Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJATI JAMBI
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
- Telah dibentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Nomor : KEP-21/L.5/Cr.5/03/2021 tanggal 03 Maret 2021.
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
- Penetapan Anggota Tim Dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas dengan mengadakan rapat pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Kejaksaan Tinggi Jambi, bukti dukung berupa Absen rapat dan Foto pada saat rapat
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Terdapat dokumen Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM Kejaksaan Tinggi Jambi
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
-Dalam Dokumen rencana aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Kejati Jambi memuat target prioritas yang relevan dengan tujuan Pembangunan WBBM
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
-Kejaksaan Tinggi Jambi telah mensosialisasikan Pembangunan Zona Integritas menuju WBBM melalui website Kejati Jambi kejati-jambi.kejaksaan.go.id Facebook Kejati Jambi Instagram KejatiJambi Twitter KejatiJambi dan channel Youtube Kejati Jambi
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
-Kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kejaksaan Tinggi Jambi sudah dilaksnakan sesuai rencana
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
-Telah ada monitoring dan evaluasi atas pelaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju WBBM melalui rapat staf
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
-Hasil Monitoring dan Evaluasi pimpinan di Kejaksaan Tinggi Jambi telah ditindak lanjuti sesuai arahan pimpinan
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
- Pimpinan Kejaksaan Tinggi Jambi dalam hal ini Plt Kejati berperan sebagai Role Model dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan Tinggi Jambi sesuai dengan surat keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi No : Kep-27/L.5/Cr.5/04/2021 tentang Penetapan Role Model Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Kejaksaan Tinggi Jambi. Memberikan teladan nyata kepada pegawai misalnya mengisi/mencatat kehadiran, tertib gamjak sesuai dengan peraturan tertib jam kerja.
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
- Kejaksaan Tinggi Jambi telah menetapkan agen perubahan Kejati Jambi melalui musyawarah mufakat dan selanjutnya diterbitkan surat keputusan Kejati Jambi Nomor : KEP-26/L.5/Cr.5/04/2021 tentang Penetapan Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas ZI Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kejaksaan Tinggi Jambi
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
-Pimpinan Kejaksaan Tinggi Jambi telah mencanangkan budaya kerja dan pola pikir atas perubahan untuk mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui apel arahan pimpinan, ceramah agama dan himbauan di medsos Kejaksaan Tinggi Jambi
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
-Semua anggota pimpinan dan staf Kejaksaan Tinggi Jambi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani hal ini di buktikan dalam penandatanganan Komitmen bersama, Fakta Integritas, Yel Yel masing masing pegawai
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
-SOP Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat di masing masing bidang
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
-Penerapan SOP dan Layanan dengan inovasi seperti Aplikasi Pelayanan hukum dan Pengaduan Perkara Korupsi dan APLIKASI Percepatan (Kerja Cepat Pasti dan Transparan) di Kejaksaan Tinggi Jambi
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
-Telah dilakukan Evaluasi secara berkala oleh pimpinan di Kejaksaan Tinggi Jambi
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
-Aplikasi CMS Pidum dan Pidsus sebagai pengukuran Kinerja terpusat pada bidang Pidana Umum dan Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI dan juga Aplikasi Simkari untuk informasi dan update data pegawai Kejaksaan
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
-Kejaksaan Tinggi Jambi memiliki teknologi informasi tentang Kegiatan dan pelayanan masing masing bidang melalui inovasi aplikasi PERCEPATAN (Kerja Cepat Pasti dan Transparan)
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
-Layanan Melalui Aplikasi Hallo Jaksa, WEB PERCEPATAN (Kerja Cepat Pasti dan Transparan) dan media sosial Kejati Jambi untuk memberikan informasi kepada publik
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
-Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit,operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik melalui Rapat Staf.Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit,operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik melalui Rapat Staf.
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
-adanya SK SIPPN No. adanya SK SIPPN No. Kep-24/L.5/Cr.5/04/2021 sebagai Pejabat Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional sebagai Pejabat Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
- Monitoring dilakukan terhadap keterbukaan layanan publik dilakukan secara berkala
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
-Membuat laporan Beziting Formasi, Kontrol Jabatan serta Permohonan penambahan pegawai sesuai dengan kebutuhan pegawai di Kejaksaan Tinggi Jambi kepada Kejaksaan Agung RI
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
-Melakukan Roling Pegawai dengan surat Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi dan membuat usulan kebutuhan pegawai di Lingkungan Kejaksaan tinggi Jambi
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
-Telah dilakukan monitoring setiap triwulan terhadap penempatan pegawai untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan membuat laptri pegawai Kejaksaan Tinggi Jambi
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
Tidak
-Dilakukan rapat mutasi pegawai antar Jabatan di Kejaksaan Tinggi Jambi (Berita acara mutasi)
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
-Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 356 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Mutasi Lokal Kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Untuk Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana Eselon V, dan Jabatan Fungsional Jaksa dan Pegawai Selain Fungsional Jaksa Sampai dengan golongan III/c Dilakukan rapat mutasi pegawai antar Jabatan di Kejaksaan Tinggi Jambi (Berita acara mutasi)
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
- Telah dilakukan monitoring dengan rapat staf monev mutasi. SK Tim dan Notulen Rapat
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
-Mengikut sertakan pegawai pada Training, Sosialisasi, Pendidikan, Rapat Koordinasi dan Pelatihan dengan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi.
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
-Telah melakukan pengembangan kompetensi pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan berbasis IT seperti CMS
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
-Sebagian besar Para Pejabat Struktural telah sesuai Standar Kompetensi.
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
-Sebagian Besar Pegawai telah mengikuti Training, Sosialisasi, Pendidikan, Rapat Koordinasi dan Pelatihan dengan Surat Perintah Kepala
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
-Mengikut sertakan pegawai pada Training, Sosialisasi, Pendidikan, Rapat Koordinasi dan Pelatihan, dengan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi.
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
-Dilaksanakan Rapat Staf AA mengevaluasi para pegawai yang ikut Diklat, Training, Pelatih
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
-Seluruh pegawai membuat Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
-Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) telah memiliki kesesuaian antara atasan dan bawahan
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
-Mengisi Buku Jurnal Harian dan dilaporkan pada Pimpinan pada akhir bulan.dan Absensi Pegawai dengan finger print.
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
-Pemberian reward pegawai berupa promosi jabatan
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
-Dibuat Papan Pengumuman tentang Larangan dan Perintah Pegawai Negeri Sipil (PP. No. 53 Tahun 2010), Pemasangan Benner-benner anti korupsi /Pungli dan Kepatuhan mengisi LHKPN
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
-Update Simkari Online data kepegawaian
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
-Pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan perencanaan (Renstra, Renja dan RKKL)
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
-Pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan Penetapan Kinerja (perjanjian kinerja)
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
-Pimpinan Kejaksaan Tinggi Jambi , memantau secara langsung pencapaian kinerja secara berkala pengisian aplikasi e-monev dan Sicana secara berkala
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
-Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2019, Renja dan Rincian Kertas Kerja satker.
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
-Dokumen perencanaan telah berorientasi hasil Pelaksanaan yaitu dengan tersedianya anggaran (DIPA)
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
-Telah dibuat Indikator Kinerja Utama (IKU). Kejati Jambi.
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
-Indikator kinerja telah SMART
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
-Penyusunan e-monev dan Lakip dan Laporan Bulanan secara berkala dan tepat waktu
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
-Pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja. Tergambar dalam e-monev CMS dan WEB Percepatan Kejaksaan Tinggi Jambi
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
-Peningkatan kapasitas SDM dan mengikutsertakan sebagian besar pegawai pada kegitan Sosialisasi, Diklat, dan Training untuk meningkatkan kapasitas SDM
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
-Pengelolaan akuntabilitas kinerja telah dilaksanakan oleh SDM yang kompeten. Telah adanya sertifikasi di bidangnya
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
-Pemasangan Banner-banner larangan Pugli dan lain-lain. adanya meja unit pengendalian gratifikasi
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
-Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor : 03 tahun 2019 tentang pengendalian gratifikasi, Adanya surat keputusan Kejaksaan Tinggi Jambi No. Kep-98/L.5/Hs.2/10/2019 tanggal 11 Oktober 2019 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi Kejaksaan Tinggi Jambi dan Laporan bulanan Penanganan Pelaporan Gratifikasi
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
-Adanya buku pedoman penilaian maturitas SPIP pada Kejaksaan Tinggi Jambi
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
-Telah Dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pada setiap area kegiatan melalui rapat staf
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
-Disediakannya sarana pengendalian melalui kotak pengaduan, po box 1056 Mobil operasional TP4J Kontak telpon pengaduan Was 08119319808 Email : waskejatijambi@gmail.com Facebook : Pengawasan Kejati Jambi Instagram : Pengawasan Kejati Jambi
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
-Koordinasi Kejati dengan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi untuk pendampingan mandiri (Self Assesment) Maturitas SPIP pada Satuan Kerja Kejaksaan Tinggi Jambi
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
- Telah tersedianya kotak pengaduan, sarana pengaduan melalui Website, twitter Pengawasan Kejati Jambi
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   20
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   20
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
-Adanya surat Laporan Hasil Klarifikasi LWAS 1 Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jambi - Laporan Bulanan. - Ekspose perkara.
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
-Hasil klarifikasi telah ditindak lanjuti dan dilaporkan kepada Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejaksaan Agung RI
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
-Adanya nodis Kejati Jambi kepada Bidang Pengawasan Kejati Jambi untuk membuat Whistle Blowing System (WBS) - Dilaksanakannya rapat staf pada bidang Pengawasan Kejati Jambi untuk mensosialisasikan cara kerja Whistle Blowing System (WBS) - telah dibuat wadah secara digital untuk pengaduan bagi masyarakat umum dan pengaduan bagi pegawai yang tidak diperlakukan dengan baik di internal Kejati Jambi
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
-Telah dibuat sistem Whistle Blowing system (WBS) untuk layanan pengaduan masyarakat umum dan pengaduan bagi pegawai yang tidak diperlakukan dengan baikdi internal Kejati Jambi - Layanan Whestle Blowing System (WBS) melalui website
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
-Telah dipaparkan oleh operator Bidang Pengawasan Kejati Jambi pada rapat WBK/WBBM di aula Kejati Jambi terkait mengenai cara/proses kerja Whistle Blowing System (WBS) agar lebih dioptimalkan mencakup seluruh bidang pada Kejati Jambi
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
-Telah dibuat suatu sistem Whistle Blowing System (WBS) yang menampung Layanan Pengaduan Masyarakat umum dan pengaduan bagi pegawai yang tidak diperlakukan dengan baikdi internal Kejati Jambi yang terintegrasi ke seluruh bidang pada Kejati Jambi yang ditampung dalam wadah Whistle Blowing System (WBS) yang ada di Bidang Pengawasan Kejati Jambi
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
-Kejaksaan Tinggi Jambi telah membuat layanan Unit Pelaporan Benturan Kepentingan - Adanya SOP di setiap Bidang yang ada di Kejati Jambi dan adanya Undang-undang serta surat Edaran masing-masing Bidang di Kejati Jambi
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
-Telah dilakukan rapat staff untuk sosialisasi penanganan benturan kepentingan. - Adanya sosialisasi kewenangan penanganan barang bukti dan barang rampasan pada bidang pembinaan dan kasi barang bukti
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
- Telah disiapkan sarana penanganan Benturan Kepentingan pdi kejati Jambi
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
-Telah dilakukan koordinasi dengan bidang pembinaan/kasi barang bukti guna penanganan barang rampasan dan administrasi penyelesaian barang rampasan
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
- Telah dibuat administrasi penyerahan barang rampasan dari bidang pembinaan kepada kasi barang bukti dan barang rampasan - Adanya aplikasi simak dan simponi di Kejati Jambi
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
Telah dibuat administrasi penyerahan barang rampasan dari bidang pembinaan kepada kasi barang bukti dan barang rampasan - Adanya aplikasi simak dan simponi di Kejati Jambi
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
-Kejati Jambi sudah membuat Maklumat Pelayanan yang di pasang di halaman muka kantor Kejaksaan Tinggi Jambi
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
Terdapat SOP Pelayanan Bidang Pidum, Pidsus, Datun, Intel dan juga SOP pelayanan
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
-Melakukan rapat staf untuk me reviu SOP dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
Melaksanakan Sosialisasi upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima Kepada seluruh pegawai saat apel pagi dan rapat staf - Telah dilaksanakan Sosialisasi dan Pengarahan tentang Pelaksanaaan WBK/WBBM oleh Pimpinan Kejaksaan Tinggi Jambi.
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
-Pemanfaatan Media Sosia untuk mensosialisasikan dan informasi kepada masyarakat seperti: - website, - Instagram, - Twitter - Facebook dan youtube Kejaksaan Tinggi Jambi
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
Pelaksanaan Saksi atau punishment terhadap pegawai Kejaksaan Tinggi Jambi yang melakukan kesalahan atau perbuatan tercela dalam palayanan kepada penerima layanan, dan menerapkan moto 3S (senyum, sapa dan salam)
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
Tersedianya POS Pelayanan Hukum. - Tersedianya ruang layanan satu pintu (PTSP). - Dibagun inofasi pelayanan : ruang pelayanan penerangan hukum - adanya website aplikasi pelayanan yaitu PERCEPATAN (Kerja Cepat Pasti dan Transparan)
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
Kantor Pengacara Negara di Kantor Gubernur Jambi - Aplikasi pelayanan Hallo Jaksa - Aplikasi Kejati Jambi dalam memberikan pelayanan yaitu Percepatan (Kerja Cepat Pasti dan Transparan)
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
-Telah dilakukan survey dan testimoni kepada penerima pelayanan di Kejaksaan Tinggi Jambi
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
- Hasil Survei kepuasan masyarakat dapat di akses dan dilihat langsung di media sosial Kejati Jambi dan Aplikasi PERCEPATAN https://sites.google.com/qmail.id/kejatioke/halaman-muka
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
-Survey Kepuasan Masyarakat telah ditindak lanjuti guna memberikan dan memperbaiki pelayanan kepada masyarakat
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan