Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI KAUR
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Ya, telah di bentuk tim pada Kejaksaan Negeri Kaur untuk melakukan pembangunan Zona Integritas. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Kaur Nomor KEP-11/L.7.16/Cp.I/03/2021
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Ya, Penentuan anggota tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas dan mewakili seluruh unsur dalam unit kerja. Anggota tim juga ditempatkan sesuai dengan kompetinsi masing-masing. Berdasarkan Nota Dinas Pembentukan Tim Pembangunan ZI, WBK, WBBM, Kejaksaan Negeri Kaur Nomor ND-4/L.7.16/C.2.1/03/2021
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Ya, sudah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM (terlampir)
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Ya, pada dokumen pembangunan telah terdapat target target prioritas yang relevan dalam menuju WBK/WBBM (terlampir pada dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM)
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Dalam mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM, Kejaksaan Negeri Kaur melakukan campaign menggunakan twibbonize baik secara internal dan eksternal yang kemudian di share ke social media (instagram, twitter, facebook, whatsapp). Serta melakukan penandatanganan komitmen bersama pada instansi instansi kemitraan.
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
B
Sebagian besar kegiatan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Serta telah dilakukan pencanangan Zona Integrtias oleh seluruh Pegawai Kejaksaan Negeri Kaur
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
B
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integrtias dan sebagian telah di tindaklanjuti. Berdasarkan Nota Dinas Nomor ND-12/L.7.16/C.2.1/03/2021 tentang Rapat Evaluasi Pembangunan ZI, WBK, WBBM Kejaksaan Negeri Kaur
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
B
Sebagian besar hasil monitoring dan evaluasi telah ditindaklanjuti dan di diskusikan melalui rapat. Berdasarkan Nota Dinas Nomor ND-12/L.7.16/C.2.1/03/2021 tentang Rapat Evaluasi Pembangunan ZI, WBK, WBBM Kejaksaan Negeri Kaur
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Ya, dalam pelaksanaan pembangunan WBK/WBBM, pimpinan pada Kejaksaan Negeri Kaur menjadi role model. Seperti, Memimpin Rapat, Berpakaian Sesuai Gamjak, Memimpin Apel, Melakukan absen secara rutin baik secara digital ataupun manual, Datang tepat waktu,
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Ya, sudah ditetapkan agen perubahan untuk memberikan kontribusi terhadap perubahan pada unit kerja. Berdasarkan Surat Keputusan KEP-13/L.7.16/Cp.1/03/2021 tentang Penetapan Pejabat/Pegawai Sebagai Agen Perubahan Dilingkungan Kejaksaan Negeri Kaur (Foto Agen Perubahan Terlampir)
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Telah dilakukan upaya pembangunan budaya kerja dan pola pikir, seperti senam pagi dan ceramah agama, serta menetapkan slogan, serta menetapkan standar layanan (Foto dan Bukti Kegiatan terlampir)
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
B
Ya, seluruh anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM (yel yel, poster, banner) Kejari Kaur, METAL Kejari Kaur, Melayani Empati Transparan Akuntabel Loyalitas Kejari Kaur Kerja Kerja Tuntas. Berdasarkan Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Kaur Nomor KEP-12/L.7.16/Cp.I/03/2021 Tentang Tim Manajemen Perubahan dan Eveluasi Reformasi Birokrasi Kejaksaan Negeri Kaur Tahun 2021 dan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Kaur Nomor KEP-10/L.7.16/Cp.I/03/2021 Tentang Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Pada Kejaksaan Negeri Kaur
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
Dalam mendukung jalannya proses bisnis Instansi, SOP yang ada pada Kejaksaan Negeri Kaur, baik itu inovasi ataupun SOP tetap, mengacu pada peta proses bisnis instansi. Dan juga, Kejaksaan negeri kaur telah memetakan serta membuat SOP dengan menggunakan skema tabel dan panah sehingga memudahkan para tamu membaca SOP berdasarkan alur dari tabel tersebut. Dan juga, untuk memaksimalkan pelayanan dari Kejaksaan Negeri Kaur, Skema SOP juga dipajangkan di tempat parkir kendaraan tamu agar memudahkan dalam menerima pelayanan. (Daftar SOP Terlampir)
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
B
Dalam mendukung setiap kegiatannya, Kejaksaan Negeri Kaur mengacu kepada SOP tetap yang telah di terapkan/berlaku. Sehingga, dalam melakukan tugas, sesuai dengan SOP serta efektif dan efisien (SOP telah di terapkan dan berlaku demi memberikan pelayanan yang efektif dan efisien)
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
Ya, telah dilakukan evaluasi terkait efektivitas dan efisiensi terhadap SOP tetap yang telah di terapkan dan dijalankan. Sehingga dalam melakukan sesuatu semakin efisien dan efektif. (Dilakukan melalui Rapat)
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
B
Kejaksaan Negeri Kaur telah melaksanakan pengukuran kinerja melalui penilaian SKP dan menerapkan Case Management system (CMS) Pidum dan Pidsus secara konsisten mengentry data dari tahap SPDP hingga Eksekusi (Screenshot CMS terlampir pada Data Dukung)
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
Kejaksaan Negeri Kaur selalu aktif menggunakan aplikasi Daskrimti Simkari Kepegawaian sebagai sarana tekhnologi informasi yang terpusat dengan Kejaksaan RI dan telah mengentry data kepegawaian secara berkala (tangkapan layar aplikasi simkari,E-Dosir yang di entri secara berkala terhadap data pegawai terlampir dalam data dukung)
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
Dalam memberikan pelayanan kepada publik menggunakan teknologi informasi secara terpusat yang disediakan oleh Kejaksaan Agung (Seperti Aplikasi Survey pada setiap layanan yang bertujuan untuk monitoring dan evaluasi bagi Kejaksaan Negeri Kaur untuk terus memberikan pelayanan prima pada masyarakat, terlampir pada Bukti Dukung)
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Ya, sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi (Melalui rapat Monitoring dan Evaluasi)
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
Setiap kegiatan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kaur di posting di social media untuk memudahkan masyarakat dan memberikan keterbukaan kepada publik terkait kegiatan yang dilakukan Kejaksaan Negeri Kaur dalam melayani Masyarakat. (Social Media Twitter, Instagram, Website, Youtube, adanya Alur Pelayanan Informasi, TV Informasi Publik, serta adanya Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kaur tentang PPID dan Pejabat Informasi)
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Dilakukan monitoring dan evaluasi agar Keterbukaan Informasi Publik berjalan dengan baik dan di sajikan secara menarik, sehingga publik dapat lebih mengetahui kegiatan yang dilakukan Kejaksaan Negeri Kaur dengan mudah dan memiliki kepercayaan serta mendukung kegiatan yang dilakukan Kejaksaan Negeri Kaur. (Melalui rapat yang dipimpin oleh Kejaksaan Negeri Kaur)
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Setiap pegawai yang ada pada Kejaksaan Negeri Kaur sudah disusun sesuai peta jabatan dan hasil analisis beban kerja berdasarkan Surat Keputusan yang diterima masing-masing pegawai serta di terbitkan juga Surat Perintah dari Kepala Kejaksaan Negeri Kaur untuk ditempatkan bidang atau seksinya.
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
B
Rekrutmen pegawai sebagian besar mengacu kepada kebutuhan pegawai yang disusun per jabatan akan tetapi ada beberapa pegawai yang ditempatkan dibidang lain dalam artian double job untuk membantu kelancaran tugas dibidang yang belum ada Stafnya dengan berdasarkan surat perintah, dan juga Kejaksaan Negeri Kaur masih banyak belum terisinya pejabat Eselon V (Berdasarkan Dokumen Perencanaan Kebutuhan Pegawai, Penempatan Pegawai Hasil Rekrutmen yang terlampir pada bukti dukung)
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Ada beberapa pegawai yang dilakukan mutasi internal, karena ada analisis penuntutan sebagai calon jaksa yang harus mengetahui bidang penuntutan baik umum dan khusus serta bidang perdata dan TUN (Telah dilakukan Mutasi Internal berdasarkan Surat Perintah Kejaksaan Negeri Kaur Nomor PRINT-72/L.7.16/Cp.1/02/2020 atas nama Maria Margaretha Astari Febriana Santosa, S.H)
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Ada beberapa pegawai yang dilakukan mutasi internal, karena ada analisis penuntutan sebagai calon jaksa yang harus mengetahui bidang penuntutan baik umum dan khusus serta bidang perdata dan TUN
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
C
Setiap mutasi pegawai dimintakan penilaian dari masing-masing kepala seksi terhadap staf atau bawahannya mengenai kinerjanya yang dilakukan melalui rapat internal. (Mengusulkan Mutasi dan Promosi Pegawai Berdasarkan Surat Nomor B-2677/L.7/Cp.3/05/2020 tentang Permohonan Usulan Promosi Jabatan Sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Pada Kejaksaan Negeri Kaur)
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Telah dilakukan rapat evaluasi tentang mutasi pegawai untuk perbaikan kinerja (Berdasarkan Bersarkan Memorandum Nomor B-278/L.7.16/Cp.3/04/2021)
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Tindakan yang dilakukan yaitu dengan mengeluarkan Surat Perintah terhadap pegawai yang akan melakukan pengembangan kompetensi (Melakukan TNA untuk pengembangan kompetensi pegawai, seperti mengikuti training, sosialisasi, diklat sesuai dengan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kaur, Bukti Terlampir pada Bukti Dukung))
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
B
Pertimbangan penyusunan kinerja pegawai dilakukan dengan mengeluarkan Surat Perintah dari Kepala Kejaksaan Negeri Kaur untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Bukti Seluruh Pegawai Telah Mengajukan SKP Kepada Pimpinan Masing-Masing terlampir pada Bukti Dukung)
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
Melaksanakan Rapat Staf yang dilakukan secara rutin
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
B
Setiap surat yang masuk terkait perihal pendidikan dan pelatihan bagi pegawai Kejaksaan maka Kepala Kejaksaan Negeri Kaur melalui Kepala Sub Bagian Pembinaan mengikutsertakan pegawai yang berkompeten dengan mengeluarkan Surat Perintah
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
B
Setiap pegawai diikutsertakan mengikuti pelatihan dan pendidikan yang mana Diklat saat ini dilakukan melalui zoom meeting sehingga Kepala Kejaksaan Negeri Kaur beserta Kasubag Pembinaan dapat memantau setiap perkembangan peserta diklat. (Pegawai memperoleh kesempatan atau hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya melalui Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kaur yang terlampir pada Bukti Dukung)
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
Monitoring dan evaluasi pengembangan kompetensi pegawai langsung dilakukan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kaur dan Kasubag Pembinaan (Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengembangan kinerja pegawai berdasarkan Memorandum Kepala Kejaksaan Negeri Kaur Nomor B-151/L.7.16/Cp.3/03/2021)
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Penetapan kinerja individu pegawai dilaksanakan berdasarkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) (Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi berupa SKP, bukti terlampir)
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
B
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
C
Pengukuran melalui SKP dan Buku catatan penilaian pegawai dilakukan setiap 6 bulan sekali atau per semester (Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik, dibuktikan dengan adanya SKP Triwulan dan Buku Catatan Penilaian PEgawai Negeri SIpil yang terlampir pada Bukti Dukung)
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
B
Kejaksaan Negeri Kaur sudah pernah melakukan penegakan disiplin bagi pegawai yang jarang masuk dengan melaporkannya kebagian bidang pengawasan Kejaksaan Tinggi Bengkulu (Dibuktikan dengan adanya Buku Catatan Pegawai Negeri Sipil pada Kejaksan Negeri Kaur)
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Pimpinan Satker terlibat secara langsung dalam proses manajemen kinerja, memberikan arahan, menetapkan taerget dan menentukan strategi (Keterlibatan Kepala Kejaksaan Negeri Kaur di setiap perencanaan kinerja yang dibuat di Kejaksaan negeri Kaur Bukti Kegiatan Terlampir)
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Pimpinan Satker memimpin langsungdalam setiap rapat penyusunan penetapan kinerja yang mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU), pimpinan juga memberikan arahan tentang target kinerja, dan penandatangan kinerja disaksikan oleh seluruh pegawai (Dokument IKU, Perjanjian Kinerja, Rencana Kerja dan Rencana Strategis Terlampir)
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Pimpinan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui pengisian aplikasi e-monev, serta mengidentifikasi permasalahan dan hambatan dari pencapaian kinerja, serta dibuatnya grafik capaian kinerja secara berkala (Rapat bersama seluruh kordinator area membahas kemajuan kinerja masing-masing bidang, bukti dukung terlampir)
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Telah dibuat Dokumen RENJA, RENTRA, IKU dan PK antara Kepala Satker dengan seluruh pegawai (Terlampir)
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Dokumen perencanaan yang dibuat telah berorientasi pada hasil
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Telah tersedianya IKU pada Satker (Terlampir)
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
B
Indikator Kinerja yang telah dibuat sudah memenuhi kriteria SMART karena indikator yang dibuat telah terperinci/targetnya jelas, mudah diukur, realistic dan dapat dicapai serta target yang disusun telah sesuai bidang tugasnya dab batas waktu penyelesaiannya telah ditentukan
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Laporan kinerja yang telah dibuat sudah tepat waktu dalam penyampaian pelaporannya.
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
Dalam penyusunan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja yang jelas sesuai berdasarkan PK yang telah dibuat (Terlampir)
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
Upaya peningkatan SDM yang menangani akuntabilitas kinerja terus dilakukan agar nantinya didapatkan SDM yang berkualiatas dan handal dalam menangani akuntabilitas kinerja di Satker Kejaksaan Negeri Kaur
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
B
Pegawai yang menangani akuntabilitas kinerja Pada Satker Kejaksaan Negeri Kaur sebagian telah mendapatkan kompetensi terkait akuntabilitas melalui sosialisasi, seminar dan juga pelatihan mandiri yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Ya, telah dilakukan public campaign dalam bentuk x-banner yang di pasang di sekitar kantor tentang pengendalian gratifikasi (Terlampir)
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
Ya, telah di bentuk unit pengendalian gratifikasi dan menjadikan pengendalian gratifikasi sebagai sebuah prosedur (Terlampir)
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
B
"Ya, telah di bangun lingkungan pengendalian (Telah dibangun lingkungan pengendalian - Laporan kegiatan penilaian dan strategi peningkatan maturitas sistem pengendalian intern pemerintah - Area di Kejaksaan Negeri Kaur dipantau CCTV - Pos Jaga dan Portal - Door Lock Zona Merah)"
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
B
Setiap pelaksanaan kebijakan yang di tetapkan, telah dilakukan penilaian risiko terlebih dahulu (Dokumen Manajemen Risiko Masing Masing Bidang Terlampir)
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
B
"Ya, dalam meminimalisir risiko, telah dilakukan kegiatan pengendalian (Telah dilakukan pembatasan bagi tamu / pengunjung dengan menerapkan zona hijau dan merah dimana zona merah khusus untuk tamu yang ingin berkonsultasi dan koordinasi dan zona hijau khusus untuk pegawai, Keamanan penyimpanan barang bukti dengan memasang CCTV dalam ruang BB, Keamanan kantor dengan memasang CCTV pada titik tertentu, Keamanan ruang tahanan dan ruang bendahara dengan memasang pintu jeruji besi, Menambah pengamaman dalam pengambilan tahanan dengan memperbaharui borgol yang rusak, Bukti Terlampir)"
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
Ya, SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait (Melalui Rapat yang dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kaur)
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
B
Ya, telah dilakukan implementasi Kebijakan Pengaduan masyarakat demi menjadi instansi pelayan masyarakat yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan prima
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   0
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   0
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
Kejaksaan Negeri Kaur telah mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan dan juga menerima keluhan atau pengaduan masyarakat terhadap pegawai Kejaksaan agar kulaitas pelayanan publik dan budaya anti korupsi semakin baik (Bukti Dukung Terlampir)
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
Ya, seluruh hasil evaluasi dan penangnan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti (Bukti Dukung Terlampir)
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Whistle Blowing System sudah di internalisasi di Kejaksan Negeri Kaur (Terlampir)
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
B
Whistle Blowing System telah di terapkan sesuai dengan SOP (Adanya SOP WBS yang terlampir pada bukti dukung, Serta adanya Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kaur Nomor PRINT - 11/L.7.16/Cp.1/01/2020 tentang Penunjukan Petugas Penerimaan Pelaporan Pelanggaran Hukum di Lingkungan Kejaksaan Negeri Kaur)
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
Ya, telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System. Sehingga, memudahkan masyarakat ataupun pegawai dalam melaporkan atas adanya praktik kecurangan yang terjadi di lingkungan instansi atau pelanggaran. (Berdasarkan Memorandum B-10/L.7.16/Cp.1/03/2020)
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah di tindak lanjut oleh Kejaksaan Negeri kaur
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
"Ya, sudah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan pada seluruh tugas fungsi utama Kejaksaan Negeri Kaur (Identifikasi/ Pemetaan Benturan Kepentingan Dalam Tugas Fungsi Utama 1) Memorandum Kepala Kejaksaan Negeri untuk Melaksanakan SOP, Form Penanganan Benturan Kepentingan, Surat Perintah Kajari tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kejaksaan Negeri Kaur terlampir pada bukti dukung)"
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
Ya, telah di lakukan sosialisasi/internalisasi penanganan benturan kepentingan ke seluruh layanan yang ada pada Kejaksaan Negeri Kaur (Bukti Kegiatan Terlampir)
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
Telah dilakukan implementasi terhadap penangan Benturan Kepentingan ke seluruh layanan pada Kejaksaan Negeri Kaur (Bukti Kegiatan Terlampir)
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
Telah dilakukan evalaluasi secara berkala oleh Kejaksaan Negeri Kaur terhadap penanganan benturan kepentingan pada seluruh layanan yang ada pada Kejaksaan Negeri Kaur (Berdasarkan Memorandum B-11/L.7.16/Cp-1/03/2020)
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
Sebgaian hasil evaluasi terhadap penanganan benturan kepentingan telah di tindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri Kaur
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
- Menetapkan motto pelayanan publik dan kata-kata bijak untuk memberikan semangat perubahan, - Menunjuk Petugas Pengelolan Aplikasi SIPPN
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
- Pemasangan SOP pada area pelayanan, - Pemasangan Maklumat Pelayanan, - Membuat alur pelayanan di area pelayanan, - Mengumumkan jam pelayanan
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
- Dibuat SOP setiap jenis pelayanan
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
- Dilakukan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
B
- Petugas pelayanan diberikan bekal engetahuan tentang standar pelayanan dan pelayanan prima; - dilakukan pelagiaan kepada petugas pelayanan tenten etika pelayanan.
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
- Informasi pelayanan dapat diakses melalui media sosial instagram, Facebook dan YouTube chanel Kejaksaan Negeri Kaur.
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
- Terdapat sistem reward dan punishment bagi pelaksana layanan; - Apabila pelayanan tidak sesuai standar pelayanan maka penerima layanan akan diberikan kompensasi.
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
- Telah membuat Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang memberikan pelayanan; - Tersedia lemari penitipan barang para tamu; - Tersedia tanda pengenal tamu; - Layanan dipusatkan di PTSP sehingga akses publik ke area kerja pegawai dibatasi; - Area PTSP dibuat nyaman bagi publik; - Tersedia ruang tunggu yang nyaman, tersedia toilet bersih, hiburan televisi, air minum dispenser, ruang laktasi, ruang merokok, minuman gratis dalam showcase; - Tersedia sarana / fasilitas untuk kaum disabilitas; Tersedia parkir khusus tamu; - Tersedia parkir khusus wanita; - Tersedia parkir khusus disabilitas; - Tersedia alat cek tubuh; - Tersedia fasilitas cuci tangan memadai, handsanitiser.
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
- SI GURITA; - POS YANKUMLING; - AYO TING TING; - E-TILANG; - POS YANKUMLING VIRTUAL; - JAKSA MASUK SEKOLAH; - PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KEJAKSAAN RI; - JAKSA MENYAPA; - PELAYANAN INFORMASI STATUS BARANG BUKTI.
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
-Dibuat sarana survey pelayanan yang sudah diakses oleh masyarakat di setiap layanan.
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
B
Hasil kepuasan masyarakat dapat diakses melalui beberapa media yang dikelola oleh Kejaksaan Negeri Kaur
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
B
Telah dilakukan tindak lanjut dari sebagian besar hasil survey masyarakat
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan