2021
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
-BUKTI sama dengan BUKTI : Tersedia Menu ZI WBK/WBBM pada Website : http://kejari-dumai.go.id/ dan Foto Public Campaign BUKTI 38 : SK Pengendalian Gratifikasi BUKTI sama dengan
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
B
-BUKTI sama dengan diatas BUKTI 9 : Dokumen dan Foto Penandatangan Pakta Integritas dan Pencanangan kembali seluruh Pegawai Kejaksaan Negeri Dumai BUKTI 10 : Dokumentasi Foto Penandatangan Komitmen Bersama Dalam Rangka Mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani oleh seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Dumai BUKTI sama dengan BUKTI 14 : Foto-foto kegiatan
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
B
BUKTI 39 : MEMORANDUM Penanganan Benturan Kepentingan Tahun 2021
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
-BUKTI sama dengan BUKTI 39 : MEMORANDUM Penanganan Benturan Kepentingan Tahun 2021
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
B
-BUKTI sama dengan BUKTI 39 : MEMORANDUM Penanganan Benturan Kepentingan Tahun 2021
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
BUKTI 42 : Dokumentasi dan Hasil Monev Resiko Progam Kerja
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
BUKTI 40 : Pemasangan Himbauan Anti Korupsi
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   1
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2  
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   1
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
BUKTI 41 : Telah dilakukan Ekspose terhadap hasil penanganan pengaduan Masyarakat
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
SAMA BUKTI 41
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
BUKTI 50 : WHISTLE BLOWING SYSTEM Pada Website Kejaksaan Negeri Dumai
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
BUKTII 50 : Screenshoot Menu WBS pada Aplkasi PTSP
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
-BUKTI 51 : Laporan Kegiatan Evaluasi WBS
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
-BUKTI SAMA DENGAN DIATAS
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
-BUKTI 52 : Dokumen Peta Benturan Kepentingan
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
B
-BUKTI 53 : Dokumen Sosialisasi SOP Penanganan dan Penyelesaian
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
B
BUKTI 63 : Laporan Terkait Unit Pelindungan Pelapor UPP
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
B
-BUKTI SAMA DENGAN DIATAS
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
-SAMA BUKTI 63
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
Kejaksaan Negeri Dumai memiliki kebijakan standar pelayanan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja. BUKTI 54 : Standar Pelayanan BUKTI sama dengan BUKTI 11 : Foto Pelayanan pada PTSP BUKTI 55 : Screenshot Menu Pelayanan pada Aplikasi
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
-Kejaksaan Negeri Dumai memaklumatkan seluruh standar pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait maklumat standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja. BUKTI sama dengan BUKTI 12 : SOP pada Kejaksaan Negeri Dumai (samples)
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
-Kejaksaan Negeri Dumai menerapkan seluruh SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait SOP yang sesuai dengan karakteristik unit kerja, adapun beberapa SOP Kejaksaan Negeri Dumai sebagai berikut : 1. SOP Penerimaan Tamu 2. SOP Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar 3. SOP Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 4. SOP Pelayanan Hukum 5. SOP Oelayanan Informasi Publik dan Aspirasi Masyarakat BUKTI sama dengan BUKTI 12 : SOP pada Kejaksaan Tinggi Riau (samples)
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
-Kejaksaan Negeri Dumai melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga unit kerja berinisiatif melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP BUKTI sama dengan BUKTI 55 : Screenshot Menu Pelayanan pada Aplikasi Buku Tamu
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
-Kejaksaan Negeri Dumai memberikan informasi pelayanan yang dapat diakses melalui berbagai media seperti website resmi Kejaksaan Negeri Dumai, media sosial Instagram, Twitter, Facebook, serta radio dalam Program Jaksa Menyapa. BUKTI 56 : Budaya Pelayanan Prima BUKTI sama dengan BUKTI 55 : Screenshot Menu Pelayanan pada Aplikasi
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
-Bukti sama dengan BUKTI 58 : Media Sosial Kejari Dumai, yaitu Instagram : @kejaridumai, Facebook : @kejaksaan negeri dumai, Yotube : Kejari Dumai Tewiter ; @kejaksaan negeri dumai
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
C
-BUKTI 62
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
D
-BUKTI 62
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
-BUKTI 62 : Kejari Dumai merupakan Kejari pertama diwilayah Kejaksaan Tinggi Riau yang melaksanakan Keadilan Restoratif (RJ).
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
C
-Bukti 57
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
-BUKTI 59 : Adanya Pelayanan Pengembalian Antar Barang Bukti dan Kata Masyarakat Pembalikan Barang Bukti
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
-Bukti sama dengan diatas BUKTI 60 : Penggambilan Tlang BUKTI 61: Posko Perwakilan Kejari Dumai dan Kata Masyarakat Posko Perwakilan Kejari Dumai
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan