Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI BATANGHARI
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Pembentukan Tim Kerja untuk melaksanakan Pembangunan Zona Integritas ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Batanghari
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
B
Nota Dinas dan Laporan Rapat Staf AA untuk pembentukan Tim Kerja
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas pada Kejari batanghari
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas pada Kejari Batanghari
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Sosialisasikan pembangunan WBK melalui : Facebook, Twitter, Instagram, Website dan Youtube
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
Seluruh kegiatan Pembangunan Zona Integritas WBK/ WBBM pada Kejaksaan Negeri Batanghari telah dilaksanakan secara berencana dan berlanjut
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
Laporan Kegiatan Persiapan Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM telah dilaksanakan, dan telah dilaporkan kepada Pimpinan di Kejaksaan Tinggi Jambi, -Laporan pelaksanaan Kegiatan WBK/WBBM kepada Pimpinan di Kejaksaan Tinggi Jambi
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
B
- Nota Dinas Koordinator Program Tatalaksana Tim Kerja Pembangunan Reformasi Birokrasi, Perihal Permohonan Fasilitas untuk Pelayanan Publik. - Telah dipasang AC, TV, Kursi Tunggu untuk meningkatkan kenyamanan bagi Pelanggar Tilang yang akan membayar Denda dan Biaya Tilang. - Melaksanakan Kegiatan Mengantar Barang Bukti yang sudah Incraht kepada yang berhak.
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Pimpinan Kejaksaan Negeri Batang Hari telah berperan sebagai role model dalam pelaksanaan tugas dan Fungsi Kejaksaan Negeri Batang Hari.
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Penetapan Agen Peruban dengan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri BATANG HARI
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
-Pembinaan budaya kerja dan pola pikir melalui: - Ceramah Agama - Arahan pada saat Apel Pagi dan Rapat Staf - Pemasangan Benner-benner motivasi kerja - Melaksanakan In House Training guna meningkatkan pengetahuan tentang Tata Cara Pelayanan Prima.
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
Seluruh Pegawai Kejaksaan Negeri Batang Hari terlibat dalam pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM yang telah ditetapkan dengan : a. Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Batang Hari tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM. b. SuratKeputusan Kepala Kejaksaan Negeri Batang Hari tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Kejaksaan Negeri Batang Hari.
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
Diterbitkan Nota Dinas Kepala Kejaksaan Negeri BATANG HARI perihal SOP.
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
B
-Penerapan SOP : a. SOP Tilang b.SOP Pengelolaan Barang Bukti c. SOP Pidsus d. SOP Pidum e. SOP Datun.
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
Hasil Rapat Staf membahas tentang pelaksanaan SOP.
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
- Pemanfaatan Media Sosial: website, Instagram, Twitter. - Finger Print Absensi. - TV Informasi Publik - Aplikasi Informasi Kepegawaian. - Aplikasi Informasi Penanganan Perkara.
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
- Aplikasi Informasi - Penyajian Data Kepegawaian - Penyajian Data Sekretariat - Pidum - Datun - Pidsus - SIMKARI - Finger Print Absensi Pegawai
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
B
Pemanfaatan Media Sosial: Website, Instagram, Twitter dan Youtube untuk sosialisasikan pelayanan Tilang, Pengembalian Barang Bukti, dan Penanganan Perkara.
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit,operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik melalui Rapat Staf.
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
-Pemanfaatan Media Sosial. -Pemasangan Benner-benner proses penanganan perkara.
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Melaksanakan Evaluasi melalui Rapat Staf membahas efektifitas kebijakan keterbukaan informasi publik yang ditetapkan
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Rekapitulasi Jumlah Pegawai secara berkala.
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
- Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-065/A/JA/07/2007 tanggal 12 Juli 2007 tentang Pembinaan Karier Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia. - Melakukan Roling Pegawai dengan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri BATANG HARI. - Membuat laporan Rapat Staf AA dan Laporan Staf BB. - Membuat laporan Beziting Formasi, Kontrol Jabatan, Rekapitulasi Jumlah Pegawai secara berkala.
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
- Membuat laporan Rapat Staf AA dan Laporan Staf BB. - Membuat laporan Beziting Formasi, Kontrol Jabatan, Rekapitulasi Jumlah Pegawai secara berkala
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
- Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-065/A/JA/07/2007 tanggal 12 Juli 2007 tentang Pembinaan Karier Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia. - Dilakukan mutasi Pegawai dengan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri BATANG HARI.
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
- Mutasi pegawai berpedoman pada Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-065/A/JA/07/2007 tanggal 12 Juli 2007 tentang Pembinaan Karier Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia. - Melaksanakan Rapat Staf AA dan Laporan Staf BB.
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Rapat Staf AA
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Mengikut sertakan pegawai pada Training, Sosialisasi, Pendidikan, Rapat Koordinasi dan Pelatihan dengan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Batang Hari.
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
B
- Seluruh Pegawai telah mengajukan Sasaran Kinerja Pegawai kepada Pimpinan. - Mengikut sertakan pegawai pada Training, Sosialisasi, Pendidikan, Rapat Koordinasi dan Pelatihan dengan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Batang Hari.
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
Sebagian besar Para Pejabat Struktural telah sesuai Standar Kompetensi.
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
Sebagian Besar Pegawai telah mengikuti Training, Sosialisasi, Pendidikan, Rapat Koordinasi dan Pelatihan dengan Surat Perintah Kepala Kejakaan Batang Hari.
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
Mengikut sertakan pegawai pada Training, Sosialisasi, Pendidikan, Rapat Koordinasi dan Pelatihan, dengan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Batang Hari.
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
Dilaksanakan Rapat Staf AA dan Rapat Staf BB mengevaluasi para pegawai yang ikut Diklat, Training, Pelatih
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Seluruh pegawai membuat Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
SKP
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
- Mengisi Buku Jurnal Harian dan dilaporkan pada Pimpinan pada akhir bulan. - Absensi Pegawai dengan finger print.
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk Usul Kenaikan Pangkat, Usul Mutasi dan Usul Promosi Jabatan.
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
- Dibuat Nota Dinas kepada seluruh pegawai perihal Disiplin Kerja. - Melaksanakan Apel Kerja. - Dibuat Papan Pengumuman tentang Larangan dan Perintah Pegawai Negeri Sipil (PP. No. 53 Tahun 2010) - Pemasangan Benner-benner anti korupsi /Pungli
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
Rekapitulasi Jumlah Pegawai secara berkala.
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
penyusunan Renstra
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Penyusunan Renja
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
- Pimpinan Kejaksaan Negeri BATANG HARI, memantau secara langsung pencapaian kinerja secara berkala. - Pembuatan Laporan Bulanan.
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
- Dokumen perencanaan telah berorientasi hasil Pelaksanaan. - Telah membuat Perjanjian Kinerja - SKP - Renja - Renstra.
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
-
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
-
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
-
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Laptri, Lakip, Profil Kejari Batanghari dalam data, laporan bulanan semua bidang
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
Pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja.
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
- Peningkatan kapasitas SDM - Mengikutsertakan sebagian besar pegawai pada kegitan Sosialisasi, Diklat, dan Training untuk meningkatkan kapasitas SDM
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
-Pengelolaan akuntabilitas kinerja telah dilaksanakan oleh SDM yang kompeten.
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Pemasangan Banner-banner larangan Pugli dan lain-lain.
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
- Pick Up Service (pelayanan mengantar mengembalikan Barang Bukti kepada yang berhak secara langsung). - Pemasangan area CCTV di ruang Tilang Ruang Barang Bukti, Ruang Pemeriksaan.
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
B
- Tersedianya Ruang Tunggu Pelanggar Tilang dengan Fasilitas TV, CCTV, Tempat Duduk dan layanan Kesehatan. - Tersedianya Ruang Pemeriksaan. - Tersedianya Ruang Konsultasi Penyidik. - Tersedianya Ruang Serah Terima Tahap II. - Tersedianya Meja Informasi Sekretariat, Pidum dan Pidsus serta Meja Informasi Datun
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
B
Telah dilakukan Evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pada setiap area Kegiatan melalui Rapat Staf.
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
- Pemantauan Ruang-ruang Pelayanan melalui media CCTV. - Meminta kartu identitas para tamu dan pengisian buku tamu - Pengambilan foto setiap tamu yang berkunjung.
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
Koordinasi Kajari dengan APIP terkait
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
- Penyediaan Kotak Pengaduan - Sarana Pengaduan melalui Website (http://kejari-batanghari.kejaksaan.go.id), Instagram, Twitter, - Pembagian brosur untuk melaporkan pengaduan.
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   3
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   3
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   0
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
- Pelaporan setiap tahapan penanganannya kepada Pimpinan - Laporan Bulanan. - Ekspose perkara.
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
- Nota dinas Kepala Kejaksaan Negeri BATANG HARI tentang pelaksanaan Whistle Blowing System. - Layanan pengaduan masyarakat. - melalui Wabsite - Kotak Aduan.
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Sosialisasi dalam Rapat Staf AA dan Rapat Staf BB.
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
B
-Nota dinas Kajari Batanghari tentang pelaksanaan Whistle blowing system -layanan pengaduan masyarakat melalui website -kotak aduan
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
Dibuat Laporan Evaluasi berupa WASKAT terhadap Pelanggaran Disiplin Pegawai.
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
- Melakukan Rapat Staf terkait Disiplin pegawai. - Dilakukan Teguran terhadap pegagai yang tidak ikut Apel Kerja. - Membuat Teguran kepada pegawai yang tidak melaksanakan Kerja.
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
B
-Dilakukan Rapat Staf terhadap adanya Benturan Kepentingan yaitu : - Penanganan Barang Bukti dirampas untuk Negara (Pembinaan / Kasi Barang Bukti) (Intelijen / Datun)
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
-Rapat Staf untuk sosialisasi penanganan benturan kepentingan. - Kewenangan Penanganan Barang Bukti Rampasan (Pembinaan/Kasi Barng Bukti) - Intelijen dengan Pidsus.
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
-Rapat Staf untuk sosialisasi penanganan benturan kepentingan. - Kewenangan Penanganan Barang Bukti Rampasan (Pembinaan/Kasi Barng Bukti) - Intelijen dengan Pidsus.
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
B
Rapat Staf guna penyelesesaian permasalahan penanganan Barang rampasan dan Administrasi penyelesaian Barang Rampasan
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
Dibuat administrasi penyerahan barang rampasan bidang pembinaan kepada kasi BB dan Rampasan
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
- SOP Pelayanan Tilang - SOP Pelayanan Barang Bukti - SOP INTEL - SOP PIDUM - SOP PIDSUS - SOP DATUN
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
B
Dimaklumatkan dengan : - Nota Dinas Kajari - Pemasangan pada ruangan unit kerja.
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
- SOP Pelayanan Tilang - SOP Penanganan Perkara Pidum - SOP Intelijen - SOP Penanganan Perkara Pidsus - SOP Datun.
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
Melaksanakan Rapat Staf apakan perlu dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP.
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
- Melaksanakan Sosialisasi upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima Kepada seluruh pegawai saat apel pagi dan rapat staf - Telah dilaksanakan Sosialisasi dan Pengarahan tentang Pelaksanaaan WBK/WBBM oleh Tim dari Kejaksaan Tinggi Jambi. - Pelayanan tilang
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Pemanfaatan Media Sosial: - Website, - Instagram, - Twitter, - Facebook, -Youtube
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
B
- Dibuat Banner-banner larangan Pungli Dll. - Tersedianya Kotak Saran pada Ruang Pelayanan Publik. - Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010.
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
B
- Tersedianya POS Pelayanan Hukum. - Tersedianya ruang layanan satu pintu (PTSP). - Dibagun inovasi pelayanan : a. Layanan antar barang bukti . b. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
B
- Tersedianya POS Pelayanan Hukum. - Tersedianya ruang layanan satu pintu (PTSP). - Dibagun inofasi pelayanan : a. Layanan antar barang bukti . b. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
Melakukan pengecekan secara berkala survey kepuasan masyarakat di halaman website dan media sosial
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
Media Sosial: Instagram, Facebook, Twitter, Youtube dan Website Kejaksaan Negeri Batang Hari
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
melakukan peningkatan kualitas terhadap setiap hasil survey dari masyarakat
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan