Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI INDRAGIRI HILIR
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Telah Dibentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir Nomor KEP-01/L.4.14/Cr.5/01/2021 tanggal 11 Januari 2021
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Prosedur Pembentukan anggota Tim Kerja Pembangunan dipilih melalui prosedur dan mekanisme yang jelas dengan Notulen Rapat, absen rapat, dan foto rapat
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Terdapat Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir yaitu Dokumen Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas, Rencana Aksi Optimalisasi Penertiban Administrasi Kearsipan melalui Aplikasi "DAbRi", Rencana Aksi Pengantaran BB Tilang, Rencaan Aksi Pengoptimalisasi Pengarsipan Berkas Bidang Pembinaan secara Digital
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Dokumen pembangunan zona integritas memiliki target prioritas relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Media Untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM yaitu : Facebook : Kejaksaan negeri indragiri hilir, Instagram : kejariinhil, youtube : Kejaksaan negeri indragiri hilir, Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir juga sudah membentuk Duta Medsos dengan surat perintah Nomor : SPRINT-02/L.4.14/Cp.2/02/2021.
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
Bahwa semua kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditargetkan
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
Monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan unit WBL/WBBM dilakukan bulanan.
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
B
Terdapat Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir yaitu Dokumen Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas, Rencana Aksi Optimalisasi Penertiban Administrasi Kearsipan melalui Aplikasi "DAbRi", Rencana Aksi Pengantaran BB Tilang, Rencaan Aksi Pengoptimalisasi Pengarsipan Berkas Bidang Pembinaan secara Digital
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Pimpinan memberikan contoh dengan cara melaksanakan Apel pagi setiap Hari senin serta melakukan absensi pagi dan sore secara rutin dan tepat waktu dan ikut serta dalam kegiatan senam pagi pada hari jumat, dibuatkan sprint Role Model Nomor : Sprint-12/L.4.14/Cp.2/03/2021 tanggal 16 Maret 2021
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Telah ditetapkan Agen Perubahan Berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir Nomor : Print-01/L.4.14/02/2021 tentang Agen Perubahan dalam Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), Telah ditetapkan Duta Medsos dengan Nomor Surat Perintah Nomot : Print-02/L.4.14/Cp.2/02/2021
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir mengadakan kegiatan Siraman Rohani menyambut Bulan Suci Ramadhan 1442 H, Dokumen Pakta Integritas dan Pencanangan kembali Seluruh Pegawai Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir, Dokumentasi tentang komitmen bersama dalam rangka mewujudkan wilayah WBK/WBBM oleh seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
Kegiatan rapat persiapan pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dipimpin oleh Kajari Inhil dan diikuti oleh seluruh Pegawai dan Honorer di lingkungan Kejari Inhil, Dokumentasi Rapat Persiapan Pencanangan ZI
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
SOP Laporan Pengaduan, SOP Pusat Pelayanan Satu Pintu, SOP Pelayanan Tilang, SOP Pelaksanaan Pelimpahan tersangka dan Barang Bukti, SOP Bantuan Hukum, SOP Penerimaan Laporan dan Pengaduan Masyarakat, SOP Tim Pengawal dan Pengaman, SOP Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
SOP Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir melakukan beberapa inovasi seperti pada SOP .
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
Monitoring dan Evaluasi tentang SOP
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir memiliki Sistem pengukuran kinerja yang menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan Inovasi
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir memiliki Operasional manajemen SDM yang menggunakan teknologi informasi secara terpusat, program case management system (CMS) dan Pengisian SIMKARI
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
telah memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi yaitu memalui website Go Tilang dan Pengambilan Barang Bukti
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir memonitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik dilakukan bulanan dengan Pelaksanaan E-Tilang
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
Informasi dan Galeri kegiatan - kegiatan Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir melalui website H ttp://kejari-indragiri.kejaksaan.go.id dan situs - situs lainnya sertaTerdapat ruangan Pelayanan Informasi Publikdan keterbukaan informasi Publik
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir sudah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Membuat Surat Usulan Pengisian Jabatan ke Kejati
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
Semua penempatan pegawai hasil rekrutmen di Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun perjabatan. dengan Sprint CPNS 2021 dan SK Penempatan Jaksa Pertama di Kejari Indragiri Hilir
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir sudah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja, telah dilakukan per rollingan/mutasi pegawai antar bidang sesuai beban kerja
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir melakukan Mutasi Pegawai Internal antar bidang di Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir dengan Usulan Ke Kejaksaan Tinggi, SK (Kaur Perlengkapan) dan SPMT (Kaur Perlengkapan)
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
Mutasi Pegawai antar Jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan, Sprint Mutasi Penempatan pegawai
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya perbaikan kinerja, Dokumen Monev Perpindahan mutasi pegawai
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir sudah dilakukan Training Need Analysis untuk pengembangan Kompetensi yaitu Diklat Administrator oleh Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir, Pelatihan Pelayanan Prima dari Bank Riau Kepri Cabang Tembilahan dan Diklat Laksar
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
membuat usulan pegawai untuk mengikuti Diklat
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
B
dokumentasi pelaksanaan Pelatihan pelayanan prima
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
Seluruh Pegawai Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir memperoleh kesempatan / hak untuk mengikuti Diklat maupun pengembangan kompetensi Lainnya seperti Kajari Diklat PKA, Kasi Pidum Diklat Kehutanan, Kasi Pidsus Diklat PKP, Diklat Laksar, Diklat TAK
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
B
Pegawai Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir mengikuti Diklat maupun pengembangan kompetensi Lainnya seperti Kajari Diklat PKA, Kasi Pidum Diklat Kehutanan, Kasi Pidsus Diklat PKP, Diklat Laksar, Diklat TAK
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi dalam menerapkan Diklat Pegawai Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi di Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir berupa : Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP ) yang isinya terdapat Job Desk para pegawai
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya dan pengukuran telah berorientasi hasil / output Dokumen Pengukuran Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
B
Pengukuran Kinerja individu telah dilakukan secara periodik, Setiap bulan oleh atasan langsung dan dituangkan dalam buku catatan penilaian PNS (Buku Biru), Setiap tahun dalam penilaian Prestasi Kerja PNS (DP3)
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll). Usulan Pegawai berprestasi, Penghargaan Pegawai berprestasi
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir kerja telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang sesuai dengan karakteristik unit kerja, Absensi Pegawai,Buku Biru, ELHKPN & LHKASN,Surat Himbauan Larangan Meminta Proyek
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara bulanan melalui laporan bulanan melalui laporan Bulanan Kepegawaian SIMKARI, Telah dilakukan Update data Pegawai di Simkari ( Foto Tangkapan Layar Simpeg Simkari )
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Pimpinan Kejari Inhil terlibat dalam penyusunan perencanaan, yaitu dalam dokumen 1. Doumen Renacan Aksi Pembangunan Zona Integritas 2. Rencana Aksi Optimalisasi Penertiban Administrasi Kearsipan melalui Aplikasi "DAbRi" 3. Rencana Aksi Pengantaran BB Tilang 4. Rencaan Aksi Pengoptimalisasi Pengarsipan Berkas Bidang Pembinaan secara Digital
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Pimpinan terlibat secara langsung dalam penetapan kinerja, dengan dibuatnya penetapan kinerja terhadap target perencanaan seperti penetapan Kinerja
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir memantau pencapaian kinerja secara berkala seperti Laporan Bulanan Keuangan dan Memantau Realisasi Anggaran
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Kejaksaan Negeri telah memiliki Dokumen Perencanaan, yakni : Dokumen Rencana Strategis tahun 2020 - 2024 dan Dokumen Rencana Kerja tahun 2021 serta Laporan Akuntabilitas tahun 2020
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
telah dibuat Laporan Kinerja perbidang pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir setiap bulannya
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
IKU ( Yang didapat dari Kejati Riau)
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
Indikator Kinerja telah sudah menggunakan Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART), telah dilaksanakan input data setiap bulan yang dapat dipantau oleh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir telah disusun dan dilaporkan kepada Kejaksaan Tinggi Riau dan Laporan Strategi Kempemipinan
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
Pelaporan Kinerja Telah memberikan informasi tentang kinerja berdasarkan rekapitulasi data dari aplikasi SMART, E-monev dan sismon TEPRA
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
Upaya Peningkatan kapasitas SDM yang menangani Akuntabilitas kinerja dilingkungan Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir ; Mengirim pegawai untuk mengikut pendidikan dan pelatihan Aplikasi Sirup dan LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik)
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
Dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja SDM yang bertugas sebagai Bendahara telah mengikuti pelatihan dan telah mendapatkan sertifikat Bendahara
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Benner tentang anti suap dan pungli, Penyematan PIN wilayah Bebas Korupsi, CCTV, Dokumentasi Sosialisasi Pengawasan Gratifikasi
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
-Unit kerja telah mengimplementasikan gratifikasi sesuai dengan yang ditetapkan organisasi melalui website E-LHKPN dan LHKASN
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir telah membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja; dengan membuat SK Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi dan SK Unit Perlindungan Pelapor
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
B
Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja; dengan membuat Manajemen Resiko Tindak Pidana Umum dan Manajemen Resiko Tindak Pidana Khusus
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
B
-unit kerja melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi telah dipasang kamera CCTV dibeberapa ruangan
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
B
SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait dengan membuat Surat Himbauan di Larang Minta - minta Proyek atau Uang dan Memorandun Larangan Minta - minta Proyek atau Uang
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
Unit kerja telah menyediakan tanda terima penyampaian informasi pada pos pelayanan hukum dan penerimaan pengaduan masyarakat (PPH dan PPN)
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   3
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   2
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   1
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
B
-Unit kerja melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat. Bukti: Unit kerja menerbitkan surat perintah tugas untuk melaksanakan kegiatan intelijen
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
B
Unit kerja telah membuat laporan hasil pelaksanaan tugas mengenal kegiatan Intelijen
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Whistle Blowing System telah di internalisasi di unit kerja dengan mengadakan sosialisasi Rapat WBS
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
unit kerja menerapkan sebagian besar kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dengan membuat Brosur dan Stiker WBS
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
-evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System dilakukan semesteran; -Tiap triwulan (waskat)
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
sudah dilakukan Monitoring dan Evaluasi WBS
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir telah mengidentifikasi/memetakan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama dengan memetakkan Kepentingan Benturan
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
B
-Jika penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan/diinternalisasikan ke sebagian besar unit kerja
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
B
telah di implementasikan sehingga tidak ada jaksa yang menangani perkara yang berhubungan dengan keluarga
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
C
Monitoring dan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentinga
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
sebagian kecil hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja dengan Pimpinan unit membuat Buku Panduan Benturan Kepentingan
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir kerja memiliki kebijakan standar pelayanan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja dengan Memilik Program Penyuluhan / penerangan Hukum secara gratis dan Membuat Program Pelayanan Pengambilan BB dan Tilang secara Online
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
-unit kerja memaklumatkan seluruh standar pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
SOP unit telah mengacu peta proses bisnis dan juga melakukan inovasi yang selaras, yaitu, SOP Laporan Pengaduan, SOP Pusat Pelayanan Satu Pintu, SOP Pelayanan Tilang, SOP Pelaksanaan Pelimpahan tersangka dan Barang Bukti, SOP Bantuan Hukum, SOP Penerimaan Laporan dan Pengaduan Masyarakat, SOP Tim Pengawal dan Pengaman, SOP Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
SOP unit telah mengacu peta proses bisnis dan juga melakukan inovasi yang selaras, yaitu, SOP Laporan Pengaduan, SOP Pusat Pelayanan Satu Pintu, SOP Pelayanan Tilang, SOP Pelaksanaan Pelimpahan tersangka dan Barang Bukti, SOP Bantuan Hukum, SOP Penerimaan Laporan dan Pengaduan Masyarakat, SOP Tim Pengawal dan Pengaman, SOP Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
-Piagam Penghargaan Kegiatan EF Trainer - Sudah dilakukan trainel terhadap pelayanan dari instansi lain seperti pelayanan dari Bank Kepri Cabang Tembilahan
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Informasi pelayanan dapat diakses melalui berbagai media (misal: papan pengumuman, website, media sosial, media cetak, media televisi, radio dsb
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar ada namun belum diimplementasikan dengan membuat spanduk dengan catatan Jika Pelayanan Kejari Inhil tidak sesuai SOP silahkan Laporkan ke website http://kejari-indragirihilir.kejaksaan.go.id
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
SOP unit telah mengacu peta proses bisnis dan juga melakukan inovasi yang selaras, yaitu, SOP Laporan Pengaduan, SOP Pusat Pelayanan Satu Pintu, SOP Pelayanan Tilang, SOP Pelaksanaan Pelimpahan tersangka dan Barang Bukti, SOP Bantuan Hukum, SOP Penerimaan Laporan dan Pengaduan Masyarakat, SOP Tim Pengawal dan Pengaman, SOP Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
Kejari Indragiri Hilir memiliki Inovasi pelayanan yaitu Pelayanan Hukum Gratis secara terbuka
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
-Informasi pelayanan dapat diakses melalui berbagai media (misal: papan pengumuman, website, media sosial, media cetak, media televisi dsb)
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
-Dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survey kepuasan masyarakat untuk terus meningkatkan kepuasan terhadap pelayanan Kejakasaan Negeri Indragiri Hilir
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan