Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI BENGKULU UTARA
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Telah membentuk Tim Kerja Pembangunan ZI, WBK, WBBM sesuai Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara Nomor: KEP-25/L.7.12/Cp.1/03/12 Tanggal 4 Maret 2021
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Penentuan anggota tim dilakukan melalui mekanisme rapat pada tanggal 2 Maret 2021
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Telah disusun Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
B
Target prioritas meliputi : a. Sosialisasi dan internalisasi secara terus menerus untuk membangun budaya kerja b. Penerapan e-office menggunakan aplikasi SIPEDE untuk mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi unit pelayanan. c. Sarana dan Prasaranan pelayanan
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Dilakukan sosialisasi pembangunan ZI WBBM melalui media online Pemanfaatan media sosial website, Instagram, Twitter, dan Facebook Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
D
Dilakukan sosialisasi pembangunan ZI WBBM melalui media online Pemanfaatan media sosial website, Instagram Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
Dilakukan monitoring internal atas kegiatan Pembangunan Zona Integritas per Tiriwulan 2021 pada tanggal 2 maret 2021 oleh Tim Pengarah/Evaluasi pelaksanaan ZI WBBM Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
Masing-masing koordinator area perubahan telah melaksanakan rapat internal untuk menindaklanjuti hasil rapat evaluasi (I) dan hasil rapatnya telah disampaikan kepada ketua tim kerja pembangunan ZI WBBM Kejari Bengkulu Utara dan telah dilaksanakan sesuai dengan hasil rapat evaluasi.
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Pimpinan Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara telah berperan sebagai role model dalam pelaksanaan tugas dan Fungsi Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara, yaitu tetap mengikuti Apel Kerja, tetap berseragam dengan Rapi, tetap datang dengan tepat waktu, melaksanakan e-Absen Pagi dan Sore dan membentuk Team Work dengan baik.
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara telah ditetapkan Agen Peruban dengan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara Nomor :KEP- 25/L.7.12/Cp.1/03/2021 tanggal 4 Maret 2021
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Pimpinan Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara telah membangun budaya kerja dan pola pikir dengan membuat, menyediakan Sarana dan Prasarana pendukung dalam melaksanakan pekerjaan guna pelayanan prima terhadap masyarakat, yaitu diantaranya ceramah agama dan olahraga rutin, pemasangan kata-kata bijak pada akses masuk pegawai, pembuatan tugu PADEK (Profesional, Akuntabel, Dedikasi, Kredibel), menetapkan zona hijau sebagai kawasan tamu dan pengunjung, zona merah sebagai kawasan khusus pegawai dan tamu yang mendapatkan ijin khusus, in house training dalam rangka pengembangan pegawai, penggunaan e-absent yang hasil rekapannya dikirim ke kejati dan apabila ada yang tidak hadir atau telat dilakukan pemotongan remunerasi serta uang makan.
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
D
1) Seluruh Pegawai Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara Bengkulu terlibat dalam pembangunan Zona Integritas WBK /WBBM. yang telah ditetapkan dengan : a. Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara Nomor : KEP- 25/L.7.12/Cp.1/03/2021 tanggal 4 Maret 2021 Tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM. b. Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara Nomor : KEP- 25/L.7.12/Cp.1/03/2021 tanggal 4 Maret 2021. Tentang Tim Manajemen Perubahan Dan Evaluasi Reformasi Birokrasi c. Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara Nomor : KEP- 25/L.7.12/Cp.1/03/2021 tanggal 4 Maret 2021. Tentang Tim Pengarah Reformasi Birokrasi 2) Telah diadakan rapat, yang membahas program-program unggulan pada setiap bidang, para pegawai dan Kepala Seksi / Kasubbag memberikan usulan mengenai program-program yang akan dilaksanakan guna mendukung Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. 3) Selalu Menyampaikan Motivasi, arahan dan petunjuk mengenai pembangunan ZI WBBM dalam setiap apel pagi.
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
Terdapat SOP mengacu pada peta proses bisnis dan juga melakukan inovasi yang selaras : 1. SPO Tilang 2. SPO Kebersihan Kantor 3. SPO Pelayanan Barang Bukti 4. SPO Keamanan Kantor 5. SPO Pelayanan Pupblik 6. SPO Jaga Ratu Samban 7. SPO Koordinasi dengan Penyidik 8. SPO Layanan Perpanjangan Penahanan Sejam Bae (Satu Jam Saja) 9. SPO P-44, P-48 dan BA-17 10. SPO Pelayanan Surat Masuk 11. SPO Pelayanan Tilang Keliling (LEMEA) 12. SPO Pembuatan Rencana Surat Dakwaan 13. SPO Pemeliharaan Barang Bukti 14. SPO Penelitian Berkas Perkara PIDSUS 15. SPO Penelitian Berkas Perkara PIDUM 16. SPO Penerimaan Barang Bukti 17. SPO Penerimaan Tersangka dan Barang Bukti (Tahap II) PIDSUS 18. SPO Penerimaan Pengembalian Kerugian Negara Tahap Penuntutan 19. SPO Penerimaan SPDP PIDSUS 20. SPO Penerimaan Surat Masuk Diluar Hari Kerja 21. SPO Penerimaan Tamu 22. SPO Pengamanan Pembangunan Strategis 23. SPO Pengawasan 24. SPO Pengembalian Barang Bukti yang Mempunyai Kekuatan Hukum 25. SPO Pengembalian BB (Batik Kagano) 26. SPO Penjemputan Tahanan Untuk Sidang 27. SPO Petugas Kebersihan 28. SPO PIDSUS 29. SPO Pinjam Pakai Barang Bukti Dalam Proses Persidangan 30. SPO SPDP PIDUM 31. SPO Tahap II PIDUM 32. SPO Tindak Lanjut LAPDU
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
Diterbitkan Nota Dinas Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara Nomor : ND- /N.7.12/Cp.1/02/2020 tanggal Februari 2020, perihal Penerapan SOP.
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
Laporan EMONEV secara berkala.
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
Pemantauan capaian kinerja melalui aplikasi SI-KEBUT, Rekap CMS PIDUM PIDSUS, dan aplikasi IKM secara mandiri pada PTSP serta menggunakan Link survey dari website Reformasi Birokrasi
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
a. Terdapat aplikasi SIKEBUT (Sinergi Informasi Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara) untuk mendukung Simpeg SIMKARI b. Melakukan updating data pegawai di Simpeg SIMKARI
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
a. Pelayanan Konsultasi dan Pengaduan dana Desa pada aplikasi e-JAGA RATU SAMBAN (Jaksa Garda Program dan Tugas Perangkat Desa Untuk Maju dan Berkembang) b. Layanan E-Tamu (CHINTAKAN BU) Chanel Informasi Tamu sebagai Buku Tamu digital pada PTSP c. Tersedianya TV Informasi diruang tunggu d. Membuat aplikasi penerimaan surat masuk dan keluar di PTSP (SI-KEBUT) yang langsung terintegrasi ke setiap bidang e. Memasang Intercom (intercomunication device) untuk mempercepat pemberian pelayanan f. Membuat sarana Pengaduan Online melalui WA dan Website
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Laporan EMONEV secara berkala kepada Pimpinan secara berjenjang.
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
1. Membentuk Pejabat Pengelola informasi Publik berdasarkan SK kajari No:KEP -01/L.7.12/Dsp.1/01/2020 2. Membuat WA grup media pers 3. Memanfaatkan media sosial Kejari Bengkulu Utara sebagai sarana pemberian informasi kepada publik
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Monitoring secara berkala sesuai jadwal yang ditentukan
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Membuat laporan Beziting Formasi, Peta Jabatan dan analisa beban kerja, Rekapitulasi Jumlah Pegawai secara berkala dan data kebutuhan pegawai
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
a. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER- 065/A/JA/07/2007 tanggal 12 Juli 2007 tentang Pembinaan Karier Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia. b. Menempatkan pegawai sesuai dengan SK
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
a. Membuat laporan Rapat Staf AA dan Laporan Staf BB. b. Membuat laporan Beziting Formasi, Kontrol Jabatan, Rekapitulasi Jumlah Pegawai secara berkala
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
a. Membuat laporan Rapat Staf AA dan Laporan Staf BB. b. Membuat laporan Beziting Formasi, Kontrol Jabatan, Rekapitulasi Jumlah Pegawai secara berkala
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
a. Mutasi pegawai berpedoman pada Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER- 065/A/JA/07/2007 tanggal 12 Juli 2007 tentang Pembinaan Karier Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia. b. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 356 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Mutasi Lokal Kepada Kepala Keaksaan Tinggi untuk Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksanan Eselon V dan Jabatan Fungsional Jaksa dan Pegawai selain Fungsional Jaksa sampai Dengan Golongan III/c
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
a. Membuat laporan Rapat Staf AA dan Laporan Staf BB. b. Membuat laporan Beziting Formasi, Kontrol Jabatan, Rekapitulasi Jumlah Pegawai secara berkala
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Mengikut sertakan pegawai pada Training, Sosialisasi, Pendidikan, Rapat Koordinasi dan Pelatihan
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
Melakukan penyusunan rencana diklat yang dibutuhkan dengan memperhatikan kompetensi pegawai.
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
Melaksanakan Rapat Staf AA dan Rapat Staf BB yang dilakukan secara rutin
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
Melaksanakan In House Training Secara Rutin, Sosialisasi, Pendidikan, Rapat Koordinasi dan Pelatihan, dengan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara.
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
Mengikut sertakan pegawai pada Training, Sosialisasi, Pendidikan, Rapat Koordinasi dan Pelatihan, dengan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara.
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
Melaksanakan In House Training Secara Rutin, Sosialisasi, Pendidikan, Rapat Koordinasi dan Pelatihan, dengan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara.
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Seluruh pegawai membuat Sasaran Kinerja Pegawai.
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
Ukuran Kinerja Individu, telah diukur dengan Nilai Capaian Sasaran Kerja Pegawai dan Pengukuran Penilaian oleh Pimpinan level diatasnya.
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik pada setiap akhir tahun berjalan oleh Pimpinan individu level diatasnya.
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk Usul Kenaikan Pangkat, Usul Mutasi dan Usul Promosi Jabatan.
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
a. Dibuat Nota Dinas kepada seluruh pegawai perihal Disiplin Kerja. b. Melaksanakan Apel Kerja. c. Dibuat Papan Pengumuman tentang Larangan dan Perintah Pegawai Negeri Sipil (PP. No. 53 Tahun 2010) d. Telah Melakukan Pemotongan Tunjangan Kinerja dan Uang Makan Bagi pegawai yang telat atau tidak masuk tanpa keterangan
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
a. Membuat laporan Beziting Formasi, Kontrol Jabatan, Rekapitulasi Jumlah Pegawai secara berkala. b. Membuat Laporan Daftar Urut Kepangkatan secara berkala. c. Menyajikan Data Informasi Kepegawaian pada aplikasi SIKEBUT. d. Telah menyediakan sarana diruang Kaur Kepegawaian dan Tata Usaha
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Pimpinan Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara memimpin secara langsung pada saat penyusunan perencanaan IKU, Perencanaan Anggaran TOR 2021, Rapat Penyusunan Kebutuhan RIIL
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Pimpinan Kejaksaan Negeri Bengkulu, memimpin secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja.
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Pimpinan Kejaksaan Negeri Bengkulu, memantau secara langsung pencapaian kinerja secara berkala.
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
a. Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 b. Renstra tahun 2020-2025 c. Profil
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Dokumen perencanaan telah berorientasi hasil Pelaksanaan.
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Telah dibuat Indikator Kinerja Utama (IKU).
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
Indikator kinerja telah SMART
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
a. Telah dibuat LAKIP b. Telah dibuat Profil Kejaksaan Negeri Bengkulu Dalam Data Tahun 2019.
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
Pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja.
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
Telah dilakukan upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja dengan cara mengikuti pelatihan
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
Pengelolaan akuntabilitas kinerja telah dilaksanakan oleh SDM yang kompeten.
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
a. Tersedia Media sosial sebagai sarana Public campaign b. Melakukan Public Campaign dalam setiap kegiatan
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
a. Surat Keputsan tentang Unit Pengendalian Gratifikasi Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara b. Pemasangan area CCTV di ruang publik. C. Menyediakan Ruangan penerimaan pelaporan dan menunjuk petugas penerima laporan melalui Sprint Kajari
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
a. Terdapat ruangan Tunggu Layanan b. Terdapat ruangan Konslultasi Hukum c. Terdapat ruangan serah terima Tahap II d. Terdapat Ruang Diversi e. Telah Menetapkan ZOna ona Hijau
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
a. Pemasangan CCTV. b. Menyediakan TV Informasi c. Dilaksanakan Rapat Staf.
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
Pemantauan Ruang-ruang Pelayanan melalui media CCTV.
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
Mengadakan rapat staf
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
a. Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara tentang Penerimaan Pengaduan Masyarakat b. Tersedia Meja Pengaduan c. Tersedia Pengaduan melalui sarana website, aplikasi E-jaga ratu samban, dan Whatsapp serta media sosial lainnya d. Banner Banner Pengaduan.
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   0
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   0
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
a. Ditindaklanjuti Penyelidikan dan penyidikan. b. Pelaporan setiap tahapan penanganannya ke Kejaksaan Tinggi. c. Disposisi Kepala kejaksaan Negeri kepada Kasi Intel dan Pidsus.
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
a. Dibuat Laporan Harian b. Dibuat Laporan Bulanan.
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
a. Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri tentang Tim Pengawas Whistle Blowing Sistem b. Banner Pengaduan c. Meyedian media berupa nomor WA di Website Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
Penerapan Whistle Blowing System
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
Dibuat Laporan pelaksanaan secara bulanan
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
Ditindaklanjuti
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
Identifikasi benturan kepentingan
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
a. Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri tentang Benturan Kepentingan b. Dilakukan Rapat Staf untuk sosialisasi penanganan benturan kepentingan.
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
Telah diimplementasikan
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
Rapat Staf AA dan Rapat Staf BB dilaporkan secara berjenjang
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
Telah ditindaklanjuti
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
a. Standar Pelayanan Tilang b. Standar Pelayanan Barang Bukti c. Standar Penerimaan Surat PTSP pada hari kerja d. Standar penerimaan surat diluar hari kerja e. Menerapkan SPO yang telah ditentukan pada masing-masing bidang
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
a. Maklumat Pelayanan yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan telah dipasang di meja pelayanan b. Standar dan alur pelayanan telah di informasikan ke publik melalui akun-akun media sosial
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
1. SPO Tilang 2. SPO Kebersihan Kantor 3. SPO Pelayanan Barang Bukti 4. SPO Keamanan Kantor 5. SPO Pelayanan Pupblik 6. SPO Jaga Ratu Samban 7. SPO Koordinasi dengan Penyidik 8. SPO Layanan Perpanjangan Penahanan Sejam Bae (Satu Jam Saja) 9. SPO P-44, P-48 dan BA-17 10. SPO Pelayanan Surat Masuk 11. SPO Pelayanan Tilang Keliling (LEMEA) 12. SPO Pembuatan Rencana Surat Dakwaan 13. SPO Pemeliharaan Barang Bukti 14. SPO Penelitian Berkas Perkara PIDSUS 15. SPO Penelitian Berkas Perkara PIDUM 16. SPO Penerimaan Barang Bukti 17. SPO Penerimaan Tersangka dan Barang Bukti (Tahap II) PIDSUS 18. SPO Penerimaan Pengembalian Kerugian Negara Tahap Penuntutan 19. SPO Penerimaan SPDP PIDSUS 20. SPO Penerimaan Surat Masuk Diluar Hari Kerja 21. SPO Penerimaan Tamu 22. SPO Pengamanan Pembangunan Strategis 23. SPO Pengawasan 24. SPO Pengembalian Barang Bukti yang Mempunyai Kekuatan Hukum 25. SPO Pengembalian BB (Batik Kagano) 26. SPO Penjemputan Tahanan Untuk Sidang 27. SPO Petugas Kebersihan 28. SPO PIDSUS 29. SPO Pinjam Pakai Barang Bukti Dalam Proses Persidangan 30. SPO SPDP PIDUM 31. SPO Tahap II PIDUM 32. SPO Tindak Lanjut LAPDU
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
Perbaikan dan Penambahan SOP
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
Melaksanakan Sosialisasi upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima Kepada seluruh pegawai
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Pemanfaatan Media Sosial: website, Instagram, Twitter dan TV Informasi Kejari Bengkulu Utara
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
a. Memberi Punishment bagi petugas pelayanan yang melakukan pelayanan tidak sesuai SPO. b. Pemberian kompensasi bagi yang dilayani apabila tidak sesuai standar.
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
Tersedianya ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang melayani a. Surat Masuk b. Surat Keluar. c. Konsulatasi Hukum/Perkara
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
Inovasi Pelayan 1. Batik Kagano (Barang Bukti Kami Antar dengan Oke) 2. LEMEA (Layanan Tilang Mandiri Efektif dan Aman) 3. E Jaga Ratusamban (Elektronik Jaksa Garda Program dan Tugas Perangkat Desa Demi Maju dan Berkembang) 4. Pelayanan surat perpanjangan Penahanan Sejam Bae (satu jam saja) 5. Rumah Singgah Saksi 6. Dapur Jaksa (layanan Memasarkan Produk UKM masyarakan Bengkulu Utara melalui Koperasi/warung Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara) 7. Taman Terbuka Hukum (Layanan Perpustakaan dan Konsultasi Hukum) 8. Layanan Sepeda Adhyaksa Gratis 9. Taman Terbuka Untuk Merokok 10. Sarana difabilitas
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
a. Terdapat Aplikasi IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) secara mandiri di ruang PTSP b. Penyediaan Kuisioner Survey kepuasan Masyarakat terhdap pelayanan Tilang,Jaksa Masuk desa, Pelayanan Petugas PTSP, Barang Bukti dan Antar jemput saksi menggunakan link survey dari website reformasi birokrasi
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
Dapat diakses melalui Website Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
Penyampaian hasil melalui rapat staff AA dan BB
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan