Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI BENGKULU
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
-telah dibentuk tim kerja pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM dengan surat keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Nomor: KEP-10/L.7.10/Cp.1/01/2021 tanggal 12 januari 2021 tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Tahun 2021, surat keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Nomor:KEP-13/L.7.10/Cp.1/01/2021 tanggal 12/01/2021 tentang Tim Manajemen Perubahan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Kejaksaan Negeri bengku tahun 2021 . surat keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Nomor:KEP-13/L.7.10/Cp.1/01/2021 tanggal 12/01/2021 tentan tentang Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Kejaksaan Negeri Bengkulu Tahun 2021, surat keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Nomor:KEP-11/L.7.10/Cp.1/01/2021 tanggal 12/01/2021 tentang panitia pencanangan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada kejaksaan negeri bengkulu hari kamis 14 januari 2021,
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
-Penentuan Anggota Tim Kerja,Tim Pengarah,Tim Manajemen , dan Panitia Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dipilih dan ditetapkan melalui rapat staf pada tanggal 12 januri 2021 (bukti dukung Notulen rapat tanggal 12 januari 2021 tentang rapat tim pembukan tim Kerja, Majemen, Tim Pengarah dan panitia pencananga WBK/WBBM pada Kejaksaan Negeri Bengkulu.)
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
-Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Telah dibuat Dokumen Rencana Kerja
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
-*Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Pada Kejari Bengkulu memuat target priotitas meliputi: 1. Sosialisasi dan internalisasi secara terus menerus untuk membangun budaya kerja guna meningkatkan SDM 2. Penerapan E-office untuk mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi unit pelayanan 3. pembangunan ruang PTSP dan fasilitas pendukungnya. 4. Penyediaan Sarana dan Prasarana pelayanan 5. Membuat trobosan-trobosan baru dalam peningkatan pelayanan publik
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
-Sosialisasi Kepada Pegawai melalui: *Pengarahan Apel Pagi dan Rapat Staf * Pemasangan Spanduk dan Banner di lingkungan kerja Sosialisasi Kepada Masyarakat Melalui: *Website kejari-bengkulu.go.id *Media Sosial : Instagram (@kejari-Bengkulu) *Facebook (@kejari-Bengkulu) *Pemberitaan media elektronik dan media cetak *Pemasangan Banner *Capture media Sosial,Website *Kliping Foto *Dokumen laporan *Buku Saku Pembangunan ZI
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
--Seluruh kegiatan Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM pada Kejaksaan Negeri Bengkulu telah dilaksanakan secara berencana dan berlanjut
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
- *Telah dilakukan Monitoring internal atas kegiatan pembangunan Zona Integritas per triwulan oleh tim pengarah/evaluasi pelaksanaan pembanguanan ZI, WBK/WBBM Kejkasaan Negeri Bengkulu. *Dilakukan Rapat Staf pelaksanaan evaluasi dan monitoring *Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM dengan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu tanggal 12 Maret 2021
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
* Tim evaluasi Internal telah menyampaikan hasil evaluasi pada masing-masing ketua Tim Area perubahan melalui rapat staf tanggal 12 Maret 2021 untuk ditindak lanjuti dan dilaksanakan.
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
*Pimpinan Kejari Bengkulu telah berperan sebagai Role Model dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Kepala Kejaksaan Negeri Bnegkulu sebagai Role Mode tetap mengikuti apel kerja, tetap menggunakan Gamjak, datang dengan tepat waktu, melaksanakan E-absen pagi dan sore dan membentuk Tim kerja dengan baik. *Dokumentasi Kegiatan apel pagi dan Rapat staff.
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
- * Pada Kejaksaan Negeri Bengkulu telah ditetapkan Agen Perubahan dengan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu tentang penunjukan Agent Perubahan Nomor:KEP-14/L.7.10/Cp.1/01/2021 tanggal 18 januari 2021 *Dokumentasi kegiatan Apel pengarahan penetapan Agen Perubahan *Notula Tanggal 18 Januari 2021 Tentang Rapat penetuan dan peran role model dalam pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Kejaksaan *Dokumentasi rapat
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
- Pimpinan Kejaksaan Negeri Bengkulu telah membangun budaya kerja dan pola pikir dengan membuat, menyediakan Sarana dan Prasarana pendukung dalam melaksanakan pekerjaan guna pelayanan prima terhadap masyarakat. * Membangun budaya kerja dan Pola pikir kepada pegawai melalui: - Ceramah Agama - Pengarahan Kajari pada saat Apel pagi dan Rapat staf, - Pemasangan banner Motivasi Kerja, - Kegiatan senam pagi untuk menumbuhkan semangat perubahan - Pemeriksaan kesehatan pegawai pada Klinik Kejaksaan Negeri Bengkulu - Perbanyak Quote kata bijak Dokumentasi Kegiatan
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
-1) Seluruh Pegawai Kejaksaan Negeri Bengkulu terlibat dalam pembangunan Zona Integritas WBK /WBBM. yang telah ditetapkan dengan : a. Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Nomor : KEP- 10/L.7.10/Cp.1/01/2021 tanggal 12 Januari 2021 Tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM. b. Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Nomor : KEP- 14/L.7.12/Cp.1/01/2021 tanggal 12 januari 2021. Tentang Tim Manajemen Perubahan Dan Evaluasi Reformasi Birokrasi. c. Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Kep-11/L.7.10/Cp.1/02/2021 tanggal 12 Januari 2021. Tentang Panitia Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM. d. Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Kep-12/L.7.10/Cp.1/01/2021 tanggal 12 Januari 2021. Tentang Tim Pengarah Reformasi Birokrasi. f. Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Kep-14/L.7.10/Cp.1/02/2021 tanggal 18 Januari 2021. Tentang penetapan Agen Perubahan. 2) Telah diadakan rapat, yang membahas program-program unggulan pada setiap bidang, para pegawai dan Kepala Seksi memberikan usulan mengenai program-program yang akan dilaksanakan guna mendukung Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. 3. Dokumen Laporan Kegiatan meliputi : * Penadatangan Pakta Integritan seluruh pegawai * Apel pagi dan sore * Jumat olah raga * Kegiatan rohani * Membuat banner, memasang kata-kata bijak dan membuat yel yel
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
-Koordinator area II. Penataan Tatalaksana menerbitkan Nota Dinas Kepada para Kasi (Koordinator masing-masing Area), Agar segera membuat rumusan SOP teknis Bidang Masing-masing dan SOP Pelayanan dan Inovasi dengan Nota Dinas Nomor: ND- /L.7.10/04/2021 tanggal April 2021 -Membuat SOP sesuai tugas dan fungsi di masing-masing bidang pada kejaksaan Negeri Bengkulu dan Membuat SOP pelayanan.
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
-Pada Kejaksaan Negeri Bengkulu telah menerapkan Prosedur Operasional Tetap (SOP) yaitu Sop Bidang : 1. SOP Pembinaan 2. SOP Intelijen 3. SOP Tindak Pidana Umum 4. SOP Tindak Pidana Khusus 5. SOP Perdata dan Tata Usaha Negara 6. SOP Barang Bukti dan barang Rampasan
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
-Prosedur Operasional Tetap (SOP) Pada seluruh bidang-bidang telah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan SOP tersebut
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
Pada Kejaksaan Negeri Bengkulu telah memanfaatkan Teknologi Informasi dalam pelaksanaan pengukuran kinerja yaitu : 1. Telah menerapka Case Management System (CMS) yaitu menyajikan data perkara tindak pidana umum dan data perkara tindak pidana khusus secara konsisten dalam melaksankan entri data mulai tahap prapenuntutan sampai dengan tahap eksekusi. 2. Laporan Bulanan pada Aplikasi ARSSYS 3. Aplikasi persuratan SIPEDE 4. Laporan E-LHKPN 5. Laporan SAIBA 6. Laporan Simak BMN 7. Laporan Persediaan 8. Laporan E-MONEV 9. Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran dan Bendahara penerima.
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
Operasionalisasi Manajemen SDM pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Sudah menggunakan teknologi informasi yaitu: 1. Secara Aktif Melakukan Updating data seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Bengkulu pada Simpeg Simkari berupa daftar riwayat pegawai lengkap. 2. Telah Secara Aktif Melakukan Updating data dukung e-Dosir seluruh pegawai Kejaksan negeri Bengkulu 3. Telah membuat sistem informasi kepegawaian pada aplikasi SIJALU
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
1.Pada Ruang-ruang pelayanan Publik pada Kejaksaan Negeri Bengkulu telah disediakan monitor TV Informasi pelayanan dan kegiatan. 2. Telah Membuat Inovasi Pelayanan Publik yaitu layanan : a. Layanan Antar Tilang SI ALIN (Sap Antar Tilang Online) Hubungi Nomor WA 08218494216 b. layanan Antar barang bukti SI BARBIE RAMAH ( Sistem Pengantaran Barang Bukti sampai Rumah ) WA Nomor 082184942110 c. Layanan Izin Besuk SI BAKRIE ( Siap Izin Besuk Tahanan Korupsi Cepat) WA Nomor 082184942105 d. Layanan Pengaduan Masyarakat WA Nomor 082184942109 e. Layanan Enharsing Mahasiswa (layanan Magang, Penelitian dan Konsulatsi/Hiaring) f. Layanan Jaksa Masuk Mall
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
-Terhadap pemanfaatan teknologi informasi pada pelayanan Publik telah dilakukan monitoring dan evaluasi guna pengukuran kinerja melalui rapat evaluasi
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
-Kejaksaan Negeri Bengkulu Telah menyediankan sarana informasi publik yaitu : 1. Memasang Banner-banner pada Area Umum 2. Telah menyediakan informasi kegiatan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Bengkulu melalui : a. Facebook : @kejeri-bengkulu b. Instagram : @kejeri-bengkulu c. twitter : @bengkulu-kejari d. youtube : Kejaksaan Negeri Bengkulu
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
-Terhadap pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik telah dilakukan monitoring dan evaluasi
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Kebutuhan Pegawai Pada Kejaksaan Negeri Bengkulu telah mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja pada masing-masing bidang yaitu dengan : 1. Mengajuka permohonan penambahan pegawai kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu dengan Surat Nomor: B-439/L.7.10/Cp.1/03/2021 tanggal 23 maret 2021 2. Membuat Analisa Beban kerja 3.Membuat laporan bezeting Formasi 4. Mebuat laporan Lcr.4 5. Menyusun rencana kebutuhan pegawai dengan mengacu pada peta jabatan
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
-Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu telah penempatan pegawai berdasarkan kebutuhan pegawai pada masing-masing bidang dengan surat perintah Nomor : 1. Print-20/L.7.10/Cp.1/02/2021 tanggal 18 februari 2021 2.Print-46/L.7.10/Cp.1/04/2021 tanggal 21 april 2021
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
-* telah melakukan Monitoring dan evaluasi melalui Rapat Staf AA dan Rapat Staf BB terhadap penempatan pegawai * Absensi Kehadiran *Notulen Rapat * Dokumentasi
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
-Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu telah melakukan pengembangan karier pegawai dengan melakukan mutasi pegawai antar bidanga dengan surat perintah : 1. Print-18/L.7.10/Cp.1/02/2021 tanggal 16 februari 2021 2. Print-34/L.7.10/Cp.1/03/2021 tanggal 15 maret 2021
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
-1 Mutasi pegawai berpedoman pada Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-065/A/JA07/2007 tanggal 12 Juli 2007 tentang Pembinaan Karier Pegawai Kejaksaan RI. 2. Guna pengembangan Karier pegawai Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu telah mengusulkan promosi jabatan pegawai Kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu denganbdengan surat : a. Nomor: B-149/L.7.10/Cp.3/10/2020 tanggal 14 oktober 2020 b. Nomor: B-449 /L.7.10/Cp.3/04/2021 tanggal April 2021 dengan melampirkan syarat : * Usulan Mutasi Promosi Jabatan * Daftar Riwayat Pekerjaan * Laporan LHKPN * Pengajuan Surat Keterangan Kepegawaian
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
-* telah melakukan Monitoring dan evaluasi melalui Rapat Staf AA dan Rapat Staf BB terhadap penempatan pegawai * Absensi Kehadiran *Notulen Rapat * Dokumentasi
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Mengikut sertakan Pegawai pada kegiatan Sosialisasi,Training, Sosialisasi dan Pelatihan dengan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu : 1. Print- 50 /L.7.10/Cp.1/04/2021 tanggal 15 april 2021 2. Print- 46 /L.7.10/Cp.1/04/2021 tanggal 26 april 2021 3. Membuat identifikasi dan analisis kebutuhan pelatihan dan pengembangan potensi SDM pegawai.
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
-* Telah melakukan Monitoring dan evaluasi melalui Rapat Staf AA dan Rapat Staf BB terhadap pengembangan kompetensi pegawai * Absensi Kehadiran *Notulen Rapat * Dokumentasi
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
*Membuat identifikasi dan analisis kebutuhan pelatihan dan pengembangan potensi SDM pegawai. * Telah melakukan Monitoring dan evaluasi melalui Rapat Staf AA dan Rapat Staf BB terhadap Kompetensi pegawai sesuai tugas dan jabtan nya. * Absensi Kehadiran * Matrik Bezzeting * Dokumentasi
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
-Mengikut sertakan Pegawai pada kegiatan Sosialisasi,Training, Sosialisasi dan Pelatihan dengan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu : 1. Print- 50 /L.7.10/Cp.1/04/2021 tanggal 15 april 2021 2. Print- 47 /L.7.10/Cp.1/04/2021 tanggal 26 april 2021
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
-telah mkengikut sertakan pegawai pada kegiatan pelatihan, Inhouse traning dan uji kompetensi yang di lengkapi dengan sertifikan Kopetensi
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
-* Telah melakukan Monitoring dan evaluasi melalui Rapat Staf AA dan Rapat Staf BB terhadap pegawai yang mengikuti Diklat/Pengembangan Kompetensi. * Absensi Kehadiran * Sertifikat Diklat * Dokumentasi
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
-Seluruh pegawai pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Telah Membuat sasaran kinerja individu : *Dokumen SKP yang disetujui oleh Pimpinan * Dokumen Perjanjian Kinerja Individu * Dokumen IKU (Indikator Kinerja Utama) yang telah disetujui Pimpinan. *Dokumen Renja *Dokumen POK
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
-*Perjanjian kinerja dan sasaran kinerja pegawai individu seluruh pegwai Kejaksaan Begeri Bengkulu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu pimpinan level d atasnya : *Dokumen Pejanjian Kinerja *Dokumen SKP
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
*Perjanjian kinerja dan sasaran kinerja pegawai individu seluruh pegwai Kejaksaan Begeri Bengkulu telah dilakukan pengukuran secara periodik : *Dokumen Pejanjian Kinerja *Pengisian Jurnal Harian * Laporan Capaian SKP setiap akhir tahun * Laporan E-LHKPN dan LHKSN *Laporan capaian kinerja bulananngukuran secara periodik : *Dokumen Pejanjian Kinerja *Pengisian Jurnal Harian * Laporan Capaian SKP setiap akhir tahun *Laporan capaian kinerja bulanan
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
-Hasil penialdijadikan dasar untuk pemberian reward bagi pegawai: *Dokumentasi pemberian Reward kepada pegawai * Usul Promosi Jabatan
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
kepala Kejaksaan Negeri bengkulu telah melakukan penegakan aturan disiplin/kode etik dengan memberikan Nota Dinas kepada seluruh pegawai Nomor:ND-07/L.7.10/Cp.1/01/2021 tanggal 07 januari 2021 tentang disiplin kerja dan penggunaan Gamjak
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
data informasi kepegawaian pada kejaksaanNegeri Bengkulu telah dilakukan pemuktahiran secara berkala yaitu pada aplikasi, E-Dosir dan Aplikasi Sijalu
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
-Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu dan seluruh Unsur pimpinan yaitu para kasi kasubbag, kasubsi dan kaur terlibat secara langsung dalam penyussuna perencanaan Kinerja Kejaksaan Negeri Bnegkulu
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
-*Dokumentasi kegiatan rapat *Notulen rapat *Dokumen Perjanjian Kinerja
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
-*Dokumentasi kegiatan rapat ◦ Notulen 12 tanggal 20 januari 2020 Tentang Rapat Pemantauan Pimpinan dalam pencapaian Kinerja secara berkala *Tangkapan layar pengisian Aplikasi E-Monev *Dokumen jadwal pemantauan
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
-Telah dibuat dokumen perencanaan : -Dokumen rencana kerja WbkWbbm -Renstra -Renja -IKU -Perjanjian Kinerja
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
-*Dokumen Perencanaan telah berorientasi hasil pelaksanaan *Telah membuat Perjanjian Kinerja *IKU *Renja *Renstra
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
seluruh unsur pimpinan Pada Kejaksaan Negeri bengkulu telah membuat dan menandatangani indikato kinerja utama kejaksaan Negeri Bengkulu
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
Indikator Kinerja Utama IKU telah SMART : -Dokumen IKU -Dokumen Renstra - Dokumen RENJA - Dokumen perjanjian Keinerja
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
-Laporan Kinerja Kejaksaan Negeri Bengkulu Telah dibuat Tepat Waktu : *LAPTRI *LAKIP * Laporan Bulanan semua bidang
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
-laporan kinerja pada Kejaksaan Negeri Bengkulu telah memberikan informasi Tentang kinerja Kejari Bengkulu : -Dokumen LAKIP
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
-*Dokumentasi Kegiatan peningkatan kapasitas SDM yang Menangani Akuntabilitas Kinerja *Mengikutsertakan pegawai pada kegiatan Sosialisasi, Diklat dan Training
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
*Dokumentasi Kegiatan peningkatan kapasitas SDM yang Menangani Akuntabilitas Kinerja * Surat Perintah KAJARI * Mengikutsertakan pegawai ujian Kompetensi terkait akuntabilitas
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
-1. Pemasangan Publik Campaign tentang pengendalian Gratifikasi 2. Pemasangan Bannner-tentang himbauan anti suap/pungli 3. Dokumentasi / tangkapan layar pada website, Instagram tentang anti Gratifikasi
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
◦ Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Nomor : KEP- 19/l.7.10/CP.1/02/2021 tanggal 14 Februari 2021 tentang pengendalian Gratifikasi dan Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi UPG *Internalisasi UPG *Internalisasi SPIP
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
* Mebuat Peta resiko yang dilengkapi hasil identifikasi atau penilaian
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
-Telah dilakukan penilaian resiko terhadap pelaksanaan kebijakan pada setiap area kegiatan melalui rapat staf
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
-*Kejaksaan Negeri Bengkulu Telah melakukan kegiatan untuk pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah di identifikas -Laporan hasil monitoring resiko
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
Pada Kejaksaan Negeri Bengkulu SPI telah di informasikan dan dkomunikasikan kepada seluruh pihak terkait
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
- Ditindaklnanjuti Penyelidikan dan Penyidikan untuk Pidsus dan Intelijen. * Informasikan Kepada Masyarakat pelapor melalui pos pelayanan Hukum. *Laporan ditindaklanjuti penyelidikan dan penyidikan untuk Pidsus dan Intelijen Melalui Program #PERIKSA BERBASIS VIDEO RECORDER *Informasikan Kepada Masyarakat untuk melapo Pengaduan ke nomor WA 082184942109
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   3
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   3
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
-*Laporan Monitoring dan evaluasi ditindak lanjuti Penyelidikan dan Penyidikan *Pelaporan Setiap tahapan Penanganannya Kepada Pimpinan
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
-*Laporan Tindak lanjut *Dokumentasi kegiatan
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
* Dokumentasi Sosialisasi dan Internalisasi Whistle Blowing System - Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Nomor : KEP-18/L.7.10/Cp.1/02/2021 tanggal 12 Februari 2021 tentang pelaksanaan pengelolaan WBS Whistle Blowing System KEJAKSAAN Negeri Bengkulu * Membuat identifikasi benturan kepentingan
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
-* Laporan Kegiatan WBS * Ruang Penerimaan Laporan Terkait WBS * Surat Perintah tentang pembentukan Unit UPP
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
-* Dibuat Laporan Evaluasi atas penerapan WBS berupa Buku Waskat
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
-* Dibuat Laporan Evaluasi atas penerapan WBS * Dokumen Laporan Rapat Staf terkait Displin Pegawai * Dilakukan Teguran terhadap Pegawai yang tidak ikut Apel kerja
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
* Dokumen Laporan Benturan Kepentingan * Rapat Staf Terhadap Adanaya Benturan Kepentingan * Surat keputusan Kela Kejaksaaan Negeri Bengkulu Nomor KEP- 20/L.7.10/Cp.1/02/2021 tanggal 12 Februari 2021 tentang penetapan Tim Penanganan Benturan kepentingan pada Kejaksaan Negeri Bengkulu *Membuat Identifikasi benturan kepentingan
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
-* Dokumentasi Sosialisasi dan Internalisasi terkait benturan kepentingan * Surat Perintah KAJARI Pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan *SOP benturan kepentingan
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
* Dokumen Laporan Benturan kepentingan *Rapat Staf terhadap Penanganan Benturan Kepentingan * Membuat Identifikasi benturan kepentingan
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
-* Dokumen Laporan Evalusi Benturan Kepentingan
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
-* Dokumen Laporan hasil Evalusi atas penanganan Benturan Kepentingan
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
-Buku SOP tentang Standar Layanan Meliputi : ◦SOP Pelayanan Tilang ◦SOP Pelayanan Barang Bukti ◦ SOP PEMBINAAN ◦ SOP INTELIJEN ◦ SOP PIDANA KHUSUS ◦ SOP PIDANA UMUM ◦ SOP DATUN
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
Dokumentasi Standar Pelayanan Telah di Maklumatkan Meliputi : 1. Penempatan SOP di Area Layanan 2. Penempatan Maklumat Pelayanan 3. Membuat Banner Alur Pelayanan 4. Mengumumkan Jam Pelayanan 5. Mengumumkan Tarif/biaya layanan
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
-Buku SOP tentang Standar Layanan Meliputi : ◦SOP Pelayanan Tilang ◦SOP Pelayanan Barang Bukti ◦ SOP PEMBINAAN ◦ SOP INTELIJEN ◦ SOP PIDANA KHUSUS ◦ SOP PIDANA UMUM ◦ SOP DATUN
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
-*Rapat Staf tentang Reviu dan perbaikanatas Standar Pelayanan dan SOP *Dokumentasi Rapat
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
* Melaksanakan Sosialisasi upaya Penerapan Budaya Pelayanan Prima Kepada Seluruh Pegawai * Telah dilaksanakan Sosialisasi dan pengarahan tentang pelaksnaan WBK/WBM oleh Tim RB dari Kejaksaan Tinggi Bengkulu
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
-* Melaksanakan Sosialisasi upaya Penerapan Budaya Pelayanan Prima Kepada Seluruh Pegawai * Telah dilaksanakan Sosialisasi dan pengarahan tentang pelaksnaan WBK/WBM oleh Tim RB dari Kejaksaan Tinggi Bengkulu * Dokumetasi kegiatan Bimtek dari Bank Mandiri Tentang Pelayanan Publik
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
-- Meletakan Banner Maklumat pelayanan - Telah Menyedian Kotak Saran Pada Area pelayanan, maka penerima layanan dapat memberikan Komplain atas pelayanan yang tidak sesuai standar. - Kepada petugas [pelayanan yang tidak memberikan pelayanan sesuai standar maka diberikan teguran secara lisan dan atau tertulis
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
-Dokumentasi ruangan/fasilitas umum melalui sarana PTSP memberikan Pelayanan : *Informasi *Loket Penerima Surat * Loket pelayanan Ketersediaan Ruang Tunggu layanan TV Hiburan
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
Dokumentasi / tangkapan layar terkait Sarana Layanan Terpadu Yaitu : 1. Layanan Atar Tilang "SI Aline" Siap Antar Tilang Online. 2. Layanan antar barang bukti (SI BARBIE RAMAH) Sistem Pengantaran Barang bukti sampai rumah. 3. Program Layanan Mahasiswa (Ensharsing) melalui magang Mahasiswa Hukum dan Riset Hukum bekerjasama dengan Perguruan Tinggi Kota Bengkulu 4. Layanan Izin Besuk (SI BAKRIE) Siap Izin Besuk Tahanan Korupsi Cepat. 5.Layanan "SEROJA" Serambi Konsultasi Jaksa di Mall.
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
-* Penyediaan Kotak Survey Kepuasan Masyarakat pada Ruang Layanan Tilang dan PTSP *Dilakukan Testimoni Kepada Masyarakat pengguna Layanan Publik *Laporan Hasil Survey Internal
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
-* Dapat diakses Melalui TV Informasi, Website, Instagram, Twitter Kejaksaan Negeri Bengkulu *Tangkapan Layar Media Sosial
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
-Telah dikllakukan survei kepuasan masyarakat -Dokumentasi
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan