Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJATI BENGKULU
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Telah membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas tahun 2021 dengan SK Kajati Nomor : KEP-25/L.7/Cp.1/ 03/2021 tanggal 05 Maret 2021, SK Tim Manajemen Perubahan Nomor : KEP-26/L.7/ Cp.1/03/2021 tanggal 05 Maret 2021 SK Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Nomor : KEP-27L.7/Cp.1/03/2021 tanggal 05 Maret 2021
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Penentuan anggota Tim melalui mekanisme Rapat Pembentukan Tim Kerja
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Dokumen rencana kerja pembangunan ZI sudah ada yang disusun oleh Tim Kerja/Seluruh Ketua POKJA yang telah masuk tahun ketiga Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Dokumen pembangunan memuat target-target prioritas pada setiap 6 (enam) area perubahan
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Media sosialisasi (Instagram, Website, Twitter, You Tube) , Pemasangan Banner, Baliho, Spanduk dan Media elektronik (RRI Bengkulu, Tv Lokal)
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
Semua Kegiatan pembangunan zona integritas menuju WBK Kejati Bengkulu dilaksanakan sesuai rencana kerja yang ditetapkan
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
Telah dilakukan Monev dan evaluasi Pembangunan Zona Integritas Pada Tanggal 10 Maret 2021 dan 12 Maret 2021
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
Hasil Monev telah ditindaklanjuti dengan Nota Dinas rekomendasi hasil rapat Monev Reformasi Birokrasi
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Pimpinan menjadi role model dengan melakukan absensi pagi dan sore, memimpin rapat untuk pengambilan keputusan, bersama-sama berkomitmen untuk melakukan perubahan.
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Telah ditetapkan agen perubahan melalui [rosedur/mekanisme yang ditentukan serta ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Kajati Nomor : KEP-32/L.7/Cp.1/ 03/2021 tanggal 17 Maret 2021
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir pegawai melalui pelaksanaan apel, melakukan absensi pagi dan sore, membuat banner-banner motivasi/semangat kerja, senam bersama, ceramah agama dan shalat berjamaah.
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
Seluruh anggota terlibat dalam pembangunan ZI dengan melakukan sosialisasi/internalisasi pembangunan ZI kepada seluruh pegawai melalui Whatsapp group, menumbuhkan semangat dan pemahaman kepada seluruh pegawai terkait pembangunan ZI serta menandatangani komitmen bersama untuk membangun ZI menuju WBK/WBBM
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
SOP yang dibuat mengacu pada peta proses bisnis kejaksaan meliputi : - SOP Pembinaan 7 SOP - Intelijen sebanyak 16 SOP - Pidum sebanyak 6 - SOP Pidsus sebanyak 6 sop - SOP penerimaan tamu datun 4 - SOP Pengawasan 2 - SOP Datun 9
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
-Seluruh SOP yang dibuat telah diterapkan.
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
D
SOP telah disosialisasikan dan diterapkan
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
Sistem Pengukuran kinerja dilakukan menggunakan : - CMS Bidang Pidum, Pidsus, SK Pengelola E-Office - Simkari Kepegawaian, perkara pidum, perkara pidsus dan pengawasan - Aplikasi SADAP (Laporan Bulanan Bidang Pengawasan)
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
Operasional manajemen SDM menggunakan IT berupa: - .Utk pelaporan perkara Pidum, Pidsus, Pengawasan menggunakan Simkari, - Untuk penangan perkara Pidum dan Pidsus menggunakan CMS - Melakukan apdate data kepegawaian menggunakan simkari kepegawaian. - apdate buku perpustakaan menggunakan simkari perpustakaan - Utk melakukan monev dg kejari menggunakan zoom - Utk pengarsipan perkara pidum menggunakan scaner/digital. - Pengadministrasian surat menggunakan aplikasi persuratan - Aplikasi Penerimaan Tamu - Utk Tahap II Perkara Pidum menggunakan sistem on line
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
1. Pemberian pelayanan publik dalam memberikan informasi kepada masyarakat menggunakan medsos : Website (galeri, berita), youtube, TV Informasi Publik pada Lobi -Aplikasi penanganan perkara pidum dan pidsus, aplikasi informasi pakem, layanan hukum elektronik/ sms Datun 2. Pemberian pelayanan publik menggunakan IT berupa : - Aplikasi silaptipikor untukpenerimaan pengaduan perkara korupsi - aplikasi JPN utk penerimaan permohonan pendampingan. - Aplikasi WBS 1 utk penerimaan pengaduan ASN - Aplikasi pengaduan pengawasan utk penerimaan pengaduan terkait kode etik ASN
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Sudah dilakukan monev dengan rapat staf bulanan.
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
Pembuatan pembuatan ruang pelayanan informasi publik (PIP), Menerbitkan Surat Keputusan Pejabat pengelolaan pelayanan informasi publik.
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Telah dilakukan Monev PIP dan ditindaklanjuti
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Ya, mengacu pada peta jabatan dan analisa beban kerja serta usulan kebutuhan pegawai
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
B
Sebagian besar penempatan pegawai mengacu pada kebutuhan pegawai yang disusun per-jabatan, peta jabatan terbaru
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Telah dilakukan Monev terhadap penempatan pegawai melalui rapat staf A
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Ada Mutasi pegawai antar Jabatan dengan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu dan SK rotasi Pegawai
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
Mutasi Pegawai dilakukan sesuai kompetensi jabatan dan berdasarkan pada Perja RI Nomor PER-065/A/JA07/2007 tanggal 12 Juli 2007 tentang pembinaan karier pegawai Kejaksaan RI.
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
Tidak
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Sudah melakukan Training Analysis antara lain : mengusulkan pegawai untuk mengikuti diklat; Mengadakan Bintek penanganan perkara Pidum.Bimtek Intel
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
Semua rencana pengembangan kompetensi pegawai dilakukan dengan mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai.
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
-Kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi kurang dari 25%.
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
-Seluruh pegawai telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan seperti Diklat Latsar/PPJ/Fungsional dll disertai Foto copy dokumen Daftar pegawai yang pernah Diklat tahun 2019 dan 2020
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
-Telah mengupayakan pengembangan kompetensi kepada semua pegawai dengan mengikutsertakan Diklat seperti : PPPJ , Diklat Fungsional, Kehumasan, Auditor dll, In house training, Bimtek
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
C
-
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
-IKU,Perjanjian Kinerja dan SKP
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
-SKP
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
-Pengukuran kinerja pegawai dilakukan menggunakan SKP
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
-Hasil Penilaian kinerja dijadikan dasar pemberian reward seperti untuk usul kenaikan pangkat. syarat promosi jabatan
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
-Pegawai Wajib memakai gamjak, pemotongan remunerasi, buku biru , kata-kata bijak ,, nodis pengukuran kinerja pegawai.
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
B
-Data informasi kepegawaian (e-dosir) pada simkari dimutahirkan secara berkala
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
-Pimpinan terlibat dalam penyusunan perencanaan kinerja (Renja ,Renstra dan IKU)
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
-Pimpinan satker memimpin langsung dalam penyusunan Penetapan Kinerja yang mengacu pada IKU
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
-Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
-Kejaksaan Tinggi Bengkulu telah memiliki seluruh dokumen perencanaan ◦ Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 ◦ Renstra 2020-2024 ◦ Renja 2021
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
-Seluruh Dokumen perencanaan berupa Renstra, Renja, IKU telah berorientasi hasil.
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
-Kejati Bengkulu telah memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai tolak ukur kinerja.
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
-Seluruh Indikator Kinerja telah disusun menggunakan prinsip SMART
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
-Lapbul, Laptri, LAKIP masing masing Bidang dibuat secara rutin dan tepat waktu disertai Foto contoh Lapbul, Laptri per bidang, LAKIP
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
-Isi Lapbul, Laptri masing masing Bidang, LAKIP sudah memberikan informasi kinerja
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
-memberikan bimbingan kepada pegawai dalam setiap pembuatan Lapbul, Laptri, dan LAKIP.
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
-Pengelolaan akuntabilitas kinerja telah dilaksanakan oleh pegawai yang kompeten di bidangnya masing-masing dengan membekali pegawai melalui diklat, sosialisasi , seminar dan pelatihan mandiri.
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
-Public Campaign mengenai pengendalian gratifikasi dilakukan melalui pemasangan Banner-Banner anti suap, melalui media sosial (Instagram, website), Penyebaran Sticker kepada masyarakat pada Hari Anti Korupsi..
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
-Implementasi pengendalian gratifikasi dilakukan dengan : 1). Pembentukan Tim Saber Pungli Kejati Bengkulu dengan SK Kajati, 2). Kewajibkan pegawai membuat e-LHKPN/E-LHASN 3). Membuka akses layanan pengaduan melalui Web Site, email 3). Pembentukan Unit Pengedalian Gratifikasi (UPG) dengan SK Kajati, 4) Menyediakan ruang penerimaan gratifikasi 5).Memasang Banner Pengendalian Gritifikasi 6). Menunjuk petugas untuk penerimaan gratifikasi dengan SK Kajati 7).Melarang tamu membawa masuk barang dengan menyediakan Loker Penitipan Barang Tamu 8). Penyediannya Mesin Ex Ray utk pemeriksaan barang Tamu 9). Penandatangan pakta integritas, membuat jalur hijau untuk area bebas ,zona merah untuk pegawai/tamu yang memiliki izin khusus, membangun ruang adhyaksa command center untuk kontrol kinerja dan pengendalian gratifikasi pada kejari secara berkala
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
-Pembangunan lingkungan pengendalian dilakukan dengan antara lain : - Mengadakan Reviu mengenai inventarisasi dan penilaian BMN - Melaksanakan Inspeksi Umum atas Kinerja secara berkala; - Mengadakan Inspeksi Khusus Audit Pengelolaan Keuangan Negara secara berkala; - Melakukan Reviu Pengelolaan Penggunaan Anggaran setiap Semester. - Mewajibkan pegawai mengikuti apel pagi setiap hari Senin. - Mewajibkan kepatuhan penyampaian dan pembuatan E-LHKPN - Peningkatan pengawasan melekat terhadap kehadiran pegawai - Pengendalian kinerja pegawai melalui pembuatan jurnal harian bagi pegawai. - Membangun Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
-Telah melakukan penilai resiko dengan foto copy dokumen terkait
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
-Dokumen kegiatan pengendalian resiko yang diidentifikasi
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
-SPI diinformasikan/dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait pada saat melalui rapat staf, koordinasi dengan BPKP.
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
-1. Penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti sesuai dengan PERJA No.022/A/JA/03/2011 tentang penyelenggaraan pengawasan Kejaksaan RI jo PERJA No. 015/A/JA/07/2014, 2. Menyediakan sarana penerimaan pengaduan masyarakat secara on line dan menggunakan kotak surat pengaduan, 3. Membuat SOP Penerimaan Pengaduan (Pengawasan), 4. Menyediakan 6 orang SDM Pemeriksa untuk menangani pengaduan.
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   8
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   4
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   4
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
-Monev atas penanganan pengaduan masyarakat dilakukan dengan - Pembuatan laporan bulanan terkait pengaduan yang ditangani; - MelakukanEntry data penanganan pengaduan masyarakat ke Simkari - Melakukan rapat staf Monev penanganan pengaduan masyarakat setiap bulan (Notulen Rapat)
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
-Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindak lanjuti dengan melaporkan kepada pimpinan, dengan contoh foto copy laporan
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
-
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
-Penerapan WBS dengan : - Membentuk Unit Penanganan Pelapor (UPP) dengan SK Jaksa Agung - Menunjuk petugas penerima pengaduan dengan SP Kajati. - Menyediakan meja penerimaan pelaporan. - Menyusun SOP WBS. - Menyediakan sarana on line melalui PTSP dan offline melalui PTSP untuk menerima pengaduan WBS
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
-Melakukan rapat evaluasi penerapan Whistle Blowing System setiap bulan
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
-Membuat laporan secara berjenjang terkait pelaksanaan WBS setiap bulan Membuat laporan hasil pelaksanaan rapat Monev kepada pimpinan
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
-Sudah dilakukan Identifikasi / pemetaan benturan kepentingan terkait tugas fungsi utama dengan foto copy dokumen terkait.
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
-Penanganan Benturan kepentingan telah disosialisasikan/ diinternalisasikan kepada seluruh unit kerja dengan : - Mendistribusikan ketentuan Benturan kepentinangan utk ditindaklanjuti kepada para Kajari se Kejati Bengkulu. - Melakukan sosialisasi dengan pegawai Kejati Bengkulu.
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
-Penanganan Benturan kepentingan telah diimplementasikan semua unit kerja, dengan pembuatan laporan
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
Evaluasi atas penanganan benturan Kepentingan secara berkala
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
Hasil evaluasi atas benturan kepentingan telah diindaklanjuti, dengan membuat laporan.
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
Kebijakan standar pelayanan mengenai : 1) SOP Pelayanan Tamu Bidang Pembinaan 2) SOP Pelayanan Tamu Bidang Datun 3)SOP Pelayanan Terpadu Satu Pintu 4) SOP Penerimaan Pengaduan Masyarakat Bidang Pidsus 5)SOP Penerimaan Tamu Bidang Pidsus 6)SOP Perpanjangan Penahanan Online 7) SOP Penerimaan SPDP Online 8) SOP Protokoler Kedatangan Pencegahan Covid 19 9) Maklumat Pelayanan
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
Standar pelayanan telah dimaklumatkan dan dipasang pada tempat-tempat strategis
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
1) SOP Pelayanan Tamu Bidang Pembinaan 2) SOP Pelayanan Tamu Bidang Datun 3)SOP Pelayanan Terpadu Satu Pintu 4) SOP Penerimaan Pengaduan Masyarakat Bidang Pidsus 5)SOP Penerimaan Tamu Bidang Pidsus 6)SOP Perpanjangan Penahanan Online 7) SOP Penerimaan SPDP Online 8) SOP Protokoler Kedatangan Pencegahan Covid 19 9) Maklumat Pelayanan
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
B
telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP yaitu SOP Penerimaan SPDP menjadi SOP Penerimaan SPDP Online
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
-1. Memberikan sosialisasi kepada Satpam;terkait a. SOP Kamdal, dan Protokoler penerimaan tamu. b. Memberikan sosialisasi dan pelatihan terhadap petugas PTSP mengenai tatacra melayani tamu , SOP PTSP, tehknik pemanfaatan aplikasi PTSP.
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
-Informasi pelayanan dapat diakses melalui website, Instagram,
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
-Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil bagi pegawai pelaksana layanan apabila tdak mematuhi SOP yang ditetapkan.
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegras seperti 1). Ruang Tunggu Tamu yang dilengkapi buku bacaan, koran, tempat minum, Tempat Cas HP,TV , Ruang Ber-AC, Wifi, 2). Penyediaan Payung Tamu, 3. Tempat Parkir Khusus Tamu Disabilitas dan Wanita 4) Aplikasi penerimaan tamu 5) TV Informasi 6.) Penyediaan fasilitas Kursi Roda bagi Disabilitas, 7) Ruang Disinfektan 8) Tempat Cuci Tangan 9) Mesin X ray dan Loker Penyimpanan Barang 10) Banner Protokol Kesehatan 11) Adhyaksa Corner Centre
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
Ngerujak ( Ngerumpi Bareng Jaksa), Jaksa Masuk Mall, Penyuluhan Hukum keliling
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
-Survey kepuasan masyarakat atas layanan dilakukan secara online, manual dan digital Pernyataan Penilaian para pejabat Provinsi Bengkulu, LSM, Para Tokoh Masyarakat, Wartawan, warga masyarakat dll. disertai Foto dokumen terkait
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
Hasil survey kepuasan Masyarakat dapat diakses melalui Media Sosial : 1. Instagram : @kejatibengkulu, 2. TV Informasi publik di lobi, 3. Website Kejati Bengkulu
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
hasil survey ditindaklanjuiti dengan pengarahan dan peringatan secara lisan
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan