Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI SUNGAI PENUH
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
-Pembentukan Tim Kerja untuk melaksanakan Pembangunan Zona Integritas ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Sungai Penuh Nomor: KEP-238/L.5.13/3/2021; - Dokumentasi
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
- Nota Dinas atau Surat Undangan Rapat
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
- Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Kejaksaan Negeri Sungai Penuh
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
- Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Kejaksaan Negeri Sungai Penuh
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
- Sosialisasikan Pembangunan WBK melalui: Facebook Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, Twitter Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, Youtube Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, Instagram Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, Tiktok Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, Foto Pendukung Zona Integritas
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
-Seluruh kegiatan Pembangunan Zona Integritas WBK/ WBBM pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh telah dilaksanakan secara berencana dan berlanjut
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
B
- Undangan Rapat, Absensi Kehadiran
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
B
- Undangan Rapat, Absensi Kehadiran
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
- Dokumentasi Kasatker Sebagai Role Model
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
- SK Agen Perubahan
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
B
- Dokumentasi Kegiatan
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
B
- Notulen Rapat Kerja
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
-SOP Masing-masing Bidang
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
-Penerapan Pelaanan PTSP (Pelayanan terpadu Satu Pintu)
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
-Hasil rapat staf membahs tentang pelaksanaan SOP
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
-Pemanfaatan media sosial, website, facebook, instagram, youtube, twitter, tiktok, pelayanan informasi CMS, Simkari
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
-1. Foto Simkari; 2. Aplikasi Simkari
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
-1. Website; 2. Facebook; 3. Instagram; 4. Youtube; 5. Twitter; 6. Tiktok
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
-Notulen
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
-1. Website; 2. Ruang Pelayanan Informasi Publik; 3. Pemanfaatan media sosial Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, Tiktok
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
B
- Notulen
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
-Membuat laporan Beziting formasi dan laporan kontrol
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
-1. Dokumen Jumlah Pegawai, 2. Surat perintah Melaksanakan tugas dari Kepala Kejaksaan Negeri Sungai Penuh
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
-Dokumen Jumlah Pegawai
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
-1. Nota Dinas Pengajuan Mutasi Internal; 2. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Sungai Penuh
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
-1. Surat perintah mutasi mutasi pegawai internal, 2. Nota dinas
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
-1. membuat Beziting formasi, 2. Kontrol Jabatan, 3. rekapitulasi jumlah pegawai
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
- Sertifikat tanda telah pelaksanaan pelatihan
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
-Usulan Pegawai untuk mengikuti Diklat.
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
-1. Laporan kontrol jabatan; 2. Dokumen jumlah pegawai
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
-1. Surat Perintah Mengikuti Diklat Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) tahun 2020; 2. Surat Perintah Mengikuti Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2019; 3. Surat Perintah Mengikuti Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Kejaksaan RI Tahun 2019; 4. Surat Perintah Mengikuti Sosialisasi CMS sekaligus Sistem Penanganan Perkara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI)
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
-1. usulan / SP mengikuti diklat, 2. Sertifikat pelaksanaan diklat
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
-1. rapat staf AA; 2. dokumentasi monitoring evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
-Pembuatan SKP keseluruh Pegawai
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
-SKP Seluruh Pegawai
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
-1. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 2. Rekap Absensi Pegawai
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
-pemberian piagam penghargaan kepada pegawai teladan
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
-1. Papan tentang Peraturan Pemerintah RI Nomor : 53 Tahun 2010 Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Pasal 7); 2. Papan tentang 7 Tertib; 3. Papan tentang 10 Budaya Malu; 4. Kegiatan Rutin Senam; 5. Kegiatann Rutin Kerohanian.
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
-1. Papan tentang Pengupdatean Data Pengawai; 2. Papan tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai; 3. Pengupdatean Data Pegawai di Simkari.
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
- dokumentasi kegiatan rapat; - dokumen perencanaan
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
- dokumentasi kegiatan rapat; - dokumen perjanjian kerja
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
- dokumentasi kegiatan; - laporan hasil rapat/Notulen; - tangkapan layar pengisian aplikasi E-Monev secara periodik
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
- dokumen perencanaan; - dokumen RENSTRA, RENJA, PK
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
-dokumen RENSTRA, RENJA, PK
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
- dokumen IKU
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
B
- dokumen IKU dan Renstra
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
- LKJ
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
- dokumen laporan LKJ
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
- Surat Perintah; - Laporan Pelaksanaan Diklat
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
- dokumentasi sosialisasi
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
- dokumentasi/tangkap layar dari website/medsos tentang anti gratifikasi, anti suap menyuap, anti korupsi
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
- laporan kegiatan; - dokumentasi ruangan
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
B
- dokumen identifikasi lingkungan pengendalian
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
B
- wawancara kepada pihak terkait, apakah tahu risiko dari organisasi
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
B
- hasil wawancara
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
- pengambilan sample kepada beberapa pegawai terkait pengetahuan tentang adanya SPI; - dokumentasi
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
- buku agenda; - dokumentasi kegiatan; - laporan kegiatan
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   3
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   3
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   3
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
- laporan monev
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
- laporan tindak lanjut pengaduan
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
- dokumentasi ruang sarana penerimaan pelaporan
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
B
- dokumentasi ruang sarana penerimaan pelaporan
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
- laporan monev
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
B
- laporan kegiatan
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
- dokumen kebijakan benturan kepentingan
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
- dokumentasi media informasi
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
- dokumen dan laporan kegiatan
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
- laporan monev
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
- dokumen dan laporan kegiatan
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
- standar pelayanan; - SOP pelayanan
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
- standar pelayanan telah diumumkan; - dokumentasi
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
- SOP pelayanan; - SOP
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
- laporan rapat evaluasi; - dokumentasi
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
- dokumentasi kegiatan
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
- tangkapan layar
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
- dokumentasi kegiatan
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
- dokumentasi ruangan-ruangan; - dokumentasi fasilitas umum
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
- dokumentasi kegiatan; - tangkapan layar
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
- hasil survey
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
- dokumentasi kegiatan; - tangkapan layar
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
- dokumentasi kegiatan; - data tindak lanjut hasil survey
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan