Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI LAHAT
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Telah dibentuknya Tim Kerja Zona Integritas dalam rangka mempertahankan Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani tahun 2021 dengan nomor: KEP-001/L.6.14/Cp.1/01/2021 tanggal 4 Januari 2021
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Penetuan anggota Tim Kerja selain pimpinan dipilih melalui prosedur atau mekanisme yang jelas sesuai dengan Kapabilitas dan integritas.
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas WBK dan WBBM sebagai panduan agar pembangunan Zona Integritas selaras dan terarah untuk tercapainya arah pembangunan ZI dengan menciptakan inovasi - inovasi pelayanan prima kepada masyarakat guna mendukung Tupoksi Kejaksaan.
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Sudah terpenuhinya target - target yang relevan dengan tujuan pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Terdapat media dan mekanisme untuk mengiformasikan Zona Integritas WBK/WBBM melalui Website dan media sosial (Youtube, Instagram, Twitter, Facebook), pemasangan spanduk di tempat strategis areal perkantoran, penguatan berita melaui media cetak skala lingkup daerah dan provinsi
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
Pembangunan ZI telah dilaksanakan sesuai rencana dengan tahapan berpedoman kepada Dokumen Rencana Kerja sehingga target prioritas telah terpenuhi
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
Bahwa monitoring dan evaluasi dilakukan melalui rapat - rapat tim pembangunan ZI maupun dengan seluruh pegawai sebagai media komunikasi efektif dan terarah untuk menuju ZI WBK/WBBM
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
Hasil monitoring dan evaluasi telah ditindak lanjuti dan dilaksanakan oleh tim pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM didukung penuh oleh seluruh pegawai
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Pimpinan Kejaksaan Negeri Lahat berperan sebagai role model dalam pembangunan ZI menuju WBK/WBBM
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Agen perubahan telah ditetapkan dan bekerja sebagai media sosialisasi kepada seluruh pegawai berdasarkan SK nomor : KEP-006/L.6.14/Cp.1/01/2021 tanggal 5 Januari 2021
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir kepada seluruh pegawai Kejari Lahat melalui rapat - rapat rutin secara berkala dan pemasangan banner motivasi pada tempat strategis lingkungan kantor
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
Sudah tercipta Yel-yel, lagu semangat WBK dan slogan pelayanan.
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
Semua SOP sudah mengacu pada peta proses bisnis dan juga inovasi yang selaras dengan kinerja
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
SOP telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri nomor : B-1477/L.6.14/Cr.4/06/2020 tanggal 23 Juni 2020
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
Prosedur operasional tetap (SOP) sudah dievaluasi
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
C
Bahwa sistem pengukuran kinerja sudah menggunakan teknologi informasi yang terintegrasi melalui aplikasi Kejaksaan Agung (SIMKARI, E-Dosir, E-monev smart, E-Lakip, CMS)
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
Sudah menggunakan teknologi informasi dalam operasional Manajemen SDM sesuai dengan arahan Pimpinan
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
Kejaksaan Negeri Lahat telah memberikan pelayanan publik melalui Website dan media sosial (Whatssap, Instagram, Youtube, Twitter dan Facebook))
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Kejaksaan Negeri Lahat telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM dan pemberian layanan kepada publik
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan melalui Website dan Media Sosial (Instagram, Twitter, Facebook dan YouTube
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Sudah dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Kejaksaan Negeri Lahat telah menyusun kebutuhan pegawai dengan mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
Penempatan pegawai sudah mengacu kepada kebutuhan pegawai dan telah disusun per jabatan
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Kejaksaan Negeri Lahat telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Sudah dilakukan pengembangan karier pegawai dengan melakukan mutasi pegawai
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
Kejaksaan Negeri Lahat dalam melakukan mutasi pegawai telah memperhatikan komptensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Kejaksaan Negeri Lahat telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Kejaksaan Negeri Lahat telah melakukan Training Need Analysis untuk pengembangan kompetensi ( pelatihan pelayanan terpadu satu pintu, pelatihan pemadam kebakaran)
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
Kejaksaan Negeri Lahat dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
Kejaksaan Negeri Lahat sudah menyesuaikan dengan standar kompetensi yang ditetapkan
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
Kejaksaan Negeri Lahat telah memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengikuti Diklat maupun pengmbengan Kompetensi lainnya
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
Kejaksaan Negeri Lahat telah mengikutsertakan seluruh pegawai untuk mengikuti pelatihan Public Speaking dan pelayanan terpadu dengan mengundang Pegawai Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai narasumber
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
Kejaksaan Negeri Lahat telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Kejaksaan Negeri Lahat telah memiliki penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi ,
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
Ukuran kinerja individu Kejaksaan Negeri talah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
Kejaksaan Negeri Lahat telah melakukan pengukuran kinerja individu secara periodik
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Kejaksaan Negeri Lahat telah memberikan penghargaan kepada pegawai yang memiliki penilaian kinerja terbaik
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
Kejaksaan Negeri Lahat telah melaksanakan aturan disiplin dan sudah diimplementasikan
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
Kejaksaan Negeri Lahat telah memutakhirkan informasi kepegawaian secara berkala
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Kejaksaan Negeri Lahat telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Kejaksaan Negeri Lahat telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perjanjian kinerja
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Pimpinan telah memantau pencapaian kinerja secara berkala
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Kejaksaan Negeri Lahat telah memiliki dokumen perencanaan lengkap
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Dokumen perencanaan Kejaksaan Negeri Lahat telah berorientasi hasil
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Kejaksaan Negeri Lahat telah memiliki IKU
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
Indikator kinerja unit kerja pada Kejaksaan Negeri Lahat telah SMART
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Laporan kinerja telah disusun tepat waktu
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
Pelaporan kinerja telah memberikan infosmasi tentang kinerja
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
Kejakasaan Negeri Lahat telah melakukan upaya peningkatan SDM yang menangani akuntabilitas kinerja
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
Pengelolaan akuntabilitas kinerja telah dilaksanakan oleh SDM yang kompeten
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Kejaksaan negeri lahat telah memiliki Public Campaign tentang pengendalian gratifikasi baik melalui papan digital pada kantor maupun melalui teknologi informasi seperti Website dan Media Sosial (Facebook, Twitter, Instagram dan YouTube)
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
Kejaksaan Negeri Lahat telah mengimplementasikan pengendalian gratifikasi
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
Kejaksaan Negeri Lahat telah membangun lingkungan pengendalian
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
Kejaksaan Negeri Lahat telah melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
Kejaksaan Negeri Lahat telah melaukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
Kejaksaan Negeri Lahat telah menginformasikan SPI kepada seluruh pihak terkait
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
Kejaksaan Negeri Lahat telah mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat baik melalui mesin survey kepuasan masyarakat maupun melalui teknologi informasi seperti Website dan Media Sosial
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   15
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   4
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   11
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
B
Proses pelaporan masyarakat terkait laporan tersebut bersifat final.
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
Kejaksaan Negeri Lahat telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas pengaduan masyarakat tersebut.
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Kejaksaan Negeri Lahat telah menginternalisasikan Whistle Blowing System (WBS) melalui sosialisasi pada Official Website Kejari Lahat
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
Kejaksaan Negeri Lahat telah menerapkan Whistle Blowing System (WBS) melalui Official Website Kejari Lahat yang baru selesai dibuat oleh pegawai Kejari Lahat
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
Penerapan Whistle Blowing System telah dimonitoring dan dievaluasi secara berkala sejak selesai dibuatnya Website
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
Hasil evaluasi atas penerapan WBS telah ditindaklanjuti oleh unit kerja pada Kejaksaan Negeri Lahat
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
Kejaksaan Negeri Lahat telah melakukan identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama kepada seluruh pegawai
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
Penanganan benturan kepentingan telah disosialisasikan/internalisasikan kepada seluruh pegawai pada setiap rapat rutin, Apel pagi dan himbauan secara tertulis
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
Kejaksaan Negeri Lahat telah melaksanakan penanganan benturan kepentingan dengan memberikan himbauan kepada seluruh pegawai kejari lahat
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
B
Evaluasi tidak dilaksanakan secara berkala , karna belum adanya laporan dari masyarakat.
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
Evaluasi atas penaganan benturan kepentingan belum pernah ditindaklanjuti mengingat belum adanya laporan masyarakat yang berkaitan dengan TUPOKSI para pegawai.
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
Kejaksaan Negeri Lahat telah memiliki kebijakan Standar pelayanan
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
Kejaksaan Negeri Lahat telah memiliki SOP yang dimaklumatkan kepada seluruh pegawai dan masyarakat untuk terciptanya Zona Integritas WBK/WBBM
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
Kejaksaan Negeri Lahat telah mempunyai SOP pelayanan pada setiap bidang terutama inovasi pelayanan umum masyrakat.
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
Kejaksaan Neggeri Lahat telah melakukan review dan perbaikan ataas standar pelayanan dan SOP
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
Kejaksaan Negeri Lahat telah melaksanakan pelatihan pelayanan masyarakat yang dilatih secara khusus oleh PT. BRI cab. Lahat pada tanggal 16 September 2020
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Kejaksaan Negeri Lahat telah memiliki informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media sosial (Instagram dan Youtube)
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
Kejaksaan Negeri Lahat telah memiliki sistem reward dan punishment bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima lyanan bila layanan tidak sesuai standar
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
Kejaksaan Negeri Lahat telah memiliki layanan terpadu/terintegrasi melalui layanan : Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang menghubungkan masyarakat dengan petugas kejaksaan dalam memberikan pelayanan melakukan tupoksi
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
Pelayanan Hukum Untuk Anda (AYUNDA), Mengantar Barang Bukti Secara Gratis (Mang-Baris) dan pembayaran tilang secara COD (anter ke alamat)
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
Sudah dilakukan survey pelayanan masyrakat untuk mengetahui kekuarangan yang ada sehingga dapat dilakukan perbaikan kedepannya.
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
Hasil survey dapat dilihat melalui Website Kejaksaan Negeri Lahat (https://kejari-lahat.kejaksaan.go.id/), survey langsung dilakukan di ruangan PTSP melalui mesin survey kepuasan masyarakat (suvey manual).
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
Kejaksaan Negeri Lahat telah melakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyrakat.
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan