Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI TEBO
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Kejaksaan Negeri Tebo Telah Membentuk TIM WBK / WBBM dengan dikeluarkannya surat keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Tebo Nomor : KEP-04/L.5.17/Cp.1/03/2021 Tanggal 11 Maret 2021 Perihal Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Penentuan Anggota Tim Dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas dengan mengadakan rapat pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Kejaksaan Negeri Tebo, bukti dukung berupa Absen rapat dan Foto pada saat rapat
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Kejari Tebo telah memiliki rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas.Terdapat dokumen Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK Kejaksaan Negeri Tebo
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Dalam Dokumen rencana aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Kejaksaan Negeri Tebo memuat target prioritas yang relevan dengan tujuan Pembangunan WBK
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Kejaksaan Negeri Tebo telah mensosialisasikan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK melalui website Kejaksaan Negeri Tebo www.kejari-tebo.go.id/ Facebook KejariTebo Instagram Kejari_tebo Twitter Kejaksaan Negeri Tebo dan channel Youtube Kejari Tebo
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
C
Sampai dengan bulan Maret 2021 baru sebagian kecil kegiatan pembangunan zona Integritas yang telah dilaksanakan
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
B
Telah ada monitoring dan evaluasi atas pelaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju WBK
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
B
Sebagian besar rekomendasi atas hasil monitoring evaluasi sudah di tindaklanjuti
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Pimpinan Kejaksaan Negeri Tebo dalam hal ini Kepala Kejaksaan Negeri Tebo berperan sebagai Role Model dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan Negeri Tebo sesuai dengan surat keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Tebo No: Kep-12 /L.5.17/Cr.5/0/2021 tentang Penetapan Role Model Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Kejaksaan Negeri Tebo . Memberikan teladan nyata kepada pegawai misalnya mengisi/mencatat kehadiran, tertib gamjak sesuai dengan peraturan tertib jam kerja.
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Kejaksaan Negeri Tebo telah menetapkan agen perubahan Kejari Tebo melalui musyawarah mufakat dan selanjutnya diterbitkan surat keputusan Kejari Tebo Nomor : KEP-11 /L.5.17/Cp.1/03/2021 tentang Penetapan Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas ZI Menuju WBK di Kejaksaan Negeri Tebo
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
- Pimpinan Kejaksaan Negeri Tebo telah mencanangkan budaya kerja dan pola pikir atas perubahan untuk mewujudkan Zona Integritas menuju WBK melalui apel arahan pimpinan, ceramah agama dan himbauan di medsos Kejaksaan Negeri Tebo
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
- Semua anggota pimpinan dan staf Kejaksaan Negeri Tebo terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK hal ini di buktikan dalam penandatanganan Komitmen bersama, Fakta Integritas, Yel Yel masing masing pegawai
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
-SOP Masing-masing Bidang
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
PENERAPAN SOP : - SOP TILANG - - SOP PIDSUS - - SOP PIDUM - - SOP DATUN - - SOP PTSP
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
B
- Hasil rapat staf membahas tentang pelaksanann SOP
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
- Pemanfaatan media sosial : - website - aplikasi berbasis android - finger print absensi - layanan informasi CMS - TV informasi publik - E-Tilang - E- Dosir - SIPEDE - Aplikasi informasi penanganan perkara
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
- Aplikasi informasi : - Pidum - Datun -Pidsus - SIMKARI - Finger print absensi pegawai
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
- Pemanfaatan media sosial : - Website, aplikasi berbasis android - Menyediakan TV informasi kegiatan jadwal sidang.
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik rapat staf.
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
- Adanya website, email dan aplikasi berbasis " Hallo Jaksa " Kejari Tebo - Menyediakan TV informas jadwal sidang - Pemanfaatan media sosial - Pemasangan Benner-Benner Anti Korupsi - Pemasangan Running Text pada Kejaksaan Negeri Tebo.
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
- Melaksanakan Evaluasi melalui Rapat Staf membahas evektifitas kebijakan keterbukaan informasi publik yang di tetapkan.
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
- Membuat laporan Bezeting Formasi, Kontrol Jabatan, Rekapitulasi Jumlah Pegwai secara berkala.
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
- Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-065/A/JA/07/2007 tanggal 12 Juli 2007 tentang Pembinaan Karier Pegawai Kejaksaan Republik Indonsia . - Melakukan Rolling Pegawai dengan surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Tebo - Membuat Laporan Rapat Staff AA
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
- Membuat Laporan Rapat Staf AA - Membuat Laporan Beziting Formasi , Kontrol Jabatan , Rekapitulas Jumlah Pegawai secara berkala
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
- Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-065/A/JA/07/2007 tanggal 12 Juli 2007 Tentang Pembinaan Karier Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia. - Dilakukan mutasi Pegawai dengan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Tebo.
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
- Mutasi pegawai berpedoman pada Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-065/A/JA/2007 tanggal 12 Juli 2007 tantang Pembinaan Karier Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia. - Melakukan Rapat Staf AA
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
- Rapat Staf AA
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
- Mengikut sertakan pegawai pada Training, Sosialisasi , Pendidikan, Rapat Kordinasi dan Pelatihan dengan Sirat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Tebo.
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
- Seluruh Pegawai telah mengajukan Sasaran Kinerja Pegawai kepada Pimpinan - Mengikut sertakan pegawai pada Training, Sosialisasi, Pendidikan, Rapat Koordinasi dan Pelatihan dengan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Tebo.
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
- Sebagian besar Para Pejabat Struktural telah sesuai Standar Kompetensi.
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
- Seluruh Pegawai telah mengikuti Training, Sosialisasi, Pendidikan, Rapat Koordinasi, dan Pelatihan dengan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Tebo.
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
- Mengikut sertakan pegawai pada Training, Sosialisasi, Pendidikan, Rapat Koordinasi dan Pelatihan, dengan Surat Perintah Kepala Kejaksan Negeri Tebo.
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
- Dilakukan Rapat Staf AA mengevaluasi para pegawai yang ikut Diklat, Training, Pelatihan.
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
- Seluruh pegawai sudah membuat Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
- Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
- Mengisi Buku Jurnal Harian dan dilaporkan pada Pimpinan pada akhir bulan. - Absensi Pegawai dengan Finger print (Karena kondisi masih Pandemi COVID-19 Absensi untuk sementara dilakukan secara manual).
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
- Hasil Penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk Usul Kenaikan Pangkat, Usul Mutasi dan Usul Promosi Jabatan.
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
B
- Dibuat Nota Dinas kepala seluruh pegawai perihal Disiplin Kerja - Melaksanakan Apel Kerja ( Karena kondisi masih pandemi COVID-19 untuk sementara Apel Kerja tidak dilaksanakan) - Dibuat Papan Pengumuman tentang Larangan dan Perintah Pegawai Negeri Sipil (PP.No.53 Tahun 2010) - Pemasangan Benner-Benner anti korupsi/Pungli - Sebelum masuk kantor semua pegawai/tamu wajib menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun (tempat telah disediakan) dan pengukuran suhu tubuh - Adanya anjuran untuk mematuhi 3M.
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
- Membuat laporan Benzeting Fornasi, Kontrol Jabatan, Rekapitulasi Jumla Pegawai secara berkala - Arsip Data Kepegawaian melalui Komputer (E-Dosir)
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
- Penyusunan Renstra
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
- Penyusunan Renja
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
- Pimpinan Kejaksaan Negeri Tebo, memantau secara langsung pencapaian kinerja secara berkala - Pembuatan Laporan Bulanan.
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
- Penetapan Kinerja dan Indkator Kinerja Utam Tahun 2021 - Renstra tahun 2020 - 2024 - Renja - TOR.
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
- Dokumen perencanaan telah berorientasi hasil Pelaksanann - Telah membuat Perjanjian Kinerja - SKP - Renja -TOR - Renstra.
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
- Telah dibuat Indikator Kinerja Utama (IKU) Kejari Tebo.
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
- Indikator Kinerja telah SMART
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
- Laptri - LAKIP - Laporan Bulana semua Bidang.
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
- Pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja.
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
- Peningkatan kapasitas SDM - Mengikut sertakan sebagian besar pegawai pada kegiatan Sosialisasi, Diklat, dan Training untuk meningkatkan kapasitas SDM.
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
- Pengelolaan auntabilitas kinerja telah dilaksanakan oleh SDM yang kompeten.
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
- Pemasangan Banner-banner larangan Pungli dan lain-lain
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
- Pemasangan area CCTV di ruang Tilang Ruang Barang Bukti, Ruang Pemeriksaan.
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
- Tersediannya Ruang Tunggu Pelanggar Tilang dengan Fasilitas CCTV - Tempat Duduk dan layanan kesehatan - Tersediannya Ruang Pemeriksaan - Tersediannya Ruang Konsultasi - Tersediannya Ruang Serah Terima Tahap II - Tersediannya PTSP - Tersediannya Ruang ibu menyusui
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
- Telah dilakukan Evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pada setiap area Kegiatan melalui Rapat Staf
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
- Pemantauan Ruang-ruang Pelayanan melalui media CCTV - Meminta kartu identitas para tamu dan pengisian buku tamu - Adanya ruang pembatas tiap-tiap bidang dengan tamu
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
- Koordinasi Kajari dengan APIP Terkait
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
- Sarana pengaduan melalui Email, Website,Hallo Jaksa Kejari Tebo - Pembagian brosur untuk melaporkan pengaduan
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   2 (Dua Lapdu)
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   2 (Dua Lapdu)
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   2 (Dua Lapdu)
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
- Pelaporan setiap tahapan penanganannya kepada Pimpinan - Laporan Bulanan - Ekspose perkara
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
- Hasil telaahan pengaduan ditindak lanjuti dengan penyelidikan - Laporan perkembangan penyelidikan / penyidikan.
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
- Sosialisasi dalam Rapat Staf AA
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
- Layanan pengaduan masyarakat
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
- Dibuat Laporan Evaluasi berupa WASKAT terhadap Pelanggaran Disiplin Pegawai
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
- Melakukan Rapat Staf terkait Disiplin pegawai - Dilakukan Teguran terhadap pegawai yang tidak ikut Apel Kerja - Membuat Teguran kepada pegawai yang tidak Disiplin.
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
- Dilakukan Rapat Staf terhadap adanya Benturan Kepentingan yaitu : - Penanganan Barang Bukti dirampas untuk Negara (Pembinaan / Kasi Barang Bukti)
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
- Rapat staf untuk sosialisasi penangan benturan kepentingan - Kewenangan Penanganan Barang Bukti Rampasan (Pembinaan / Kasi Barang Bukti) - Intelijen dengan Pidsus
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
B
- Penyelesaian penanganan Barang Bukti dirampas Untuk Negara antar Kasi Barang Bukti dengan Kasubagbin.
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
- Rapat Staf guna penyelesesaian permasalahan penanganan Barang Rampasan dan Adminitrasi penyelesaian Barang Rampasan
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
- Rapat Staf guna penyelesesaian permasalahan
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
- SOP Pelayanan Tilang -SOP INTEL -SOP PIDUM -SOP PIDSUS -SOP DATUN -SOP PTSP
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
C
- Baru Sebagian Besar
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
- SOP Pelayanan Tilang - SOP Penaganan Perkara Pidum - SOP Intelijen - SOP Penanganan Perkara Pidsus - SOP Datun
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
B
- Sudah Sebagian di perbaiki
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
- Melaksanakan Sosialisasi upaya penanganan Budaya Pelayanan Prima kepada seluruh pegawai saat apel pagi dan rapat staf - Telah dilaksanakan Sosialisasi dan pengarahan tentang Pelaksanaan WBK/WBBM oleh Tim dari Kejaksaan Tinggi Jambi
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
- Pemanfaatan Media Sosial : - Website - Android
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
- Dibuat Banner-banner Larangan Pungli DLL. - Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
- - Tersediannya POS Pelayanan Hukum - Tersediannya ruang layanan satu pintu (PTSP) - Dibangun informasi pelayanan a. Layanan antar barang bukti b. Pelayanan Satu Pintu
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
- Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Mobil Penyuluhan Hukum - Ruang Khusus Ibu Menyusui - Pembuatan ruang tilang
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
B
- Survey dilkukan sesuai kebutuhan
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
B
- Sudah dapat diakses media sosial.
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
- Telah di tindak lanjuti atas setiap Saran dan survey kepuasan Masyarakat.
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan