Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI SELUMA
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Seluma Nomor : KEP-13/L.7,15/Cum/03/2021 tanggal 01 Maret 2021 tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kejaksaan Negeri Seluma tahun 2021
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
ya, Memorandum Kepala Kejaksaan Negeri Seluma Nomor : ND- 06 /L.7.15/Cum/02/2021 tanggal 25 Februari 2021 hal Rapat Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kejaksaan Negeri Seluma Tahun 2021
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Ya, Kejaksaan Negeri Seluma telah membuat Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK tahun 2021 beserta Lampiran yang memuat target-target capaian setiap komponen yang menjadi asaran Pembangunan ZI (6 Zona Area Perubahan)
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
- sudah relevan, Dokumen pembangunan memuat target-target prioritas pada setiap 6 (enam) area perubahan disertai Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju WBK Kejaksaan Negeri Seluma
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
-untuk mensosialiasasikan pembangunan WBK/WBBM mengunakan media sosial seperti Instagram, Twiter, Facebook, Youtube dan Wabsite.selain itu melakukan pemasangan spanduk di beberapa tempat
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
ya, Seluruh kegiatan Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM pada Kejaksaan Negeri telah dilaksanakan secara berencana dan berlanjut
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
- Evaluasi dan Monitoring dilakukan secara berkala di tiap bulannya melalui rapat dan pemantauan secara langsung di lapangan
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
- hasil Monitoring dan Evaluasi Internal telah menyampaikan hasil evaluasi pada masing-masing ketua Tim Area perubahan melalui rapat sta
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Kepala Kejaksaan Negeri Seluma telah berperan sebagai role model dalam pelaksanaan tugas dan Fungsi Kejaksaan Negeri Seluma, seperti datang tepat waktu, melaksanakan absen / daftar hadir serta Kajari terlibat secara langsung dalam kegiatan-kegiatan yang memerlukan putusan dari Pimpinan salah satunya ekspose perkara dan kegiatan-kegiatan tersebut diikuti oleh Para Kasi/Kasubagbin serta seluruh Pegawai Kejaksaan Negeri Seluma
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
-Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri seluma nomor : print–146 /l.7.15 / cp.3 / 03 / 2021 tentang penetapan agen perubahan (agent of change) di lingkungan Kejaksaan Negeri Seluma
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
- Kejaksaan Negeri Seluma telah membangun budaya kerja dan pola pikir dengan membuat, menyediakan Sarana dan Prasarana pendukung dalam melaksanakan pekerjaan guna pelayanan prima terhadap masyarakat.
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
- ya, seluruh pegawai dan PPNPN Kejaksaan Negeri Seluma terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, yang telah ditetapkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Seluma Nomor : KEP-13/L.7,15/Cum/03/2021 tanggal 01 Maret 2021 tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kejaksaan Negeri Seluma tahun 2021
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
SK Kajari Nomor : KEP-17/L.7.15/Cu.3/03/2021 Tanggal:18 Maret 2021 Tentang Standar Opersional Prosedur Pelaksanaan pada Bidang Pembinaan, Intelijen, Pidana Umum, Pidana Khusus, Perdata dan TUN, Pengelolaan Barang Bukti. Surat Digital, Izin Besuk Digital, Percepatan Perpanjangan Penahanan, Buku Tamu Digital.penerimaan tamu
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
seluruh SOP yang ditetapkan organisasi dan juga melakukan inovasi pada SOP semua telah diterapkan, bukti dukun SOP terlampir di Folder Bukti Dukung
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
B
sebagian besar SOP utama telah dievaluasi dan telah ditindaklanjuti berupa perbaikan SOP atau usulan perbaikan SOP, Foto Kegiatan, Notulen, daftar hadir
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
Sudah melakukan sistem pengukuran kinerja terpusat yang menggunakan teknologi informasi seperti Finger Print Absensi, Layanan CMS Bidang Pidum dan Pidsus, simkari, PEPPSI (perpanjanan Penahanan satu Hari), surat digital, Buku Tamu digial, Informasi tilang, Masuk-TOL (izin besuk tahanan online)
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
Sudah menggunakan teknologi informasi secara terpusat yaitu :absensi mnggunakan fingerprint, kepegawaian menggunakan Simkari, dan perkara menguakan CMS, perpanjnagan penaganan menngunakan surat digital, besuk tahanan mengunakan WA,
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
Pemberian pelayanan publik menggunakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). diantaranya: 1. Pembinaan : Buku tamu digital, Surat-menyurat digital, TV Informasi. 2. Pelayanan Pidum yaitu : Masuk-TOL (izin besuk tahanan online), 3.PEPPSI (perpanjanan Penahanan satu Hari),4. Pelayanan Tilang {(SI DILAN (delivery tilang), TAK PANTAS (tilang prioritas), GAK PAMIT (gak sampai 5 menit). 5. Barang Buki : SAbuk (Siap Antar barang bukti).6. Pidsus : Anjasmara (antar jemput saksi sidang bersama). 7. Intel-Datun : Jerapah (Jaksa berayak pelayanan & Penyuluhan Hukum)
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Dilakukan rapat staf monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik dilakukan bulanan
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
Ya, sudah diterapkan Pemberian pelayanan publik menggunakan Media Sosial: Website Kejari Seluma, Instagram, Facebook, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), TV Informasi publik pada lobi ruang tamu
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Ya, Sudah dilakukan monitoring dan evaluasi setiap bulannya oleh pimpinan Kejaksaan Negeri Seluma
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
- Ya, jika kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
- Kebutuhan Pegawai pada Kejaksaan Negeri Seluma antara lain jabatan Eselon V yang belum terisi
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
telah memberikan perbaikan terhadap kinerja satker terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi dengan Surat Peryataan Melaksanakan Tugas Pegawai
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
sudah dilakukan mutasi antar jabatan untuk menduduki jabatan struktural eselon IV dan Pengusulan pejabat Struktural eselon V serta mutasi lokal pegawai Kejari Seluma dengan Surat Permohonan ke Kejati dan SP Kajari dalam Mutasi
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
- melalui rapat kebijakan Kepala Kejaksaan Negeri Seluma tentang mutasi antar bidang yang melibatkan para kasi dan kasubag.
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
telah lakukan monitoring sesuai dengan kaitannya untuk perbaikan kinerja pegawai yang di usulkan
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
- melalui Surat Perintah dan Surat Rekomendasi, Kajari memerintahkan dan merekomdasikan pegawai ikut diklat untuk pengembangan kompetensi pegawai
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai, dengan melalui Surat Perintah dan Surat Rekomendasi Kajari akan diikutkan Diklat, Sharing Knowledge
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
B
- Persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan sebesar >25%-50% ;
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
- Seluruh pegawai telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya seperti latsar, kepemimpinan,
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
B
- Melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada sebagian besar pegawai, bimtek di kejati, CMS, In House Training, Expose Perkara,
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
B
- Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja dilakukan triwulan dan melapotkan hasilnya monitoring dan evaluasi
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
- SKP pegawai menetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
- Indikator Kinerja Pegawai / SKP pegawai telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
- Pengukuran kinerja individu dilakukan secara bulanan berupa rekap absen bulanan
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
- Penilaian terhadap pegawai Kejaksaan Negeri Seluma juga telah dilakukan secara periodic dan dijadikan dasar untuk pemberian reward dan usul kenaikan pangkat. Penegakan aturan disiplin atau kode etik perilaku jaksa juga telah dilaksanakan dan diimplementasikan berdasarkan perja 003/A/JA/02/2012 dan diaplikasikan melalui pemotongan tunjangan kinerja bagi pegawai yang terlambat masuk kantor
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
- Telah mengimplementasikan sebagian besar aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi dengan menerapkan Buku Waskat, Nodis, Papan Pengumuman dan quote
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
- Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara bulanan, simkari, beziting, Data diakses pada Bidang
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan, melelui Rapat Penyusunan Renstra
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala melalui lapbul. laptri , lakip
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
- Seluruh dokumen perencanaan (Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja)
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
- Dokumen perencanaan telah berorientasi hasil ;
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
- memiliki IKU yang ditetapkan organisasi dan juga membuat IKU tambahan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
- Seluruh indikator kinerja unit kerja telah SMART dengan bukti dukung dokumen IKU dan Renstra
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
- ya, unit kerja telah menyusun laporan kinerja tepat waktu berupa lapbul. Laptri
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
- seluruh pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
- seluruh pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
- Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh seluruh SDM yang kompeten masing-masing bidang
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
- publik campaign dengan memasang banner terkait Gratifikasi, melakukan kegiatan dalam rangka hari anti korupsi, Website, Spanduk/Baliho
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
- pengendalian gratifikasi sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pengendalian gratifikasi yang sesuai dengan karakteristik unit kerja ; pembentukan : PTSP, CCTV, Loker, ruang pemeriksaan saksi dan dan Ruang Konsultasi
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
B
- Melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ;
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
B
- Melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ;
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
C
- Melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ; dengan Idensifikasi peteksi permasalahan dan mengunakan surat teguran bagi pegawai
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
- SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak Melalui rapat setiap bulannya dan kegiatan rohani
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
B
- telah mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi sebagaimana diatur dalam Pedoman Tata Kelola Pidsus / sop pengaduan pidsus
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   2 Perkara
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   2 Perkara
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   0
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
B
- Monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat dilakukan triwulan;
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
- Seluruh hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti oleh unit kerja; Rapat Ekspose Perkara
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
- ya, telah di internalisasi kepada pegawai melalui apel pagi, rapat staf, Banner
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
C
- ya, telah di internalisasi kepada pegawai melalui apel pagi, rapat staf, Banner
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
C
-
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
C
-
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
Ya, Kebutuhan Pegawai pada Kejaksaan Negeri Seluma antara lain jabatan Eselon V yang belum terisi
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
- Benturan Kepentingan disosialiasikan/diinternalisasikan ke seluruh unit kerja melalui SOP
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
- Penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke seluruh unit kerja
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
- Penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi secara berkala oleh unit kerja;
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
- Seluruh hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja;
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
- telah dibuat SOP penerimaan tamu dan Alur layanan pada PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), pelayanan pengantaran barang bukti (sabuk), pelayanan hukum gratis ke desa-desa (jerapah) dan pelayanan informasi publik
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
Memaklumatkan seluruh standar pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait maklumat standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja; dilaksanakan di Pelayana Terpadu Satu Pintu (PTSP), pencanangan WBK di Kejari Seluma, pemasangan banner-banner, inovasi Buku Tamu, Surat elektronik,dll
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
- Menerapkan seluruh SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait SOP yang sesuai dengan karakteristik unit kerja; pelayanan tamu, alur pelayanan PTSP, SOP Pelayanan Hukum Datun, dll
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
- Melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ;
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
- Sosilisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima melalui in house traning dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima.
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
- Informasi pelayanan dapat diakses melalui berbagai media seperti Instagram, Facebook dan Website, TV Monitor
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
B
- telah melakukan sistem reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan dan bila layanan tidak sesuai standar sudah diimplementasikan (secara lisan)
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
- Pelayanan sudah dilaksanakan di Pelayana Terpadu Satu Pintu (PTSP)
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
B
- Memiliki inovasi pelayanan yang sebagian besar sama dengan unit kerja lain; seperti: Layanan SI DILAN (Sistem Delivery Tilang), antar barang bukti tilang ke rumah pelanggar, Layanan Jaksa Berayak Pelayanan dan penyuluhan Hukum (JERAPAH), Layanan Antar jemput saksi sidang Bersama (ANJASMARA), Layanan Siap Antar Barang Bukti (SABuk) Kejaksaan Negeri Seluma), Surat Digital, Izin Besuk.
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
- Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan secara berkala
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
- Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses melalui berbagai media (misal: papan pengumuman, website, media sosial, media cetak, media televisi, radio dsb)
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
- Telah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat dengan melakukan perbaikan pelayanan sertapengarahan dan pembelajatran tata cara pelayanan di PTSP (in house tranning)
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan