Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI REJANG LEBONG
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Telah dibentuk Tim Kerja Zona Integritas dengan Surat Keputusan No : KEP-31/L.7.11/Cp.1/03/2021 tanggal 02 Maret 2021 (terlampir)
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Pembentukan Tim dilakukan dengan melibatkan seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Rejang Lebong, sehingga seluruh pegawai dapat memberi masukan dan saran mengenai Pembentukan Tim Kerja tersebut dan mengusulkan personel yang memiliki kompetensi, melalui rapat pembentukan tim kerja sehingga memperoleh hasil pejabat yang berkompeten di bidangnya sebagai Tim Kerja (dokumen undangan rapat, notulen rapat, absen rapat, dokumentasi kegiatan rapat)
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Dokumen rencana kerja Pembangunan Zona Integritas Tahun 2021 telah disusun oleh Tim kerja bersama-sama perwakilan personil Tim kerja (terlampir)
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Setiap target yang disusun dalam dokumen rencana kerja Tahun 2021 disusun dengan memuat setiap area perubahan dan memperhatikan prinsip SMART (Specific, Measurable, Attanaible, Relevan, Time Based) (dokumen rencana kerja)
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Sosialisasi dilakukan menggunakan dua cara : Digital yaitu melalui media sosial Instagram (kejarirejanglebong,facebook (kejarirejanglebong), twiter (KejariRL), website : www.kejari.rejanglebong.go.id (bukti dukung tangkapan ;ayar medsos,website), pemasangan banner tentang pelayanan dilingkungan kantor Kejaksaan Negeri Rejang Lebong (dokumentasi banner)
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
Tim Kerja telah membuat Dokumentasi pencanangan ZI dan penandatanganan Komitmen bersama,Fakta integritas pada tanggal 17 Maret 2021,undangan rapat monev,absensi kehadiran,notulen rapat (terlampir)
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
Telah membuat dokumentasi rapat (notulen rapat,absensi rapat,absensi rapat (terlampir)
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
Tim internal telah melaksanakan monitoring dan evaluasi mengenai Rencana Kegiatan dan kegiatan apa saja yang telah terlaksana (notulen hasil rapat)
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Pimpinan selaku role model memberikan contoh nyata dalam upaya untuk merubah pola pikir dan budaya kerja seperti : Kepala Kejaksaan selalu absen kehadiran tepat waktu secara manual selama masa pandemic Covid-19 (terlampir), p;impinan selalu berperan sebagai role model terlibat langsung dlam memimpin rapat dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi satker (terlampir), pimpinan menunjuk seluruh pejabat struktural sebagai role model dan berkomitmen sama-sama melakukan perubahan
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Agen perubahan telah dibentuk melalui surat Keputusan No : SK-Kep-32/L.7.11/Cp.1/03/2021 tanggal 2 Maret 2021 atas nama 1. Adlin Fiyya Pasaga,A.Md.A.B, 2.Bayu Rahman, 3.Putri Balqis Justicea, 4.Medyan Eka Saputra, membuat dokumentasi kegiatan,dokumen renacan tindak agen perubahan,dokumen monev rencana tindak agen perubahan (terlampir dalam data dukung)
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Kejaksaan Negeri Rejang Lebong telah melakukan kegiatan untuk menumbuhkan kebersamaan dan memupuk semangat perubahan dengan menghadakan pembinaan budaya kerja dan pola pikir melalui : ceramah agama untuk meningkatkan ketaqwaan,familiy gathering di perkebunan Teh Kabawetan Kepahiang (teralmpir), melaksanakan budaya kera sesuai SOP (dokumentasi suasana kantor,ceramaha agama,family gathering,quote kata-kata bijak dilingkungan kantor,dokumentasi pelatihan In House Training
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
Seluruh pegawai dan PPNPN terlibat dalam pembangunan zona integritas lebih khususnya untuk menjaga komitmen dan integritasnya diwujudkan melalui rapat monitoring evaluasi rencana kerja (terlampir dokumentasi rapat monev)
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
Tim kerja telah membuat semua sop yang ada telah mengacu pada peta proses bisnis dan telah dilakukan penambahan sesuai dengan layanan yang ada sekarang (dokumentasi arsip buku SOP, SOP seluruh pelayanan sebanyak : 14 SOP pengembangan) terlampir dalam data dukung
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
SOP telah dibuat dijalankan sesuai dengan fungsi tugas masing-masing bidang (dokumentasi SOP) dan telah disosialisasikan kepada semua pegawai dan pelaksana pelayanan (Dokumentasi pelayanan)
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
Kejaksaan Negeri Rejang Lebong telah melakukan evaluasi tindak lanjut untuk perbaikan SOP melalui rapat kerja (dokumentasi pelaksanaan SOP dan Review pelaksanaan SOP terlampir dalam data dukung)
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
Kejaksaan Negeri Rejang Lebong telah melaksanakan pengukuran kinerja melalui penilaian SKP dan menerapkan Case Management System (CMS) Pidum dan Pidsus secara konsisten mengentry data dari tahap SPDP hingga Eksekusi (Dokumentasi aplikasi CMS, SKP, terlampir dalam data dukung)
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
Kejaksaan Negeri Rejang Lebong selalu aktif menggunakan aplikasi Daskrimti Simkari Kepegawaian sebagai sarana teknologi informasi yang terpusat dengan Kejaksaan RI dan telah mengentry data kepegawaian secara berkala (tangkapan layar aplikasi simkari,E-Dosir yang di entri secara berkala terhadap data pegawai terlampir dalam data dukung)
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
Kejaksaan Negeri Rejang Lebong telah membuat monitor TV informasi yang memuat kegiatan-kegiatan dan informasi layanan yang ada di Kejaksaan Negeri Rejang Lebong yang ditempatkan di area PTSP sehingga mudah dijangkau oleh pengguna layanan. Kejaksaan Negeri Rejang Lebong telah membuat aplikasi Kejaksaan Negeri Rejang Lebong berbasis android yang terunggah di Play Store, memuat berbagai macam pelayanan berupa pelayanan hukum gratis Ruang Konsultasi Hukum (Rukum), Pengaduan Masyarakat, WBS, ArtisBB, Kontak WA, e-Survey, Peta Kajari, Media Sosial Kajari, dan berita mengenai Kejaksaan.
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Tim kerja telah melakukan monitoring evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit (dokumen monev)
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
Kejaksaan Negeri Rejang Lebong telah menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik, Kejaksaan Negeri Rejang Lebong juga aktif memberikan informasi publik melalui sarana media sosial diantaranya : 1. Instagram@kejarirejanglebong, @datun_kejaksaanrejanglebong 2. Website (kejari-rejanglebong.go.id) 3. WA group (KEJARI RL), Wa group (KEJARI RL), 4. Facebook, Twitter, dan telah membuat SK Pejabat Pengelola Informasi (SIPPN) No. : Kep-33/L.7.11/Cp.1/03/2021 tanggal 24 Maret 2021 an. David Johnie, S.H. (Terlampir dalam data dukung)
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Kejaksaan Negeri Rejang Lebong selalu melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik (Dokumen monev terlampir dalam data dukung)
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Kejaksaan Negeri Rejang Lebong telah membuat rencana Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan (dokumen peta jabatan dan perencanaan kebutuhan pegawai, Kontrol Jabatan)
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
Semua penempatan pegawai hasil rekrutmen hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun oleh masing-masing bidang (Dokumen surat perintah penempatan CPNS an.Roberto Sihombing,S.Kom,dkk terlampir dalam data dukung)
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Telah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai yang telah disusun oleh masing-masing bidang bidang (dokumen monev terlampir dalam data dukung)
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Kejaksaan Negeri Rejang Lebong telah melakukan mutasi Internal pegawai antar jabatan dengan berpedoman pada Kepja No.356 Tahun 2019 (dokumen SP mutasi internal an.Lady Jojor.U.N,SH dan Melinda Nursanty,SH)dan usulan promosi jabatan an.Alfierro,SH dengan memperhatikan latar belakang pendidikan,diklat dan pengalaman kerja (Dokumen usulan terlampir dalam data dukung)
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
Kejaksaan Negeri Rejang Lebong telah membuat Surat perintah pegawai mutasi internal an.Lady Jojor,U.N,SH,dkk dengan memperhatikan komptensi jabatan dan pola mutasi yang ditetapkan (terlampir dalam data dukung))
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan guna memperbaiki kinerja pegawai ke depannya (Terlampir monev)
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Kejaksaan Negeri Rejang Lebong telah melakukan analisa kebutuhan pelatihan pegawai untuk pengembangan kompetensi diantaranya pelatihan Bahasa Inggris setiap hari Jumat dan In house training Pelayanan Prima dari BNI, Diklat Sar CPNS, Diklat Pendidikan Pembentukan Jaksa, Diklat SPPA bagi Jaksa (Dokumentasi terlampir dalam data dukung)
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
Pengembangan kompetensi pegawai pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong dilaksanakan dengan mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai dan telah mengeluarkan surat perintah untuk mengikuti Diklat (terlampir dalam data dukung)
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
Dokumentasi kegiatan diklat SPPA an.Dwina Sanidya Putri,SH, Diklat Sar CPNS an.Roberto Sihombing,S.Kom, Diklat Pendidikan Pembentukan Jaksa an. Dila Sari Dirgayana, SH (terlampir dalam data dukung)
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
Setiap pegawai telah memperoleh kesempatan dan hak untuk mengikuti diklat untuk pengembangan kompetensi baik diklat internal maupun diklat dari Instansi lain (Dokumentasi kegiatan diklat SPPA an.Dwina Sanidya Putri,SH dan Diklat Sar CPNS an.Roberto Sihombing,S.Kom dan notulen pelatihan)
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
Kejaksaan Negeri Rejang Lebong telah melakukan pengembangan kompetensi untuk pegawai dengan pelatihan In House Training Pelayanan Prima bekerja sama dengan BNI dan kursus Bahasa Inggris setiap hari Jumat yang diikuti oleh seluruh pegawai dan PPNPN, ekspose perkara dan rapat staf/dinamika kelompok (terlampir dalam data dukung)
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
Telah dilakukan monitoring evaluasi terhadap pengembangan kompetensi pegawai (dokumen monev)
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Seluruh penetapan kinerja Individu terkait dengan kinerja telah dibuat Rencana Kerja (RENJA), Perjanjian Kinerja (PK), Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU), Profil (Terlampir)
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
Kejaksaan Negeri Rejang Lebong telah membuat PK individu dan SKP pegawai selaras dengan perjanjian kinerja individu level di atasnya (Dokumen perjanjian kinerja dan SKP)
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
Kejaksaan Negeri Rejang Lebong telah melakukan pengukuran Capaian Kierja secara bulanan berdasarkan PK individu dan SKP (Dokumen Perjanjian Kinerja, Sasaran Kinerja Pegawai (SKP (terlampir)
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Kejaksaan Negeri Rejang Lebong telah melakukan penilaian kinerja individu dan telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu seperti usulan kenaikan pangkat, usulan penghargaan satya lencana (Terlampir dalam data dukung)
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
Kejaksaan Negeri Rejang Lebong telah membuat Dokumen perilaku Kerja (Buku Biru, Buku Waskat) daftar absensi pegawai (manual),dokumentasi absensi kegiatan virtual selama masa pandemic Covid-19, Nota dinas untuk pelaksanaan instruksi /surat edaran Jaksa Agung, laporan kedisiplinan pegawai dalam melaksanakan instruksi/surat edaran Jaksa Agung (terlampir)
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
Kejaksaan Negeri Rejang Lebong telah melaksanakan pemuktahiran data :1. Data informasi kepegawaian dapat dilihat pada SIMKARI 2. Entri data pada APLIKASI e-Dosir terkait pemutakhiran data pegawai ( Dokumentasi tangkapan layar aplikasi dan Print out Data -E-Dosir) dan membuat laporan bulanan bidang Pembinaan
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Kepala Kejaksaan selaku pimpinan terlibat langsung dalam proses manajemen kinerja, memimpin langsung dalam proses manajemen kinerja, memimpin langsung rapat penyusunan perencanaan kinerja yang mengacu pada IKU (Dokumentasi rapat yang dipimpin oleh Kajari)Notulen
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan perjanjian kinerja (dokumen rapat kerja, notulen dan dokumen perjanjian kinerja)
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Tim kerja Telah membuat dokumentasi kegiatan rapat, daftar hadir dan notulen
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Kejaksaan Negeri Rejang Lebong telah memiliki seluruh dokumen perencanaan diantaranya : 1. Renstra Tahun 2020-2024,2.Perjanjian Kinerja Tahun 2020-2024,3.Rencana Kerja Tahun 2020-2024,4. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021,5. Buku profil Tahun 2021
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Dokumentasi Indikator Kinerja Utama (IKU) telah disesuaikan dengan perencanaan
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Kejaksaan Negeri Rejang Lebong telah memiliki Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020-2024
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
Kejaksaan Negeri Rejang Lebong telah memiliki Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020-2024, Renstra Tahun 2020-2024, Renja Tahun 2020-2024
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Kejaksaan Negeri Rejang Lebong telah menyusun laporan kinerja tepat waktu (Dokumen laporan Monev)
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
Telah membuat seluruh pelaporan kinerja pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong telah memberikan informasi tentang kinerja (dokumen laporan bulanan)
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
Telah mengusulkan sebagian besar Pegawai untuk mengikuti diklat Teknis dan mengeluarkan surat perintah untuk mengikuti diklat dan sosialisasi untuk meningkatkan kualitas SDM
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
Seluruh akuntalilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten di bidangnya (Dokumentasi Piagam/sertifikat bendahara an.Septi Nursanti,SE dan Selvi Utami)
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Kejaksaan Negeri Rejang Lebong telah melakukan penguatan pengawasan dengan tujuan penyelenggaran pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dengan memasang public campaign tentang pengendalian gratifikasi berupa banner-banner tentang himbauan anti korupsi yang dipasang di area kantor dan mempublikasikan pada media sosial (terlampir)
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
Telah membuat pengendalian gratifikasi dengan mengeluarkan surat perintah Nomor : Prin-85/L.7.11/Cs,1/04/2021 tanggal 22 April 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi dan telah membuat laporan kegiatan (terlampir dalam data dukung)
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
Telah membuat SK surat Penetapan Pejabat Penghubung Pelaksanaan Pengelolaan Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) No : Kep-33/L.7.11/Cp.1/03/2021 tanggal 24 Maret 2021 yang sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh organisasi (terlampir), dan telah membuat inovasi SPIP (terlampir)
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
Telah membuat SK penunjukan Tim Manajemen Resiko No : Kep-07/L.7.11/Cp.1/03/2021 tanggal 18 Maret 2021 dan telah membuat laporan kegiatan (terlampir)
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
Telah membuat Peta Risiko SPIP (terlampir), menyertakan pegawai dalam kegiatan Sosialisasi Result Based/New SPIP Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2021 (terlampir), telah membuat Laporan hasil monitoring dan Evaluasi SPIP (terlampir), dan telah membuat inovasi SPIP (terlampir)
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
Telah dibuat SK Tim Manajemen Risiko No : Kep-07/L.7.11/Cp.1/03/2021 tanggal 18 Maret 2021 (terlampir) dan telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai pada saat-saat rapat staf
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
Kejaksaan Negeri Rejang Lebong telah mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan dan juga menerima keluhan atau pengaduan masyarakat terhadap pegawai Kejaksaan agar kualitas pelayanan publik dan budaya anti korupsi semakin baik, dan membuat inovasi pengaduan masyarakat melalui website, aplikasi Kejaksaan Negeri Rejang Lebong di Google Play Store dan Ruang Konsultasi Hukum (Rukum) Online.
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   5
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   2
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   3
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
Telah dilakukan monitoring evaluasi terhadap adanya lapdu dengan membuat Buku agenda Lapdu, laporan kegiatan (Terlampir dalam data dukung)
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
Terhadap Monitoring evaluasi lapdu telah dibuat laporan Monev (terlampir dalam data dukung)
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Kejaksaan Negeri Rejang Lebong telah membuat banner larangan menerima suap bagi pegawai yang ditempatkan di area kantor (dokumentasi Banner)
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
Kejaksaan Negeri Rejang Lebong telah menerapkan seluruh kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan unit kerja dan telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai (Dokumentasi banner anti gratifikasi,CCTV), serta memberikan inovasi WBS dalam website dan aplikasi android Kejaksaan Negeri Rejang Lebong, yang telah terintegrasi dengan kantor pusat Kejaksaan Agung RI.
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
Telah dibuat laporan hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System (Terlampir dalam data dukung)
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
Hasil monitoring evaluasi Whistle Blowing system telah dilaksanakan dan dibuat laporan tindak lanjut atas penerapan Whistle Blowing system (WBS) (terlampir dalam data dukung)
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
Kejaksaan Negeri Rejang Lebong telah membuat dan mengidentifikasi/memetakan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama (Dokumen benturan kepentingan)
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
Telah disosialisasikan/diinternalisasikan benturan kepentingan terhadap seluruh pelayanan
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
Penanganan benturan kepentingan telah diimplementasikan ke seluruh pelayanan
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
Telah dilakukan monitoring evaluasi terhadap benturan kepentingan (Dokumen Monev terlampir dalam data dukung)
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
Hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan telah ditindaklanjuti dan dibuat laporannya (terlampir dokumen laporan)
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
Kejaksaan Negeri Rejang Lebong memiliki kebijakan standar pelayanan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait standar pelayanan yang sesuai dengan karateristik satuan kerja, pelayanan selalu diawali dengan 3S (Senyum, Salam, Sapa) dalam melaksanakan pelayanan: PTSP penerimaan surat melalui aplikasi SIPEDE, pelayanan tilang melalui aplikasi E-Tilang, Buku tamu elektornik, pelayanan antar gratis barang bukti (Artis BB) bekerja sama dengan PT. POS, pelaksanaan lelang online melalui aplikasi E-Lelang, pelayanan ruang konsultasi hukum berbasis android Aplikasi (RUKUM) (dokumentasi layanan)
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
Kejaksaan Negeri Rejang Lebong telah memasang Maklumat Pelayanan sebagai bentuk keseriusan Komitmen Bersama pada area kantor (Dokumentasi maklumat pelayanan)
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
Seluruh pelayanan pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong dilakukan dengan menjunjung tinggi SOP yang sudah ditetapkan oleh satuan kerja, serta telah berinovasi terkait SOP yang sesuai dengan karakteristik unit kerja dan jenis layanan: SOP Pelayanan yang telah di informasikan kepada publik dengan media banner yang mudah dipahami masyarakat, telah membuat buku SOP pelayanan (terlampir)
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
Telah dilaksanakan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan yang sesuai dengan SOP diantaranya tersedianya ruangan pelayanan hukum, ruang tunggu yang nyaman dilengkapi dengan soccest, lemari penitipan barang tamu, kursi roda untuk disabilitas, kamera CCTV, tersedia ruang parkir, ruang Klinik kesehatan, petunjuk arah, dll (dokumen Reviu SOP, dokumentasi area pelayanan di kantor terlampir dalam data dukung)
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
Telah melakukan sosialisasi upaya penerapan budaya Pelayanan Prima In house Training Pelayanan Prima bekerjasama dengan BNI (dokumentasi, notulen, kegiatan In House Training)
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Telah diinformasikan melalui media sosial, pemasangan banner pada setiap area pelayanan (dokumentasi)
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
Dilaksanakan sistem sanksi (punishment/rewad) bagi pelaksana pelayanan apabila tidak sesuai standar pelayanan dengan teguran secara lisan dan apabila mengulangi akan diberikan sanksi yang tegas dan memberikan reward (apresiasi) terhadap pelayanan yang prima
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
Telah membuat pelayanan Terpadu Satu pintu(PTSP) yang memberikan pelayanan informasi : penerimaan surat melalui aplikasi SIPEDE yang terkoneksi dengan pusat, pelayanan lainnya buku tamu secara elektronik, banner tata cara pelayanan, layanan E-Tilang, layanan informasi publik (dokumentasi pelayanan)
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
Telah membuat inovasi pelayanan berupa Aplikasi Ruang Konsultasi Hukum berbasis Android (RUKUM) yang dapat diakses oleh masyarakat dan oleh siapapun dan dimanapun (Dokumentasi aplikasi Rukum)
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
Telah dibuat survey kepuasan masyarakat terhadap layanan baik manual maupun menggunakan aplikasi Sinori survey kepuasan elektronik (dokumentasi survey elektronik dan manual)
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
Hasil survey kepuasan dapat diakses melalui aplikasi sinori (dokumentasi )
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
Hasil survey telah ditindaklanjuti untuk memaksimalkan pelayanan
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan