Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI BENGKALIS
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Ya, Telah dibentuk tim untuk melakukan pembangunan zona integritas, dibuktikan dengan Surat Keputusan Kejaksaan Negeri Bengkalis Nomor : KEP-09/L.4.13/Cp.1/02/2021 Tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kejaksaan Negeri Bengkalis. Kemudian diperbaharui sehubungan dengan adanya pergantian pejabat eselon IV oleh Surat Keputusan Kejaksaan Negeri Bengkalis Nomor : KEP - 13/L.4.13/Cp. 1/05/2021
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Penentuan anggota dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas dengan bukti dukung berupa notulen rapat, absen rapat dan foto rapat yang dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis, Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Seluruh Kepala Seksi sebagai perwakilan masing-masing bidang.
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Terdapat dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM Kejaksaan Negeri Bengkalis
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
-Ya. Didalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan pembangunan WBK/WBBM.
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Kejaksaan Negeri Bengkalis telah mensosialisasikan Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM melalui banner dan spanduk, website : http://kejari-bengkalis.kejaksaan.go.id, serta, sosial media facebook, instagram, dan twitter Kejaksaan Negeri Bengkalis
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
Kegiatan Pembangunan Zona Integritas telah dilaksanakan dan hingga saat ini terus dilakukan upaya perbaikan dan peningkatan invoasi terbaru yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kondisi lingkungan satuan kerja
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan setiap 2 minggu sekali yang dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
Hasil monitoring dan evaluasi berdasarkan rekomendasi atas hasil Monev telah ditindaklanjuti
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Pimpinan Kejaksaan Negeri Bengkalis memberi teladan nyata, datang tepat waktu dan tidak pernah pulang sebelum jam kerja berakhir, tertib absen, tertib gamjak sesuai dengan peraturan Kejaksaan Agung RI. Pimpinan juga aktif memberikan masukan dan ide-ide mengenai inovasi pelayanan dan mendukung penuh penguatan 6 area perubahan dalam pembangunan zona integritas di Kejaksaan Negeri Bengkalis. Selain itu, Kajari Bengkalis juga turut mensosialisasikan tentang anti gratifikasi dan korupsi kepada kepala desa sekabupaten bengkalis dan edukasi ttg anti korupsi kepada siswa sekabupaten bengkalis. Kemudian, dalam masa pandemi, pimpinan aktif memberikan bantuan kpd masy kurang mampu dan panti asuhan di kab bengkalis
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis menetapkan Surat Keputusan nomor : KEP-10/L.4.13/Cp.1/02/2021 tentang Penetapan Role Model dan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kejaksaan Negeri Bengkalis, menunjuk saudara Frengki Hutasoit, SH dan Ardli Nuur Ihsani, SH., MH sebagai pegawai yang berperan sebagai agen perubahan reformasi birokrasi
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Telah dilakukan upaya membangun budaya kerja dan pola pikir yang tepat sasaran kepada seluruh pegawai dan staff honor hingga saat ini, diantaranya Pengarahan Peningkatan Pelayanan bersama Securtiy, Penandatanganan Pakta Integritas, Dukungan dari Forkopimda Kab. Bengkalis, Pemberian Reward pada Pegawai Teladan.dan Punishment kepada pegawai yang tidak disiplin, Senam pagi, kegiatan keagamaan, adhyaksa futsal club, badminton club, gowes club serta sosialisasi pencegahan Covid 19
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
Semua anggota terlibat didalam pembangunan Zona Integritas, hal ini terlihat pada susunan anggota Tim Kerja Pembangunan ZI di wilayah kejaksaan negeri bengkalis, yang mana seluruh pegawai turut serta tanpa terkecuali, pembuatan yel - yel, pembenahan ruang arsip serta rapat - rapat evaluasi
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
SOP Kejaksaan Negeri Bengkalis seluruhnya mengacu pada SOP yang ditetapkan oleh Kejaksaan Agung dan melakukan beberapa inovasi yang menyesuaikan dengan lingkungan kerja Kejaksaan Negeri Bengkalis
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
Kejaksaan Negeri Bengkalis telah menerapkan seluruh SOP yang ditetapkan dan juga melakukan inovasi pada SOP yang diterapkan seperti membuat peta proses persuratan dengan digitalisasi sehingga para pimpinan dapat memeriksa surat masuk dan surat keluar saat berada diluar kantor serta segera dapat menindaklanjuti surat tersebut. Pimpinan juga dapat menandatangani surat secara digital. Peta proses surat masuk dibuat dari PTSP hingga sampai kepada Pimpinan, begitu juga surat keluar dimulai dari pegawai bidang ke Pimpinan hingga keluarnya surat
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
Kejaksaan Negeri Bengkalis telah mengevaluasi sebagian besar SOP dan telah menindaklanjuti berupa perbaikan SOP atau usulan perbaikan SOP, seperti mengevaluasi SOP persuratan lama dan berinovasi pada persuratan digitalisasi di PTSP, peta bisnis bidang serta SOP Utama Kejaksaan
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
Pengukuran kinerja pada Kejaksaan Negeri Bengkalis selain menggunakan sistem pengukuran kinerja yang sudah ada, seperti pengukuran penilaian sasaran kerja Pegawai Negeri Sipil (SKP), Kejaksaan Negeri Bengkalis telah membuat sistem pengukuran kinerja berupa Dokumen SKP serta Screensoot E-Monev
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
B
Kejaksaan Negeri Bengkalis telah melakukan inovasi dalam operasionalisasi manajemen SDM dengan menggunakan teknologi informasi seperti telah dibentuknya manajemen persuratan berbasis Teknologi Informasi yaitu SIPEDE sehingga memudahkan pimpinan dan pegawai dalam mengelola persuratan (Aplikasi ini sudah meliputi kebutuhan penunjang kinerja Bidang Pembinaan Kepegawaian, berupa E-Dosir, Kenaikan Pangkat, E-DUK, Monitoring Pensiun, Info Gaji Berkala, dan Kenaikan Pangkat). Kemudian Kejaksaan Negeri Bengkalis juga membuat beberapa aplikasi penunjang kinerja para pegawai, meluputi Aplikasi E-PTSP, E-Office, E-Kinerja, E-Lapdu, dan E-Buku Tamu Digital (Sistem APlikasi yang berada pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang sudah terhubung dengan sistem E-Office dan menghubungkan persuratan ke bidang - bidang secara online, SILABIN, CMS, Monev, SIMKARI
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
Kejaksanan Negeri Bengkalis memberikan pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi dengan membuat beberapa aplikasi E-PTSP, E-Lapdu, E-Buku Tamu Digital (Sistem Aplikasi yang berada pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah terhubung dengan sistem E-Office dan menghubungkan persuratan ke bidang - bidang secara online)
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Kejaksaan Negeri Bengkalis melakukan laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik dilakukan setiap bulannya, ini dibuktikan dengan dokumentasi rapat WBK/WBBM setiap bulannya
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
Telah dilakukan public campaign kepada masyarakat tentang Kejaksaan Negeri yang Bebas dari Korupsi dan melayani melalui : a. Kegiatan Jaksa Menyapa; b. Pelayanan Jaksa Masuk Sekolah (JMS) yang pelaksanaan dan evaluasinya dilakukan setiap bulan; c. Pelaksanaan Coffee Morning bersama jajaran insan Pers, baik elektronik maupun media online di wilaya hukum Kejaksaan Negeri Bengkalis; d. Pemberian bantuan Hukum dengan pihak - pihak terkait
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Kejaksaan Negeri Bengkalis telah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Kebutuhan pegawai yang disusun Kejaksaan Negeri Bengkalis mengacu pada peta jabatan dan hasiil analisis beban kerja untuk masing - masing jabatan, ini dapat didukung oleh Dokumen Usulan Pengisian Jabatan Struktural serta terdapat peta jabatan
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
SK Penempatan pegawai hasil rekrutmen di Kejaksaan Agung Republik Indonesia murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan, hal ini dapat dilihat dari bukti : a. SK. Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis dengan Nomor : PRINT-2504/L.4.13/Cp.3/11/2020, Memerintahkan Sdr. Hendy Winardo Jabatan Petugas Barang Bukti dan Barang Rampasan pada Kejaksaan Negeri Bengkalis untuk melaksanakan tugas sebagai Staff pada bidang seksi Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Bengkalis
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Kejaksaan Negeri Bengkalis sudah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen baru, untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi dan diharapkan terus memberikan perbaikan terhadap kinerja.dibuktikan dengan notulen rapat Penerimaan Pegawai Baru (CPNS) dan Mutasi Internal
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Kejaksaan Negeri Bengkalis melakukan mutasi pegawai antar jabatan sebagai dukungan pengembangan karier pegawai. Dalam hal ini Sdri. Junita Sari, A.Md dimutasi ke Jabatan Bendahara Penerima merangkap sebagai Pengelola Data Perkara dan Putusan
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
Kejaksaan Negeri Bengkalis melakukan semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan. Dengan membuat surat usulan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Riau mengenai usulan promosi jabatan
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Kejaksaan Negeri Bengkalis melakukan laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja, dapat dilihat dari adanya SKP Bendahara
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Kejaksaan Negeri Bengkalis telah melakukan Training Need Analysis untuk pengembangan kompetensi, hal ini dapat dilihat dari adanya Pelatihan Pelayanan Prima bersama Security dan Petugas PTSP, Kegiatan Sosialiasi Pencegahan penyebaran COVID 19 dari RSUD Kab. Bengkalis serta mengikutsertakan pegawai baru untuk mengikuti DIKLAT TAK dan Latsar 2021 yang diadakan oleh Badiklat Kejaksaan RI
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
Kejaksaan Negeri Bengkalis menyusun semua rencana pengembangan kompetensi pegawai dengan mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai, seperti : memberikan pelatihan kepada seluruh pegawai honorer agar pegawai honorer dibekali pengetahuan yang tepat mengenai kinerja pegawai, memberikan pelatihan kepada Bagian Pelayanan PTSP dan Satpam untuk meningkatkan pelayanan, bekerjasama dengan RSUD Bengkalsi untuk memberikan sosialisasi tentang Covid 19 guna memberi edukasi para pegawai agar tetap sehat menjalankan pekerjaan di kantor, serta memberikan izin belajar bagi pegawai yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi guna meningkatkan kualitas kerja dan memperluas wawasan pegawai serta mengikut sertakan pegawai dalam bimbingan teknis
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
Persentase kesenjangan kompetensi pegawai Kejaksaan Tinggi Riau dengan standar kompetensi yang ditetapkan unutk masing - masing jabatan sebesar <25%. Hal ini dapat dilihat dari rekap Penilaian Kinerja Pegawai (SKP) yang nilainya diatas 75%
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
Seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Bengkalis telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya, seperti usulan ujian Sertifikasi Bendahara Negara dan Ujian Kedinasan, Usulan Diklat diberikan sesuai dengan kompetensi bidang masing - masing pada bidang masing - masing para pegawai secara bergantian memiliki hak untuk mengikuti diklat tersebut,selain itu Kejaksaan Negeri Bengkalis juga memberikan Rekomendasi Beasiswa pegawai pada program pasca sarjana yang bekerjasama dengan Kejaksaan Agung RI, memberikan usulan ujian sertifikasi Bendahara Negara dan Ujian Kedinasan, Usulan Ujian Diklat serta Kejaksaan Negeri Bengkalis mempublikasikan semua informasi diklat kepada seluruh pegawai
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
Kejaksaan Negeri Bengkalis melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai dengan mengikuti DIklat dari BADIKLAT Kejaksaan Agung RI
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
B
Kejaksaan Negeri Bengkalis melakukan laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja dilakukan dalam jangka waktu tertent, hal ini dapat dibuktikan dengan pemberian Tugas Belajar kepada pegawai yang berhasil menerima beasiswa dari CGS yang bekerja sama dengan Kejaksaan Agung RI
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi di Kejaksaan Negeri Bengkalis berupa Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU), Dokumen Perjanjian Kerja Tahun 2021, Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang isinya terdapat Job Desk para Pegawai, Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020 - 2024 dan Dokumen Perjanjian Kinerja
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
D
Seluruh ukuran kinerja individu di Kejaksaan Negeri Bengkalis telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
D
Pengukuran kinerja individu di Kejaksaan Negeri Bengkalis telah dilakukan secara tahunan, dapat dibuktikan dengan Capaian SKP Pegawai secara tahunan
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
-Hasil penilaian kinerja individu di Kejaksaan Tinggi Riau telah dijadikan dasar pemberian Reward sebagai Agent Perubahan dan diberikan piagam penghargaan
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
Kejaksaan Negeri Bengkalis telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang sesuai dengan karakteristik unit kerja. Bahkan KN Bengkalis memberikan punishment kepada pegawai yang tidak disiplin. KN Bengkalis juga menyediakan Lapdu Online yang diperuntukkan kepada masyarakat untuk mengadukan dugaan pelanggaran perilaku ataupun ketidakprofesional jaksa dan pegawai KB Bengkalis dalam menjalankan tugas.
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
Data Informasi Kepegawaian Kejaksaan Negeri Bengkalis telah dilakukan pemutakhiran setiap bulan, dibuktikan dengan update data pegawai di Simpeg SIMKARI dan Daftar Pegawai di aplikasi Lolata Kejaksaan sudah termutakhir
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Para pimpinan Kejaksaan Negeri Bengkalis terlibat secara langsung pada saat penyusunan perencanaan
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Para pimpinan Kejaksaan Negeri Bengkalis terlibat secara langsung pada saat penyusunan perrjanjian
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Para pimpinan Kejaksaan Negeri Bengkalis memantau pencapaian kinerja secara berkala, dapat dibuktikan adanya diagram Capaian Kinerja Bidang serta Screenshot E-Monev
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Kejaksaan Negeri Bengkalis telah memiliki seluruh dokumen perencanaan tahun 2020 - 2021, Kejaksaan Negeir Bengkalis juga memiliki Dokumen Rencana Strategis, Dokumen IKU, serta Penjanjian Kinerja
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Seluruh dokument perencanaan pada Kejaksaan Negeri Bengkalis telah berorientasi hasil, sebagai contoh yaitu dengan memiliki Dokumen Rencana Strategi Tahunan Kejaksaan Negeri Bengkalis dapat mengevaluasi kinerja setiap tahunnya
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Kejaksaan Negeri Bengkalis telah memiliki IKU yang ditetapkan organisasi, dapat dibuktikan dengan adanya Dokumen IKU (Indikator Kinerja Utama) Tahun 2020 - 2024
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
Kejaksaan Negeri Bengkalis telah memiliki IKU yang ditetapkan organisasi, dapat dibuktikan dengan adanya Dokumen IKU (Indikator Kinerja Utama) Tahun 2020 - 2024
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Kejaksaan Negeri Bengkalis telah menyusun laporan Kinerja Tepat Waktu, melalui SILABIN
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
Seluruh pelaporan kinerja Kejaksaan Negeri Bengkalis telah memberikan informasi tentang kinerja, seperti laporan bulanan, LAKIP Kejaksaan Negeri Bengkalis Tahun 2021, Upaya Peningkatan Kapasitas SDM
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
Kejaksaan Negeri Bengkalis berupaya meningkatkan seluruh kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja, terbukti dari LAKIP Kejaksaan Negeri Bengkalis Tahun 2021
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja dilaksanakan oleh seluruh SDM yang kompeten, terbukti dengan LAKIP Kejaksaan Negeri Bengkalis tahun 2021
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Public campaign telah dilakukan dengan mencetak spanduk yang diletakkan di lokasi strategis di wilayah Kab. Bengkalis, seperti Penyebrangan Roro Air Putih - Sungai Selari, Kantor Kejaksaan Negeri Bengkalis, dan Menggunakan Sosial media sebagai sarana sosialisasi kepada masyarakat
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
Pengendalian Gratifikasi telah diimplementasikan dengan membentuk tim pengendalian gratifikasi, menyediakan ruangan UPG (Unit Pengendalian Gratifikasi, serta membuat laporan bulanan yang sampai saat ini belum adanya laporan mengenai gratifikasi
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
B
Telah dibangun lingkungan pengendalian di Kejaksaan Negeri Bengkalis sesuai dengan yang ditetapkan organisasi yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis Nomor : KEP-17/L.4/13/Cp.1/05/2021 tentang Penyelenggara SPIP di Lingkungan Kejaksaan Negeri Bengkalis Tahun 2021
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
B
Penilaiain risiko telah dilakukan yang dibuktikan dengan disusunnya peta risiko masing - masing bidang seksi pada Kejaksaan Negeri Bengkalis
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
B
-Kejaksaan Negeri Bengkalis mengikuti kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Tinggi Riau bersama seluruh Kejaksaan Negeri di Provinsi Riau
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
Kejaksaan Negeri Bengkalis telah mengirimkan himbauan kepada Bupati Bengkalis dan Seluruh OPD se kabupaten Bengkalis untuk tidak melayani permintaan uang, proyek oleh oknum Jaksa atau Pegawai maupun pihak lain yang mengatasnamakan Pimpinan Kejaksaan Negeri Bengkalis
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
Kejaksaan Negeri Bengkalis telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : KEP-24/L.4.13/Cp.1/05/2021 tentang Pembentukan Petugas Pengaduan Masyarakat pada Kejaksaan Negeri Bengkalis
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   1
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   1
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
Kejaksaan Negeri Bengkalis telah melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
Kejaksaan Negeri Bengkalis telah mengevaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat, hal ini dapat dilbuktikan dengan adanya Dokumen Klarifikasi terhadap Pelapor dan Saksi
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Whistle Blowing System sudah diinternalisasi di unit kerja dengan dibuktikannya adanya ruang penerimaan pelapor serta screenshoot portal WBS
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
Whistle Blowing System telah diterapkan, dibuktikan dengan adanya Surat Keputusan Nomor : KEP-26/L.4.13/Cp.01/2021 tentang Pembentukan Unit Perlindungan Pelapor pada Kejaksaan Negeri Bengkalis yang diperbaharui dengan Surat Keputusan Nomor : KEP-27/L.4.13/Cp.1/05/2020 tentang Pembentukan Unit Perlindungan Pelapor pada Kejaksaan Negeri Bengkalis dikarenakan adanya Pejabat Struktural yang berganti
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
Penerapan Whistle Blowing System telah dilakukan evaluasi, dibuktikan dengan adanya Laporan Monev atau Laporan Bulanan WBS
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
Seluruh hasil evaluasi atas penerapan WBS telah ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri Bengkalis dengna hasil untuk semester ini NIHIL (belum ada pelaporan)
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
Telah terdapat Identifikasi/ pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama, dibuktikan dengan adanya SK. Nomor, Tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan pada Kejaksaan Negeri Bengkalis telah diterapkan, dibuktikan dengan Surat Keputusan Nomor : KEP047/l.4/H.I/03/2021 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
Telah dilaksanakan sosialisasi / internalisasi penanganan benturan kepentingan kepada seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Bengkalis dan menyusun SOP Penanganan dan penyelesaiannya
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
Telah dilaksanakan sosialisasi / internalisasi penanganan benturan kepentingan kepada seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Bengkalis dan menyusun SOP Penanganan dan penyelesaiannya
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
Telah dilakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan secara berkala oleh unit kerja dengan melakukan rapat staff secara berkala sesuai dengan kebutuhan
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
Hasil evaluasi terhadap benturan kepentingan telah ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri Bengkalis dengan hasil untuk semester ini masih NIHIL (belum ada pelaporan)
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
Kejaksaan Negeri Bengkalis memiliki kebijakan standar pelayanan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait standar pelayanan yang sesuai dengam karakteristik unit kerja, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya screenshot menu pelayanan pada web : http://kejari-bengkalis.kejaksaan.go.id dan Aplikasi E-Buku Tamu dan SIPEDE di PTSP dengan adanya SOP pada Kejaksaan Negeri Bengkalis, Foto Pelayanan pada PTSP dan Screenshot menu pelayanan pada website kejaksaan
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
Kejaksaan Negeri Bengkalis memaklumatkan seluruh standar pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait maklumat standar pelayanan yang sesuai dengan karakterisitik unit kerja
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
Kejaksaan Negeri Bengkalis menerapkan seluruh SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait SOP yang sesuai dengan karakteristik unit kerja, seperti SOP Penerimaan Tamu, SOP Pengelolaan Surat Masuk dan Surat Keluar, SOP Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dll
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
Kejaksaan Negeri Bengkalis melakukan reviu dan perbaikan pelayanan kepada masyarakat. Sebelumnya SOP hanya dalam bentuk buku SOP saja, namun saat ini sudah dipajang alur masing-masing pelayanan yang dapat dipahami dengan mudah oleh masyarakat.
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
Menunjuk Duta Pelayanan Kejari Bengkalis dan seluruh sosilisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima. Hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis Nomor : KEP=18/L.4/13/Cp.1/05/2021 tentang Penetapan Duta Pelayanan Kejaksaan Negeri Bengkalis Tahun 2021 yang menunjuk Saudara NADYA SYAFIRA, S.H, NIP 19931224 202012 2 017 , serta Dokumentasi pengarahan pada Security dan Petugas PTSP tentang Pelayan Prima
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Kejaksaan Negeri Bengkalis memberikan informasi pelayanan yang dapat diakses melalui berbagai media seperti website resmi Kejaksaan Negeri Bengkalis, media sosial Instagram, Twitter, Facebook, serta radio dalam Program Jaksa Menyapa.
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
Di Kejaksaan Negeri Bengkalis terdapat perjanjian kerja yang ditandatangani oleh seluruh staff honor, security dan petugas PTSP yang menerangkan akan putus kontrak kerja apabila mendapat teguran sebanyak tiga (3) kali baik secara lisan maupun tulisan. Namun hingga saat ini belum ada petugas yang mendapat teguran sebanyak tiga (3) kali.
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
Kejaksaan Negeri Bengkalis telah membangun sarana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan sudah melaksanakan seluruh pelayanan secara terpadu/terintegritas. Kemudian dimasa pandemi ini, Kejari Bengkalis menerapkan protokol kesehatan 3M dan memperbaharui ruangan tahap 2 pidum dan pemeriksaan saksi pidsus dengan pembatas akrilik. Kemudian menyediakan sarana dan prasarana kegiatan pokok satker.
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
Kejaksaan Negeri Bengkalis telah memiliki inovasi pelayanan yang disesuaikan dengan karakteristik satker. Pelayanan online tersedia pada website KN Bengkalis. Contoh inovasi layanan pada KB Bengkalis ialah buku tamu online yang didata dengan detail dan menggunakan kartu tamu elektronik. Kemudian, membentuk bank data Barang Bukti dan Barang Rampasan dengan memberikan barcode. Inovasi ini mempercepat staff untuk mendata dan menemukan BB & BR yang dapat mempersingkat waktu layanan masyarakat yang mengambil BB. Selanjutnya, membuat program SANTRI (Sitem Antar Tilang Kejaksaan Negeri Bengkalis). Cakupan wilayah kabupaten bengkalis yang sangat luas, terkadang mempersulit masyarakat untuk datang kekantor Kejari Bengkalis. Sehingga SANTRI dapat membantu masyarakat mengambil BB tilang, dengan begitu masyarakat dapat mengehemat waktu dan biaya.
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
Kejaksaan Negeri Bengkalis telah melakukan Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan secara berkala.
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
Untuk saat ini hasil survey kepuasan masyarakat Kejaksaan Negeri Bengkalis dapat diakses secara terbuka melalui website resmi Kejaksaan Negeri Bengkalis dan Media Sosial Kejaksaan Negeri Bengkalis.
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
Dari hasil survey tersebut Kejaksaan Negeri Bengkalis melakukan tindak lanjut atas sebagian besar hasil survey kepuasan masyarakat untuk terus meningkatkan kepuasan terhadap Pelayanan Kejari Bengkalis.
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan