Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI MUKOMUKO
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Sudah terbentuk tim kerja untuk melaksanakan pembangunan zona integritas dengan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Mukomuko Nomor Keputusan : 15-L.7.14/Cp.1/03/2021 tanggal 29 Maret 2021
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Penentuan anggota tim kerja dilakukan melalui rapat staf dan Dibuat dengan berita acara hasil rapat tanggal 29 Maret 2021 disertai dengan foto
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas pada Kejari Mukomuko Tahun 2021
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas pada Kejari Mukomuko Tahun 2021
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Sosialisasi dilakukan melalui Apel Kerja, Tangkapan Website Kejari Mukomuko, Sosial Media Kejari Mukomuko (Facebook, Instagram dan Youtube), Publikasi kegiatan meklalui media cetak (koran) , Pamflet dan banner-banner
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
Foto Rapat TIM dan Nota Dinas Laporan Hasil Rapat TIM
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
Foto Rapat TIM dan Nota Dinas Laporan Hasil Rapat TIM dan Laporan Bulanan Pembangunan ZI yang dilaporkan melalu Sub bagian Pembinaan
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
Seluruh pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM telah ditindaklanjuti dan telah dilakukan monitoring dan evaluasi terkait pembangunan program-program yang ditujukan untuk pelayanan masyarakat ditambah dengan pembangunan sarana dan prasarananya disertai denganlaporan monitoring dan evaluasi serta dokumentasi.
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Dokumentasi role model, Dokumentasi, Printout fingerprint, foto dokumentasi pelaksanaan kegiatan, Notulensi Rapat yang dipimpin Kajari.
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Dibuatnya Surat Keputusan Nomor :Kep- 20/L.7.14/Cp.1/04/2021 tanggal 15 April 2021 tentang Agen Of Change pada Kejaksaan Negeri Mukomuko, Dokumentasi Kegiatan Agen Perubahan, Dokumen Rencana Tindak Agen Perubahan dan Dokumen Monev Rencana Tindak Agen Perubahan
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Pelaksanaaan apel pagi, qoutes semangat kerja pada setiap sudut kantor dan Foto Suasana Kantor
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
Dibuatnya SK Tim ZI, Penandatangan Bersama Pakta Integritas dan Komitmen Bersama yang dilakukan oleh seluruh Pegawai Kejaksaan Negeri Mukomuko
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
SOP Telah mengacu pada peta proses bisnis dan telah dilakukan beberapa invoasi SOP pada Kejaksaan Negeri Mukomuko
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
Seluruh SOP telah diterapkan oleh masing-masing seksi dan telah dibuatkan dalam bentuk flowchart pada masing-masing seksi
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
B
Telah dilakukan Evaluasi, diterbitkannya Nota Dinas, Dokumentasi Rapat Tim dan Hasil Evaluasi SOP
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
Screenshoot / dokumentasi pemanfaatan Media Sosial, Website, CMS sebagai bukti dukung Pemanfaatan Media Sosial Instagram, Facebook, CMS, Absensi Finger Print, Penggunaan Mesin EDC untuk pembayaran Tilang, SIMKARI, youtube Kejari Mukomuko, website Kejari Mukomuko, Penggunaan Aplikasi Zoom untuk kegiatan videoconfrence dengan Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Sidang Online, Videoconfrence dengan Bupati dan FKPD, melakukan videoconfrence untuk mendukung pelaksanaan program dan penyuluhan hukum. Grup WA seluruh pegawai dan honorer di Kejaksaan Negeri Mukomuko, Grup WA Kajari dengan para Kasi dan Kasubbag, WA Grup Kajari dengan FKPD Inti, WA Grup Kajari dengan FKPD dan Pimpinan Instansi Vertikal, Perpanjangan Penahanan dan Izin Besuk Tahanan menggunakan Aplikasi WhatsApp (WA), pemanfaatan Web sebagai tempat pengumuman untuk tilang dan pengumuman pengembalian barang bukti yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
Screenshoot / dokumentasi pemanfaatan Media Sosial, Website, CMS
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
Pemanfaatan website Kejaksaan Negeri Mukomuko, Media Sosial Instagram, Facebook, CMS, Penggunaan Mesin EDC untuk pembayaran Tilang, Apliksi ZOOM untuk Video Confrece, Aplikasi WhatsApp, Youtube, Simkari dan CMS, E-Buku Tamu, E-PTSP, TV Informasi Publik yang dipasang di lobby kantor dan Dokumentasi
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Dilakukan Monev, dibuatnya Nota Dinas, Dokumentasi Rapat Tim, dan dilakukan tindak lanjut terhadap hasil monev
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
Keterbukaan Informasi Publik, dibuatnya Flowchart pada setiap seksi sesuai SOP dengan tujuan agar masyarakat mengetahui bagaimana alur dan proses, TV Informasi Publik, Sosial Media dan Website untuk publikasi setiap kegiatan agar masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Dibuat Nota Dinas hasil monev dan Dokumentasi Rapat tim
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Dokumentasi dan dokumen Laporan Bezzeting Formasi, Kontrol Jabatan, Rekapitulasi Jumlah Pegawai secara berkala
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
Dokumentasi dan dokumen Sprint Kajari menjadi Bendahara Pengeluaran Kejaksaan Negeri Mukomuko dikarenakan keterbatasan SDM an Ahmad Fikri
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Dokumentasi dan dokumen Laporan Rapat Staff AA dan Laporan Staff BB
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Sprint Kajari terkait Mutasi/ Rolling pegawai
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
Sprint Kajari terkait Mutasi/ Rolling pegawai
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Dilakukan monitoring dan evaluasi dan Dokumentasi Monev
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Sertifikat Diklat/ BIMTEK Pegawai dan Dokumentasi
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
Mengikut sertakan Diklat Pegawasi sesuai keahlian Pegawai, Sertifikat Diklat/ BIMTEK Pegawai dan Dokumentasi
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
Sertifikat Diklat/ BIMTEK Pegawai dan Dokumentasi
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
Dokumen Daftar pegawai yang pernah Diklat / BIMTEK tahun 2020-2021 dan dokumentasi
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
Sprint Kajari untuk mengikuti DIKLAT sebagai pengembangan kompetensi
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
Dilakukan Monev dan di catat oleh Notulen Rapat Staff terkait monitoring dan evaluasi
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Dibuatnya Nota Dinas Apel Kerja, penggunaan gamjak, pengisian LHKPN dan LHKASN, SKP Pegawai, IKU dan Perjanjian Kerja
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
Indikator Kinerja Pegawai (SKP) Pegawai setiap tahun
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
Foto contoh dokumen terkait : SKP, Hasil Presensi Manual di masa pendemi
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Dokumen usul kenaikan pangkat, penghargaan satya lencana
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
"Fotokopi Nota Dinas, Dokumentasi apel Kerja Pemasangan papan pengumuman tentang larangan dan perintah PNS (PP No.53 tahun 2010), Dokumen IKU dan Perjanjian Kerja, Dokumentasi Buku Waskat, Dokumentasi Kegiatan, Dokumen Pelaporan LHKPN dan LHKASN"
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
Fotokopi Laporan Beziting Formasi, Kontrol Jabatan, Rekapitulasi Jumlah Pegawai setiap bulan yang telah diupdate melalui SIMKARI sehingga Daftar Riwayat Pekerjaan Pegawai telah mutakhir melalui tangkapan layar SIMKARI
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Dokumen Renstra dan dokumentasi rapat pembuatan Renstra
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Dokumen Renja dan dokumentasi rapat pembuatan Renja
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Pimpinan memantu setiap bulan dan triwulan dalam LAPBUL, LAPTRI, LAKIP, SKP dan dapat melakukan pemantauan melalui Aplikasi CMS dan E-Office
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Dokumen terkait seperti Renja, Renstra, IKU dan Perjanjian Kinerja
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Scan Dokumen, Foto Copy Cover dokumen terkait dan dokumentasi
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Dokumen IKU
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
Indikator Kinerja terlah berorientasi berdasarkan Aplikasi SMART
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
LAPBUL, LAPTRI, LAKIP, Laporan Bulanan Setiap Bidang, disusun tepat waktu
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
Dokumen LAPBUL, LAPTRI dan LAKIP
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
Dokumentasi Kajari dan Para Kasi selalu memberikan arahan/ bimbingan kepada pegawai dalam membuat LAPBUL, LAPTRI, LAKIP
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
Dokumentasi Kajari dan Para Kasi selalu memberikan arahan/ bimbingan kepada pegawai dalam membuat LAPBUL, LAPTRI, LAKIP yang dibuat oleh masing-masing seksi
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Dilakukan Public Campaign oleh Kajari bersama Kasi kepada Stake Holder yang ada di Kabupaten Mukomuko dan melalui Sosial Media dan Media Cetak
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
Dokumentasi dan Tangkapan Layar Sosial Media terkait dengan penggunaan 1) mesin EDC untuk mempermudah masyarakat dalam proses pembayaran tilang 2) Penyediaan Loker untuk tamu sebgai tempat penitipan barang untuk menghindari gratifikasi kepada para Pegawai 3) Ruang Pemeriksaan dan tahap 2 yang terpisah dari ruangan pegawai d dan dilengkapi dengan kamera CCTV yang dapat diakses oleh Kajari dan Kasi yang bersangkutan 4) Tersedianya Ruang Tamu bagi para tamu yang ingin bertemu dengan para Pegawai / Jaksa 5) Pojok Kopi sebagai tempat Koordinasi dengan Penyidik yang dilengkapi dengan CCTV 6) Penempatan Banner- banner anti gratifikasi di lingkungan Kantor 7) Pemasangan Public campaign tentang pengendalian gratifikasi 8) Publikasi pengendalian gratifikasi melalui Media Sosial dan telah dibentuk pula Unit Pengendali Gratifikasi,
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
Dokumentasi 1) Ruang Pemeriksaan Saksi / Tersangka Perkara Pidsus yang dibuat dengan ruangan terpisah dan dilengkapi dengan kamera CCTV yang dapat diakses oleh Kajari dan Kasi yang bersangkutan 2) Tersedianya Ruang Pojok Kopi sebagai tempat koordinasi Penyidik dan JPU dalam perkara PIDUM yang dilengkapi dengan sarana dan prasarananya. 3) Pembuatan Nota Dinas dari Kajari kepada seluruh Pegawai untuk mengikuti apel kerja dan absensi pegawai baik manual maupun dengan menggunakan finger print, pengisian SKP dan LHKPN. 4) Dibuat Penzonaan dalam Lingkungan Kantor yaitu Zona Hijau untuk Zona yang bebas dikunjungi oleh tamu sedangkan Zona Merah khusus untuk pegawai dan tamu yang telah mendapatkan ijin dari pegawai
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
B
Dokumentasi rapat staff, Notulen Rapat dan Dokumen penilaian resiko
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
B
Fotokopi Surat Permintaan Bantuan Pengawalan oleh Polisi dan Dokumentasi
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
Foto kegiatan penerapan SPI yang telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian pihak terkait seperti melakukan absensi finger print setiap pagi dan sore dan dibuat juga absensi manual, melakukan apel kerja, pemeriksaan di ruang pemeriksaan menggunakan CCTV
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
"Mengimplementasikan seluruh Kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dengan menyediakan / membuat kotak pengaduan dan hotline via WA dan Pengaduan melalui LAPDU pada E- PTSP yang dapat diakses oleh siapa saja. dan dokumentasi"
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   3
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   3
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   3
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan bukti pendukung Notulen ekspose dan telaah
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
Ditindaklanjuti dengan Notulen Ekspose, Nota Dinas Ekspose
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Dokumentasi kegiatan dan Foto Copy Laporan Staff AA dan pemasangan Banner-banner pada lingkungan kantor
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
WBS diterapkan melalui menu WBS pada E-PTSP seperti Laporan Pidsus-1 yang tidak mencantumkan nama pelapor dalam pengaduan tersebut
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
Notulen Monev dari Pengawasan Kejati
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
Notulen Monev dari Pengawasan Kejati
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
Dibuatnya SK Kajari terkait Benturan Kepentingan
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
Dokumentasi Rapat Staff untuk sosialisasi penaganan benturan kepentingan
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
Penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke seluruh unit kerja sesuai dengan SK Kajari terkait Benturan Kepentingan seperti contoh benturan kepentingan terkait dengan penanganan perkara
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
B
Evaluasi Benturan Kepentingan dan Pedoman Identifikasi Benturan Kepentingan
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
Dokumen Rapat Staff AA dan BB
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
Foto Dokumentasi kebijakan standar prosedur dalam semua jenis pelayanan serta tidak dipungut biaya yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja dan didukung oleh pembangunan sarana dan prasarana seoperti pembangunan PTSP, papan penujuk arah baik di halam depan maupun halaman belakang, ruanng tamu / ruang galeri, Fasilitas untuk difabel, Klinik dan Ruang Laktasi, Tempat Parkir Roda 4 dan Roda 2, Smooking Area Outdoor, untuk mendukung jenis layanan yang ada seperti, pembayaran perkara tilang melalui mesin EDC, penanganan perkara PIDUM, PIDSUS, dan layanan antar BB, Selain itu juga dilengkapi dengan Ruang Serbaguna yang dipergunakan untuk Ruang Sidang Online, Ruang Video Conference, Ruang Pemeriksaan dan Tahap 2, Ruang Kreasi / Cozy Room dan Adhyaksa Command Centre
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
Dokumentasi seluruh standar pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi yang disosialisasikan kepada pegawai melalui arahan pada apel kerja, melalui WA Grup, dalam bentuk tertulis melalui Nota Dinas Kajari kepada seluruh Pegawai/ SK KAjari dan pemasangan banner-banner dan pelayanan berinovasi dan berbasis IT yang dapat diakses baik melalui website maupun E-PTSP
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
SOP Inovasi yang ditetapkan di unit kerja
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
Dokumentasi Rapat Staff terkait reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
"Foto kegiatan Sosialisasi upaya Penerapan Budaya Pelayanan Prima Kepada Seluruh Pegawai Telah melaksanakan Sosialisasi Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM kepada seluruh Pegawai dan Honorer"
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Dokumentasi seluruh media pelayanan seperti - Website Kejari Mukomuko - media sosial Kejari Mukomuko (Instagram, Facebook, youtube) - papan pengumuman - Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kejari Mukomuko - Pelayanan Informasi Publik (PIP) Kejari Mukomuko - E-PTSP Kejaksaan Negeri Mukomuko - Adhyaksa Coffe Kejaksaan Negeri Mukomuko
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
Dokumentasi Pemberian Reward dan Punishment
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
Foto dokumentasi Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kejari Mukomuko dan E-PTSP Kejari Mukomuko
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
Foto dokumentasi Inovasi pelayanan seperti : 1). Pembuatan Ruang Tunggu Tamu yang dilengkapi buku bacaan, koran, tempat minum, TV Tamu, Ruang BerAC, Wifi dan WC didalam ruang tamu, Ruang bermain anak 2). Tempat Parkir Khusus Tamu 3) TV Informasi Kegiatan Kegiatan Kantor 4.) Penyediaan fasilitas jalan dan parkir khusus serta Kursi Roda bagi Disabilitas 5) Tempat Cuci Tangan 6). Layanan Pengaduan dan Informasi Seluruh Bidang 7). Permohonan perpanjangan penahanan melalui aplikasi WA 8) Layanan Antar BB 9) Penggunaan Mesin EDC mempermudah pembayaran Tilang 10) Media Sosial untuk memberikan informasi kepada masyarakat 11) Ruang Pojok Kopi untuk tamu yang berkunjung 1 2) Program Unggulan Kejaksaan Negeri Mukomuko diantaranya Program
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
Penempatan Kotak Pengaduan/ Saran/ Indeks kepuasan terhadap Pelayanan dan Masyarakat dapat secara langsung memberikan Survey Kepuasan Pelayanan pada Website Kejaksaan Negeri Mukomuko dan E-PTSP dan hasil survey dapat langsung secara bersamaan di Website/ E-PTSP
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
Tangkapan Layar Survey Kepuasan Pelayanan pada Website Kejaksaan Negeri Mukomuko dan E-PTSP dan hasil survey dapat langsung secara bersamaan di Website/ E-PTSP
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
Telah dilakukan evaluasi tim atas tindak lanjut survey masyarakat dengan rapat monev
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan