Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI BENGKULU SELATAN
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Ya, Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan telah membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas, dengan data Dukung yaitu : Nota Dinas, Notulensi Hasil Rapat, Absensi Kehadiran tanggal 04 Januari 2021, Dokumentasi dan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan No: KEP-16/L.7.13/Cum.1/03/2021 tanggal 23 Maret 2021 tentang Perubahan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan No: KEP-/L.7.13/Cum.1/001/2021 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan;
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Ya, Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan telah membuat SK tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Tim Pembangunan ZI Menuju WBK Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan Tahun 2021.
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Ya, Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan telah membuat Dokumen Rencana Kerja atau Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK tahun 2021 beserta Lampiran yang memuat target-target capaian setiap komponen yang menjadi sasaran Pembangunan ZI (6 Area Perubahan).
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Ya, Target prioritas meliputi : a. Sosialisasi dan internalisasi secara terus menerus untuk membangun budaya kerja b. Penerapan e-office menggunakan aplikasi SIPEDE untuk mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi unit pelayanan. c. Sarana dan Prasaranan pelayanan
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Ya, Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan Dilakukan sosialisasi secara internal melaui, Pengarahan dalam apel, Pemasangan banner program kerja pembangunan ZI, Sosialiasi secara eksternal kepada masyarakat melalui pemanfaatan media sosial seperti Website, Instagram, Twitter, dan Facebook Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
Dilakukan monitoring internal atas kegiatan Pembangunan Zona Integritas pada tanggal 30 April 2021 oleh Tim Manajemen Perubahan dan Evaluasi RB Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan telah melakukan Monnitoring dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Pada Tanggal 25 Februari 2021, dengan data dukung yaitu - Nota Dinas - Notulen Rapat - dan Daftar Hadir
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
Ya, Masing-masing koordinator area perubahan telah melaksanakan rapat internal untuk menindaklanjuti hasil rapat evaluasi (I) dan hasil rapatnya telah disampaikan kepada ketua tim kerja pembangunan ZI WBK Kejari Bengkulu Selatan dan telah dilaksanakan sesuai dengan hasil rapat evaluasi.
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Pimpinan Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan telah berperan sebagai role model dalam pelaksanaan tugas dan Fungsi Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan, yaitu tetap mengikuti Apel Kerja, tetap berseragam dengan Rapi, tetap datang dengan tepat waktu, melaksanakan Absen Pagi dan Sore dan membentuk Team Work dengan baik.
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Ya, kami telah menunjuk Agen Perubahan dengan data dukung yaitu Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan KEP-17/L.13/Cp.3/02/2021 tanggal 25 Februari 2021 tentang penetapan Agen Perubahan
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Pimpinan Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan telah membangun budaya kerja dan pola pikir dengan membuat, menyediakan Sarana dan Prasarana pendukung dalam melaksanakan pekerjaan guna pelayanan prima terhadap masyarakat, yaitu diantaranya ceramah agama dan olahraga rutin, pemasangan kata-kata bijak pada akses masuk pegawai, menetapkan zona hijau sebagai kawasan tamu dan pengunjung, zona merah sebagai kawasan khusus pegawai dan tamu yang mendapatkan ijin khusus, in house training dalam rangka pengembangan pegawai.
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
1. Seluruh pegawai terlibat dalam pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan dengan menandatangani komitmen bersama dan Pakta Integritas untuk membangun zona integritas WBK menuju WBBM dan pembagian tugas sesuai tanggung jawab di area perubahan; 2. Setiap kegiatan Pembangunan Zona Integritas melibatkan seluruh personil Kejari Bengkulu Selatan, baik PNS, PPNPN, Honorer dan Satpam;
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
Terdapat SOP mengacu pada peta proses bisnis dan juga melakukan inovasi yang selaras : 1. SOP Keperluan Sidang 2. SOP Pemeliharaan BB & BR 3. SOP Penerimaan BB & BR 4. SOP Pengembalian BB 5. SOP Si Jambul 6. SOP Datun 7. SOP Lapdu Intelijen 8. SOP Layanan T4 Pidsus 9. SOP Pelayanan Bidang Intelijen 10. SOP Pelayanan Saksi & tamu Pidsus 11. SOP Penelitian Berkas Perkara Pidum 12. SOP Penerima Pengembalian Kerugian Negara Tahap Penuntutan 13. SOP Penerimaan SPDP Pidsus 14. SOP Penerimaan Surat Masuk diluar hari kerja 15. SOP Penerimaan Tamu 16. SOP Penerimaan Tersangka dan BB Pidsus 17. SOP Pengamanan Pembangunan Startegis Intelijen 18. SOP Pengambilan Tilang Keliling 19. SOP Penjemputan Tahanan Untuk Persidangan 20. SOP Petugas Kebersihan 21. SOP Tahap I Pidum 22. SOP Tahap II Pidum 23. SOP Tindak Lanjut Lapdu Intelijen 24. SOP Penerimaan Laporan Pelanggaran Hukum & Pemberian Perlindungan Pelapor
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
Ya, Dengan diterbitkan Nota Dinas Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan Nomor : B-25/L.7.13/Cp.1/02/2020 tanggal 30 April 2021 perihal Penerapan SOP
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
B
Sebagian besar SOP telah dievaluasi dan ditindaklanjuti.
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
Ya, dengan adanya aplikasi berbasis teknologi seperti SIPEDE,ARSYSS,CMS,EIS,E-Dosir,dan E-Lapdu
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
Ya, dengan selalu memperbaharui data kepegawaian pada aplikasi kepegawaian SIMKARI
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
Ya, dengan telah digunakannya aplikasi E-tilang untuk pembayaran denda tilang serta pengembalian barang bukti tilang, penerimaan tamu dengan menggunakan aplikasi E-Bukutamu, serta Whistle Blowing system secara elektronik melalui website
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Laporan Monitoring dan Evaluasi secara berkala dan berjenjang kepada Pimpinan.
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
Ya sudah terdapat Pejabat PPID berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan Nomor : 12/L.7.13/Dti/2/2021 tanggal 08 Februari 2021, Membuat WA grup media pers, Memanfaatkan media sosial Kejari Bengkulu Selatan sebagai sarana pemberian informasi kepada publik
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Ya telah dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Ya dengan dibuatnya daftar kebutuhan pegawai Surat Usulan Kebutuhan pegawai ke Kejati beserta formasi yang dibutuhkan dengan Nomor: B-1034/L.7.13/Cp.2/09/2020, serta diterapkannya Pola Mutasi Internal
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
a. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER- 065/A/JA/07/2007 tanggal 12 Juli 2007 tentang Pembinaan Karier Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia. b. Menempatkan pegawai sesuai dengan SK
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
a. Membuat laporan Rapat Staf AA dan Laporan Staf BB. b. Membuat laporan Beziting Formasi, Kontrol Jabatan, Rekapitulasi Jumlah Pegawai secara berkala
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Ya,telah dilakukan mutasi pegawai
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
a. Mutasi pegawai berpedoman pada Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER- 065/A/JA/07/2007 tanggal 12 Juli 2007 tentang Pembinaan Karier Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia. b. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 356 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Mutasi Lokal Kepada Kepala Keaksaan Tinggi untuk Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksanan Eselon V dan Jabatan Fungsional Jaksa dan Pegawai selain Fungsional Jaksa sampai Dengan Golongan III/c
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
a. Membuat laporan Rapat Staf AA dan Laporan Staf BB. b. Membuat laporan Beziting Formasi, Kontrol Jabatan, Rekapitulasi Jumlah Pegawai secara berkala
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Mengikut sertakan pegawai pada Training, Sosialisasi, Pendidikan, Rapat Koordinasi dan Pelatihan
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
Melakukan penyusunan rencana diklat yang dibutuhkan dengan memperhatikan kompetensi pegawai.
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
Melakukan Assesment sederhana kepada pegawai sesuai tugas dan jabatannya: - Laporan Kegiatan - Dokumentasi
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
Melaksanakan In House Training Secara Rutin, Sosialisasi, Pendidikan, Rapat Koordinasi dan Pelatihan, dengan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan.
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
Mengikut sertakan pegawai pada Training, Sosialisasi, Pendidikan, Rapat Koordinasi dan Pelatihan, dengan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan.
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
Hasil Monev dan evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengadakan rapat , dengan data dukung: - Notulen Rapat - Daftar Hadir dan Dokumentasi
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Perjanjian Kinerja Tahun 2021; Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020; Masing-masing pegawai membuat SKP
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
Perjanjian Kinerja Tahun 2021; Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
C
Iya,pengukuran kinerja individu dilakukan setiap semester
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Pengusulan Satya Lencana bagi pegawai yang berprestasi serta Mengusulkan pegawai untuk menduduki jabatan struktural
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
a. Dibuat Nota Dinas kepada seluruh pegawai perihal Disiplin Kerja, b. Melaksanakan Apel Kerja.
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
Tangkapan Layar: - Sistem e-Kepegawaian yang didalamnya termasuk e-Dosir, e-pangkat, e-izin, e-KGB Laporan Bulanan Bidang Pembinaan (termasuk Lapbul Pemutakhiran data dan Lapbul Kepegawaian) DRP Seluruh Pegawai
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Pimpinan Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan memimpin secara langsung dan mengawasi pelaksanan penyusunan perencanaan IKU, Perencanaan Anggaran TOR 2021, Rapat Penyusunan Kebutuhan
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Seluruh Pimpinan unit kerja pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan, terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja.
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Seluruh Pimpinan unit kerja pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan, terlibat secara langsung dalam pemantauan pencapaian Kinerja secara berkala
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
a. Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 b. Renstra tahun 2020-2025 c. Profil
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Dokumen perencanaan telah berorientasi hasil Pelaksanaan.
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Telah dibuat Indikator Kinerja Utama (IKU).
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
Indikator kinerja telah SMART
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Telah dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan SOP yang ada
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
Pelaporan Kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja (capaian kinerja) yang sesuai dengan penyusunan LKJ berdasarkan PK dan telah mendapatkan Piagam Penghargaan Inspeksi Umum dari Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Bengkulu
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
Telah dilakukan upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja dengan cara mengikuti pelatihan
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
Pengelolaan akuntabilitas kinerja telah dilaksanakan oleh SDM yang kompeten.
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
a. Tersedia Media sosial sebagai sarana Public Campaign b. Melakukan Public Campaign dalam setiap kegiatan c. Melakukan pemasangan banner tentang himbauan Anti Suap Menyuap
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
Iya telah dibuat Unit Pengendalian Gratifikasi sesuai dengan SK Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan dengan a. Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan tentang Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Nomor: KEP-32/L.7.13/Cp.2/4/2021 b. Pemasangan area CCTV di ruang publik untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan UPG. C. Menunjuk petugas dalam penerimaan laporan gratifikasi
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
a. Tersedia ruangan Tunggu Layanan b. Tersedia Ruangan Konsultasi Hukum c. Tersedia Ruang Diversi d. Menetapkan Zona Merah dan Zona Hijau
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
Telah dibuat inovasi inovasi terkait pengendalian gratifikasi yang sesuai dengan karakteristik unit kerja yaitu dengan tersedianya fasilitas berupa PTSP, CCTV, Loker, ruang pemeriksaan saksi dan dan Ruang Konsultasi
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
Melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi yaitu dengan Identifikasi permasalahan dan mengunakan surat teguran bagi pegawai
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak Melalui rapat setiap bulannya dan kegiatan rohani
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
Telah membuat sarana untuk menerima keluhan atau pengaduan masyarakat melalui Website
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   10
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   10
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
a. Ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Tugas Puldata Pulbaket Penyelidikan dan penyidikan. b. Pelaporan setiap tahapan penanganannya ke Kepala Kejaksaan Negeri selanjutnya dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi. c. Disposisi Kepala kejaksaan Negeri kepada Kasi Intel dan Pidsus.
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
a. Dibuat Laporan Harian b. Dibuat Laporan Bulanan.
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Sosialisasi Program Whistle Blowing System melalui Rapat SOP WBS
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
Ya, Whistle Blowing System telah diterapkan dengan dikeluarkannya Surat keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
Ya, telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi setiap bulan terkait Whistle Blowing System
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
Seluruh hasil Evaluasi telah ditindaklanjuti
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
Peta Benturan Kepentingan (jenis-jenis aktivitas/hal yang terkait dengan benturan kepentingan)
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
D
a. Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan tentang Benturan Kepentingan b. Dilakukan Rapat Staf untuk sosialisasi penanganan benturan kepentingan.
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
D
Telah diimplementasikan
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
C
Rapat Staf AA dan Rapat Staf BB dilaporkan secara berjenjang
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
Hasil Monev atas Benturan Kepentingan telah ditindak lanjuti, laporan kegiatan
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
a. Standar Pelayanan Si JAMBUL b. Standar Pelayanan Laporan Pengaduan Intelijen c. Standar Pelayanan Penerimaan Tamu d. Standar Pelayanan Penerimaan Surat diluar hari kerja e. Standar Pelayanan Tahap I PIDUM f. Standar Pelayanan Tilang Keliling g. Menerapkan SOP yang telah ditentukan pada masing-masing bidang
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
Iya sudah dimaklumatkan a. Maklumat Pelayanan yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan yang telah dipasang di Area Pelayanan b. Standar dan Alur Pelayanan telah di informasikan ke publik melalui akun-akun media sosial Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
Iya, telah dbuat SOP seperti 1. SOP Keperluan Sidang 2. SOP Pemeliharaan BB & BR 3. SOP Penerimaan BB & BR 4. SOP Pengembalian BB 5. SOP Si Jambul 6. SOP Datun 7. SOP Lapdu Intelijen 8. SOP Layanan T4 Pidsus 9. SOP Pelayanan Bidang Intelijen 10. SOP Pelayanan Saksi & tamu Pidsus 11. SOP Penelitian Berkas Perkara Pidum 12. SOP Penerima Pengembalian Kerugian Negara Tahap Penuntutan 13. SOP Penerimaan SPDP Pidsus 14. SOP Penerimaan Surat Masuk diluar hari kerja 15. SOP Penerimaan Tamu 16. SOP Penerimaan Tersangka dan BB Pidsus 17. SOP Pengamanan Pembangunan Startegis Intelijen 18. SOP Pengambilan Tilang Keliling 19. SOP Penjemputan Tahanan Untuk Persidangan 20. SOP Petugas Kebersihan 21. SOP Tahap I Pidum 22. SOP Tahap II Pidum 23. SOP Tindak Lanjut Lapdu Intelijen 24. SOP Penerimaan Laporan Pelanggaran Hukum & Pemberian Perlindungan Pelapor
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
evaluasi dan revisi dilakukan tiga bulan kedepan
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
Sudah, dengan mengundang pihak Bank Mandiri untuk menjelaskan bagimana pelayanan Prima harus dilakukan.
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Iya, melalui Sosial Media Facebook Kejaksaan Negeri BengkuluSelatan, Insagram : Kejari_BengkuluSelatan, Twitter : kejari_bs dan website : kejari-bengkuluselatan.kejaksaan.go.id
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
Iya a. Memberi Punishment bagi petugas pelayanan yang melakukan pelayanan tidak sesuai SOP b. Pemberian kompensasi bagi yang dilayani apabila tidak sesuai standar c. Mengumumkan reward dan punishment kepada publik
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
Iya, Tersedianya ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang melayani a. Surat Masuk b. Surat Keluar c. Konsultasi Hukum/Perkara
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
Inovasi Pelayanan 1. SI JAMBUL (Sistem Jemput Antar Barang Bukti Langsung) 2. SI KUTILANG (Sistem Kunjungan Antar Tilang Langsung) 3. Jaksa Menyapa 4. JMS (Jaksa Masuk Sekolah) 5. Jaksa Berayak ke Desa 6. JPN Roadshow Pelayanan Hukum 7. Taman Integritas 8. Taman Terbuka Untuk Merokok 9. Sarana disabilitas 10. Ruang Laktasi 11. Pelayanan Sidang Online
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
Iya a. Terdapat Aplikasi IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) secara mandiri di ruang PTSP b. Penyediaan Kotak Saran agar para pengunjung dapat memberikan saran dan kritik yang dapat membangun Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan menjadi lebih baik
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
Iya dapat diakses oleh masyarkat luas
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
Iya, dengan melakukan evaluasi terhadap hasil survey dengan cara memperbaiki pelayanan yang ada.
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan