Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI MUSI BANYUASIN
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin telah membentuk Tim untuk melakukan Pembangunan Zona Integritas dengan bukti dukung; - Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin No: KEP- 62/L.6.16/Cr.5/03/2021 tanggal 10 Maret 2021 - Undangan Rapat
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Kejaksaan Negeru musi Banyuasin telah memilih anggota tim melalui mekanisme yang jelas, dengan bukti dukung; - Notulen Rapat -Dokumentasi Rapat
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin telah membuat Dokumen rencana kerja yang isinya terkait dengan 6 area perubahan yang berisi tentang kapan dimulai, berapa lama, target yang akan dicapai, program kerja dan iovasi dalam rangka pembangunan ZI yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan pelayanan publik dan budaya anti korupsi. -Notulen Rapat
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin telah membuat Dokumen rencana kerja yang isinya target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM, sekurang-kurangnya area perubahan, anam kegiatan & penanggungjawab, target kegiatan, waktu penyelesaian.
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin telah membuat dokumentasi terkait sosialisasi Pembangunaan ZI kepada personil melalui apel pagi/rapat dan kepada masyarakat (bnner, medsos), tangkapan layar/ screenshoot medsos, website, foto, spanduk.
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin terkait dengan kegiatan Pembangunan ZI sudah dilasanakan sesuai dengan rencana kerja/aksi, dengan bukti dukung berupa -Notulen rapat untuk mngevaluasi pencapaian target - Absensi Kehadiran - foto-foto rapat.
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin telah melakukan monitoring dan evaluasi (MONEV) terhadap Pembangunan ZI, dengan bukti dukung; - absensi rapat monev - Foto rapat monev - notulen rapat monev yang berisi tentang identifikasi kendala yang dihadapai dan apakah program sudah dilaksanakan sesuai target dan/atau program yang belum dilaksanakan, serta rekomendasi perbaikan.
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
Kejaksaan Negeri Musi BAnyuasin terkait dengan hasil monitoring dan evaluasi telah ditindaklanjuti, dengan bukti dukung - Absensi Kehadiran -notulen rapat - Dokumentasi rapat - hasil rekomendasi dan laporan tindaklanjut rekomendasi
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Kepala Kejaksaan Negeri Musi Banyuasi beserta Kasi telah berperan sebagai role model, dengan bukti dukung; - foto saat memimpin rapat, mengisi absen/disipin - Notulensi rapat, yang menunjukkan peran pimpinan sebagai role model.
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin telah menetapkan agen perubahan dengan bukti dukung; - SK Agen Perubahan KEP-63/L.6.16/Cr.5/03/2021 Tanggal 12 Maret 2021 yang dilengkapi peran, tugas, dan fungsi dan jangka waktu - menetapkan mekanisme kerja - rencana tindak agen perubahan - pengisian formulir rencana tindak agen perubahan - foto agen perubahan - Laporan Monitoring dan evaluasi kegiatan agen perubahan
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin telah membangun budaya kerja dan pola pikir yang menumbuhkan seamngat perubahan dan bekerja dengan bukti dukung; - foto apel pembangunan ZI - Reward dan punishment - ceramah agama - Qoute kata-kat bijak - Dokumentasi suasana kantor.
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin telah melibatkan pegawai Kejari Muba dalam pembangunan ZI dengan bukti bukti dukung ; - Foto kegiatan sosialisasi Pembangunan ZI melalui apel dll -foto keterlibatan pegawai dalam pembangunan ZI.
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin telah melaksanakan SOP yang mengacu pada peta proses bisnis instansi - SOP/Alur setiap kegiatan pelayanan dan SOP Inovasi - Foto Buku SOP
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin telah menerapkan prosedur operasional tetap (SOP) - SOP yang diletakkan disetiap meja pelayanan - SOP yang diletakkan disetiap meja pegawai
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin telah mengevaluasi Prosedur operasional tetap (SOP) - Foto Rapat - Laporan Evaluasi SOP
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin sudah menggunakan teknologi informasi pada sistem pengukuran kinerja - screenshoot aplikasi capaian perjanjian kinerja - screenshoot Entry data pada CMS Pidum - screenshoot Entry data pada CMS Pidsus
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin sudah menggunakan teknologi informasi pada operasional manajemen SDM - Screenshot DRP pada aplikasi SIMKARI -Screenshot Aplikasi Kepegawaian untuk melengkapai aplikasi dari pusat (SIMKARI, e-kepangkatan, e-dosir)yaitu E-Presensi, E-cuti,E-ijin
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin sudah menggunakan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan kepada publik - foto TV Informasi ruang tunggu yang memuat kegiatan-kegiatan -Screenshot Kanal e-Lapdu pada website -Screenshot kanal e-konsultasi hukum pada website -foto anjungan pelayanan nomor antrian pada PTSP -Screenshot kanal informasi publik pada website -Screenshot kanal info perkara pidum dan pidsus pada website -Screenshot kanal info tilang pada website -screenshot aplikasi smart Kejari Muba -Screenshot kanal e-permohonan antar jemput saksi pada website -Screenshot kanal e-besuk tahanan pada website
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik - foto rapat evaluasi - laporan Hasil Monev
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin telah menerapkan keterbukaan informasi publik - SK pengangkatan penyelenggara pelayanan informasi publik -formulir permohonan dan penolakan -registrasi permohonan dan penolakan -maklumat pelayanan -Screenshot kanal Informasi public pada website -Foto SOP permohonan informasi dan keberatan -foto computer dan printer -foto meja informasi publik
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin telah melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik, dengan bukti dukung -Laporan Hasil Monev evaluasi - Foto Rapat
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin terkait kebutuhan pegawai sudah disusun dan mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk amsing-masing jabatan dengan bukti dukung - Surat usulan kebutuhan pegawai ke Kejati - Peta Jabatan dan Analisa beban kerja -Dokumen Assessment Pegawai
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin telah melakukan penempatan pegawai hasil rekrutmen murni yang mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan yang disetujui MenPAN RB, dengan bukti dukung -Surat Perintah Penempatan PNS
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja Kejari Muba, dengan bukti dukung; - Laporan Hasil Monev Penempatan Pegawai hasil rekrutmen.
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin telah melakukan mutasi pegawai ke Kejati dan mutasi antar seksi/bidang, dengan bukti dukung; - Surat Usul Kajari mutasi pegawai ke Kejati - Surat Perintah mutasi pegawai antar bidang/seksi
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin terkait mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi ajbatan dan mengikuti pola mutasi yang ditetapkan, dengan bukti dukung; - Surat usulan promosi/mutasi pegawai.
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dialkukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja, dengan bukti dukung; - Laporan Hasil Evaluasi mutasi
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin telah melakukan Training Need Analisys (TNA) atau analisis kebutuhan diklat untuk pengembangan kompetensi, dengan bukti dukung; - Assessment sederhana peningkatan kompetensi -Daftar kebutuhan Diklat -Laporan kegiatan dan dokumentasi
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin telah menyusun rencana pengembangan kompetensi Pegawai dengan mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai, dengan bukti dukung; - Hasil Evaluasi Kinerja Pegawai -Surat Usulan pegawi mengikuti diklat
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin terdapat/ tidak terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan, dengan bukti dukung; - Matrik hasil Assessment kepada pegawai sesuai tugas dan jabatannya dan membandingkan hasil assessment dengan standar kompetensi jabatan -laporan kegiatan hasil assessment. - Matrik Hasil Assessment
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
Pegawai pada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya, dengan bukti dukung; - Surat usulan diklat - Dokumentasi Diklat -Pengumuman/ publikai diklat di papan pengumuman kantor.
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, telah melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai dengan bukti dukung; - Foto kegiatan in-house training, sharing knowledge, ekspose bersama, dinamika kelompok -Laporan kelompok.
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin Telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja, dengan bukti dukung; - Laporan Monev terhadap pegawai yang mengikuti diklat untuk mengukur keberhasilan pengembangan kompetensi.
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi, dengan bukti dukung; - Dokumentasi Indikator Kinerja Utama (IKU) - Fotocopy Perjanjian Kinerja - Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dengan mempertimbangkan target kinerja pada Perjanjian Kinerja
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin terkait ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya, dengan bukti dukung; - Fotocopy SKP (dibuat denga memperhatikan SKP diatasnya)
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin telah melakukan pengukuran kinerja individu secara periodik dengan bukti dukung; -Rekapitulasi Capaian SKP pertriwulan
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin terkait dengan hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward, dengan bukti dukung; - Piagam penghargaan kepada pegawai -Foto Pemberian Piagam
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin telah menerapkan Aturan Disiplin Kode Etik/Kode, dengan bukti dukung; - Sosialisasi - Penilaian Perilaku Kerja (buku biru/waskat) - Buku harian - Daftar absensi harian - Daftar absensi apel kerja - Penegakan hukuman disiplin ( penjatuhan hukuman dan pemotongan remunisasi) -Pelaksanaan disiplin (Gamjak, Apel, Jam kerja, Apel Pagi/Sore) - Dokumentasi/ foto kegiatan - Laporan Kegiatan.
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
Kejaksaan Negeri Musi banyuasin telah melakukan pemutakhiran Data Informasi Kepegawaian secara berkala, dengan bukti dukung -Laporan bulanan pemutakhiran data informasi kepegawaian melalui aplikasi simkari kepegawaian -Dokumentasi kegiatan - Screenshot/tangkapan layar Simpeg Pegawai - DRP seluruh pegawai telah mutakhir.
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Pimpinan (KAJARI) terlibat secara langsung pada saat penyusunan perencanaan dengan bukti dukung; - Dokumentasi / foto rapat Penyusunan perencanaan kerja (RENSTRA,RENJA, IKU) - Laporan Hasil Rapat atau Notulen - Dokumen Perencanaan
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Pimpinan (KAJARI) terlihat langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja dengan bukti dukung; - Dokumentasi rapat/ foto rapat dan penandatanganan perjanjian kinerja disaksikan seluruh pegawai - Laporan Hasil rapat atau notulen.
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala dengan bukti dukung; -Screenshoot/dokumentasi kegiatan atau melakukan monev capaian kinerja secara berkala, pengisian aplikasi e-monev -laporan hasil rapat/notulen (keberhasilan dan identifikasi permasalahan menghambat capaian kinerja) - Grafik capaian kinerja - Command center atau pusta data untuk memantau capaian kinerja Kejakaan Negeri Musi Banyuasin.
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin telah memiliki dokumen perencanaan dengan bukti dukung; -RENSTRA -RENJA -IKU -perjanjian kinerja.
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Dokumen perencanaan pada Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin telah berorientasi hasil dengan bukti dukung; -RENJA -RENSTRA.
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin telah memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan bukti dukung; - dokumen IKU yang berisi metode pengukuran.
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
Indikator Kinerja Kejaksaan Negari Musi Banyuasin telah SMART, IKU yang dibuat telah spesifik (terperinci dengan target yang jelas), Measurable (target yang mudah diukur,atainable (target realistik dan dapat dicapai), relevant (target harus sesuai dengan bidang tugasnya), time bound (ditentukan batas waktu penyelesaiannya) dengan bukti dukung; -dokumen IKU dan RENSTRA.
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Laporan Kinerja Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin telah disusun tepat waktu dengan bukti dukung; - LKJ dan bukti pengiriman LKJ.
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
- Laporan Kinerja telah memberikan informasi kinerja dengan bukti dukung dokumen LKJ telah memuat informasi tentang capaian kerja dan kesesuaian dengan penyusunan LKJ berdasarkan perjanjian kerja.
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
Laporan Kinerja Kejari Muba telah memberikan informasi kinerja dengan bukti dukung ; -dokumen LKJ telah memuat informasi tentang capaian kerja dan kesesuaian dengan penyusunan LKJ berdasarkan perjanjian kerja.
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
Pengelolaan akuntabilitas kinerja Kejari Muba dilaksanakan oleh SDM yang kompeten dengan bukti dukung; - sertifikat seminar/diklat/sosialisasi/pelatihan mandiri pegawai yang menangani akuntabilitas kinerja.
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi dengan bukti dukung -Screenshoot website tentang anti gratifikasi,anti suap, anti korupsi - Screenshot medsos tentang anti gratifikasi,anti suap, anti korupsi -baner tentang anti gratifikasi, anti suap, anti korupsi
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin terkait pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan dengan bukti dukung - Surat perintah petugas penerima laporan gratifikasi -foto ruang penerimaan pelaporan gratifikasi -laporan pelaksanaan pengendalian gratifikasi tiap bulan -laporan monitoring dan evaluasi pengendalian gratifikasi.
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin telah dibangun lingkungan pengendalian dengan bukti dukung; - Dokumentasi penegakan integritas dan etika, kepemimpinan yang kondusif, pembentukan struktur organisasi yang sesuai kebutuhan, pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat, pembinaan SDM, peran pengawasan internal yang efektif -laporan kegiatan.
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin telah melakukan penilaian resiko atas pelaksanaan kebiijakan dengan bukti dukung; - Peta resiko - identifikasi resiko.
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi dengan bukti dukung -laporan hasil monitoring resiko tiap bulan
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin telah menginformasikan dan dikomunikasikan SPIP kepada seluruh pihak terkait dengan bukti dukung -foto sosialisasi peta resiko, upaya pengendalian resiko, dan hasil monitoring resiko baik einternal/eksternal.
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin telah melakukan kebijakan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan dengan bukti dukung - Foto meja pengaduan - screenshoot e-Lapdu pada website - Surat Perintah Petugas penerima pengaduan - buku agenda penerimaan pengaduan - SOP penerimaan pengaduan.
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   2
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   2
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin telah melakukan monitoring dan evaluasi atas pengawasan pengaduan masyarakat dengan bukti dukung; - laporan monitoring dan evaluasi terhadap penyelesaian terhadap pengaduan masyarakat.
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin terhadap hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti dengan bukti dukung - laporan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi.
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin terkait WBS sudah diinternalisasikan dengan bukti dukung - melakukan sosialisasi tentang WBS - Surat perintah penerimaan pelaporan WBS - Baner atau media lainnya tentang WBS.
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin telah menerapkan WBS dengan bukti dukung -Foto laporan penerimaan pelaporan - screenshoot e-WBS/ WBS online pada website - SOP penerimaan laporan dan perlindungan terhadap pelapor.
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin telah melakukan evaluasi atas penerapan WBS dengan bukti dukung - Laporan kegiatan pelaksanaan WBS tiap bulan.
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin telah melakukan evaluasi atas penerapan WBS dengan bukti dukung; - laporan kegiatan tentang pelaksanaan WBS
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama dengan bukti dukung - peta benturan kepentingan - identifikasi potensi benturan kepentingan.
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin terkait Penanganan benturan telah diinternalisasi dengan bukti dukung; - SOP penanganan dan penyelesaian benturan kepentingan - foto sosialisasi.
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin gterkait penanganan benturan kepentingan telah diimplementasikan dengan bukti dukung; - laporan kegiatan tentang upaya-upaya meminimalisir benturan kepentingan di Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin - surat pernyataan bebas benturan kepentinga pada tugas tertentu.
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin telah dilakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan dengan bukti dukung; - laporan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan benturan kepentingan
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin terkait hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan taleh ditindaklanjuti dengan bukti dukung; - laporan kegiatan tindak lanjut evaluasi penanganan benturan kepentingan.
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin Telah memiliki Kebijakan Standar Pelayanan, dengan bukti dukung; - Buku Standar Layanan/ SOP (memuat biaya dan waktu pelayanan/ brosur layanan / alur pealyanan - Screenshot SOP layanan pada email/aplikasi
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin telah Memaklumatkan Standar Pelayanan. - foto SOP Pelayanan pada area pelayanan - Foto Maklumat Pelayanan - Foto Pengumuman jam pelayanan pada pintu
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin telah memiliki SOP bagi standar pelayanan, dengan bukti dukung; - SOP setiap jenis layanan.
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin telah melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP, dengan bukti dukung; -Laporan Rapat evaluasi review dan perbaikan SOP yang sedang diberlakukan.
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin telah melakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima, dengan bukti dukung: -foto kegiatan memberikan bekal pengetahuan tentang standar pelayanan dan pelayanan prima kepada petugas PTSP, Petugas Tilang, Petugas BB, Petugas Penyuluhan Hukum, Petugas Penerimaan Pengaduan, Petugas Meja Informasi,. - foto Duta Pelayanan Non Seragam - foto Pelatihan kepada petugas pelayanan tentang etika pelayanan sesuai SOP.
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin telah memiliki informasi tentang pelayanan yang mudah diakses melalui berbagai media dengan bukti dukung; -Screenshot SOP pelayanan dan standar pelayanan melalui berbagai media (Website, social media, brosur, dll)
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin telah memiliki system punishment (saksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar. - foto permintaan maaf petugas layanan kepada tamu - Sistem Punishment (Saksi)/ reward
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin telah memiliki Sarana layanan terpadu/ terintegrasi , dengan bukti dukung; -foto PTSP yang terpisah dari area kerja yang memberikan pelayanan berupa (Mesin digital Nomor antrian dan TV antrian, Loket Penerimaan Surat, Loket penerimaan pengaduan, dan loket informasi, media informasi tentang jenis-jenis layanan) - foto ruang tunggu yang nyaman dengan tulisan dilarang merokok & wifi gratis -foto Toilet yang bersih - foto hiburan televisi - foto air minum dispenser - foto Ruang laktasi - Foto ruang pojok baca - foto ruang tempat bermain anak - foto ruang merokok - foto kursi roda pada - tersedianya sarana untuk kaum disabilitas (Tempat duduk, Jalur, Parkir & Toilet), - tersedianya papan petunjuk arah tempat (PTSP, Bidang, Loket Tialng/Barang Bukti, Mushola, Toilet dll) - menyiapkan Baner, dengan tulisan layanan kami gratis, laporkan jika menemukan PUNGLI ke nomor pengaduan.
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin telah melakukan inovasi terhadap pelayanan Khususnya layanan menggunakan IT yakni, dengan bukti dukung; -Screenshot e-Lapdu - Screenshot e- Informasi Publik - Screenshot e-Konsul Hukum -Screenshot Kanal Info Tilang - Screenshot e-betah Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin telah melakukan inovasi terhadap pelayanan Khususnya layanan menggunakan Non IT yakni, dengan bukti dukung; - Program NGOPI DESA - Program Jaksa P2PEN ( Program Penyelamatan Keuangan Negara dan pemulihan Ekonomi nasional) - Program JAKSA ARTIS b(Program Antar Abrang Bukti Gratis) - Program JAKSA antar Jemput Saksi - Drive-THRU tialng DUE SKUAT - Laporan Evaluasi
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin telah melakukan survey kepuasan masyarakat dengan bukti; - Sarana Survey layanan di PTSP, LAyanan Tilang, BB, dll - Laporan Hasil Survey
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin terkait dengan hasil survey masyarakat dapat diakses secara terbuka, dengan bukti dukung; - Screenshoot hasil survei di website, media social - Foto hasil survei di mesia televisi atau papan pengumuman
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin telah menindaklanjuti hasil survey kepuasan masyarakat, dengan bukti dukung; - Laporan Tindaklanjut atas Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan