Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJATI SUMATERA SELATAN
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Nomor : KEP-10/L.6/Cr.5/02/2021 tanggal 5 Februari 2021 Tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Tahun 2021 2. Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Nomor : KEP-16/L.6/Cr.5/03/2021 tanggal 3 Maret 2021 Tentang Perubahan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani ( WBBM) di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Tahun 2021 3. Nomor : KEP-69/L.6/Cr.5/08/2021 tentang Perubahan Ke II Tim Kerja WBK dan WBBM 4. Undangan Rapat Pembentukan Tim Kerja 5.Daftar Hadir 6. Notulen Rapat 7. Foto Kegiatan
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Pada setiap bidang diminta untuk menjadi Koordinator Program pada 6 (enam) Area Perubahan, yang dalam hal ini Koordinator Programnya adalah para Koordinator sedangkan untuk anggota masing - masing Program pada Area Perubahan adalah pejabat struktural Ess. IV pada masing - masing Bidang, sedangkan untuk Ketua Tim Kerja ditunjuk Aspidum dan Wakilnya Asbin
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Dokumen Rencana Kerja / Rencana Aksi telah dibuat sebagaimana Contoh/Pedoman dari Bagian RB Kejaksaan Agung R.I.
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
1. Telah dibuat Dokumen Rencana Kerja / Aksi WBK 2. Semua target - target prioritas yang ada didalam Dokumen Rencana Kerja / Aksi sudah sesuai dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM sebagai pedoman / panduan dari Kejagung R.I maupun dari Kemenpan RB 3. Undangan Rapat 4.Notulen Rapat.
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
1. Sosialisasi WBK melalui Upacara, 2. Sosialisasi WBK melalui Website Kejati Sum-Sel : https://kejati-sumateraselatan.kejaksaan.go.id/ 3. Sosialisasi WBK melalui Media Elektronik ( PAL TV ) 4. Sosialisasi WBK melalui Media Sosial dan 5 . Jaksa Menyapa,
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
Seluruh kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK pada 6 (enam) Area Perubahan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana dengan adanya Undangan Rapat, Daftar Hadir Rapat, Notulen Rapat dan Foto Kegiatan Rapat
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
Bahwa terdapat Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan pada awal - awal ini adalah 2 (dua ) minggu sekali melalui Rapat Tim Kerja., dengan adanya Undangan Rapat Monev, Daftar Hadir Monev, Notulen rapat Monev dan Foto Kegiatan Rapat Monev
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
Bahwa sebagian besar catatan/rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaannya telah mulai ditindaklanjuti, dikarenakan pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2020, Kejati Sum Sel telah melaksanakan pembangunan ZI WBK tetapi gagal meraih predikat WBK , sehingga pada tahun ini tahun 2021 kita melakukan evaluasi kegiatan apa saja yang sudah baik dan benar dan kegiatan apasaja yang perlu diperbaharui/diperbaiki atapun diganti dan rencana - rencana apa lagi yang akan dilakukan kemudian, dengan adanya Laporan HAsil Tindak Lanjut Rekomendasi
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
1. Memberi contoh dalam disiplin masuk dan pulang kantor 2. selalu memberikan petunjuk dimana tempat untuk memakai Gamjak sesuai aturan 3. memberikan langsung arahan agar halaman kantor maupun ruang kerja menjadi rapi, bersih dan teratur 4.Menggunakan fasilitas kantor secara baik dan bijaksana dan 5. Peningkatan Kinerja
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
1. Agen Perubahan telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Nomor : KEP-15/L.6/Cr.5/02/2021 tanggal 23 Februari 2021 Tentang Penetapan Agen Perubahan ( Agent Of Change ) Di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Tahun 2021 dan Agen Perubahan sudah mulai melakukan aksinya untuk perubahan unit kerja 2. telah ada foto Agen Perubahan 3. telah dibuatkan Rencana Tindak Agen Perubahan 4. Telah dibuatkan Dokumen Monev Rencana Tindak Agen Perubahan
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Pimpinan selalu mengingatkan agar bekerja sesuai dengan SOP, baik yang dibuat Pusat maupun Sendiri pada masing - masing bidang, bekerja sesuai dengan Juklak dan Juknis maupun arahan dari Pimpinan, diadakan kegiatan ceramah agama, akan diterapkan pemberian Reward dan punishment, serta telah diperbanyak quote kata - kata bijak dilingkungan kerja dan kata - kata bijak penyemangat kerja dari Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan serta Pengisian Aplikasi E-Jurnal untuk meningkat budaya kerja
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
Semua Anggota Tim Kerja terlibat dalam pembangunan ZI WBK diantaranya dengan membuat Yel - Yel, dengan slogan WBK yaitu PASS ( Proffesional, Accountable, Smart dan Service ), kemudian mulai membuat Banner untuk masing - masing Bidang tetapi tetapi wewakili pada 6 (enam) Area Perubahan, dengan adanya SK Tim Kerja dan Sosialisasi Pembanunan WBK kepada seluruh pegawai.
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
Telah dibuatkan Buku SOP yang berisi kumpulan seluruh SOP Layanan pada setiap bidang
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
Telah menerapkan SOP yang telah ditetapkan dan juga telah disosilisasikan kepada seluruh pegawai
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
Telah dilakukan evaluasi SOP, yaitu dengan adanya 1. Undangan Rapat 2. Notulen Rapat 3. Foto Kegiatan 4. Evaluasi Pelaksanaan SOP
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
Sistem Pengukuran Kinerja telah mengginakan Teknologi Informasi yaitu berupa 1. Penggunaan Aplikasi Sistem Persuratan dan Disposisi Elektronik 2. Penggunaan Aplikasi E-Monev 3. Penggunaan Aplikasi CMS Pidum dan CMS Pidsus
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
Operasional SDM telah menggunakan teknologi informasi berupa : 1. Updating Data Pegawai di Simpeg dan DRP Pegawai pada SIMKARI
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
Pemberian Layanan kepada publiktelah menggunakan teknologi informasi unit sendiri dan terdapat inovasi berupa : 1. Monitor TV Informasi 2. Aplikasi Layanan HUkum Gratis Online 3. Aplikasi SIPEMPEK 4.Aplikasi e-Jurnal 4. Aplikasi E-Musi dan E- Lapdu
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Telah dilakukan monev terhadap pemanfaatan teknologi informasi, yaitu berupa : 1. Undangan Rapat 2. Laporan Hasil Rapat 3. Laporan Monev Terhadap Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pengukuran Unit, Operasional SDM,dan Pemberian Layanan Kepada Publik
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
1. telah ada dan diterapkan kebijakan tentang keterbukaan informasi publik 2. SK SIPPN serta 3. Dokumentasi tentang penerapan kebiajkan informasi publik
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Telah dilakukan Monev terhadap pelaksanaan kebijakan informasi publik yaitu berupa : Laporan Monev Pelaksanaan kebijakn informasi publik
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Kebutuhan pegawai telah disusun mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja , yaitu berupa : 1. Rencana Kebutuhan Pegawai 2. Dokumen Usulan Pegawai 3. Peta Jabatan
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan yaitu : 1. Surat Pernyataan telah melaksanakan tugas 2. Surat Perintah melaksanakan tugas
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Telah dilakukan Monev terhadap penempatan pgawai hasil rekrutmen yaitu berupa : Laporan Monev Penempatan Pegawai
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Telah dilakukan mutasi pagwai antar jabatan sebagai wujud dari pegembangan karir yaitu berupa : 1. Pola Mutasi Internal 2. Kebijakan Pola Mutasi Lokal 3. Surat Usulan ke Satker Mutasi Lokal
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
Dalam Mutasi Pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan yaitu berupa : 1. Usulan Promosi Pegawai 2.usulan Mutasi Pegawai 3. Wawancara Pola Mutasi Internal 4. SK KAsatker Mutasi Lokal
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Telah dibuat Laporan Monev terhadap kegiatan Mutasi Lokal
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Telah dilakukan Training Need Analysis untuk pengembangan kompetensi yaitu berupa : 1. Laporan Kegiatan Sharing Knowlegde 2. Dokumentasi kegiatan Sharing Knowlegde
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
Telah dilakukan rencana pengambangan pegawai berupa : usulan pegawai untuk mengikuti diklat
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
Terdapat persentse kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar pegawaai hanya sebesar kurang dari 25 % yaitu berupa 1. Laporan Kegiatan Assesmnt dan 2. Dokumen tasi Kegiatan Assesment
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
Seluruh pegawai di Unit kerja telah memperoleh kesempatan /hak untuk mengikuti diklat yaitu berupa : 1. Usulan pegawai mengikuti kegiatan dalam rangka meningkatkan kompetensi
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
telah dilakukan upaya pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai yaitu berupa : Undangan dan dokumentasi mengikuti in house training.
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
Telah dilakukan Monev terhadap hasil pengembangan kompetensi yaitu berupa 1.Penentuan Penunjukkan pegawai yang akan mengikuti diklat dan 2. Monev terhadap pegawai yang telah mengikuti diklat
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Terdapat penetapan kinerja individu yaitu berupa 1. Dokumen Renja 2. Dokumen Perjanjjian Kinerja 3. SKP Pegawai 4. Dokumen IKU 5. POK Kejati Sum-Sel tahun 2021
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
Ukuran Kinerja Individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya yaitu berupa : 1. Perjanjian Kinerja 2. SKP Pegawai
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
Pengukuran Kinerja Individu telah dilakukan secara periodik yaitu berupa : 1. Perjanjian Kinerja 2. Laporan Capaian Kinerja Bulanan
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward yaitu berupa : 1. Perjanjian Kinerja 2. SKP Pegawai 3.Laporan Capaian Kinerja Bulanan 4. Pemberian Reward terhadap pegawai dalam bentuk usulan promosi jabatan
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
Aturan Disiplin/kode etik/kode prilaku telah dilaksanakan yaitu berupa : 1. Buku Waskat dan Buku Biru 2. Daftar Absensi Harian Manual 3. Absensi Pelaksanaan Kegiatan Dinas Kantor yang dilakukan secara daring 4. Surat dinas Kasatker dalam pelaksanaan WFH/WFO 5. Surat Dinas Kasatker pada Satker didaerah tentang Kebijakan Penanggukan Covid-19 di lingkungan Kejaksaan RI 6. Disiplin Pegawai dalam mengikuti pelaksanaan Kegiatan yang dilakukan secara Daring ( Virtual) 7. Lembar Kerja Assesment Program Kerja Pengawasan 8. Absensi Digital pada Aplikasi Kejaksaan Mobile
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
Informasi Kepegawain telah dimutakhirkan yaitu berupa : 1. Data Informasi Kepegawaian yang update 2. Tangkapan Layar Simkari 3. DRP salah satu pegawai 4. Laporan Bulanan Bidang Pembinaan 5. Capaian Kinerja Penilaian Pengisian E - Dosir 6. Pemuktakhiran Data dalam Sistem Perencanaan ( SICANA )
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Seluruh pimpinan unit kerja terlibat secara langsung dalam penyusunan perencanaan, yaitu berupa 1. Dokumentasi keterlibatan pinpinan dalam penyusunan ( Renstra dan Renja ) 2. Notulen rapat penyusunan perencanaan ( Renstra dan Renja )
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Seluruh pimpinan unit terlibat secara langsung dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, yaitu berupa 1. Dokumentasi keterlibatan pimpinan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja 2. Notulen rapat penyusunan Perjanjian Kinerja 3. Dokumen Perjanjian Kinerja pimpinadalam penyusunan Perjanjian Kinerja 2. Notulen rapat penyusunan Per
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Seluruh Pimpinan unit kerja terlibat dalam pemantauan pencapaian kinerja yaitu berupa : 1. Membuat jadwal pemantauan capaian kinerja 2.Laporan Kinerja Tahun 2020 3.Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2021 4. Pengisian Aplikasi e- monev ( untuk memantau capaian kinerja dan realisasi anggran )
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Dokumn Perencanaan sudah ada yaitu berupa : 1. Dokumen Renstra 2. Dokumen Renja 3. Perjanjian Kinerja
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Dokumen Perencanaan telah berorientasi hasil yaitu berupa 1. Dokumen Perencanaan Renstra 2 Dokumen Perencanaan Renja 3. Perjanjian Kinerja
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Telah memiliki IKU yaitu berupa Dokumen IKU
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
Seluruh Indikator Kinerja telah SMART, yaitu berupa Dokumen IKU, Renja dan Renstra
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Telah menyusun Laporan Kinerja tepat waktu, yaitu berupa 1. Laporan Kinerja Tahun 2020 2. Laporan Kinerja Triwulan I. Tahun 2021
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
Seluruh pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja, yaitu berupa : 1. Laporan Kinerja Tahun 2020 2. Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2021
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
terdapat uapaya peningkatan Kapasitas SDM yaitu berupa : 1. Undangan mengikuti In House Training 2. Dokumentasi mengikuti In House Training
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten yaitu barupa : 1. SK Jabatan Struktural
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Public Campaign telah dilakukan secara berkala yaitu berupa : 1. Tangkapan layar dari website tehtang Anti Gartifikasi, Anti suap mnyuap dan anti korupsi 2. Pemasangan Banner yang memuat pesan ajakan untuk ikut berperan dalam pengendalian
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
Pengendalian Gratifikasi telah diimplementasikan yaitu berupa : 1. Surat Keputusan Unit Pengendalian Gratifikasi 2. Laporan Penanganan Pelaporan Gratifikasi 3. Ruang Penerimaan Pelaporan Gratiifkasi
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
telah dibangun seluruh lingkungan pengendalian yaitu berupa 1. Dokumentasi Sosialisasi dan Bimtek SPIP 2. Telah dilakukan Penjamainan Mutu Hasil Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP 3. Laporan Kegiatan SPIP
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
Telah dilakukan Penilaian Resiko yaitu berupa :1. Peta ( Daftar Resiko )
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait yaitu berupa Sosialisasi Peta Resiko
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
Seluruh kebijakan pengaduan masyarakat telah diimplimentasikan yaitu berupa : 1, Pengaduan melalui website, ruang pengaduan dalam website, Banner telepon pengaduan, Kotak Pengaduan dn Buku Agenda Lapdu 2. Kegiatan Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat 3. SOP LAPDU 4. Laporan Kegiatan LAPDU
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   10
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   10
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   7
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
Penanganan pengaduan masyarakat telah dilakukan monev secara berkala yaitu berupa : Laporan Monev atas Penanganan Pengaduan Masyarakat
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
Seluruh hasil evaluasi atas penanganan pengaduan telah ditindaklanjuti yaitu berupa : Laporan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Whistle Blowing System telah diinternalisasi yaitu berupa : 1. Ruang Penerimaan Pelaporan WBS 2. Sosialisasi WBS
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
Seluruh Kebijakan Whistle Blowing System telah diterapkan yaitu berupa : 1. Surat Perintah Unit Pengelola WBS 2. Surat Keputusan Unit Penanganan Pelaporan atau UPP 3. Laporan Kegiatan WBS
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System yaitu berupa : Laporan Monev Penanganan WBS
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
Seluruh hasil evaluasi atas penerapan WBS telah ditindaklanjuti yaitu berupa : Laporan Hasil Evaluasi Atas Penerapan WBS telah ditindaklanjuti
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
Terdapat indintifikasi/pemetaan benturan Kepentingan yaitu berupa : 1. Kebijakan Benturan Kepentingan 2. Peta / Identifikasi Benturan Kepentingan
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
Penanganan Benturan Kepentingan telah disosilisasikan yaitu berupa : 1. Dokumentasi Sosislisasi Benturan Kepentingan 2. SOP Penanganan Benturan Kepentingan
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan yaitu berupa : 1. Prosedur Pelaporan Benturan Kepentingan 2. Laporan Kegiatan Benturan Kepentingan
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
Penanganan Benturan Kepentigan telah dievalusi secara berkala yaitu berupa : 1. Laporan Monev Benturan Kepentingan
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
Hasil Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti yaitu berupa : 1. Laporan Hasil Evaluasi atas tindaklanjut Penanganan Benturan Kepentingan
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
Telah memiliki kebijakan standar layanan yaitu berupa : 1. Buku SOP Layanan Bidang 2. Standar Layanan 3. Tangkapan Layar SIPPN 4. SK SIPPN 5. Tampilan Alur Layanan dalam Monitor TV
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
Standar Layanan telah dimaklumatkan yaitu berupa : Maklumat Pelayanan
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
Telah diterapkan seuruh SOP sesuai dengan yang ditetapkan yaitu berupa : Buku SOP Layanan Bidang 2. Standar Layanan
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
Telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar layanan dan SOP yaitu berupa : Laporan Reviu dan perbaikan Standar Layanan dan SOP
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
Telah dilakukan sosialisasi dalam upaya penerapan pelayanan prima yaitu berupa : Dokumentasi Sosialisasi atau pelatihan upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Informasi pelayanan dapat diakses melalui berbagai media yaitu berupa : 1. Website Kejati Sum Sel (www.kejati-sumateraselatan.kejaksaan.go.id), Media Sosial : Instagram ( @penkumhumas_kejatisumsel ) dan Youtube ( Kejati Sumsel
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
Terdapat sanksi / reward bagi pelaksana layananan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan yaitu berupa : Pengumuman atau pemberitahuan tentang sanksi bagi petugas layanan yang tidak memberikan layanan dengan baik dan reward bagi penerima layanan atas layanan yang tidak baik dari petugas layanan
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
Seluruh Pelayanan sudah dilakuakn secara terpadu yaitu berupa : 1. Ruang PTSP dan Ruang Tunggu Yang Nyaman 2. Ruang Laktasi 3. Ruang Merokok 4. Ruang Koordinasi atau Ruang Konsultasi Hukum di PTSP, di bidang Pidum dan Bidang Datun 5. Parkir Khusus Disabilitas 6. Parkir Khusus Perempuan 7. Tempat Parkir yang luas untuk pegawai dan tamu 8. Marka Petunjuk arah dan titik kumpul 9. Tersedia cek suhu tubuh 10. tersedia fasilitas cuci tangan memadai dan petunjuk wajib prokes serta menerapkan 3 M 11.terseddianya lemari penitipan barang para tamu dan Tanda Pengenal Tamu 12. Tersedianya air dispenser 13. Tersedianya toliet bersih
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
telah terdapat inovasi layanan berupa : 1. E - Visitor ( buku tamu digital ) 2. Aplikasi Layanan Hukum Online Gratis ( Datun ) 3. Aplikasi SIpempek ( Pidum ) 4. E- lapdu
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
Telah dilakukan survei kepuasaan masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan secara berkala yaitu berupa : 1. Survei Penerima layanan 2. Dokumentasi survei penerimaan layanan
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
Hasil survei kepuasan masyarakat dapat dilihat dan diakses di website dan medsos kejati Sum - Sel
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
Telah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat yaitu berupa : Laporan tindak lanjut hasil survei kepuasan masyarakat
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan