Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI JAMBI
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
SK Tim Pembentukan Panitia Pembangunan ZI menuju WBBM Kejari Jambi No. 31/L.5.10/Cp.1/03/2021tahun 2021, Kejaksaan Negeri Jambi Telah Menetapkan TIM WBK / WBBM denga dikeluarkannya surat putusan Kejaksaan Negeri Jambi No. 31/L.5.10/Cp.1/03/2021 Tanggal 30 Maret 2021 Perihal Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM, SK Tim Kerja TH. 2020, Notula dan Absen Rapat Paripurna WBK/WBBM, Fakta Integritas Tahun 2020 Bidang Pembinaan, Intelijen, Pidum, Pidsus, Datun dan Pengelolaan Barang Bukti dan Rampasan, Fakta Integritas Tahun 2021 pada setiap Bidang
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Penentuan Anggota Tim Dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas dengan mengadakan rapat pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Kejaksaan Negeri Jambi, bukti dukung berupa Absen rapat dan Foto pada saat rapat
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Dokumen Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Tahun 2021 Dokumen Rencana Aksi Pembangunan Tahun 2020
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Dokumen Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Tahun 2021 Dokumen Rencana Aksi Pembangunan Tahun 2020
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Banner WBBM Kejari Jambi Dokumen pengarahan WBK/WBBM Sosialisasi pembangunan WBK/WBBM melalui medsos Sosialisasi WBBM Kejari Jambi melalui Radio Sosialisasi WBK/WBBM lewat spanduk
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
Absensi rapat monev WBK dan WBBM 2020 Dokumentasi rapat PARIPURNA monev WBK 2020 dan pembentukan WBBM 2021 Dokumentasi rapat PARIPURNA WBK 2020 Notula rapat PARIPURNA molev WBK 2020 dan pembentukan WBBM 2021
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
Dokumentasi Apel pembangunan ZI 2021 Laporan RB 2020 Laporan Zona Integritas RB (LCRS) tahun 2021 Laporan Kegiatan persiapan pembanguna ZI 2020 Laporan Kegiatan persiapan pembanguna ZI 2021
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
Keputusan Kajari tentang Agen Perubahan Pembangunan ZI Thn 2021 Keputusan Kajari tentang Pembentukan Panitia Pembagunan ZI Thn 2021 Keputusan Kajari tentang Pembentukan Tim Kerja Pembanguna ZI Thn 2021 Laporan kegiatan persiapan pembangunan ZI Laporan kegiatan persiapan Zona Integritas WBBM 2021 Keputusan Kajari Ttg Pembentukan Panitia Pembangunan ZI Thn 2020
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Dokumentasi Kajari sebagai Role Model Tahun 2020 Dokumentasi Kajari sebagai Role Model Tahun 2021 Notula Rapat membahas SK Tim kerja, Role Model, UPG, SIPPN Tahun 2021 Notula Rapat terkait Role Model Tahun 2020 SK Kejari tentang penetapan Role Model tahun 2021 SK Role Model I tahun 2020 SK Role Model II tahun 2020
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Dokumentasi agen perubahan SK agen perubahan I tahun 2020 SK agen perubahan II tahun 2021 Surat keputusan kepala kejari tahun 2021 tentang agen perubahan pembangunan ZI
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Benner motivasi kerja Dokumentasi rencana aksi WBBM tahun 2021 Dokumentasi ceramah agama 2021 Dokumentasi ceramah agama 2020 Foto pengarahan dan dokumentasi apel pembangunan ZI 2021 Pengarahan membentuk pola pikir pegawai Pengararahan pimpinan dalam apel pencanangan WBBM 2021 Pengarahan WBBM Qout kata bijak
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
Dokumentasi Apel pembangunan ZI 2021 Foto pengarahan dan dokumentasi apel pembangunan ZI 2021 Foto pengarahan kepada seluruh pegawai tahun 2020
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama SOP utama bidang Pidum, Intel, Datun, Pidsus
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
Dokumentasi rapat evaluasi pelaksanaan SOP Laporan rapat staf terkait pelaksanaan SOP Notulen dan absensi rapat evaluasi SOP dan program yang telah berjalan Notulen rapat dan absensi tentang SOP
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
Aplikasi SI JARI (Absensi Kejaksaan Negeri Jambi) E Tilang Kejari Jambi dengan pembayaran non tunai Foto CMS dan SIMKARI Foto Pinger print Ruang sidang on line Kejari Jambi Screen shot SIMKARI
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
Aplikasi SI JARI (Absensi Kejaksaan Negeri Jambi) Foto CMS dan SIMKARI Foto Pinger print Screen shot SIMKARI SIPEDE (Sistem Informasi Persuratan dan Disposisi Elektronik)
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
Dokumentasi sidang on line Dokumentasi TV informasi Pemanfaatan EDC untuk pembayaran tilang Tangkapan layar publikasi program unggulan lewat website
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Dukumentasi rapat keterbukaan informasi publik dan pemanfaatan IT dalam layanan Notulen rapat monev keterbukaan informasi publik
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
Benner penanganan BB Dokumentasi Pos pelayanan informasi publik SP pejabat pengola informasi Tangkapan layar publikasi program unggulan lewat website TV informasi Kejari Jambi
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Dokumentasi Rapat Keterbukaan Informasi Publik dan Pemanfaatan IT Dalam Layanan Notulen Rapat Monev Keterbukaan Informasi Publik
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Dokumentasi Rapat Terkait Evaluasi dan Kebutuhan Pegawai Laptri Notulen dan Absebsi Rapat Terkait Evaluasi dan Kebutuhan Pegawai Peta Jabatan Usul Jabatan Bendahara Usul Jabatan Kasubsi Barang Bukti Usul Menduduki Jabatan Struktural
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
Sprint Pengawal Tahanan Sprint Perintah Perpindahan Staf Antar Bidang
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Notulen dan Absensi Rapat Terkait Evaluasi dan Kebutuhan Pegawai
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Sprint Pengawal Tahanan Spirint Perintah Perpindahan Staf Antar Bidang Usul Jabatan Bendahara Usul Jabatan Kasubsi Barang Bukti
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
Sprint Pengawal Tahanan Sprint Perpindahan Staf Antar Bidang Usul Jabatan Bendahara Usul Jabatan Kasubsi Barang Bukti
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Dokumentasi Rapat Terkait Evaluasi dan Kebutuhan Pegawai Notulen dan Absensi Rapat Terkait Evaluasi dan Kebutuhan Pegawai
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Diklat Human Trafiking Dinamika kelompok In house traning Sertifikat bendahara Sertifikat bendahara penerimaan Sprint diklat PPA
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
Pengantar SKP Sprint diklat CPNS 2021 Surat perintah pegawai mengikuti diklat
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
B
Rapat tentang komputensi pegawai dan mitigasi resiko
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
Diklat Human trafiking Sprint diklat SPPA Sprint diklatsar CPNS 2021 Surat perintah pegawai memiliki diklat Pelatihan bahasa inggris
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
Diklat Human trafiking Dinamika kelompok Dokumentasi Sharing Knowledge, Diskusi dan In House Training In House Training Sprint diklat SPPA Sprint diklatsar CPNS 2021
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
Dokumentasi Rapat Terkait Evaluasi dan Kebutuhan Pegawai Notulen dan Absensi Rapat Terkait Evaluasi kompetensi dan Kebutuhan Pegawai Rapat tentang kompentensi dan mitigasi resiko
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Perjanjian Kinerja 2020 Fakta integritas dan perjanjian kinerja tahun 2021 Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 2020 Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 2021
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 2020 Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 2021
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
Assesmen pegawai kejaksaan RI AN. I Putu Suyantha Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 2020 Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 2021
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Penghargaan Kejari terproduktifdari BPJS tahun 2020 Penghargaan pelaksanaan anggaran terbaik II tahun 20017 Penghargaan WBK 2020 Kejari Jambi Piagam bagi bidang berpestasi Piagam pegawai berpestasi
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
BA WAS 5 dan BA WAS 6 Buku Biru Buku Waskat Pembayaran Tukin berdasarkan Finger Print Pemotongan Tukin sesuai absen Penurunan pangkat PP 53 Tahun 2010 Sebagai Pedoman Pegawai Dalam Bertugas
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
Foto CMS dan SIMKARI Papan daftar urutan kepangkatan digital 2021 Papan kontrol kepegawaian 2020 Papan kontrol kepegawaian Digital 2021 Papan struktur digital 2021 Tangkapan layar sistem kepegawaian pada SIMKARI
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Dokumen Rencana aksi tahun 2020 Dokumen Rencana aksi tahun 2021 Dokumen rencana kerja (RENJA) Kejari Jambi 2020 Dokumen rencana kerja (RENJA) Kejari Jambi 2015 - 2019 Dokumen Rapat Yang Dipimpin Kepala Kejaksaan Terkait Pelaksanaan Rencana Strategis Dokumentasi rapat rencana kerja Notulen dan Absensi Rapat pelaksanaan rencana strategis 2015-2019 Notulen dan Absensi Rapat rencana kerja Rencana strategis Kejakssan Negeri Jambi tahun 2020 - 2024 Notulen dan Absensi Rapat Rencana Kerja Dokumen Rapat Rencana Kerja Notulen dan Absensi Rapat Pelaksanaan Rencana Strategis
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Fakta integritas dan perjanjian kinerja tahun 2021
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Aplikasi E-MONEV Secara Periodik Serta Monitoring Aplikasi OM SPAN DAN SAKTI WEB
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Fakta Integritas dan perjanjian kinerja tahun 2020 Dokumen IKU Dokumen rencana Aksi tahun 2020 Dokumen rencana Aksi tahun 2021 Dokumen rencana kerja tahun 2020 Dokumen rencana strategis 2015-2019 Fakta integritas dan perbaruian kinerja WBBM tahun 2021
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Fakta Integritas dan perjanjian kinerja tahun 2020 Dokumen IKU Dokumen rencana Aksi tahun 2020 Dokumen rencana Aksi tahun 2021 Dokumen rencana kerja tahun 2020 Dokumen rencana strategis 2015-2019 Fakta integritas dan perbaruian kinerja WBBM tahun 2021
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Dokumen IKU Dokumen Rencana Strategis 2015-2019 Peringkat SMART Rencana Strategis Kejaksaan Negeri Jambi tahun 2020-2024
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
Dokumen IKU Dokumen Rencana Strategis 2015-2019 Peringkat SMART Rencana Strategis Kejaksaan Negeri Jambi tahun 2020-2024
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Lapbul bulanan BIN 2021 Laporan Bulanan Bidang 2020 Laporan RB Laporan Kinerja Tahun 2019 Laptri Kepegawaian
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
Lapbul BIN 2021 Laporan Bulanan Bidang 2020 Laporan RB Laporan Kinerja Tahun 2019 Laptri Kepegawaian
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
Fakta Integritas dan perjanjian kinerja tahun 2020 Diklat Human Trafiking Dinamika kelompok Fakta Integritas dan perjanjian kinerja tahun 2021 In house training Pelatihan kepemimpinan pengawasan Hakim Albana 2021 Sertifikat bendahara Sertifikat bendahara penerimaan Sprint diklat SPPA Sprint pelatihan Sukma dan Maulana
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
Dokumentasi sosialisasi evaluasi internalisasi dan monitoring Sertifikat bendahara Sertifikat bendahara penerimaan Sosialisasi Materi Penyusunan dan Penyempurnaan Program Pembangunan
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Public Campaign Anti Gratifikasi dan Korupsi
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
Ruangan penerimaan unit pengaduan gratifikasi SK tentang unit pengendali gratifikasi (UPG) tahun 2021 SK tentang unit pengendali gratifikasi (UPG) tahun 2020
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
Aplikasi ISU untuk pengaduan masyarakat Kotak saran Kejari Jambi LHKASN 2021 LHKPN 2021 Lobi pelayana Kejari Jambi Maklumat pelayanan Kejari Jambi Fakta integritas dan perjanjian kinerja tahun 2021 Pemasangan CCTV pada area publik Pos pelayanan publik SK Kajari tentang pejabat pengendalian SIPPN tahun 2021
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
Dokumentasi rapat penilaian resiko kebijakan Rapat monitoring dan evaluasi pemetaan benturan kepentingan tugas 2 juni 2021
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
CCTV pada area publik I CCTV pada area publik II Setiap tamu dicatat identitasnya
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
Dokumentasi sosialisasi SPI Oleh Kejari
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
Aplikasi ISU untuk pengaduan melalui android Banner Pengaduan Masyarakat Dokumentasi Kegiatan Penerimaan Laporan Pengaduan Kotak Saran Pengaduan Masyarakat Kejari Jambi Pengaduan Masyarakat Melalui Website
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   0
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   0
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
BA Ekspose Dokumentasi Ekspose Terhadap Pengaduan Masyarakat Laporan Perkembangan Penyidikan
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
Laporan Perkembangan Penyidikan Telaahan Intelijen Telaahan Pidsus
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Dokumentasi Kegiatan Penerimaan Laporan Pengaduan Pengarahan Terkait Whistel Blowing System Sosialisasi Tentang Whistel Blowing System
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
Sosialisasi Tentang Whistel Blowing System
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
Dokumentasi rapat monitoring Notula dan absensi rapat monitoring evaluasi Whistel Blowing System
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
BA WAS 5 dan BA WAS 6
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
Notula dan Absensi Rapat Terkait Benturan Kepentingan Dokumentasi Rapat Terkait Benturan Kepentingan
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
Notula dan Absensi Rapat Terkait Benturan Kepentingan Dokumentasi Rapat Terkait Benturan Kepentingan antar Bidang
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
Notula dan Absensi Rapat Terkait Benturan Kepentingan Dokumentasi Rapat Terkait Benturan Kepentingan antar Bidang
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
Notula dan Absensi Rapat Terkait Benturan Kepentingan
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
Dokumentasi rapat Monev terkait benturan kepentingan Nota dinas kepentingan Kasi Pidsus Nota dinas kepentingan Kasi Pidum Notula dan absensi rapat benturan kepentingan
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
Alur Pelayanan SOP Jam Pelayanan PTSP Kejari Jambi Maklumat Pelayanan
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
Alur Pelayanan SOP Jam Pelayanan PTSP Kejari Jambi Maklumat Pelayanan Survey kepuasan masyarakat melalui website
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
Alur Pelayanan SOP
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
Dokumen Rapat Evaluasi Pelaksanaan SOP Notula Rapat dan Absensi Tentang SOP Rapat Evaluasi SOP Rapat Staf Terkait Pelaksanaan SOP
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
Pengarahan kepada seluruh pegawai untuk penerapan budaya pelayanan prima Petugas PTSP yang telah mendapatkan pembekalan pelayanan prima Pelatihan pelayanan prima
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Alur Layanan Pengembalian Barang Bukti Administrasi Barang Bukti Kejari Jambi Prosedur Penanganan Perkara Korupsi Alur Pelayanan Bantuan Hukum (Non Litigasi) Informasi Layanan Unggulan Melalui Website
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
Kejari jambi juara II dan II Penghargaan Kejari terproduktif dari BPJS tahun 2020 Penghargaan pelaksanaan anggaran terbaik II tahun 2017 Piagam Pegawai Berprestasi Publikasi Bidang Berprestasi Melalui Website Star Of The Month untuk Bulan Juni 2020 Star Of The Month
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
Dokumentasi Fasilitas Disabilitas dan parkir Dokumentasi Mushola Nur Iman Kejari Jambi Dokumentasi Pos Pelayanan Informasi Publik Dokumentasi Ruang menyusui dan bermain anak Dokumentasi PTSP Kejari Jambi Dokumentasi Ruang Tamu Yang Nyaman Ledis Parking Lobi pelayanan Kejari Jambi Dokumentasi Klinik Kejari Jambi
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
Aplikasi ISU Dokumentasi Pelayanan Tilang Dokumentasi Podkes Kejari Jambi Dokumentasi Program Jaksa Kanti Kito Dokumentasi Program Jaksa Masuk Sekolah Dokumentasi Program Jaksa Menyapa Dokumentasi Program Mitra Baru Antar Barang Bukti Gratis Dokumentasi Program Penjemputan Anak Berhadapan Dengan Hukum Dokumentasi Program Ramah Disabilitas Dokumentasi Sidang On Line
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
Kotak Saran Kejari Jambi Survey Layanan Kejari Jambi Survey Kepuasan Masyarakat melalui Website
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
Kotak Saran Kejari Jambi Survey Layanan Kejari Jambi Survey Kepuasan Masyarakat melalui Website
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
Dokumentasi Rapat Evaluasi Pelaksanaan SOP Dan Perbaikan Layanan Yang telah Berjalan Notula dan Absensi Rapat Evaluasi Pelaksanaan SOP Dan Program Yang telah Berjalan Rapat Staf Membahas Hal Yang Perlu Diperbaiki dalam Pelaksanaan SOP
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan