Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI TANJUNG JABUNG TIMUR
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Pembentukan Tim Kerja untuk melaksanakan Pembangunan Zona Integritas ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur SK No.KEP-15/L.5.18/Cp.1/04/2021 tanggal 27 April 2021 dan SK No. KEP-30/L.5.18/Cp.1/06/2021 tanggal 08 Juni 2021
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
- Penentuan Anggota Tim Dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas dengan mengadakan rapat pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, bukti dukung berupa Absen rapat dan Foto pada saat rapat
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Terdapat Dokumen Rencana Aksi Menuju Pembangunan Zona Integritas Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Dalam Dokumen rencana aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur memuat target prioritas yabng relevan dengan tujuan Pembangunan WBBM
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Telah mensosialisasikan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju WBBM melalui Facebook Instagram Kanal Youtube Kejari Tanjung Jabung Timur
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
Sampai dengan bulan Mei 2021 kegiatan pembangunan zona Integritas yang telah dilaksanakan secara berencana, terus menerus, dan berkelanjutan
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
B
Telah ada monitoring dan evaluasi atas pelaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju WBBM
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
B
Sebagian besar rekomendasi atas hasil hasil monitoring evaluasi sudah di tindaklanjuti
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Pimpinan Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur dalam hal ini Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur berperan sebagai Role Model dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur sesuai dengan surat keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur No : SK No. Kep-18/L.5.18/Cp.1/05/2021 tentang Penetapan Role Model Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur. Memberikan teladan nyata kepada pegawai misalnya mengisi/mencatat kehadiran, tertib gamjak sesuai dengan peraturan tertib jam kerja.
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur telah menetapkan agen perubahan Kejari Tanjung Jabung Timur melalui musyawarah mufakat dan selanjutnya diterbitkan surat keputusan Kejari Tanjung Jabung Timur Nomor : KEP-17 /L.5.18/Cp.1/05/2021 tentang Penetapan Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas ZI Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Pimpinan Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur telah mencanangkan budaya kerja dan pola pikir atas perubahan untuk mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi & Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui apel arahan pimpinan, dan postingdi medsos Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
-Semua anggota pimpinan dan staf Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi hal ini di buktikan dalam penandatanganan Komitmen bersama, Pakta Integritas, Yel Yel
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
B
SOP Yang telah ditetapakan oleh Kejaksaan Agung RI dan SOP yang Ditetapkan Oleh Kejakssaan Negeri Tanjung Jabung Timur.
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
B
SOP UTAMA (PIDUM, PIDSUS, DATUN, INTEL), SOP PTSP, SOP KEPEGAWAIAN, SOP PEMBINAAN, SOP PERLENGKAPAN, SOP EKSEKUSI, SOP INTEL PAKEM, SOP INTEL PAKEM, SOP PENANGANAN PERKARA, SOP JAKSA MASUK SEKOLAH, SOP JAKSA MENYAPA, SOP PELIMPAHAN TERSANGKA DAN BB, SOP PENGAWALAN TAHANAN, SOP PERPANJANGAN PENAHANAN, SOP PTSP
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
B
Hasil Rapat Staf membahas tentang pelaksanaan SOP.
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
B
1. DRP pegawai di Biro kepegawaian; 2. Foto Centralized database berupa CMS untuk perkara Pidum dan Pidsus; 3. Foto Aplikasi Kepegawaian SIMKARI
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
B
Aplikasi SIMKARI dan CMS dalam pengisian data Perkara Pidum Pidsus, Penggunaan Aplikasi SIPEDE
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
Aplikasi e-Tilang, Jadwal Sidang Online pada website, Sidang Online Melalui Aplikasi Zoom, Formulir Pengaduan dan WBS Online, E YANKUM dan E DATUN
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
B
Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pengukuran kinerja unit, Operasionalisasi SDM, dan pemberian Layanan kepada Publik melalui Rapat Staf
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
Sudah dibangun pos pengelola informasi publik, Foto-foto ruang pelayanan informasi publik, SPRINT mengenai pengelolaan informasi publik
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Melakukan Monitoring tentang keterbukaan Informasi Publik secara berkala melalui Rapat Staf
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
1. Dokumen rapat evaluasi dan kebutuhan pegawai; 2. Dokumen usulan mutasi; 3. Dokumen usulan menduduki jabatan baru;
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
1. Surat perintah melaksanakan tugas dari Kejari
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
NOTULEN DAN ABSENSI RAPAT TERKAIT EVALUASI DAN KEBUTUHAN PEGAWAI
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
SPRINT yang ditandatangani oleh Kajari
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
1. Notulen rapat dan Surat Perintah mutasi pegawai internal
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
1. NOTULEN DAN ABSENSI RAPAT TERKAIT EVALUASI DAN KEBUTUHAN PEGAWAI
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
1. DOKUMENTASI RAPAT TERKAIT EVALUASI DAN KEBUTUHAN PEGAWAI 2. NOTULEN DAN ABSENSI RAPAT TERKAIT EVALUASI DAN KEBUTUHAN PEGAWAI 3. USULAN MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
NOTULEN DAN ABSENSI RAPAT TERKAIT EVALUASI DAN KEBUTUHAN PEGAWAI, DOKUMEN SKP PADA PIMPINAN
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
Sebagian besar Para Pejabat Struktural telah sesuai Standar Kompetensi
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
Surat Perintah pegawai mengikuti diklat
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
Mengikut sertakan pegawai pada Training, Sosialisasi, Pendidikan, Rapat Koordinasi dan Pelatihan, Kegiatan Siraman Kerohanian, Kegiatan Sharing Knowledge, Pengembangan Bidang Olahraga dengan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
NOTULEN DAN ABSENSI RAPAT TERKAIT EVALUASI DAN KEBUTUHAN PEGAWAI
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
A_PERJANJIAN KINERJA KAJARI B_PERJANJIAN KINERJA SETIAP BIDANG
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk Usul Kenaikan Pangkat, Usul Mutasi dan Usul Promosi Jabatan.
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
1. BA WAS 2.BUKU BIRU 3.BUKU WASKAT. 4. PEMBAYARAN TUKIN BERDASARKAN ABSEN 5. PEMOTONGAN TUKIN SESUAI ABSEN
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
B
Pemutakhiran data sistem kepegawaian dilakukan secara berkara: DRP Pegawai, Dokumentasi Kegiatan, Tangkapan layar Simpeg SIMKARI
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Terlibat dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Pimpinan memantau pencapaian dalam rencana kerja Telah Tersedia: Penetapan Kinerja Tahun 2021 Telah Tersedia:Laporan bulanan dan laporan tahunan
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Memastikan keterlibatan pimpinan dalam penyusunan penetapan kinerja dan pemantauan pencapaian kinerja ssecara langsung telah tersedia Penetapan Kinerja Tahun 2021
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Memastikan telah dilakukan pemantauan pencapaian kinerja secara berkala dan telah tersedia aporan bulanan dan laporan tahunan
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
sudah ada dan telah adanya perencanaan yang lengkap
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
telah dibuat perencanaan yang berorientasikan kepada Capaian Kinerja
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
telah terdapat indikator kinerja utamapada Kejaksaan Negeri Tanjung Timur Telah tersedia: Indikator Kinerja Utama (IKU)
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
Indikator kinerja telah SMART dan memastikan IKU (Indikator Kinerja Utama) telah SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time)
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Laporan Kinerja yang tersusun dalam LKjIP telah disusun dengan tepat waktu
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
Telah tersedia: Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing dokumen perencanaan RENSTRA 2021 Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2021 dan Penetapan Kinerja Tahun 2021
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
Meningkatnya kualitas dan integritas Sumber Daya Manusia (SDM) pada seluruh satuan kerja di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur pada TAHUN 2021
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
Persentase Sumber Daya Manusia yang telah sesuai dengan standard kompetensi pada seluruh satuan kerja di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Dilakukan public campaign gratifikasi, Pemasangan Banner-banner larangan Pungli, Suap, Gratifikasi, dll
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
B
Terdapat Ruang Unit Pengendalian Gratifikasi di Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, Pemasangan area CCTV di ruang Barang Bukti
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
Tersedianya Fasilitas Pelayanan Pengambilan Tilang dengan sistem drive thru, Tersedianya Ruang Diversi, Tersediannya Ruang Koordinasi, Tersedianya Ruang Serah Terima Tahap II, Tersedianya gedung PTSP yang terpisah dengan gedung utama, Tersedianya Ruang Laktasi dan Tersedianya fasilitas ruang tunggu
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
B
Telah dilakukan Evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pada setiap area Kegiatan melalui Rapat Staf.
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
B
Meminta kartu identitas para tamu, melakukan pengisian buku tamu, penyimpanan barang-barang milik tamu di loker penyimpanan dan pengambilan foto setiap tamu yang berkunjung
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
B
Koordinasi antara Kejaksaan Tanjung Jabung Timur dengan APIP (Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur)
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
Sarana Pengaduan melalui website Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur dan adanya sarana pengaduan melalui formulir pengaduan online (google form)
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   2
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   1
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   0
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
Pelaporan setiap tahapan penanganannya kepada Pimpinan - Laporan Bulanan - Ekspose Perkara
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
Hasil telaahan pengaduan ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Tugas dan Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Sosialisasi dalam Rapat Staf
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
Sarana Whistle Blowing System melalui website Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur dan adanya sarana Whistle Blowing System melalui formulir pengaduan online (google form)
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
Dibuat Laporan Evaluasi berupa WASKAT terhadap Pelanggaran Disiplin Pegawai
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
Melakukan Rapat Staf terkait Disiplin Pegawai, Dilakukan Teguran terhadap Pegawai yang tidak ikut Apel Kerja dan Membuat Teguran kepada Pegawai yang tidak Disiplin
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
B
Dituangkan dalam kebijakan dan pemetaan/identifikasi benturan kepentingan. Dilakukan Rapat Staf terhadap adanya Benturan Kepentingan terkait penanganan perkara TPPU pada bidang tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
B
Dokumentasi Rapat terkait Benturan Kepentingan
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
B
Penanganan Benturan kepentingan telah diImplementasikan seperti Penyelesaian Penanganan perkara TPPU antar Kasi Pidana Khusus dengan Kasi Pidana Umum
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
Nota Dinas Benturan Kepentingan antara Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Umum
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
Rapat Staf guna penyelesaian permasalahan
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
SOP INTEL, SOP PIDUM, SOP PIDSUS, SOP DATUN, SOP PEMBINAAN, PTSP, SOP TILANG
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
Terdapat papan Maklumat Pelayanan yang ditampilkan di pintu masuk satuan kerja
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
ADANYA SOP PELAYANAN DARI SETIAP BIDANG
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
B
-Melaksanakan Rapat Staf apakan perlu dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP.
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
Pengarahan dan Pembekalan Pegawai dan Petugas Pembekalan Pelayanan Prima
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Informasi pelayanan diakses melalui media sosial dan papan pengumuman
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
Telah terdapat Kebijakan Service Level Agreement (SLA) atau Perjanjian Kualitas Pelayanan bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai dengan SLA yang ditentukan (tidak sesuai standar)
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
Tersediannya POS Pelayanan Hukum - Tersediannya ruang layanan satu pintu (PTSP) , tersedianya pelayanan tilang drive thru, layanan antar barang bukti
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
B
- Pelayanan Hukum Online dan Pelayanan E-Datun Online - Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Ruang Khusus Ibu Menyusui - Adanya tilang drive thru yang memiliki sistem SLA atau pemberian batas waktu pelayanan prima, dimana apabila pelayanan melebihi SLA, penerima layanan akan memperoleh kompensasi
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
Survey Kepuasan Masyarakat dilakukan secara berkala menggunakan aplikasi bersatu survey dan link dapat diakses pada media sosial/website
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
Ya. hasil survey diakses melalui media sosial
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
B
- Dokumentasi pelaksanaan rapat reviu atas hasil survey untuk ditindaklanjuti
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan