Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI MERANGIN
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Pembentukan Tim Kerja untuk melaksanakan pembangunan Zona Integritas ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Merangin Nomor : KEP- 12/L.5.14/Cr.1/01/2021
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Nota Dinas dan Laporan Rapat Staf untuk Pembentukan Tim Kerja pada tanggal 26 Januari 2021
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas pada Kejari Merangin
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Membuat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) , Pembuatan Ruang bermain Anak, Pembuatan Ruang Ibu Menyusui Pembuatan Kamar Mandi Disabilitas,meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat terutama dalam rangka pemulihan ekomomi nasional,program ADUKAN AKU JIKA AKU SALAH untuk melaksanakan whistle bllower.
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
Seluruh kegiatan Pembangunan Zona Integritas WBK/ WBBM pada Kejaksaan Negeri Merangin telah dilaksanakan secara berencana dan berlanjut
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
Nota Dinas Koordinator Program TataLaksana Tim Kerja Pembangunan Reformasi Birokrasi perihal Permohonan Fasilitas untuk pelayanan Publik
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
-Pimpinan Kejaksaan Negeri Merangin telah berperan sebagai role model dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan Negeri Merangin
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
-Penetapan Agen Perubahan dengan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Merangin Nomor KEP- 12 L.5.14/Cr/01/2021 tanggal 26 Januari 2021
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
-
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
-Notulen Rapat WBK/ WBBM & Dokumentasi
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
Seluruh SOP dijadikan satu dan diterbitkan SOP PTSP
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
Penerapan SOP : - SOP TP4D - SOP Pengelolaan Barang Bukti - SOP Pidum - SOP Pidsus - SOP Datun
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
Hasil Rapat Staf membahas tentang Pelaksanaan SOP
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
Pemanfaatan Media Sosial : Website, Facebook, Instagram, Twitter - Finger Print Absensi - Layanan Informasi CMS - TV Informasi Publik - Aplikasi Informasi Kepegawaian - Aplikasi Informasi Penanganan Perkara
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
Aplikasi Informasi - Penyajian Data Kepegawaian - Penyajian Data Sekretariatan - Pidum - Pidsus - Datun
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
Pemanfaatan Media Sosial : Website, Facebook, Instagram, Twitter untuk mensosialisasikan Pelayanan Tilang, Pengembalian Barang Bukti, dan Penanganan Perkara Menyediakan TV informasi Kegiatan Penanganan Perkara
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisme SDM dan pemberian layanan kepada publik melalui Rapat Staf
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
Menyediakan TV Informasi public Pemanfaatan Media Sosial Pemasangan Banner-Banner proses penanganan Perkara
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Melaksanakan evaluasi melalui rapat staf membahas efektifitas kebijakan keterbukaan informasi Publik yang ditetapkan
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Membuat laporan Bezeting Formasi, Kontrol Jabatan, Rekapitulasi Jumlah Pegawai secara berkala
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-063/A/JA/07/2007 tanggal 12 Juli 2007 tentang Pembinaan Karier Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia Melakukan Roling Pegawai dengan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Merangin Membuat Laporan Rapat Staff AA dan Laporan Staf BB Membuat beziting Formasi, Kontrol Jabatan, Rekapitulasi jumlah Pegawai secara berkala
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Membuat laporan Rapat Staf AA dan Laporan Staf BB Membuat beziting Formasi, Kontrol Jabatan, Rekapitulasi jumlah Pegawai secara berkala
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-065/A/JA/07/2007 tanggal 12 Juli 2007 tentang Pembinaan Karier Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia Dilakukan mutasi Pegawai dengan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Merangin
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-065/A/JA/07/2007 tanggal 12 Juli 2007 tentang Pembinaan Karier Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia Membuat laporan Rapat Staf AA dan Laporan Staf BB
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Rapat Staf
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Mengikuti sertakan Pegawai pada Training, Sosialisasi, Pendidikan, Rapat Koordinasi dan Pelatihan dengan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Merangin
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
Seluruh Pegawai telah mengajukan Sasaran Kinerja Pegawai kepada Pimpinan Mengikut sertakan Pegawai pada Training, Sosialisasi, Pendidikan, Rapat, Koordinasi dan Pelatihan dengan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Merangin
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
Sebagian besar para Pejabat Struktural telah sesuai Standar Kompetensi
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
Sebagian besar Pegawai telah mengikuti Training, Sosialisasi, Pendidikan, Rapat Koordinasi dan Pelatihan
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
Mengikut sertakan Pegawai pada Training, Sosialisasi, Pendidikan, Rapat Koordinasi, dan Pelatihan dengan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Merangin
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
Dilaksanakannya Rapat Staf AA dan Rapat Staf BB mengevaluasi para Pegawai yang mengikuti Diklat dan Training
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Seluruh Pegawai membuat Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
SKP
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
Mengisi buku Jurnal harian dan dilaporkan pada Pimpinan setiap Akhir bulan Absensi Pegawai dengan Finger Print
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Hasil penilaian Individu telah dijadikan dasar untuk Usul Kenaikan Pangkat, Usul Mutasi, dan Usul Promosi Jabatan
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
Dibuat Nota Dinas kepada Seluruh Pegawai perihal Disiplin Kerja Melaksanakan Apel Kerja Dibuat papan pengumuman tentang Larangan dan Perintah Pegawai Negeri Sipil (PP. No. 53 Tahun 2010) Pemasangan Banner-banner Anti Korupsi/ Pungli
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
Membuat beziting Formasi, Kontrol Jabatan, Rekapitulasi jumlah Pegawai secara berkala Menyajikan Data Informasi Kepegawaian pada CMS
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Penyusunan Rensus
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Penyusunan Renja
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Pimpinan Kejaksaan Negeri Merangin memantau secara langsung pencapaian kinerja secara berkala Pembuatan Laporan Bulanan
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 Renstra tahun 2015-2019 Renja Tor
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Dokumen perencanaan telah berorientasi hasil Pelaksanaan Telah membuat Perjanjian Kinerja SKP Renja TOR Renstra
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Telah dibuat Indikator Kinerja Utama (IKU) Kejari Merangin
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
Indikator Kinerja telah SMART
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Laptri LAKIP Profil Kejaksaan Negeri Merangin dalam Data Tahun 2020 Laporan Bulalan Semua Bidang
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
Pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang Kinerja
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
Peningkatan kapasitas SDM Mengikutsertaka sebagian besar Pegawai pada kegiatan Sosialisasi, Diklat, dan Training untuk meningkatkan SDM
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
Pengelolaan akuntabilitas kinerja telah dilaksanakan oleh SDM yang kompeten
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Pemasangan Banner-banner larangan Pungli dan lain-lain
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
Adanya CCTV untuk selalu memantau kegiatan Pegawai untuk menghindari adanya Gratifikasi Penerimaan Tamu tidak perlu keruang
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
Tempat duduk dan layanan kesehatan Tersedianya Ruang Pemeriksaan Tersedianya Ruang Konsultasi Penyidik
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
Telah dilakukan Evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pada setiap area kegiatan melalui rapat staf
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
Pemantauan ruang-ruang Pelayanan melalui media CCTV Meminta kartu identitas para tamu dan pengisian buku tamu Pengambilan foto setiap tamu yang berkunjung
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
Koordinasi Kajari dengan APIP terkait
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
Penyediaan Kotak Pengaduan Sarana Pengaduan melalui website, facebook, instagram, Twitter Pembagian brosur untuk melaporkan pengaduan
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   0
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   0
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
Pelaporan setiap tahapan penanganannya kepada Pimpinan Laporan bulanan Ekspose perkara
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
Ditindaklanjuti penyelidikan dan penyidikan untuk Pidsus dan Intelijen Informasi kepada Masyarakat pelapor melalui pos pelayanan hukum
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Sosialisasi dalam Rapat Staf AA dan Rapat staf BB
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
Nota Dinas Kepala Kejaksaan Negeri Merangin tentang pelaksanaan Whisitle Blowing System Layanan Pengaduan Masyarakat Layanan Whisitle Blowing System melalui website Kotak Aduan
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
Dibuat laporan Evaluasi berupa WASKAT terhadap Pelanggaran Disiplin Pegawai
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
Melakukan Rapat Staf terkait Disiplin Pegawai Dilakukan teguran terhadap Pegawai yang tidak ikut Apel Kerja Membuat Teguran kepada Pegawai yang tidak melaksanakan Kerja
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
Dilakukan Rapat Staf terhadap adanya benturan Kepentingan yaitu : Penanganan Barang Bukti dirampas untuk Negara (Pembinaan/ Kasi Barang Bukti)
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
Rapat Staf untuk sosialisasi penanganan benturan kepentingan Penguatan TP4D Kewenangan penanganan Barang Bukti Rampasan (Pembinaan/ Kasi Barang Bukti) Intelijen dengan Pidsus
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
Penyelesaian penanganan Barang Bukti dirampas untuk Negara antara Kasi Barang Bukti dengan Kasubbagbin Pembuatan SOP Pengelolaan barang bukti dan barang rampasan
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
Rapat staf guna penyelesaian permsalahan penanganan Barang Rampasan dan Administrasi penyelesaian Barang Rampasan
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
Dibuat administrasi penyerahan barang rampasan bidang pembinaan kepada Kasi BB dan Rampasan
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
SOP Pelayanan Barang Bukti SOP INTEL SOP PIDUM SOP PIDSUS SOP DATUN
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
Dimaklumatkan dengan : Nota Dinas Kajari Pemasangan pada ruangan unit kerja
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
SOP Penanganan Perkara Pidum SOP Intelijen SOP Penanganan Perkara Pidsus SOP Datun
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
Melaksanakan Rapat Staf apakah perlu dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
Melaksanakan sosialisasi upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima kepada seluruh Pegawai saat Apel pagi dan Rapat Staf Telah dilaksanakannya Sosialisasi dan Pengarahan tentang Pelaksanaan WBK/ WBBM oleh Tim dari Kejaksaan Negeri Merangin Bimtek dari bank mandiri tentang Pelayanan Publik
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Pemanfaatan Media Sosial : Website Instagram Facebook Twitter
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
Dibuatnya Banner-banner larangan Pungli Dll Tersedianya kotak saran pada ruang Pelayanan Publik PP No. 53 Tahun 2010
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
Tersedianya POS Pelayanan Hukum Tersedianya ruang pelayanan satu pintu (PTSP) Dibangun inofasi pelayanan : Layanan antar barang bukti Pick Up Service dengan Bank Mandiri Pelayanan Satu Pintu
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
Penyedian Pelayanan Satu Pintu Dilakukannya Testimoni kepada Masyarakat pengguna pelayanan Publik
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
Dapat diakses melalui TV Informasi, website Kejaksaan Negeri Merangin
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
Telah ditindaklanjuti atas setiap saran dan Survey Kepuasan Msyarakat
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan