Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI TANJUNG JABUNG BARAT
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
- Telah dibentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Dilingkungan Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat Nomor : KEP-15/L.5.15/Cr.1/04/2021 tanggal 21 April 2021.
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
- Penentuan Anggota Tim Dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas dengan mengadakan rapat paripurna pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat, bukti dukung berupa Undangan Rapat Paripurna, Notulen Rapat, Absen rapat, dan Foto Dokumentasi pada saat rapat
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Terdapat dokumen Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat yang berisi rencana kerja dari 6 area perubahan yang telah ditandatangani Kajari
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
- Telah terdapat target - target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan ZI WBK/WBBM yang terinci dalam kegiatan per triwulan
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
- Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat telah mensosialisasikan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM melalui website Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat kejari-tanjabbarat.kejaksaan.go.id Facebook Kejari Tanjab Barat Instagram @kejaritanjabbar Twitter @Kejari_Tjb
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
- Kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat sudah dilaksnakan sesuai rencana, sampai saat ini telah berjalan rencana pembangunan triwulan 1 yaitu pembentukan Tim Kerja, Pembentukan Role Model, Penetapan Area Perubahan
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
- Monitoring dilakukan setiap bulan, dengan bukti dukung Undangan Rapat Monitoring, Notulen Rapat,
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
- Hasil Monitoring dan Evaluasi pimpinan di Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat telah ditindak lanjuti sesuai arahan pimpinan
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
- Pimpinan Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat berperan sebagai Role Model dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat sesuai dengan surat keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat No : Kep-16/L.5.15/Cr.5/04/2021 tentang Penetapan Role Model Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat. Memberikan teladan nyata kepada pegawai misalnya mengisi/mencatat kehadiran, tertib gamjak sesuai dengan peraturan tertib jam kerja.
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
- Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat telah menetapkan agen perubahan Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat melalui musyawarah mufakat dan selanjutnya diterbitkan surat keputusan Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat Nomor : KEP-14/L.5.15/Cr.5/04/2021 tentang Penetapan Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas ZI Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
- Pimpinan Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat telah mencanangkan budaya kerja dan pola pikir atas perubahan untuk mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui apel arahan pimpinan, ceramah agama dan himbauan di medsos Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
- Semua anggota pimpinan dan staf Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani hal ini di buktikan dalam penandatanganan Komitmen bersama, Pakta Integritas, Yel Yel masing masing pegawai
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
- SOP Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat di masing masing bidang
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
- Penerapan SOP dan Layanan dengan inovasi seperti Pelayanan hukum dan Pengaduan Perkara Korupsi di Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
- Telah dilakukan Evaluasi dan dilakukan perbaikan sesuai dengan usulan
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
- Aplikasi tersebut bernama Sipede (SiPeDE) yang merupakan akronim dari Sistem Manajemen Persuratan dan Disposisi Elektronik. Untuk otentikasi dokumen, Sipede dibekali dengan dukungan tanda tangan elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik pada Badan Siber dan Sandi Negara RI. Sehingga dalam penggunaannya menjadi lebih instan untuk mempercepat sirkulasi persuratan di lingkungan Kejaksaan RI.
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
- Aplikasi SIMKARI, CMS dalam pengisian data Perkara Pidum dan Pidsus
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
- Pelayanan kepada publik melalui media sosial seperti Website, Facebook, Instagram, Twitter untuk memberikan informasi kepada publik
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit,operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik melalui Rapat Staf.Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit,operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik melalui Rapat Staf
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
- adanya SK SIPPN No. adanya SK SIPPN No. Kep-13/L.5.15/Cr.5/04/2021 tanggal 12 April 2021 sebagai Pejabat Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional sebagai Pejabat Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
- Monitoring dilakukan terhadap keterbukaan layanan publik dilakukan secara berkala
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
- Membuat laporan Beziting formasi dan laporan kontrol
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
- Ya, adanya Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat Nomor : PRIN-209 /L.5.15/Cp.2/02/2021 dan membuat usulan kebutuhan pegawai di Lingkungan Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
- Telah dilakukan monitoring setiap triwulan terhadap penempatan pegawai untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan membuat laptri pegawai Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
- Adanya Surat Perintah melaksanakan tugas antar bidang yang ditandatangani oleh Kajari.
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
- Usul Jabatan Strukturan dan Jabatan Fungsional Umum
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
- Telah dilakukan monitoring dengan rapat staf monev mutasi. SK Tim dan Notulen Rapat
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
- Mengikut sertakan pegawai pada Training, Sosialisasi, Pendidikan, Rapat Koordinasi dan Pelatihan dengan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
- Telah melakukan pengembangan kompetensi pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan berbasis IT seperti CMS
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
- Sebagian besar Para Pejabat Struktural telah sesuai Standar Kompetensi.
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
- Surat Perintah Mengikuti Diklat Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) tahun 2020; 2. Surat Perintah Mengikuti Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2019; 3. Surat Perintah Mengikuti Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Kejaksaan RI Tahun 2019; 4. Surat Perintah Mengikuti Sosialisasi CMS sekaligus Sistem Penanganan Perkara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI)
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
- 1. Usulan / SP mengikuti diklat, 2. Sertifikat pelaksanaan diklat
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
- Dilaksanakan Rapat Staf AA mengevaluasi para pegawai yang ikut Diklat, Training, Pelatih
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
-Pembuatan SKP keseluruh Pegawai
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
-SKP Seluruh Pegawai
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
-1. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) 2. Rekap Absensi Pegawai
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
-pemberian piagam penghargaan kepada pegawai teladan
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
-1. Papan tentang Peraturan Pemerintah RI Nomor : 53 Tahun 2010 Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Pasal 7); 2. Papan tentang 7 Tertib; 3. Papan tentang 10 Budaya Malu;
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
-1. Papan tentang Pengupdatean Data Pengawai; 2. Papan tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai; 3. Pengupdatean Data Pegawai di Simkari.
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
- Pimpinan terlibat secara langsung dengan memerintahkan Kasubbag Pembinaan dan operator untuk melakukan penyusunan RKKL
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
- Pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan Perjanjian Kinerja
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
- Pimpinan Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat , memantau secara langsung pencapaian kinerja secara berkala pengisian aplikasi e-monev dan Sicana secara berkala
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
- dokumen perencanaan; - dokumen RENSTRA, RENJA, PK
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
-dokumen RENSTRA, RENJA, PK
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
- dokumen IKU
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
B
- Indikator kinerja telah SMART
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
-Penyusunan Sicana e-monev dan Lakip secara berkala dan tepat waktu
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
- Pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja. Tergambar dalam e-monev, sicana, dan CMS
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
- Surat Perintah; - Laporan Pelaksanaan Diklat
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
- Pengelolaan akuntabilitas kinerja telah dilaksanakan oleh SDM yang kompeten. Telah adanya sertifikasi di bidangnya
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
- Pemasangan Banner-banner larangan Pungli dan lain-lain.
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor : 03 tahun 2019 tentang pengendalian gratifikasi
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
B
- dokumen identifikasi lingkungan pengendalian
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
B
- wawancara kepada pihak terkait, apakah tahu risiko dari organisasi
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
B
- hasil wawancara
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
- pengambilan sample kepada beberapa pegawai terkait pengetahuan tentang adanya SPI; - dokumentasi
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
- Penyediaan Kotak Pengaduan - Sarana Pengaduan melalui website, Media Sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   0
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   0
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
- laporan monev
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
- laporan tindak lanjut pengaduan
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
- dokumentasi ruang sarana penerimaan pelaporan
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
B
- Layanan Pengaduan Masyarakat, dokumentasi ruang sarana penerimaan pelaporan
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
- Layanan Whistle Blowing system melalui Media Sosial, Kotak Aduan
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
B
- laporan kegiatan
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
- dokumen kebijakan benturan kepentingan
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
- dokumentasi media informasi
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
- Kasusnya belum ada namun Sarana Penanganan Benturan Kepentingan sudah disiapkan
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
- Rapat Staf guna penyelasesaian permasalahan penanganan Barang rampasan dan Administrasi penyelesaian Barang Rampasan
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
- Dibuat administrasi penyerahan barang rampasan bidang pembinaan kepada kasi BB dan Rampasan
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
- standar pelayanan, SOP pelayanan
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
- Kejari Tanjung Jabung Barat sudah membuat Maklumat Pelayanan yang di pasang di halaman muka kantor Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
- SOP pelayanan,
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
- laporan rapat evaluasi, dokumentasi
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
- Melaksanakan Sosialisasi upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima Kepada seluruh pegawai saat apel pagi dan rapat staf
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
- Pemanfaatan Media Sosial: - website, - Instagram, - Twitter - Facebook
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
- Pelaksanaan Sanksi atau punishment terhadap pegawai Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat yang melakukan kesalahan atau perbuatan tercela dalam palayanan kepada penerima layanan, dan menerapkan motto 3S (senyum, sapa dan salam)
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
- Tersedianya POS Pelayanan Hukum. - Tersedianya ruang pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). - Dibagun inovasi pelayanan : ruang pelayanan penerangan hukum
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
- dokumentasi kegiatan; - tangkapan layar
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
- Telah dilakukan survey dan testimoni kepada penerima pelayanan di Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
- Hasil Survei kepuasan masyarakat dapat di akses dan dilihat langsung di media sosial Kejati Jambi. Dokumentasi kegiatan, Tangkapan layar
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
- Survey Kepuasan Masyarakat telah ditindak lanjuti guna memberikan dan memperbaiki pelayanan kepada masyarakat
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan