Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI BANYUASIN
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Kejaksaan Negeri Banyuasin telah melakukan rapat Pembentukan Tim Kerja Zona Integritas Menuju WBK pada tanggal 25 Maret 2021, dengan data dukung: - Surat Undangan Rapat - Notulen rapat - Dokumentasi dan Daftar Hadir - Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Banyuasin Tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK Dan WBBM Di Kejaksaan Negeri Banyuasin Nomor : KEP-17/L.6.19/Cp.3/ 03/2021 Tanggal 25 Maret 2021
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Anggota Tim telah dibentuk dan dipilih melalui prosedur yang jelas dengan bukti dukung : Undangan rapat, foto/dokumentasi rapat,notulen rapat, dan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Banyuasin Nomor : Kep-17/L.6.19/C.p3/03/2021 Tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kejaksaan Negeri Banyuasin pada tanggal 25 Maret 2021
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Kejaksaan Negeri Banyuasin telah membuat Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK tahun 2021 Berdasarkan Surat Nomor : B-1024.a/L.6.19/04/2021 Tentang Laporan Kegiatan Pemaparan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tanggal 7 April 2021
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Kejaksaan Negeri Banyuasin Berdasarkan Surat Nomor : B-1024.a/L.6.19/04/2021 Tentang Laporan Kegiatan Pemaparan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tanggal 7 April 2021, didalam dokumen tersebut telah tertulis target- target prioritas yang relevan diantaranya penggunaan E-Office , meningkatkan sarana dan prasarana untuk mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat, diadakan kegiatan - kegiatan rutin seperti siraman rohani, rapat monitoring dan evaluasi guna membentuk pola pikir dan budaya kerja para pegawai di lingkungan kerja Kejaksaan Negeri Banyuasin
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Kejaksaan Negeri Banyuasin telah melakukan sosialisasi dalam pembangunan WBK/WBBM melalui beberapa media diantaranya pemasangan spanduk dan sosialiasi menggunakan media sosial yaitu Website : kejari.banyuasinkab.go.id , Instagram : @kejaribanyuasin , Twitter : @knbanyuasin , Facebook : kejari.banyuasin
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
Kegiatan Pembangunan pada Kejaksaan Negeri Banyuasin telah sesuai rencana berdasarkan Laporan Monitoring dan Evaluasi Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Pada Kejakasaan Negeri Banyuasin, dengan bukti dukung : undangan rapat, daftar hadir, notulen rapat, dan dokumentasi rapat
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
C
Kejaksaan Negeri Banyuasin melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan zona integritas dengan bukti dukung : undangan rapat, daftar hadir, notulen rapat dan dokumentasi rapat
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
Hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengadakan rapat pada tanggal 7 juni 2021 dengan bukti dukung undangan rapat, daftar hadir, notulen rapat, dan dokumentasi rapat
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Kepala Kejaksaan Negeri Banyuasin sebagai Role Model dalam pembangunan Zona Integritas mampu menggerakan tim kerja dalam pembangunan Zona Integritas
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Kejaksaan Negeri Banyuasin telah menetapkan agen perubahan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Banyuasin Nomor : Kep-19/L.6.16/Cp.3/05/2021 Tentang Duta Agen Perubahan Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Di Kejaksaan Negeri Banyuasin pada tanggal 11 Mei 2021.
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Kejaksaan Negeri Banyuasin telah berupaya melakukan pembangunan budaya kerja dan pola pikir dengan rutin dilakukan kegiatan siraman rohani, senam pagi maupun adanya rapat monitoring dan evaluasi yang telah dilaksanakan
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
Seluruh anggota berdasarkan perintah Kepala Kejaksaan Negeri Banyuasin telah ikut terlibat dalam pembangunan Zona Integritas diantaranya membuat yel-yel dan slogan BERANI yang kami tampilkan pada Kejaksaan Negeri Banyuasin, juga telah terpasang banner serta memasang quotes dibeberapa tempat
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
Dokumentasi Arsip Buku SOP Kejaksaan Negeri Banyuasin diantaranya : SOP Bidang Pembinaan, SOP Bidang Intelijen, SOP Bidang Tindak Pidana Umum, SOP Bidang Tindak Pidana Khusus, SOP Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, SOP Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
Seluruh SOP telah diterapkan pada masing - masing bagian diantaranya SOP Bidang Pembinaan, SOP Bidang Intelijen, SOP Bidang Tindak Pidana Umum, SOP Bidang Tindak Pidana Khusus, SOP Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, SOP Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
Telah dilakukan evaluasi Pelaksanaan SOP pada masing - masing bagian
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
Sistem pengukuran Kinerja Kejaksaan Negeri Banyuasin sudah menggunakan teknologi informasi yang terintegrasi melalui aplikasi Kejaksaan Agung diantaranya SIMKARI, E-Dosir, E-monev smart, E-Lakip, CMS dan telah memiliki inovasi berupa absensi pegawai elektronik (E-Absensi) dan daftar hadir tamu (E-Tamu)
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
Operasional Manajemen SDM pada Kejaksaan Negeri Banyuasin sudah menggunakan teknologi informasi dan rutin dilakukan pembaharuan data
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
Kejaksaan Negeri Banyuasin telah memberikan pelayanan kepada publik melalui media sosial yaitu Website : kejari.banyuasinkab.go.id , Instagram : @kejaribanyuasin , Twitter : @knbanyuasin , Facebook : kejari.banyuasin
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Kejaksaan Negeri Banyuasin telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM dan pemberian layanan kepada publik
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
Keterbukaan Informasi Publik melalui: - Media Sosial: Instagram; Facebook; website; Twitter; Youtube , menyediakan Ruang dan TV Infromasi Publik
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Melaksanakan monitoring dan evaluasi melalui rapat staf membahas tentang update sosial media diupayakan agar setiap kegiatan didokumentasikan sebagai bentuk keterbukaan informasi publik
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Kejaksaan Negeri Banyuasin telah pengisian jabatan melalui surat Kepala Kejaksaan Negeri Banyuasin Nomor : B-343/L.6.19/C.p.1/01/2021 Tentang Usul Pengisian Kekosongan Jabatan Bendahara Penerimaan pada Kejaksaan Negeri Banyuasin tanggal 28 Januari 2021
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
Kejaksaan Negeri Banyuasin melakukan Penempatan hasil rekrutmen sesuai kebutuhan pegawai pada masing - masing bidang
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen didasarkan pada kebutuhan organisasi dalam perbaikan kinerja dan pencapaian kinerja pegawai
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Kejaksaan Negeri Banyuasin telah melakukan mutasi internal berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Banyuasin Nomor : PRINT-684/L.6.19/04/2021 Tentang Mutasi Pegawai pada Kejaksaan Negeri Banyuasin tanggal 1 April 2021
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
Berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Banyuasin Nomor : PRINT-65/L.6.19/01/2021 Tentang mutasi pegawai yang bertujuan untuk pengembangan karir pegawai tanggal 11 Januari 2021
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Monitoring dan Evaluasi telah dilakukan dengan diadakannya rapat pada tanggal 29 Maret 2021, dengan data dukung yaitu notulen rapat, daftar hadir peserta rapat dan dokumentasi
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Kejaksaan Negeri Banyuasin telah melakukan training need analysis untuk pengembangan kompetensi
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
Kejaksaan Negeri Banyuasin telah melakukan pengembangan kompetensi pegawai dengan mengikuti diklat berdasarkan surat Nomor : B-1603/L.6.19/Cp.1/06/2021 tentang diklat fungsional pranata keuangan APBN pada bulan juni 2021
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
B
Kejaksaan Negeri Banyuasin telah menyesuaikan dengan standar kompetensi yang ditetapkan
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
Kejaksaan Negeri Banyuasin telah mengikutsertakan pegawai untuk mengikuti diklat kehutanan dan diklat pemulihan aset
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
Kejaksaan Negeri Banyuasin telah melakukan dinamika kelompok secara rutin guna menganalisa masalah dan kendala pada setiap bidang
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
B
Kejaksaan Negeri Banyuasin telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan pegawai guna perbaikan kinerja pegawai
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
B
terdapat kinerja individu terkait dengan perjanjian kinerja dan juga terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Kejaksaan Negeri Banyuasin
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
Terdapat Perjanjian Kinerja dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
B
pengukuran Kinerja Individu pada Kejaksaan Negeri Banyuasin dilakukan secara triwulan
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Berdasarkan penilai Kinerja Individu maka Kejaksaan Negeri Banyuasin memberikan reward terhadap pegawai teladan
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
Kejaksaan Negeri Banyuasin telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku dengan mengeluarkan nota dinas Nomor : ND-2/L.6.19/02/2021 tentang tata tertib menggunakan pakaian dinas Kejaksaan RI, terdapat buku catatan penilaian pegawai, dan absensi pegawai baik secara manual maupun secara elektronik menggunakan visual wajah
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
Kejaksaan Negeri Banyuasin telah menginput data informasi kepegawaian melalui SIMKARI secara rutin dan berkala
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Pimpinan terlibat langsung dalam Penyusunan Perencanaan Kinerja (Renja, Renstra, IKU): Dokumentasi Kegiatan Rapat , Notulen Rapat
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Pimpinan terlibat dalam penyusunan Perjanjian Kerja, dilakukan rapat penyusunan penetapan yang mengacu pada indikator kinerja utama (IKU) pada tahun 2021
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
diadakan rapat monitoring dan evaluasi capaian kinerja pada periode januari 2021 sampai maret 2021 : dokumentasi kegiatan rapat, daftar hadir, notulen rapat
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Kejaksaan Negeri Banyuasin memiliki Rencana Kerja (RENJA), Rencana Strategis (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Penyusunan Penetapan yang mengacu pada IKU , Perjanjian Kinerja, Pakta Integritas
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Kejaksaan Negeri Banyuasin memiliki dokumen diantaranya Rencana Kerja (RENJA), Rencana Strategis (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Penyusunan Penetapan yang mengacu pada IKU , Perjanjian Kinerja, Pakta Integritas. dokumen - dokumen dan kegiatan - kegiatan tersebut diadakan dengan tujuan berorientasi kepada hasil
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Kejaksaan Negeri memiliki Indikator Kinerja Utama berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Kejari Banyuasin tahun 2020 - 2024
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
Indikator Kinerja Utama telah SMART (specific, measurable, acheivable, relevant, and time bound)
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Laporan Kinerja Kejaksaan Negeri Banyuasin telah disusun tepat waktu
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
B
Terdapat Laporan Kinerja (LKJ) Triwulan I
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
upaya peningkatan kapasitas SDM yaitu Laporan Pelaksanaan Diklat/Seminar/Sosialisasi/Pelatihan Mandiri, In House Training
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
B
Terdapat In house training, diklat (laporan hasil diklat dan dokumentasi)
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
B
public campaign telah dilakukan dengan memasang spanduk/banner serta melalui media sosial Kejaksaan Negeri Banyuasin
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
B
Upaya gratifikasi telah dilakukan dengan adanya Surat Perintah Tentang Unit Pengendalian Gratifikasi Nomor : PRINT-1186/L.6.19/06/2021 tanggal 7 Juni 2021
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
B
Telah dibangun Lingkungan Pengendalian di Kejaksaan Negeri Banyuasin, Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Banyuasin Nomor : KEP-20/L.6.19/06/2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Kejaksaan Negeri Banyuasin pada tanggal 7 Juni 2021, laporan LHKPN dan LHKASN maupun SPT
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
C
telah melakukan penilaian risiko atas pelaksaan kebijakan dengan membuat peta kerawanan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kejaksaan Negeri Banyuasin
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
B
telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko sesuai dengan yang diterapkan organisasi
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
B
SPI telah diinformasikan ke internal seluruh pegawai Kejari Banyuasin dan diinformasikan ke instansi eksternal
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
Surat Perintah Nomor :PRINT-1135/L.6.19/06/2021 Tentang Tindak Lanjut Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat pada tanggal 7 Juni 2021
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   7
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   1
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   6
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
B
Laporan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
B
Laporan hasil Pelaksanaan Tugas (LAPHASTUG)
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Surat Perintah Nomor : PRINT-1187//L.6.19/06/2021 Tentang Unit Penerimaan Laporan Whistle Blowing System (WBS) pada tanggal 7 Juni 2021, pembuatan spanduk/banner WBS
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
Whistel Blowing System telah diterapkan sesuai dengan yang diterapkan organisasi
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
B
telah di lakukan evaluasi WBS di Kejaksaan Negeri Banyuasin
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
B
hasil evaluasi atas penerapan WBS melalui rapat monev WBS, monev Benturan Kepentingan, dan Monev Laporan Pengaduan Masyarakat
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
telah diidentifikasi/pemetaan benturan kepentingan pada satuan kerja Kejaksaan Negeri Banyuasin
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
C
Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan melalui kegiatan rapat
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
C
Surat Nomor : B-1044/L.6.19/06/2021 Tentang Monitoring dan Evaluasi WBS, Monev Benturan Kepentingan dan Laporan Pengaduan Masyarakat pada tanggal 8 Juni 2021
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
B
Berdasarkan surat Nomor : B-1044/L.6.19/06/2021 Tentang Monitoring dan Evaluasi WBS, Monev Benturan Kepentingan dan Laporan Pengaduan Masyarakat pada tanggal 8 Juni 2021 bahwa telah dilakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentigan
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
Notulen Rapat Monev atas penanganan benturan kepentingan
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
B
Kejaksaan Negeri Banyuasin memiliki kebijakan standar pelayanan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik seperti : PTSP (dilengkapi komputer, printer dan Layar CCTV) , Pelayanan tilang, Pelayanan Antar Barang Bukti Gratis, tersedianya Tunggu dan Ruang Informasi Publik , Area parkir yang luas untuk pegawai maupun tamu, area parkir khusus wanita, area Parkir Khusus DISABILITAS sekaligus kursi roda (Fasilitas Disabilitas), tersedianya ruang tunggu untuk perokok dan ruang tunggu bebas dari asap rokok maupun ruang terbuka hijau, Ruang Klinik, Perpustakaan, Petunjuk Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul serta Tabung Pemadam Api
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
B
Kejaksaan Negeri Banyuasin telah memaklumatkan standar pelayanan untuk memberikan pelayanan yang prima, terdapat banner mekanisme pelayanan informasi publik, terdapat kotak kritik dan saran
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
terdapat SOP bagi pelaksanaan pelayanan dan mekanisme pelayanan informasi publik yang telah terpasang melalui banner, terdapat prosedur pelayanan hukum dan prosedur pemberian jasa hukum yang terpasang melalui banner
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
Kejaksaan Negeri Banyuasin telah berbenah guna memperbaiki standar pelayanan agar tercipta pelayanan yang prima dengan mengadakan rapat evaluasi peningkatan pelayanan publik
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
B
telah dilakukan rapat perihal peningkatan kualitas pelayanan publik di Kejaksaan Negeri Banyuasin
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
informasi pelayanan dapat diakses melalui berbagai media sosial yang dimiliki oleh Kejaksaan Negeri Banyuasin yaitu Website : kejari.banyuasinkab.go.id , Instagram : @kejaribanyuasin , Twitter : @knbanyuasin , Facebook : kejari.banyuasin, juga telah dipasang berbagai informasi tentang pelayanan melalui banner yang telah terpasang di Kejaksaan Negeri Banyuasin
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
Kejaksaan Negeri Banyuasin telah memiliki sistem reward dan punishment bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
sarana layanan terpadu/terintegrasi di Kejaksaan Negeri Banyuasin diantaranya ruang pegawai dan terpasang CCTV, Ruang Koordinasi dengan penyidik yang terpisah dari ruang pegawai dan terpasang CCTV; , Ruang pemeriksaan saksi/tersangka yang terpisah dari ruang pegawai dan terpasang CCTV , Parkir, jalur, kursi roda, dan ruang tunggu untuk penyandang disabilitas (difabel), Parkir khusus wanita , Ruang Laktasi/ Ibu menyusui , Ruang Klinik, Petunjuk arah, Jalur Evakuasi dan titik Kumpul, Alat Pemadan Api, Taman terbuka hijau, Mushola yang memiliki AC
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
terdapat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Aplikasi SIPEDE (Sistem Informasi Persuratan Disposisi Elektronik), Mobil antar jemput barang bukti, pelayanan berbasis penyuluhan hukum seperti jaksa masuk sekolah, sosialisasi dan perjanjian kerjasama di bidang hukum dan tata usaha negara, ruang diversi dan konsultasi hukum, ruang serbaguna sebagai sarana Rapat, pres release, vicon, pertemuan, dsb, pengisian buku tamu secara elektronik
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dengan membuat kartu kartu kepuasan pelayanan masyarakat, kotak kritik dan saran, yang selanjutnya dibuat laporan hasil survey Kejaksaan Negeri Banyuasin sehingga dapat mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan dan sebagai bentuk upaya perbaikan dalam memberikan pelayanan sehingga menghasilkan pelayanan yang lebih memuaskan dan bermanfaat.
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
B
hasil survet dapat dilihat melalui layar yang terpasang di dalam ruang pelayanan terpadu satu pintu
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
B
dilakukan tindaklanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat dengan membuat berita acara ekspose tindaklanjut hasil survey kepuasan masyarakat (notulen rapat, daftar hadir, dokumentasi)
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan