Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI KAMPAR
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
- BUKTI 1 : Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Kampar Nomor : KEP-10/L.4.15/Cp.1/03/2021 tanggal 10 Maret 2021 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Kejaksaan Negeri Kampar
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
- BUKTI 2 : Dokumentasi , Notula, dan absensi rapat dihadiri oleh Para Koordinator Bidang Tim WBK dan WBBM pada tanggal 15 Maret 2021.
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
- Terdapat Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM Kejaksaan Negeri Kampar. BUKTI 3 : Dokumen Rencana Aksi WBK/WBBM Kejaksaan Negeri Kampar Tahun 2021
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
- Target disesuaikan dengan standar yang ada pada dokumen rencana kerja yang telah disusun dan di sertai inovasi-inovasi dari berbagai koordinator area perubahan. BUKTI 3 : Lihat Dokumen Rencana Aksi WBK/WBBM pada
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
- Pelaksanaan Public Campaign. Mekanisme yang jelas dengan berbagai sosial media (Instagram: kejarikampar, Facebook: Kejaksaan Negeri Kampar, Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCa_kcthDuCadQ1wjGcxRVjg) untuk informasi yang jelas tentang perkembangan pembangunan ZI di kejari kampar. BUKTI 4 : Foto-foto Public Campaign BUKTI 5 : Website http://kejari-kampar.kejaksaan.go.id ; BUKTI 5 : Media Sosial Kejari Kampar Instagram : @kejarikampar, Facebook : @kejaksaannegerikampar. Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCa_kcthDuCadQ1wjGcxRVjg
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
- Telah disesuaikan, tentu ke depan akan ada penambahan inovasi dan kreatifitas yang dapat menunjang. Dan juga telah dibuat laporan bulanan Ke Kejaksaan Tinggi Riau dan Juga Ke Kejaksaan Agung R.I melalui Aplikasi Silabin pada alamat Website : https://pembinaan.kejaksaan.go.id/silabin/neo/. BUKTI 6 : Laporan Bulanan Format L.Cr.5
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
- Pimpinan sangat aktif terhadap Monev pembangunan ZI di kejari kampar. Dengan adanya rapat evaluasi rutin terhadap kinerja dari masing-masing koordinator area perubahan. Notula rapat Monitoring dan Evaluasi RB tanggal 15 Maret Tahun 2021. a. Persiapan awal dan Evaluasi RB Tahun 2021 BUKTI 2 : Notula rapat Monitoring & Evaluasi RB b. Rencana pelaksanaan kegiatan tahun 2021. BUKTI 2 : Notula rapat Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan TI, Layanan Publik dan Pelayanan Pada PTSP BUKTI 2 : Notula rapat Monitoring dan Evaluasi RB tanggal 15 Maret Tahun 2021;
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
- Hasil evaluasi di serahkan ke koodinator area perubahan. untuk tindak lanjut nya akan dilakukan pengawasan maksimal dalam waktu triwulan, sebagai bahan acuan laporan B-3, B-6, B-9, B-12. BUKTI 6 : Telah dilaporkan aksi-aksi yang sudah dilaksanakan dan evaluasi target-target yang ditentukan dalam Dokumen Rencana Aksi (Laporan RB form B-3)
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
- Pimpinan sangat aktif untuk selalu mengarahkan anggotanya untuk tetap berjuang mencapai predikat WBK dan WBBM di kejari kampar. Dengan Pimpinan sebagai teladan nyata memberi contoh : - Melaksanakan Apel setiap Senin pagi - Melakukan absensi pagi dan sore secara tepat waktu - Ikut serta dalam kegiatan senam di hari Jumat pagi - Mengikuti Kegiatan Agama Setiap Bulan - Kepala Kejaksaan Negeri Kampar aktif memberikan masukan dan ide-ide mengenai inovasi pelayanan dan mendukung penuh penguatan 6 area perubahan dalam pembangunan zona integritas di Kejaksaan Negeri Kampar. - Taat SOP yang telah ditetapkan. BUKTI 4 : Foto Dokumentasi Kegiatan dan Public Campaign
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
- BUKTI 7 : Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Kampar Nomor : KEP-12/L.4.15/Cr.1/03/2021 tanggal 10 Maret 2021 tentang Penetapan Agen Perubahan dan Duta Pelayanan Kejaksaan Negeri Kampar Tahun 2021 a. Agen Perubahan : TITIEK INDRIAS, SH. b. Agen Perubahan : RULY BESTLY, SH. c. Duta Pelayanan : MUHAMMAD SADIQ ANGGARA, SH. d. Duta Pelayanan : ZULFA (Tim Agen Perubahan ini dibentuk untuk mengawali penerapan Program Agen Perubahan dengan Pemilihan Pegawai The Best Employee dan Pioneer Employee . Pegawai yang terpilih menjadi yang terbaik akan menjadi contoh untuk pegawai lainnya dan menjadi Agen Perubahan. Sebagai tolak ukur pemilihan akan dilihat dari kinerja para pegawai, Kedisiplinan, Prestasi dan kehadiran kerja maupun kehadiran setiap kegiatan)
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
- Dokumen dan Foto Penandatangan Pakta Integritas dan Pencanangan kembali seluruh Pegawai Kejaksaan Negeri Kampar pada tanggal 23 Maret 2021. Dokumentasi Foto Penandatangan Komitmen Bersama Dalam Rangka Mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani oleh seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Kampar pada tanggal 23 Maret 2021. Dengan adanya SOP Prosedur Penerimaan Tamu. BUKTI 8 : a. Dokumen dan Foto Penandatangan Pakta Integritas dan Pencanangan kembali seluruh Pegawai Kejaksaan Negeri Kampar pada tanggal 23 Maret 2021 BUKTI 8 : b. Dokumentasi Foto Penandatangan Komitmen Bersama Dalam Rangka Mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani oleh seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Kampar pada tanggal 23 Maret 2021 BUKTI 9 : Prosedur Penerimaan Tamu Pada PTSP
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
- Seluruh anggota organisasi terlibat dalam pembangunan ZI menuju WBK/WBBM karena Kejaksaan Negeri Kampar selalu ingin mengevaluasi serta mengumpulkan inovasi dari para anggota maupun pegawai dengan melakukan kegiatan seperti : a. Pelaksanaan Rapat Staf dan Dinamika Kelompok yang dilaksanakan setiap bulannya. (Rapat Staf dan Dinamika Kelompok dilaksanakan oleh setiap bidang secara berkala, dan dilaksanakan evaluasi setiap bulannya) BUKTI 2 b. Pelaksanaan Rapat pembahasan tentang WBK dan WBBM dilaksanakan setiap bulannya. (Kegiatan rapat pembahasan tentang WBK dan WBBM dilaksanakan secara berkala, dan dilaksanakan evaluasi setiap bulannya yang dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kampar dihadiri para koordinator Tim WBK dan WBBM) BUKTI 2
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
- SOP Kejaksaan Negeri Kampar mengacu pada yang ditetapkan Kejagung dan melakukan beberapa inovasi SOP. BUKTI 10: SOP pada Kejaksaan Negeri Kampar
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
- Kejaksaan Negeri Kampar lah menerapkan seluruh SOP yang ditetapkan dan juga melakukan inovasi pada SOP yang diterapkan seperti membuat peta poses persuratan secara digitalisasi (Aplikasi https://sipede.kejaksaan.go.id/login) sehingga para pimpinan dapat mengecek surat masuk dan keluar saat berada diluar kantor serta segera dapat menindaklanjuti surat tersebut (Disposisi), pimpinan juga dapat menandatangani surat secara digital. Peta proses surat masuk dibuat dimulai dari PTSP hingga sampai kepada Pimpinan, begitu juga surat keluar dimulai dari pegawai bidang ke Pimpinan hingga keluarnya surat. BUKTI sama dengan BUKTI 10 : SOP pada Kejaksaan Negeri Kampar.
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
B
- Kejaksaan Negeri Kampar telah mengevaluasi sebagian besar SOP dan telah menindaklanjuti berupa perbaikan SOP atau usulan perbaikan SOP, seperti mengevaluasi SOP persuratan lama dan berinovasi pada persuratan digitalisasi di PTSP. BUKTI sama dengan BUKTI 10 : SOP pada Kejaksaan Negeri Kampar.
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
- Pengukuran Kinerja pada Kejaksaan Negeri Kampar selain menggunakan sistem pengukuran kinerja yang sudah ada seperti pengukuran penilaian sasaran kerja pegawai negeri sipil (SKP), BUKTI 18 : Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang isinya terdapat Job Desk para pegawai
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
- Kejaksaan Negeri Kampar telah melakukan inovasi dalam manajemen SDM dengan menggunakan teknologi informasi seperti telah dibentuknya manajemen persuratan berbasis Teknologi Informasi yaitu e-office (https://sipede.kejaksaan.go.id/login) sehingga memudahkan Pimpinan dan pegawai dalam mengelola persuratan kinerja Bidang Pembinaan Sistem Aplikasi yang berada pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sudah terhubung dengan sistem aplikasi tersebut dan menghubungkan persuratan ke bidang-bidang secara online BUKTI 11 : Tangkap Layar Aplikasi Sipede Kejari Kampar
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
- Kejaksaan Negeri Kampar memberikan pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi dengan membuat Aplikasi Sipede (Sistem Aplikasi yang berada pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah terhubung dengan sistem E-OFFICE dan menghubungkan persuratan ke bidang-bidang secara online) dan juga Kejaksaan Negeri Kampar membuat loket pengambilan tilang dan surat Besuk, serta layanan Delivery Barang Bukti. BUKTI 12 : Foto Dokumentasi Kegiatan PTSP dan tilang, surat besuk dan Delivery Barang Bukti.
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
- Kejaksaan Negeri Kampar melakukan laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik dilakukan setiap bulannya, ini dibuktikan dengan dokumentasi rapat WBK/WBBM setiap bulannya. BUKTI sama dengan BUKTI 2 : Notula dan Foto Rapat
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
- Telah dilakukan public campaign kepada masyarakat tentang Kejaksaan yang Bebas dari Korupsi dan melayani melalui: a. Pelaksaaan Vakisinasi Tahap I dan Tahap II pada Kejaksaan Negeri Kampar. b. Pelaksanaan Kegiatan Press release dengan para Public Relations secara berkala c. Pelaksanaan Jaksa Menyapa di RRI Pekanbaru. d. Pelaksanaan MOU dengan pihak-pihak terkait e. Pelaksanaan Jaksa Masuk Sekolah (JMS) (pelaksanaan dilakukan secara berkala, dan dilaksanakan evaluasi ) f. Pemberian bantuan Hukum dengan pihak-pihak terkait melalui Pos Pelayanan hukum pada Bidang Datun. BUKTI terlapor pada BUKTI 6 : Laporan Bulanan Formar L.Cr.5
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
- Kejaksaan Negeri Kampar telah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksaan kebijakan keterbukaan informasi publik. BUKTI 5 : Dapat diakses pada website https://kejari-kampar.kejaksaan.go.id/
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
- Kebutuhan pegawai yang disusun Kejaksaan Negeri Kampar mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan, ini dapat didukung oleh : BUKTI 13 : - Surat Perintah Mutasi Internal Pegawai tahun 2021
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
- Semua penempatan pegawai hasil rekrutmen di Kejaksaan Negeri Kampar murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan. BUKTI 13: Pola Mutasi Internal Pegawai Kejaksaaan Negeri Kampar Tahun 2021
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
- Kejaksaan Negeri Kampar sudah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja. BUKTI 2: Notula rapat kebutuhan pegawai
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
- Kejaksaan Negeri Kampar sudah melakukan mutasi pegawai antar jabatan sebagai dukungan pengembangan karier pegawai. BUKTI 13 : Surat mutasi pegawai antar jabatan
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
- Kejaksaan Negeri Kampar melakukan semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan. Dengan membuat Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Kampar mengenai Usul Promosi Jabatan dan Mutasi Pegawai. BUKTI sama dengan BUKTI 14 : SK Jabatan Bendahara Tahun 2021 BUKTI 15 : Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Bendahara Di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
- Kejaksaan Negeri Kampar sudah melakukan laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja. Serta juga melakukan permintaan untuk Pengisian jabatan yang masih kosong. BUKTI 16 : Usulan pegawai Ke Kejati Riau.
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
- Kejaksaan Negeri Kampar sudah dilakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi yang di dukung oleh dokumentasi pelaksanaan kegiatan. Seperti kegiatan sebagai berikut : - Kejaksaan Negeri Kampar memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk mengikuti Pendidikan & Pelatihan Keuangan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. BUKTI 15 : Sertifikat Kegiatan Pelatihan
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
- Kejaksaan Negeri Kampar menyusun semua rencana pengembangan kompetensi pegawai dengan mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai, seperti : BUKTI sama dengan BUKTI 17 : Penujukan Pegawai untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2021
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
- Persentase kesenjangan kompetensi pegawai Kejaksaaan Negeri Kampar dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing Jabatan sebesar <25% BUKTI 15 : Bahwa penempatan pegawai sudah sesuai dengan Kompetensinya.
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
- Seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Kampar telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya. - Usulan Diklat diberikan sesuai dengan kompetensi bidang masing-masing, pada bidang masing-masing para pegawai secara bergantian memiliki hak untuk mengikuti diklat tersebut - Kejaksaan Negeri Kampar mempublikasikan semua Informasi diklat kepada seluruh BUKTI 15 : Penujukan Pegawai untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2021
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
- Kejaksaan Negeri Kampar melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai. BUKTI sama dengan BUKTI 17 : Penujukan Pegawai untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2021
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
- Kejaksaan Negeri Kampar melakukan laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja. Dimana setiap pegawai yang mengikuti diklat diharuskan untuk mengimplementasikan pendidikan yang telah di peroleh. BUKTI 17 : Penujukan Pegawai untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2021
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
- Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi di Kejaksaan Negeri Kampar berupa : BUKTI 18 : Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang isinya terdapat Job Desk para pegawai
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
- Seluruh ukuran kinerja individu di Kejaksaan Negeri Kampar telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya. BUKTI sama dengan BUKTI 18 : Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
- Pengukuran Kinerja Individu di Kejaksaan Negeri Kampar dilakukan secara bulanan. BUKTI 18 : Dokumen Rekapitulasi Capaian SKP secara tahunan pegawai.
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
- Hasil penilaian kinerja individu di kejaksaan Negeri Kampar telah dijadikan dasar pemberian reward sebagai Agent Perubahan dan Duta Pelayanan serat diberikan piagam penghargaan (dari Kejati Riau ) BUKTI 19 : Dokumen Hasil penilaian untuk pegawai terbaik triwulan I tahun 2021
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
- Kejaksaan Negeri Kampar telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang sesuai dengan karakteristik unit kerja. BUKTI 20 : Dokumen absensi BUKTI 21 : Laporan Kepatuhan Jaksa/Wajib LHKPN, LHKASN dan SPT tahun 2020
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
- Data Informasi kepegawaian Kejaksaan Negeri Kampar telah dilakukan pemutakhiran setiap bulanan. BUKTI 22 : Daftar Riwayat Hidup Pribadi Pegawai di Aplikasi SICANA Kejaksaan sudah termuktahir (terdapat tangkapan layar Aplikasi SICANA Kejaksaan)
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
- Para pimpinan Kejaksaan Negeri Kampar terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan. BUKTI sama dengan BUKTI 3 : Lihat Dokumen Rencana Aksi WBK/WBBM
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
- Para pimpinan Kejaksaan Negeri Kampar terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian. BUKTI sama dengan BUKTI 23 : Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2021
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
- Para pimpinan Kejaksaan Negeri Kampar memantau pencapaian kinerja secara berkala. BUKTI sama dengan BUKTI 18 : Dokumen Rekapitulasi Capaian SKP secara bulanan pegawai.
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
- Kejaksaan Negeri Kampar telah memiliki seluruh dokumen perencanaan sebagai berikut : BUKTI 24 : Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kejaksaan Negeri Kampar untuk pencapaian tujuan organisasi dan mengevaluasi kinerja organisasi
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
- Seluruh dokumen perencanaan pada Kejaksaan Negeri Kampar telah berorientasi hasil, sebagai contoh yaitu : dokumen Rencaba Strategis . BUKTI 24 : Renstra Tahun 2021
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
- Kejaksaan Negeri Kampar memiliki IKU yang ditetapkan organisasi BUKTI sama dengan BUKTI 23 : Dokumen Perjanjian Kerja Tahun 2021
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
- Indikator - Indikator tertuanga dalam Dokumen Perjanjian Kerja Tahun 2021. BUKTI sama dengan BUKTI 23 : Dokumen Perjanjian Kerja Tahun 2021
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
- Kejaksaan Negeri Kampar telah menyusun laporan kinerja tepat waktu dan juga melaporkan ke Kejaksaan Tinggi Riau. BUKTI 6 : Laporan Bulanan Bidang Pembinaan
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
- Kejaksaan Negeri Kampar memiliki IKU yang ditetapkan organisasi BUKTI sama dengan BUKTI 23 : Dokumen Perjanjian Kerja Tahun 2021
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
- Kejaksaan Negeri Kampar berupaya meningkatkan seluruh kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja. BUKTI 25 : LAKIP Kejaksaan Negeri Kampar Tahun 2020
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
- Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh seluruh SDM yang kompeten. BUKTI sama dengan BUKTI 25 : LAKIP Kejaksaan Negeri Kampar Tahun 2020
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
- BUKTI 8 : a. Dokumen dan Foto Penandatangan Pakta Integritas dan Pencanangan kembali seluruh Pegawai Kejaksaan Negeri Kampar pada tanggal 23 Maret 2021 BUKTI 8 : b. Dokumentasi Foto Penandatangan Komitmen Bersama Dalam Rangka Mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani oleh seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Kampar pada tanggal 23 Maret 2021
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
- Dengan telah dibentuknya tim saber pungli bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Sesuai SK Nomor : 700-3/2017 dengan susunan : Ketua : Bupati Kampar. Ketua Pelaksana I : Kapolres Kampar. Ketua Pelaksana II : Kejari Kampar.Ketua Pelaksana III : Dandim 0313 Ketua Pelaksana IV : Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Ketua Pelaksana V : Danyon 132
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
- BUKTI 26 : Dokumen Waskat dan Wasnal kepada seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Kampar.
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
- Seluruh pegawai di Kejaksaan Negeri Kampar telah dilakukan penilaian terhadap kebijakan yang dilaksanakan BUKTI sama dengan BUKTI 18 : Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
- Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko terhadap masing - masing Bidang BUKTI 27 : Dengan diterbitkannya Nota Dinas Dari Kepala Kejaksaan Negeri Kampar kepada seluruh pegawai kejari kampar.
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
- BUKTI 2 : Dokumentasi , Notula, dan absensi rapat dihadiri oleh Para Koordinator Bidang Tim WBK dan WBBM
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
- Kejaksaan Negeri Kampar telah menerapkan digitalisasi pada website : https://kejari-kampar.kejaksaan.go.id/ yang memudahkan masyarakat untuk melakukan pengaduan secara digital pada kolom WBS (Whistle Blowing System) agar segera dapat ditindaklanjuti , seterusnya pimpinan melakukan disposisi kepada bidang terkait. BUKTI sama dengan BUKTI 5 : Tangkapan Layar Website, dan pada nomor hotline : 0822 8844 6840
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   - Prosedur tindak lanjut laporan dilakukan dengan cara pimpinan melakukan disposisi ke bidang terkait. Untuk seterusnya dilakukan prosedur hukum. BUKTI sama dengan BUKTI 28 : Surat Perintah tindak lanjut Atas Laporan Pengaduan pada Kejaksaan Negeri Kampar. JUMLAH 2
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   - - Prosedur tindak lanjut laporan dilakukan dengan cara pimpinan melakukan disposisi ke bidang terkait. Untuk seterusnya dilakukan prosedur hukum. BUKTI sama dengan BUKTI 28 : Surat Perintah tindak lanjut Atas Laporan Pengaduan pada Kejaksaan Negeri Kampar. JUMLAH 0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   - - Prosedur tindak lanjut laporan dilakukan dengan cara pimpinan melakukan disposisi ke bidang terkait. Untuk seterusnya dilakukan prosedur hukum. BUKTI sama dengan BUKTI 28 : Surat Perintah tindak lanjut Atas Laporan Pengaduan pada Kejaksaan Negeri Kampar. JUMLAH 2
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
- BUKTI 2 : Dokumentasi , Notula, dan absensi rapat dihadiri oleh Para Koordinator Bidang Tim WBK dan WBBM
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
- BUKTI 28 : Dokumen Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kampar sebagai tindak lanjut Laporan Pengaduan.
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
- WBS (Whistle Blowing System) di Kejari Kampar sudah terinternalisasi melalui digital pada website : https://kejari-kampar.kejaksaan.go.id/ atau pada hotline 0822 8844 6840 BUKTI 5 dan BUKTI 29: Tangkapan Layar Website, Maklumat dan Alur Pelayanan PTSP
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
- WBS (Whistle Blowing System) di Kejari Kampar sudah terinternalisasi melalui digital pada website : https://kejari-kampar.kejaksaan.go.id/ atau pada hotline 0822 8844 6840 BUKTI 5 dan BUKTI 29: Tangkapan Layar Website, Maklumat dan Alur Pelayanan PTSP
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
- WBS di Kejari Kampar sudah terinternalisasi melalui digital pada website : https://kejari-kampar.kejaksaan.go.id/ atau pada hotline 0822 8844 6840 BUKTI 5 dan BUKTI 29: Tangkapan Layar Website, Maklumat dan Alur Pelayanan PTSP
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
- Untuk Evaluasi dilakukan dengan dilaksanakannya rapat yang membahas berbagai macam pengaduan yang masuk dari masyarakat. Dan segera melakukan tindak lanjut terhadap masalah atau pengaduan yang masuk. BUKTI 5 dan BUKTI 29: Tangkapan Layar Website, Maklumat dan Alur Pelayanan PTSP
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
B
- Kejaksaan Negeri Kampar Telah menyusun rencana pemetaan dan prosedur benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama dan akan dilaporkan perkembangan pada laporan format L.Cr.5 . BUKTI 6 : Laporan Bulanan format L.Cr.5
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
B
- Kejaksaan Negeri Kampar Telah menyusun rencana pemetaan dan prosedur benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama dan akan dilaporkan perkembangan pada Laporan Bulanan. BUKTI 6 : Laporan Bulanan format L.Cr.5
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
B
- Kejaksaan Negeri Kampar telah menyusun rencana pemetaan dan prosedur benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama. BUKTI 6 : Laporan Bulanan format L.Cr.5
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
B
- Kejaksaan Negeri Kampar telah melakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan yang dilaporkan secara berjenjang. BUKTI 6 : LAPORAN Bulanan format L.Cr.5
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
- Tindak lanjut atas hasil evaluasi benturan kepentingan dilakukan dengan diskusi yang melibatkan segala pejabat Eselon III, IV dan V pada Kejari Kampar. BUKTI 6 : Laporan Bulanan format L.Cr.5
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
- Kejaksaan Negeri Kampar memiliki kebijakan standar pelayanan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja. BUKTI 10 : Dokumen SOP Pelayanan BUKTI 9 : Foto Pelayanan pada Kejaksaan Negeri Kampar Pada PTSP
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
- Kejaksaan Negeri Kampar memaklumatkan seluruh standar pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait maklumat standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja. BUKTI sama dengan BUKTI 10: Dokumen SOP Pelayanan
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
- Kejaksaan Negeri Kampar menerapkan seluruh SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait SOP yang sesuai dengan karakteristik unit kerja. BUKTI sama dengan BUKTI 10 : Dokumen SOP Pelayanan
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
- Kejaksaan Negeri Kampar melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga unit kerja berinisiatif melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP BUKTI 5 : Whistle Blowing System (WBS) pada website : https://kejari-kampar.kejaksaan.go.id/ dan pada nomor hot line : 0822 8844 6840
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
- Sosilisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima. Perencanaan Kegiatan Sosialisasi tentang SOP penerimaan tamu bekerja sama dengan Tim Bank BRI cabang Bangkinang BUKTI 10 : SOP PELAYANAN TAMU
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
- Kejaksaan Negeri Kampar memberikan informasi pelayanan yang dapat diakses melalui berbagai media seperti Media Videotron, website resmi Kejaksaan Negeri Kampar media sosial Instagram, Facebook, radio dalam Program Jaksa Menyapa. BUKTI 5 : Tangkapan Layar Website dan Sosial Media
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
- Di Kejaksaan Negeri Kampar sudah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar. Contohnya: Bagi pegawai yang memberikan pelayanan dengan baik di berikan penghargaan sebagai pegawai terbaik triwulan BUKTI 19 : Dokumen Hasil penilaian untuk pegawai terbaik triwulan I tahun 2021.
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
- Kejaksaan Negeri Kampar telah membangun sarana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Delivery Barang Bukti (BB) dan sudah melaksanakan seluruh pelayanan secara terpadu/terintegritas BUKTI 9 : Foto Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
- Kejaksaan Negeri Kampar telah memiliki inovasi pelayanan sama dengan unit kerja lain pada umumnya yang telah sesuai standar pelayanan BUKTI sama dengan BUKTI 9 : Pelayanan PTSP BUKTI sama dengan BUKTI 9 : Pelayanan Pada PTSP Kejari Kampar
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
- Untuk pelaksaan kegiatan survey pada Kejaksaan Negeri Kampar masih dalam tahap perencanaan. Dimana akan melibatkan 100 responden dari berbagai kalangan melauli link yang dan akan dilaksanakan secara berkala setiap bulannya. Dan akan dilaporkan pada kegiatan triwulan II tahun 2021. BUKTI 31 :Aplikasi Sinori https://reformasibirokrasi.kejaksaan.go.id/index.sinori.php?g=survei&i=index&session=g29fTjDdzuOOoZ2h9CMT&name=KEJARI%20KAMPAR&b=b3&sid=4.6
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
- Untuk pelaksaan kegiatan survey pada Kejaksaan Negeri Kampar masih dalam tahap perencanaan. Dimana akan melibatkan 100 responden dari berbagai kalangan melauli link yang dan akan dilaksanakan secara berkala setiap bulannya. Dan akan dilaporkan pada kegiatan triwulan II tahun 2021. BUKTI 31 :Aplikasi Sinori https://reformasibirokrasi.kejaksaan.go.id/index.sinori.php?g=survei&i=index&session=g29fTjDdzuOOoZ2h9CMT&name=KEJARI%20KAMPAR&b=b3&sid=4.6
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
B
- Dari hasil survey yang akan dilaksanakan tersebut Kejaksaan Negeri Kampar akan melakukan tindak lanjut atas sebagian besar hasil survey kepuasan masyarakat untuk terus meningkatkan kepuasan terhadap Pelayanan Kejaksaan Negeri Kampar BUKTI sama dengan BUKTI 6 : Laporan Bulanan Format L.Cr.5
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan