Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI MUARO JAMBI
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Pembentukan Tim Kerja untuk melaksanakan pembangunan Zona Integritas ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Muaro Jambi Nomor : KEP-16/L.5.19/Cr.3/03/2021 tanggal 03 Maret 2021 tentang Penetapan Tim Kerja Perubahan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Penentuan Anggota Tim Dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas dengan mengadakan rapat pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Kejaksaan Negeri Muaro Jambi, bukti dukung berupa Absen rapat dan Foto pada saat rapat
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Terdapat Dokumen Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Kejaksaan Negeri Muaro Jambi
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Dalam Dokumen Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Kejaksaan Negeri Muaro Jambi memuat target prioritas yang relevan dengan tujuan Pembangunan WBBM
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Kejaksaan Negeri Muaro Jambi telah mensosialisasikan Pembangunan Zona Integritas menuju WBBM melalui website Kejari Muaro Jambi www.kejari-muarojambi.go.id, Instagram Kejari Muaro Jambi kejari_muaro_jambi dan Twitter Kejari Muaro Jambi KN-Muarojambi
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
Seluruh kegiatan Pembangunan Zona Integritas WBK/ WBBM pada Kejaksaan Negeri Muaro Jambi telah dilaksanakan secara berencana dan berlanjut
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
Telah ada Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanakan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK)
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
Sebagian besar Rekomendasi atas hasil Monitoring Evaluasi sudah di tindaklanjuti
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Pimpinan Kejaksaan Negeri Muaro Jambi telah berperan sebagai Role Model dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan Negeri Muaro Jambi seusai dengan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Muaro Jambi Nomor : KEP-17/L.5.19/Cr.3/03/2021 tanggal 03 Maret 2021 tentang Penetapan Role Model Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kejaksaan Negeri Muaro Jambi
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Penetapan Agen Perubahan dengan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Muaro Jambi Nomor : KEP-18/L.5.19/Cr.3/03/2021 tanggal 03 Maret 2021 tentang Penetapan Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kejaksaan Negeri Muaro Jambi
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Pembinaan Budaya Kerja dan Pola Pikir melalui : - Ceramah Agama - Arahan pada saat Apel Pagi dan Rapat Staf - Pemasangan Banner-banner motivasi kerja
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
Notulen Rapat WBK/ WBBM & Dokumentasi
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
SOP Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat di masing masing bidang terutama di Pelayanan PTSP
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
Penerapan SOP dan Layanan dengan Inovasi seperti Aplikasi Pelayanan hukum dan Pengaduan Perkara Korupsi
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
Telah dilakukan Evaluasi dan dilakukan perbaikan sesuai dengan usulan
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
Aplikasi CMS Pidum dan Pidsus sebagai pengukuran Kinerja terpusat pada bidang Pidana Umum dan Pidana Khusus dan juga Aplikasi Simkari untuk informasi dan update data Pegawai Kejaksaan
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
Aplikasi Kepegawaian pada SIMKARI Kejaksaan R.I.
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
Pelayanan menggunakan Media Sosial seperti Facebook : Kejaksaan Negeri Muaro Jambi, IG : kejari_muaro_jambi, Twitter : @kejarimuarojam1
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pengukuran kinerja unit, Operasionalisasi SDM, dan pemberian Layanan kepada Publik melalui Rapat Staf
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
Kejaksaan Negeri Muaro Jambi telah menetapkan Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) melalui surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Muaro Jambi Nomor : 19/L.5/Cr.5/04/2021 tanggal 20 April 2021
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Melakukan Monitoring tentang keterbukaan Informasi Publik secara berkala melalui Rapat Staf
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Membuat Laporan Bezetting Formasi Pegawai, Kontrol Jabatan serta Permohonan penambahan Pegawai sesuai dengan kebutuhan Pegawai melalui surat ke Kejaksaan Tinggi Jambi dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
Peraturan Jaksa Agung R.I. Nomor : PER-065/A/JA/07/2007 tanggal 12 Juli 2007 tentang Pembinaan Karier Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Membuat Laporan Rapat Staf AA dan Laporan Staf BB tentang Monitoring dan Evaluasi Pegawai
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Melakukan Mutasi antar Pegawai dan Promosi Jabatan kepada Pegawai yang memiliki etos kerja yang baik
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
Mutasi Pegawai berpedoman pada Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-065/A/JA/07/2007 tanggal 12 Juli 2007 tentang Pembinaan Karier Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Telah dilakukan Monitoring dengan Rapat Staf Monev Mutasi. SK Tim dan Notulen Rapat
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Mengikut sertakan Pegawai pada Training, Sosialisasi, Pendidikan, Rapat Koordinasi dan Pelatihan dengan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Muaro Jambi
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
Seluruh Pegawai telah mengajukan Sasaran Kinerja Pegawai kepada Pimpinan
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
Sebagian besar Para Pejabat Struktural telah sesuai Standar Kompetensi
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
Sebagian Besar Pegawai telah mengikuti Training, Sosialisasi, Pendidikan, Rapat Koordinasi dan Pelatihan dengan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Muaro Jambi
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
Mengikut sertakan pegawai pada Training, Sosialisasi, Pendidikan, Rapat Koordinasi dan Pelatihan, dengan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Muaro Jambi
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
Dilaksanakan Rapat Staf AA dan Rapat Staf BB mengevaluasi para Pegawai yang ikut Diklat, Training, Pelatihan
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Seluruh pegawai membuat Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
Perjanjian Kinerja Pegawai telah memiliki kesesuaian antara atasan dan bawahan
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
Mengisi Buku Jurnal Harian dan dilaporkan pada Pimpinan pada akhir bulan dan Absensi Pegawai dengan Finger Print
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Hasil penilaian Kinerja Individu telah dijadikan dasar untuk Usul Kenaikan Pangkat, Usul Mutasi dan Usul Promosi Jabatan
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
Dibuat Papan Pengumuman tentang Larangan dan Perintah Pegawai Negeri Sipil (PP. No. 53 Tahun 2010), Pemasangan Benner-benner Anti Korupsi / Pungli dan Kepatuhan mengisi LHKPN
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
1. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala?
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Pimpinan terlibat secara langsung dalam Penyusunan Perencanaan (Renstra dan RKKL)
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Pimpinan terlibat secara langsung dalam Penyusunan Penetapan Kinerja (Perjanjian Kinerja)
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Pimpinan Kejaksaan Tinggi Jambi, memantau secara langsung Pencapaian Kinerja secara berkala Pengisian Aplikasi e-monev dan Sicana secara berkala
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021, Renja dan Rincian Kertas Kerja satker
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Dokumen Perencanaan telah berorientasi hasil Pelaksanaan yaitu dengan tersedianya Anggaran (DIPA)
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Telah dibuat Indikator Kinerja Utama (IKU) Kejaksaan Negeri Muaro Jambi
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
Indikator Kinerja telah SMART
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Laptri - Laporan Bulanan semua Bidang dan pelaporan e-monev (Bappenas dan Smart)
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
Pelaporan Kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja tergambar dalam e-monev sicana dan CMS
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
Peningkatan kapasitas SDM dan mengikutsertakan Pegawai pada kegiatan Sosialisasi, Diklat, dan Training untuk meningkatkan kapasitas SDM
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
Peningkatan kapasitas SDM dan mengikutsertakan sebagian besar Pegawai pada kegiatan Sosialisasi, Diklat, dan Training untuk meningkatkan kapasitas SDM
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Sudah dilakukan Public Campaign Gratifikasi di Area Kabupaten Muaro Jambi, Pemasangan Banner-banner Larangan Pugli dan lain-lain
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
ya sudah memiliki Unit Pengendalian Gratifikasi di Kejaksaan Negeri Muaro Jambi, Pemasangan Area CCTV di Ruang Tilang Ruang Barang Bukti, Ruang Pemeriksaan
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
Tersedianya Ruang Tunggu Pelanggar Tilang dengan Fasilitas Tempat Duduk dan Layanan Kesehatan, Tersedianya Ruang Pemeriksaan - Tersedianya Ruang Konsultasi - Tersedianya Ruang Serah Terima Tahap II - Tersedianya PTSP - Tersedianya Ruang ibu menyusui (Laktasi)
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
Telah dilakukan Evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pada setiap area kegiatan melalui Rapat Staf
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
Pemantauan Ruang-ruang Pelayanan melalui media CCTV - Meminta Kartu Identitas para tamu dan pengisian buku tamu - Adanya ruang pembatas tiap-tiap bidang dengan tamu
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
Koordinasi Kejaksaan Negeri Muaro Jambi dengan APIP Terkait
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
Sarana Pengaduan melalui Email, media sosial Kejaksaan Negeri Muaro Jambi, dan Kotak Pengaduan
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   1
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   1
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   0
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
Pelaporan setiap tahapan penanganannya kepada Pimpinan - Laporan Bulanan - Ekspose Perkara
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
Hasil telaahan pengaduan ditindaklanjuti dengan Penyelidikan - Laporan perkembangan Penyelidikan / Penyidikan
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Sosialisasi dalam Rapat Staf AA
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
Layanan pengaduan masyarakat. - Adanya Banner Whistle-Blowing System - Layanan Whistle Blowing System melalui Website - Kotak Aduan - Adanya Unit Perlindungan Pelapor
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
Dibuat Laporan Evaluasi berupa WASKAT terhadap Pelanggaran Disiplin Pegawai
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
Melakukan Rapat Staf terkait Disiplin Pegawai - Dilakukan Teguran terhadap Pegawai yang tidak ikut Apel Kerja - Membuat Teguran kepada Pegawai yang tidak Disiplin
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
Dilakukan Rapat Staf terhadap adanya Benturan Kepentingan yaitu : - Penanganan Barang Bukti dirampas untuk Negara (Pembinaan / Kasi Barang Bukti)
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
Dokumentasi Rapat terkait Benturan Kepentingan
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
Penanganan Benturan Kepemimpinan telah di Implementasikan ke seluruh Layanan seperti Penyelesaian Penanganan Barang Bukti dirampas Untuk Negara antar Kasi Barang Bukti dengan Kasubagbin
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
Nota Dinas Benturan Kepentingan pada setiap bidangnya
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
Rapat Staf guna penyelesaian permasalahan
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
SOP INTEL - SOP PIDUM - SOP PIDSUS - SOP DATUN - SOP PEMBINAAN - SOP PENGELOLAAN BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
MAKLUMAT - PELAYANAN
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
Adanya SOP Pelayanan dari setiap Bidang dan alur pelayanannya
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
Melaksanakan Rapat Staf apakah perlu dilakukan reviu dan perbaikan atas Standar Pelayanan dan SOP
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
Pengarahan dan pembekalan Pegawai dan Petugas Pembekalan Pelayanan Prima
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Informasi Layanan Unggulan melalui Website
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
Publikasi Bidang berprestasi melalui Website
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
ya telah dilaksanakan
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
Dokumentasi Program Mitra Baru Antar BB Gratis, Program Jaksa Kanti Kito, Dokumentasi Program Penjemputan Anak Berhadapan dengan Hukum
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
Survey Kepuasan Masyarakat secara berkala
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
Survey Kepuasan Masyarakat melalui Website
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
Dokumentasi Rapat Evaluasi Pelaksanaan SOP dan Perbaikan Layanan yang telah berjalan
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan