Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI SIAK
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
- Telah Dibentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Siak nomor : KEP-08/L.4.17/Cp.1/03/2021
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
- Penentuan anggota Tim Kerja dipilh melalui prosedur/mekanisme yang jelas sesuai dengan SOP standar yang telah ditetapkan. (Bukti : Notulen Rapat, absensi rapat, foto kegiatan rapat). dan mewakili seluruh bidang pada Kejaksaan Negeri Siak.
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
- Terdapat Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM Kejaksaan Negeri Siak
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
- Dalam Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM Kejaksaan Negeri Siak memuat target-target prioritas yang sesuai dengan LKE
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
- Kejaksaan Negeri Siak telah mensosialisasikan Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM melalui website (http://kejari-siak.kejaksaan.go.id/ , Media sosial youtube: KEJARI SIAK , Facebook: Kejari Siak Sri Indrapura , Instagram: kejaksaannegerisiak maupun sosialisasi melalui banner-banner
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
- Kegiatan Pembangunan Zona Integritas telah dilaksanakan dan terus melakukan perbaikan-perbaikan serta meningkatkan pelayanan publik dan menciptakan inovasi-inovasi baru
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
- Pimpinan melakukan monitoring pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Dengan adanya rapat evaluasi.
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
- Hasil monitoring dan evaluasi berdasarkan rekomendasi atas hasil Monev telah ditindaklanjuti
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
- Pimpinan Kejaksaan Negeri Siak menjadi role model dan telah memberikan teladan yang nyata, dengan tidak pernah terlambat datang kekantor dan menindak tegas pegawai yang datang terlambat, serta tertib gamjak sesuai peraturan yang berlaku.
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
- Kepala Kejaksaan Negeri Siak menetapkan Surat Keputusan nomor : KEP-09/L.4.17/Cp.1/03/2021 tentang Penetapan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kejaksaan Negeri Siak, menunjuk saudara Pratomo Hadi H, S.H., M.H.. dan Reviana Mutiara Indah, S.H. sebagai pegawai yang berperan sebagai agen perubahan.
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
- Membangunan budaya Kerja disiplin tinggi dan pola pikir modern bahwa ASN sebagai Pelayan Pubik yang melayani masyarakat, bukan minta dilayani masyarakat.
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
- Semua anggota terlibat didalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), hal ini terlihat pada susunan anggota Tim Kerja Pembangunan ZI WBK/WBBM di wilayah kejaksaan negeri SIak, yang mana seluruh pegawai turut serta tanpa terkecuali.
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
-SOP Kejaksaan Negeri SIak Mengacu pada SOP Kejaksaan Agung RI dan berinovasi membuat SOP Tilang ; Bukti 13, SOP Pelayanan Publik: Bukti 13, SOP Penerimaan Tamu: Bukti 13, SOP Penyelidikan Intelijen: Bukti 13, SOP penyelidikan Pidsus: Bukti 13, SOP Penyidikan Pidsus: Bukti 13
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
-Kejaksaan Negeri Siak Telah Menerapkan Seluruh SOP yang telah ditetapkan : Bukti 14, Dokumentasi Kegiatan Penerapan SOP
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
-Kejaksaan Negeri Siak Telah Mengevaluasi Seluruh SOP dan ditindaklanjuti. Bukti 15: Berita Acara / Notulen Evaluasi
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
-Kejaksaan Negeri Siak Telah Melakukan Inovasi dalam Operasionasisasi manajemen SDM dengan Menerapkan Aplikasi SiPede sebagai sistem Manajemen Persuratan; Bukti 16, Foto E-Office, Pelayanan Tamu, & persuratan Masuk.. Menggunakan Aplikasi Kepegawaian: Bukti 16, Foto Aplikasi Kepegawaian SIMKARI.. Aplikasi E-Tilang: Bukti 16: foto aplikasi E-Tilang
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
-Sistem Manajemen SDM di Kejaksaan Negeri Siak Sudah Menggunakan Aplikasi Kepegawaian SIMKARI : Bukti 17, Foto Aplikasi Kepegawaian SIMKARI
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
-Sistem Pelayanan Publik Sudah Menggunaka Teknologi Informasi Alat Pelayanan Teknologi Penerimaan Tamu: Bukti 18, Foto Alat Pelayanan Teknologi Penerimaan Tamu. Bukti 18, Foto Bukti Penerapan
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
-Kejaksaan Negeri Siak Telah Melakukan Monitoring dan Evaluasi (MONEV) dalam Pengukutan Kinerja Unit, Operasional SDM, dan Pemerian Layanan Kepada Publik; Bukti 19, Berita Acara/Notulen Rapat
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
-Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Oleh PPID Kejaksaan Negeri Siak kepada Masyarakat: Bukti 20, Surat Keputusan PPID
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
-Telah Dilakukannya Monitoring dan Evaluasi (MONEV) tentang Pelaksanaan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik: Bukti 21, Berita Acara/Notulen Rapat
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
-Kebutuhan Pegawai Yang Disusun Kejaksaan Negeri SIak Mengacu Pada Peta Jabatan dan Hasil Analisis Beban Kerja untuk Masing-masing Jabatan: Bukti 22, Surat Permintaan Kebutuhan Pegawai
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
B
-Penempatan Pegawai di Kejaksaan Negeri Siak Mengacu Kepada Kebutuhan pegawai: Bukti 23, DokumenJumlah Pegawai dan Jumlah Jabatan Sebagai Bahan Evaluasi. Bukti 23, Surat Perintah Melaksanakan Tugas dari Kajari
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
-Kejaksaan Negeri Siak sudah Melakukan Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pegawai di Lingkungan Kejari Siak: Bukti 24, Dokumen Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri SIpil (SKP)
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
-Kejaksaan Negeri SIak Melakukan Mutasi Internal sebagai Wujud Pengembangan Karier Pegawai: Bukti 25, Surat Perintah Mutasi Pegawai Internal
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
B
-Mutasi Jabatan Telah Memperhatikan Kompetensi Jabatan, Bukti 25, Surat Perintah Mutasi Pegawai Internal
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
-Kejaksaan Negeri Siak Melakukan Laporan Monitoring dan Evaluasi terhadap Pengembangan Kompetensi dalam Kaitannya dengan Perbaikan Kinerja: Bukti 2, Dokumen Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (SKP)
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
-Kejaksaan Negeri Siak sudah Melakukan Training Need Analysis Untuk Pengembangan Kompetensi: Bukti 26, Surat Perintah Tugas An. James Naibaho, SH. dari Masing-Masing Bidang
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
-Kejaksaan Negeri Siak Menyusun Semua Rencana Pengembangan Kompetensi Pegawai Dengan Mempertimbangkan Hasil Pengelolaan Kinerja Pegawai: Bukti 27, Sertifikat Diklat dari Para Pegawai.
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
-Presentase Kesenjangan Kompetensi Pegawai Kejaksaan Negeri Siak dengan Standar Kompetensi yang ditetapkan <25%: Bukti 29, Dokumen Jumlah Pegawai dan Jumlah Jabatan Sebagai Bahan Evaluasi
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
-Seluruh Pegawai Kejaksaan Negeri Siak telah Memperoleh Kesempatan/hak Untuk Mengikuti Diklat maupun pengembangan Kompetensi Lainnya: Bukti 29, Dokumen Jumlah Pegawai dan Jumlah Jabatan Sebagai Bahan Evaluasi. Bukti 29, SPRINT Diklat, Bukti 29: Permohonan S2/Strata lain
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
-Kejaksaan Negeri Siak melakukan upaya pengembangan Kompetensi kepada seluruh pegawai: Bukti 30, Surat Perintah Tugas untuk para CPNS untuk mengikuti kegiatan Diklat Teknis Administrasi Kejaksaan, dan DIklat Pelatihan Dasar Kejaksaan
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
-Kejaksaan Negeri Siak melakukan laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja dilakukan bulanan Bukti 31, foto kegiatan
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
-Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi di Kejaksaan Negeri Siak: Bukti 24. Dokumen Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (SKP). Bukti 32, Dokumen Indikator Kinerja Individu
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
-Seluruh ukuran kinerja individu di kejaksaan negeri siaktelah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya: Bukti 24. Dokumen Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (SKP). Bukti 32, Dokumen Indikator Kinerja Individu
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
B
-pengukuran kinerja individu di kejaksaan negeri siak dilakukan secara berkala: Bukti 24. Dokumen Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (SKP). Bukti 32, Dokumen Indikator Kinerja Individu
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
-Hasil penilaian kinerja individu di Kejaksaan Negeri SIak telah dijadikan dasar pemberian reward: Bukti 33, Piagam Sebagai Reward Kepada pegawai teladan
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
-Kejaksaan Negeri Siak telah Mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode prilaku yang ditetapkan organisasi: Bukti 34, Daftar Absensi Apel, Fingerprint kehadiran Pegawai
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
-Data Informasi Kepegawaian Kejaksaan Negeri Siak telah dilakukan pemutakhiran secara berkala: Bukti 35, Foto sistem Informasi Kepegawaian di Aplikasi SIMKAR. Bukti 36, Foto Papan Kontrol pegawai
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
-Kajari, Para Kasi dan Kasubag kejaksaan negeri siak terlibat langsung saat perncanaan, Bukti 37, Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai. Bukti 37, Dokumen Indikator Kinerja Individu. Bukti 37, Notulen Rapat Evaluasi Kinerja
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
-Kajari, Para Kasi dan Kasubag Kejaksaan Negeri Siak terlibat langsung pada saat penyusunan perjanjian kinerja: Bukti 37, Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai. Bukti 37, Dokumen Indikator Kinerja Individu. Bukti 37, Notulen Rapat Evaluasi Kinerja
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
-Kajari, Para Kasi dan Kasubag Kejaksaan Negeri Siak memantau pencapaian kinerja secara berkala: Bukti 37, Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai. Bukti 37, Dokumen Indikator Kinerja Individu. Bukti 37, Notulen Rapat Evaluasi Kinerja
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
-Kejaksaan Negeri Siak telah memiliki dokumen perencanaan sebagai berikut: Bukti 36, Dokumen Renstra, RKT dan Penetapan Kinerja. Bukti 38, Dokumen Renja. Bukti 38, Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
-Seluruh dokumen perencanaan Kejaksaan Negeri Siak telah berorientasi HasilL Bukti 36, Dokumen Renstra, RKT dan Penetapan Kinerja. Bukti 38, Dokumen Renja. Bukti 38, Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
-Kejaksaan Negeri Siak memiliki IKU yang ditetapkan Organisasi: Bukti 36, Dokumen Renstra, RKT dan Penetapan Kinerja. Bukti 38, Dokumen Renja. Bukti 38, Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
-Indikator kinerja Kejaksaan Negeri Siak telah SMART: Bukti 36, Dokumen Renstra, RKT dan Penetapan Kinerja. Bukti 38, Dokumen Renja. Bukti 38, Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
-Kejaksaan Negeri Siak telah menyusun laporan kinerja tepat waktu: Bukti 36, Dokumen Renstra, RKT dan Penetapan Kinerja. Bukti 38, Dokumen Renja. Bukti 38, Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
-Seluruh Pelaporan Kinerja Kejaksaan Negeri Siak telah memberikan informasi kinerja:Bukti 36, Dokumen Renstra, RKT dan Penetapan Kinerja. Bukti 38, Dokumen Renja. Bukti 38, Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
-Kejaksaan Negeri Siak berupaya meningkatkan seluruh kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja: Bukti 29, dokumentasi diklat perencanaan
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
-Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten: Bukti 40, Surat Perintah Operator Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Bukti 40, SK & SP, Sertifikasi
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
-Kejaksaan Negeri Siak telah Melakukan Public Campaign tentang pengendalian gratifikasi: Bukti 41, Banner Anti Gratifikasi. Bukti 41, Foto Kotak Saran. Bukti 41, Foto Alur Pengaduan masyarakat. Bukti 41, Foto Banner Laporan Pengaduan. Bukti 41, Pembuatan LHKPN dan LHKASN
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
-Unit pengendalian Gratifikasi telah menjadi bagian dari prosedur: Bukti 42, Banner Anti Gratifikasi. Bukti 42, Foto Kotak Saran. Bukti 42, Foto Alur Pengaduan masyarakat. Bukti 42, Foto Banner Laporan Pengaduan. Bukti 42, Pembuatan LHKPN dan LHKASN. Bukti 42, Surat Perintah Saber Pungli
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
-Bukti 43: SK tim Saber Pungli. Bukti 43: Dokumentasi (Sosialisasi, Edaran, Banner dll
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
B
-Bukti 44: Dokumentasi (Sosialisasi, Edaran, Banner dll
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
-Bukti 43: SK tim Saber Pungli. Bukti 43: Dokumentasi (Sosialisasi, Edaran, Banner dll
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
-Bukti 43: SK tim Saber Pungli. Bukti 43: Dokumentasi (Sosialisasi, Edaran, Banner dll
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
-Bukti 45: SK tim pelayanan pengaduan masyarakat. Bukti 45: Alur penerimaan pengaduan masyarakat
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   0
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   0
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
-Bukti 47: SK tim pelayanan pengaduan masyarakat. Bukti 47: Alur penerimaan pengaduan masyarakat. Bukti 47: Belum ada pengaduan Masyarakat. Bukti 47: Lapbul E-Survey. Bukti 47: Laporan pengaduan hukum. Bukti 47: Buku Induk Registrasi. Bukti 47: Buku Pemeriksaan
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
-Bukti 48: Berita Acara / Notulen Evaluasi
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
-Bukti 49: Banner Pola Pengaduan masyarakat dan wistle blowing system. Bukti 49: penempatan wistle blowing sistem di website resmi Kejari Siak (Berikut SOP penanganan dan metode penyimpanan rahasia)
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
-Bukti 49: Banner Pola Pengaduan masyarakat dan wistle blowing system. Bukti 49: penempatan wistle blowing sistem di website resmi Kejari Siak (Berikut SOP penanganan dan metode penyimpanan rahasia)
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
B
- Bukti 50: Belum ada pengaduan masyarakat
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
-Bukti 48: berita acara / notulen evaluasi
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
-Bukti 51: Dokumentasi Kegiatan Rapat dengan Stakeholder di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Siak. Bukti 51: Notulen Rapat dengan Stakeholder di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Siak
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
-Bukti 51: Dokumentasi Kegiatan Rapat dengan Stakeholder di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Siak. Bukti 51: Notulen Rapat dengan Stakeholder di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Siak
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
-Bukti 51: Dokumentasi Kegiatan Rapat dengan Stakeholder di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Siak. Bukti 51: Notulen Rapat dengan Stakeholder di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Siak
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
B
-Bukti 52: Notulen Rapat Absensi
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
-Bukti 48 : Berita acara / Notulen evaluasi
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
-Kejaksaan Negeri Siak memiliki kebijakan standa pelayanan yang ditetapkan organisasi: BUKTI 53. Sosialisasi Peraturan PUDK; BUKTI 53. Sosialisasi Peraturan PP No. 53 Tahun 2010;
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
-Kejaksaan Negeri Siak memaklumatkan seluruh standar pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi: BUKTI 53. Sosialisasi Peraturan PUDK; BUKTI 54. Sosialisasi Peraturan PP No. 53 Tahun 2010; BUKTI 54. Jam Pelayanan Operasional. BUKTI 54 Maklumat Pelayanan
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
-Kejaksaan Negeri Siak menerapkan seluruh SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi: BUKTI 55. SOP Pidum; BUKTI 55. SOP Pidsus; BUKTI 55. SOP Intel; BUKTI 55. SOP Datun; BUKTI 55. SOP Pembinaan; BUKTI 55. SOP BB dan Rampasan
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
-Kejaksaan Negeri Siak melakukan reviu dan perbaikan atan standar yang ditetapkan organisasi, dan juga unit kerja berinisiatif melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP: BUKTI 55. SOP Pidum; BUKTI 55. SOP Pidsus; BUKTI 55. SOP Intel; BUKTI 55. SOP Datun; BUKTI 55. SOP Pembinaan; BUKTI 55. SOP BB dan Rampasan
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
-Seluruh sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima: BUKTI 56. Briefing Pegawai Piket; BUKTI 56. Briefing Satpam; BUKTI 56. Foto Kegiatan Dokumentasi
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
-Kejaksaan Negeri Siak memberikan informasi pelayanan yang dapat diakses melalui berbagai media: BUKTI 57. Website Kejari Siak BUKTI 58. Banner Pelayanan Prima; BUKTI 59. Alur Pelayanan sesuai SOP;
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
-Di Kejaksaan Negeri Siak telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar yang ada namun belum diimplementasikan: BUKTI 56. Briefing Pegawai Piket; BUKTI 56. Briefing Satpam; BUKTI 56. Foto Kegiatan Dokumentasi
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
-Kejaksaan Negeri Siak telah membangun sarana pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dan sudah melakukan seluruh pelayanan secara terpadu/terintegritas: BUKTI 58. Foto Pengembalian Barang Bukti dan perawatan; BUKTI 59. Foto Pelayanan E-Tilang; BUKTI 60. Foto kegiatan Pelayanan Hukum; BUKTI 61.Foto Pelayanan Pembuatan Surat Besuk BUKTI 62 Foto Kegiatan PTSP
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
-Kejaksaan Negeri Siak telah memiliki inovasi pelayanan sama dengan unit kerja lain pada umumnya yang telah sesuai standar pelayanan: BUKTI 58. Foto Pengembalian Barang Bukti dan perawatan; BUKTI 59. Foto Pelayanan E-Tilang; BUKTI 60. Foto kegiatan Pelayanan Hukum; BUKTI 61.Foto Pelayanan Pembuatan Surat Besuk
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
-Kejaksaan Negeri Siak Telah Melakukan Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan secara berkala: BUKTI 65. Hasil Survey yang terpampang dalam website; BUKTI 63. Foto Kotak Saran; BUKTI 62. PTSP
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
-Untuk saat ini hasil survey kepuasan masyarakat Kejaksaan Negeri Siak dapat diakses secara terbuka melalui website resmi Kejaksaan Negeri Siak: BUKTI 65. Hasil Survey yang terpampang dalam website; BUKTI 63. Foto Kotak Saran;
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
-Dari Hasil Survei tersebut Kejaksaan Negeri Siak melakukan tindak lanjut atas sebagian besar hasil survey kepuasan masyarakat untuk terus meningkatkan kepuasan terhadap pelayanan Kejaksaan Negeri Siak: BUKTI 64. Berita acara/Notulen Evaluasi atas hasil survei
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan