Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI INDRAGIRI HULU
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
- Surat Undangan Rapat Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Nomor : Und-02/L.4.12/02/2021 - Notula Rapat Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Nomor : Not-02/02/2021 - Form Target Prioritas Rencana Aksi - Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu Tahun 2021 - Dokumen Rencana Aksi Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu Tahun 2021 - Berita Acara Penyusunan Rencana Kerja
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
- Surat Undangan Rapat Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Nomor : Und-02/L.4.12/02/2021 - Notula Rapat Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Nomor : Not-02/02/2021 - Form Target Prioritas Rencana Aksi - Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu Tahun 2021 - Dokumen Rencana Aksi Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu Tahun 2021 - Berita Acara Penyusunan Rencana Kerja
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
- Dokumen Rencana Aksi Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu - Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu Tahun 2021
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
- Form Target Pembangunan Zona Integritas Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu Tahun 2021 - Undangan rapat Evaluasi dan Monitoring Pembangunan Zona Integritas I Januari s/d Februari 2021 Nomor : Und-03/L.4.12/RB/03/2021 Tanggal 01 Maret 2021 - Notulen rapat Nomor Not-03/03/2021 Tanggal 03 Maret 2021
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
- Undangan rapat Evaluasi dan Monitoring Pembangunan Zona Integritas I Januari s/d Februari 2021 Nomor : Und-03/L.4.12/RB/03/2021 Tanggal 01 Maret 2021 - Notulen rapat Nomor Not-03/03/2021 Tanggal 03 Maret 2021 - Laporan Rencana Aksi Pembangunan ZI Triwulan I - Dokumentasi rapat monev
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
- Laporan monev dan tindak lanjut rekomendasi
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
- Form Survey Pimpinan - Dokumentasi pimpinan sebagai role mode
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
- Undangan Pemilihan Agen Perubahan Nomor : Und-05/L.4.12/RB/3/2021 Tanggal 01 Maret 2021 - Notula Rapat Nomor : Not-04/03/2021 - SK Penetapan Penilaian Agen Perubahan Nomor : KEP-08/L.4.12/Cr.5/02/2021 Tanggal 15 Februari 2021 Tentang Penetapan Kriteria Penilaian Agen Perubahan Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tahun 2021 - SK Tim Penilaian Agen Perubahan Nomor : KEP-07/L.4.12/Cr.5/02/2021 Tanggal 15 Februari 2021 Tentang Penetapan Kriteria Penilaian Agen Perubahan Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tahun 2021 - SK Agen perubahan Nomor : KEP-09/L.4.12/Cr.5/03/2021 Tanggal 09 Maret 2021 Tentang Penunjukan Agen Perubahan Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu - SP Agen Perubahan Nomor : PRINT-387/L.4.12/Cr.5/03/2021 Tanggal 09 Maret 2021 - Dokumentasi kegiatan - Dokumen Rencana Tindak Agen Perubahan; - Dokumen Sasaran Tindak Agen Perubahan beserta monevnya
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
- Undangan Pencanangan Pakta Interitas Nomor : Und-03/L.4.12/RB/2/2021 Tanggal 19 Februari 2021 - Notulen rapat pembangunan ZI Nomor : Not-01/01/2021 - Dokumentasi kegiatan
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
Telah menerapkan SOP yang ditetapkan oleh pusat dan saat ini sedang menyiapkan SOP inovasi yang selaras dengan SOP yang telah ditetapkan instansi
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu telah menerapkan SOP yang ditetapkan organisasi dan juga melakukan inovasi pada SOP yang telah ditetapkan tersebut
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
Sebagian SOP telah dilakukan evaluasi dan monitoring dan sudah ditindaklanjuti perbaikan SOP sesuai dengan usulan yang diberikan setiap bidang
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
B
Kejaksaan Negeri Inddragiri Hulu telah melakukan pengukuran kinerja yaitu melalui SKP setiap pegawai. Kejari Inhu juga telah menerapkan Case Management System (CMS) untuk perkara pidum dan pidsus yang terintegrasi dengan Kejaksaan Agung, sehingga perkara dapat dipantau langsung dari Kejaksaan Agung RI.
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
Untuk saat ini Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu telah melakukan updating data di Simpeg SIMKARI. Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu terus melakukan update data pegawai melalui e-dorsir.
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
Pelayanan publik Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu telah dilakukan menggunakan teknologi informasi, baik secara terpusat maupun melalui inovasi sendiri. Pelayanan dapat dilihat di web Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan juga melalui media whatsapp (LAWA = Layanan via Whatsapp)
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Telah dilakukan evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasional SDM dan pemberian layanan kepada publik.
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
Kejaksaan Indragiri Hulu telah memiliki Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) yang menyebarkan seluruh informasi yang dapat di akses melalui web Kejari Inhu maupun melalui banner atau spanduk.
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi dan telah ditindaklanjuti terhadap permasalahan yang terkait dengan keterbukaan informasi publik
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu telah mengajukan usulan kebutuhan pegawai ke Kejati untuk memenuhi formasi jabatan yang masih belum ada di Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
Penempatan pegawai rekrutmen murni sudah mengacu kepada kebutuhan pegawai yang dibutuhkan sesuai kebutuhan jabatan dan beban kerja di Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai hasil rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dan beban kerja di Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu telah melakukan mutasi pegawai antar jabatan di dalam internal Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu sebagai wujud dari pengembangan karier pegawai.
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
Telah melakukan mutasi pegawai antar jabatan dengan memperhatikan kompetansi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan.
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi internal yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu telah melakukan TNA untuk pengembangan kompetensi pegawai diantaranya dengan melakukan pelatian Pelayanan Publik bekerjasama dengan pihak ketiga (BNI)
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
Semua tencana pengembangan kompetensi pegawai telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai.
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
Kesenjangan kompetensi pegawai memiliki standar kompetensi yang lebih kecil dari 25% karena semua pegawai telah sesuai dengan masing-masing jabatan.
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
Setiap pegawai mendapatkan hak dan kesempatan untuk mengikuti diklat dan pengembangan kompetensi individu dengan mengikuti diklat atau pelatihan yang sesuai dengan bidang kompentensinya.
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu telah mengusulkan pegawai untuk mengikuti kompetensi yang sesuai dengan pengembangan kompetensi pegawai
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitan dengan perbaikan kinerja pegawai Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Seluruh pegawai kejaksaan Negeri Indragiri Hulu telah memiliki perjanjian kinerja yang selaras dengan SKP yang sesuai dengan indikator kinerja individu
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
Seluruh ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya serta menggambarkan logic model
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
Untuk pegawai Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu telah dilakukan pengukuran kinerja setiap bulan untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi pegawai.
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Hasil penilaian kinerja individu tersebut dijadikan dasar untuk pemberian reward bagi pengembangan karier individu, dan juga memberikan punishment kepada pegawai yang memiliki kinerja buruk.
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
Seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu telah mengimplementasikan aturan disiplin yang ditetapkan baik oleh pusat maupun oleh Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu sendiri, dan dilaporkan secara berjenjang kepada atasan.
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
Telah dilakukan pemukhtahiran data pegawai melalui SIMKARI yang didalamnya terdapat e-dorsir pegawai, e-pangkat, dan dilakukan pemukhtahiran data terhadap pegawai yang mengalami perubahan data.
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu beserta para Kasi dan Kasubag di Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu ikut terlibat dalam penyusunan perencanaan kinerja
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu beserta para Kasi dan Kasubag di Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu ikut terlibat dalam penyusunan perjanjian kinerja
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan para Kasi melakukan pemantauan terhadap pencapaian kinerja secara berkala, serta menindaklanjuti temuan dalam pencapaian kinerja tersebut.
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu telah memiliki Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Sebagian besar sasaran kinerja yang disusun oleh Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu telah berorientasi pada hasil bukan pada keluaran/output
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu telah memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU)
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu telah memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki kualitas SMART serta relevan dan dapat diukur secara objektif.
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu telah menyusun laporan kinerja tepat waktu (Lapbul, Lakip)
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
Laporan kinerja yang dibuat oleh Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu telah memberikan informasi tentang kinerja dan capaian kinerja yang didapat oleh Kejaksaan negeri Indragiri Hulu
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu sudah berupaya untuk meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja dengan mengikutkan pegawai dalam seminar/sosialisasi dan pelatihan mandiri.
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
SDM yang melaksanakan akuntabilitas kinerja merupakan SDM yang kompeten
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu telah melakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi dengan melakukan pemasangan banner anti korupsi, publikasi anti korupsi melalui media online dan
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu telah memiliki Unit Pengendalian Gratifikasi dan telah menunjuk petugas dalam penerimaan laporan gratifikasi
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
Telah dibangun lingkungan pengendalian dalam pelaksanaan SPIP dengan mengacu pada Perpres no. 60 Tahun 2008
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dalam proses membuat peta resiko dan melakukan indentifikasi resiko untuk memperkecil resiko yang akan terjadi.
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu sedang dalam proses upaya untuk meminimalisir resiko dan memastikan upaya tersebut berjalan dengan baik
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu telah menginformasikan SPI kepada sebagian pihak terkait yang berkepentingan baik internal maupun eksternal
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu telah membuat saluran pengaduan masyarakat baik secara manual maupun online pada web kejari inhu dan media whatsapp LAWA. Pengaduan tersebut akan diterima oleh petugas secara khusus sesuai dengan peraturan yang berlaku.
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   3
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   3
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
Telah dilakukan evaluasi dan monitoring terhadap penanganan pengaduan dari masyarakat secara berkala.
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
Seluruh hasil evaluasi atas penangan pengaduan telah ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu telah melakukan sosialisasi tentang UPP dan WBS kepada internal kejaksaan Negeri Indragiri Hulu
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu telah membuat unit WBS sesuai dengan aturan dan telah menyiapkan SOP penerimaan laporan
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu telah melakukan monev terhadap penerapan WBS di Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
Belum adanya laporan WBS yang masuk sehingga belum bisa ditindaklanjuti
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu sedang dalam proses membuat peta benturan kepentingan di lingkungan Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu telah melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai kejaksaan Negeri Indragiri Hulu sesuai dengan SOP Penanganan dan Penyelesaian benturan kepentingan
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan ke seluruh layanan dan membuat laporan upaya meminimalisir benturan kepentingan di lingkungan Kejaksaan negeri Indragiri Hulu
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
Telah dilakukan monev secara berkala terhadap laporan penanganan benturan kepentingan di Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
laporan monev benturan kepentingan
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
- Tangkapan layar media sosial - SK Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu Nomor : Kep-13/L.4.12/Cr.1/04/2021 Tanggal 07 April 2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) - SOP Pelayanan
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu telah memaklumatkan seluruh standar pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan oleh instansi Kejaksaan RI yang bisa di lihat di web Kejari Inhu dan di kantor Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu. - Tangkapan layar media sosial - Foto Maklumat Pelayanan - Foto Pengumuman jam pelayanan - Alur Pelayanan - SOP Pelayanan
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu telah menerapkan seluruh SOP yang ditetapkan dan juga telah membuat inovasi terkait SOP tersebut (- Foto Arsip Buku SOP - SOP Pelayanan)
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
Saat ini Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu sedang dalam proses reviu atas standar pelayanan dan SOP Pelayanan yang ada di Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu (Laporan Monev SOP)
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
Sudah dilaksanakan pelatihan/sosialisasi dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima pada seluruh pegawai dan honorer Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu ( Dokumentasi kegiatan pelatihan pelayanan)
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Informasi tentang kegiatan dan pelayanan Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dapat diakses melalui berbagai media, diantaranya web Kejari Inhu, Instagram Kejari Inhu, Youtube Kejari Inhu, layanan Whatsapp (LAWA), facebook Kejari Inhu. - SOP Pelayanan - SOP Pelayanan Inovasi - Tangkapan layar web
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
Telah dilakukan penilaian terhadap pelaksana layanan sehingga dapat diberika reward dan punishment serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan (membuat penilaian terhadap petugas pelayanan melalui buku penilaian petugas layanan)
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu telah memiliki sarana layanan yang terintegrasi dan terpadu (PTSP). Juga telah melengkapi sapras pelayanan yang baik. (Foto PTSP, Foto ruangan-ruangan, foto fasilitas umum)
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
Kejaksaan Indragiri Hulu memiliki inovasi pelayanan yang berbeda dari satker lain, yaitu pelayanan melalui media Whatsapp atau LAWA (Layanan via Whatsapp) sehingga masyarakat lebih gampang untuk menerima layanan diantaranya pembuatan Surat Izin Besuk Tahanan, Informasi Tilang, Pengaduan, Pengambilan Barang Bukti. (Foto Pelayanan, Foto pelayanan melalui web dan aplikasi LAWA, Tangkapan layar e-bukutamu)
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
Saat ini Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu telah melakukan proses survey pelayanan masyarakat. (- Tangkapan layar pengisian survey / kuisioner - Dokumetasi pengisian survey)
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
Hasil survey kepuasaan masyarakat akan dapat diakses melalui berbagai media baik media cetak maupun media online (media sosial). (- Tangkapan layar pengisian survey / kuisioner - Dokumetasi pengisian survey)
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
laporan monev survey hasil kepuasaan masyarakat
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan