Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI PALEMBANG
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
-SK Tim WBK Nomor KEP-07/L.6.10/01/2021 Tgl. 04 Januari 2021
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
-Dengan berkoordinasi dan rapat bersama tanpa terkecuali dari unsur pimpinan dan juga staff
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
-Dokumen Rencana Kerja Pembangunan ZI
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
-Pembangunan dan Pemanfaatan Gedung PTSP, mall PTSP Kota serta sarana IT lainnya
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
-melalui Web-site, instagram, facebook, baner dan televisi lokal
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
-Pembangunan dan Pemanfaatan Gedung PTSP, sarana Mall Pelayanan Terpadau Kota, serta sarana elektronik lainnya
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
-Absensi kehadiran - Notulen rapat - Dokumentasi
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
-Absensi kehadiran - Notulen rapat - Dokumentasi
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
-Kajari sebagai Role Model, foto dan dokumentasi kegiatan Apel Kajari mengajak bersama membangun Zona Integritas
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
-Menentukan Pegawai Teladan sebagai Agen Perubahan, dengan memberikan reward /Sertifikat Pegawai Teladan
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
-Telah dilaksanakan Siraman Rohani, dinamika kelompok dan bersama menyatukan pola pikir untuk membangun ZI
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
-SIGAP Sinergi Integritas Gaul Akuntabel Profesional
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
-SOP Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat Pada Gedung PTSP
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
Penerapan SOP dan Layanan dengan inovasi seperti Layanan Tilan COD, Antar Barang Bukti serta Aplikasi Pelayanan hukum dan Pengaduan Perkara Korupsi
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
-Telah dilakukan Evaluasi dan dilakukan perbaikan sesuai dengan usulan
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
-Aplikasi CMS Pidum dan Pidsus sebagai pengukuran Kinerja terpusat pada bidang Pidana Umum dan Pidana Khusus
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
-Aplikasi Kepegawaian pada SIMKARI
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
-Layanan Melalui Aplikasi Jakso Palembang untuk Pelayanan Hukum dan Lapor Pak Jaksa untuk pengaduan Perkara Korupsi
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
-Dilakukan Evaluasi terhadap pemanfaatan Teknologi Informasi tersebut
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
-Melalui Web-site, Instagram, Facebook dan Twitter.
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
- adanya SK SIPPN No. Kep-29/L.6.10/Cr.5/04/2021 sebagai Pejabat Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
-Dokumen usulan kebutuhan pegawai
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
-Surat perintah kepala Satker
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
-Rapat Koordinator dan Anggota TIM Sistem Manajemen SDM
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
-Surat Perintah Kasatker
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
-Usulan Promosi pegawai
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
-Monitoring dan Evaluasi Kepegawaian
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
-Surat Perintah Mengikut sertakan pegawai dalam Diklat, seperti diklat Keuangan
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
-Surat Usulan Pegawai untuk mengikuti Diklat.
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
- Usulan diklat
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
-Telah Diberikan kesempatan kepada seluruh pegawai untuk mengikuti diklat sesuai dengan kompetensi, dapat dilihat dengan adanya usulan dan surat perintah diklat oleh Kasatker
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
- Usulan diklat pegawai sesuai kompetensi
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
-Dokumentasi Rapat Staf
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
- Dokumen - Perjanjian Kerja. - Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
-Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang diwajinkan pada setiap pegawai
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
-Rekapitulasi Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
-Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sebagai salah satu syarat Kenaian Pangkat dan Usul Jabatan, serta diadakan pemilihan pegawai teladan
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
-Pelaksanaan Penegakan Disiplin seperti Absensi Pegawai, dan penerapan hukuman disiplin terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
-Aplikasi Simkari Kepegawaian
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
-Bersama-sama membuat Rencana Kerja, Rencana Strategis dan Perencanaan Anggaran
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
-Setiap Pimpinan Kajari, para kasi dan Kasubag menandatangani Perjanjian Kinerja
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
-Adanya Monev melalui Aplikasi E-Monev
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
-Adanya Renja, Renstra, IKU E-Monev, SMART, dan Penginputan Aplikasi Sincana
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
-Renja
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
-Panduan IKU
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
-Entry data Smart Secara Rutin
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
-Adanya LAKIP 2020
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
-Adanya kesesuaian Dokumen Laporan Kinerja dan Renja
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
-Surat Perintah Diklat
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
-Sertifikat Kompetensi seperti Bendahara, Asesment, PPK.
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
-Melalui Baner dan SOsial Media
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
-Surat Perintah Unit Pengendali Gratifikasi
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
-Adanya SK Tim Manajemen Resiko Nomor KEP-31/L.6.10/05/2021 Tanggal 31 Mei 2021, membuat Peta Kerawanan
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
-Peta Kerawanan Penyimpangan Resiko
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
-Laporan Hasil Penilaian Resiko oleh BPKP
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
-Rapat dari setiap Bidang Bersama BPKP dalam menentukan resiko kecurangan
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
-Adanya Penanganan Pengaduan dari Bidang Intelijen
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   11
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   11
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   11
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
-Dokumen Tindak lanjut Laporan pengaduan
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
-Dokumen Tindak lanjut Laporan pengaduan
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
-Nomor Telepon Pengaduan, E-Lapdu, Ruang Penerimaan Pengaduan
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
-Dokumen Laporan Pengaduan
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
-Dokumen Tindak Lanjut
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
-Laporan Tindak Lanjut Pengaduan
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
-Hasil Penilain Resiko Penyimpangan BPKP dan Dokumen peta perbenturan kepentingan
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
-Adanya Sosialisasi Benturan Kepentingan
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
-Adanya SOP Penanganan Benturan Kepentingan, adanya Pembetukan Tim Benturan Kepentingan Nomor SK KEP-31/L.6.10/05/2021
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
-laporan monev benturan kepentingan
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
-Laporan Hasil Tindak Lanjut dari Hasil Rapat Kerja Nasional
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
-SOP PTSP
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
-Dokumen Maklumat Pelayanan
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
-Baner Alur Pelayanan
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
-Pemberian saran dan masukan penerima layanan melalui kuesioner
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
-Rapat staf dan pemberian arahan Kajari agar menerapkan pelayanan Prima
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
-Melalui Baner, Web-site, Aplikasi E-Tilang, Aplikasi Lapor PAk Jaksa, Aplikasi Jakso Palembang
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
- Adanya Maklumat Pelayanan yang menyatakan bahwa Pegawai siap diberi sanksi atas pemberian pelayanan yang tidak sesuai, dan pemberian reward atau penghargaan kepada pegawai teladan
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
-Adanya Gedung PTSP dan Pelayanan Terpadu Pada Mall Pelayanan Publik Pemerintah Kota Palembang
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
-Pelayanan COD Tilang, antar barang bukti dan Pelayanan Pada Mall Pelayanan Publik Pemerintah Kota Palembang
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
-Kuesioner Kepuasan Mayarakat melalui manual, melalui aplikasi e-tamu dan link.
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
-Dapat di akses melalui Monitor Aplikasi E-tamu dan link website
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
-Rapat Staf dan arahan langsung dari Kepala Kejaksaan Negeri palembang kepada Pegawai/Pemberi layanan
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan