Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI LEBONG
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Telah dibentuk SK Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas berdasarkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Lebong Nomor : KEP-032/L.7.17/Cum/03/2021 tanggal 1 Maret 2021.
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Surat Kepala Kejaksaan Negeri Lebong Nomor : B-224/L.7.17/Cum/02/2021 tanggal 25 Februari 2021 hal Rapat Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kejaksaan Negeri Lebong Tahun 2021
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Dokumen Rencana Kerja disertai Dokumen Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kejaksaan Negeri Lebong Tahun 2021 telah disusun
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Dokumen pembangunan memuat target-target prioritas pada setiap 6 (enam) area perubahan disertai Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju WBK Kejati Bengkulu
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Media sosialisasi melalui Instagram, Website, Twitter, You Tube, Facebook Pemasangan Baliho, Spanduk
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
Semua Kegiatan pembangunan Zona Integritas menuju WBK Kejaksaan Negeri Lebong dilaksanakan sesuai rencana kerja yang ditetapkan sebagaimana dalam laporan pelaksanaan Zona Integritas
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
Hasil Monitoring dan evaluasi telah ditindaklanjuti
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Pimpinan sudah menjadi role model dengan menjadi Inspektur Upacara pencanangan ZI, melakukan absen setiap masuk dan pulang kerja tepat waktu, Foto Pimpinan memberikan Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
TTelah dibentuk SK Pembentukan Tim Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas berdasarkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Lebong Nomor : KEP- 033/L.7.17/Cum/03/2021 tanggal 18 Maret 2021
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir para pegawai melalui pelaksanaan apel, rapat staf, Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas, Himbauan melalui pembuatan Benner dan spanduk
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
Seluruh pegawai terlibat dalam Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Kejaksaan Negeri Lebong dengan menandatangani piagam komitmen bersama untuk membangun zona integritas menuju WBK/WBBM dan Pakta Integritas serta pembagian tugas sesuai tanggungjawab di area perubahan
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
Menetapkan seluruh SOP Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Lebong diantara lain ; SOP Penerimaan Surat Masuk di PTSP di Luar Hari Kerja, SOP Penerimaan Surat di PTSP Pada Hari Kerja, SOP Penerimaan Tamu, SOP Pengaduan Masyarakat, SOP Permohonan Pengajuan Pengamanan Pembangunan Strategis, SOP Penerimaan Laporan Pengaduan Masyarakat, SOP Penerimaan Tamu Umum dan Khusus, SOP Pengamanan Sumber Daya Organisasi, SOP Pengambilan Tilang, SOP Permohonan Surat Izin Mengunjungi Tahanan, SOP Pelaporan Pelanggaran (Whistle Blowing System), SOP Pemberian Pertimbangan Hukum, SOP Pemberian Pelayanan Hukum, SOP Pemberian Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi, SOP Pemberian Tindakan Hukum Lain, SOP Layanan Antar Barang Bukti, SOP Layanan Pengambilan Barang Bukti
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan dengan dilakukan review SOP Kejaksaan Negeri Lebong 2021
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan SOP pada Kejaksaan Negeri Lebong tanggal 27 April 2021
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
Pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi berupa finger print, Sistem Manajemen Kejaksaan Republik Indonesia (SIMKARI), Criminal Management System (CMS) Bidang Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus, Sistem Laporan Bulanan Bidang Pembinaan (Silabin), Arssys (Asset Recovery Secure-data System/Sistem Data Pemulihan Aset), e-PNBP, e-tilang, e-monev, Bappenas dan SMART
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
Operasionalisasi SDM sudah menggunakan teknologi informasi berupa finger print, Sistem Manajemen Kejaksaan Republik Indonesia (SIMKARI), Criminal Management System (CMS) Bidang Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus, Sistem Laporan Bulanan Bidang Pembinaan (Silabin), Arssys (Asset Recovery Secure-data System/Sistem Data Pemulihan Aset), e-PNBP, e-tilang, e-monev, bappenas dan SMART
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
Pemberian pelayanan publik sudah menggunakan teknologi informasi berupa Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Buku Tamu Digital, TV Informasi Publik, Sistem Informasi Persuratan Disposisi Elektronik (SIPEDE), website : www.kejari-lebong.go.id (pelayanan terpadu satu pintu, layanan izin mengunjungi tahanan, layanan tilang, layanan antar barang bukti, layanan hukum gratis, e-lapdu, whistle blowing system)
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM dan pemberian layanan kepada publik secara berkala
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
Telah dikeluarkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Lebong Nomor : KEP-039/L.7.17/Cum/04/2021 tanggal 22 April 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) di Kejaksaan Negeri Lebong Tahun 2021
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik di Kejaksaan Negeri Lebong
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Kepala Kejaksaan Negeri Lebong telah mengajukan usulan kebutuhan pegawai kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu dengan surat Nomor : B-1114/L.7.17/Cp.1/10/2020 tanggal 28 Oktober 2020 hal Permohonan Kebutuhan Pegawai pada Kejaksaan Negeri Lebong dan Laporan Assesment
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
Penempatan pegawai hasil rekrutmen Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah mengacu kepada kebutuhan pegawai berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Lebong, upaya peningkatan kompetensi dilakukan dengan makan bersama seluruh pegawai dan honorer dengan menciptakan rasa senang dan betah dilingkungan kerja
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi Kejaksaan Negeri Lebong
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan di Kejaksaan Negeri Lebong untuk kepentingan dinas, penyegaran dan kebutuhan organisasi berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Lebong Nomor : Print-055/L.7.17/Cp.1/04/2021 tanggal 16 April 2021 dan Surat Pernyataan Melaksanakan tugas
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
Dalam melakukan mutasi pegawai telah memperhatikan kompetensi jabatan, pegawai a.n. Rizal Effendi, S.Kom. Jabatan Analis Sistem Informasi pada Kejaksaan Negeri Lebong dengan posisi lama sebagai staf Bidang Tindak Pidana Umum menempati posisi baru sebagai Plh. Kaur Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi dan Perpustakaan Bidang Pembinaan pada Kejaksaan Negeri Lebong dan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Lebong Nomor : B-489/L.7.17/Cp.2/04/2021 tanggal 28 April 2021 hal Usulan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Kejaksaan Negeri Lebong
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi internal dalam kaitannya perbaikan kinerja pada Kejaksaan Negeri Lebong
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Unit kerja telah melakukan Training Need Analysis untuk pengembangan kompetensi
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
Dalam pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan pengelolaan kinerja dengan menginventarisasi kebutuhan diklat pegawai pada Kejaksaan Negeri Lebong dengan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Lebong Nomor : B-204/L.7.17/Cum.1/02/2021 tanggal 25 Februari 2021 hal Laporan Kebutuhan Diklat pada Unit Kerja Kejaksaan Negeri Lebong TA 2021
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
Tidak terdapat kesenjangan kompetensi pegawai pada Kejaksaan Negeri Lebong dengan standar kompetensi yang ditetapkan, Data Pegawai Kejaksaan Negeri Lebong yang telah mengikuti diklat
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
Pegawai di Kejaksaan Negeri Lebong telah memperoleh kesempatan mengikuti Diklat maupun pengembangan kompetensi pegawai dengan melakukan usulan mengikuti diklat ke Kejaksaan Tinggi Bengkulu dengan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Lebong Nomor : B-420/L.7.17/Cp.1/04/2021 tanggal 13 April 2021 hal Pegawai pada Kejaksaan Negeri Lebong Untuk Mengikuti Diklat Terpadu Sistem Peradilan Anak (SPPA) Angkatan IV Tahun 2021 a.n. Khusnul Kholifah, S.H.,M.H. dan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Lebong Nomor : B-517/L.7.17/Cp.1/05/2021 tanggal 6 Mei 2021 hal Pegawai pada Kejaksaan Negeri Lebong Untuk Mengikuti Diklat Human Trafficking Angkatan II Tahun 2021 a.n. Johan Satya Adhyasa, S.H.,M.H.
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
Telah dilakukannya kegiatan In House Training Sistem Peradilan Anak (SPPA) dan Human Trafficking yang dilaksanakan di Aula Kejaksaan Negeri Lebong
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi di Kejaksaan Negeri Lebong
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Kejaksaan Negeri Lebong telah menetapkan kinerja individu berupa Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
Kinerja Individu pegawai Kejaksaan Negeri Lebong telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik yaitu Rakapitulasi Absensi Finger Print, Laporan Bulanan Bidang Pembinaan, Buku Catatan Penilaian Pegawai Negeri Sipil
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Berdasarkan Peraturan Kepala Kejaksaan Negeri Lebong Nomor : KEP-036/L.7.17/Cum/04/2021 tanggal 22 April 2021 tentang Pedoman Pemberian Reward dan Punisment Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kejaksaan Negeri Lebong, Penilaian kinerja individu telah menjadi dasar pemberian reward dengan pemasangan foto di Lingkungan Kejaksaan Negeri Lebong
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan dengan mengeluarkan Nota Dinas Kepala Kejaksaan Negeri Lebong Nomor : ND-01/L.7.17/Cum.1//02/2021 taanggal 17 Februari 2021 hal Tata Tertib Penggunaan Pakaian Dinas Kejaksaan Republik Indonesia, Nomor : ND-04/L.7.17/Cum.1/01/2021 tanggal 26 Februari 2021 hal Pengawasan Pelaksanaan Melekat dan Nota Dinas Kepala Sub Bagian Pembinaan Nomor : ND- 17/L.7.17.1/Cum.1/07/2020 tanggal 6 Juli 2020 hal Larangan Menerima Fasilitas Haji dari Pemerintah Daerah, Nomor : ND-018/L.7.17.1/Cum.1/07/2020 tanggal 13 Juli 2020 hal Penyampaian Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pengawasan Republik Indonesia Nomor : SE-01/H/Hjw/06/2020 tanggal 24 Juni 2020 tentang Penerapan Akta Pengawasan Melekat dan Pengisian Buku Jurnal Pengawasan Melekat
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
Telah dilakukan pemutakhiran data kepegawaian dengan pengisian e-dosir pada aplikasi Sistem Manajemen Kejaksaan RI (SIMKARI)
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Kepala Kejaksaan Negeri Lebong terlibat secara langsung dalam penyusunan Rencana Kerja Kejaksaan Negeri Lebong yang dilaksanakan pada Hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 di Ruang Rapat Kepala Kejaksaan Negeri Lebong
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Kepala Kejaksaan Negeri Lebong terlibat secara langsung dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Kejaksaan Negeri Lebong yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2021 di Ruang Rapat Kepala Kejaksaan Negeri Lebong
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Kepala Kejaksaan Negeri Lebong bersama pimpinan unit kerja terlibat dalam pemantauan pencapaian kinerja, pencapaian kinerja Tahun 2020 tertuang dalam Laporan Kinerja dan Laporan Tahunan 2020 Kejaksaan Negeri Lebong
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Kejaksaan Negeri Lebong telah menyusun Rencana Kerja Tahun 2021
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Rencana Kerja Kejaksaan Negeri Lebong telah berorientasi hasil dengan program kerja dan anggaran Kejaksaan RI Tahun 2021
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Kejaksaan Negeri Lebong telah menyusun Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 - 2024 setiap unit kerja
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
Indikator Kinerja Utama unit kerja Kejaksaan Negeri Lebong telah SMART, cukup dan dapat diukur secara objektif
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Laporan Kinerja Kejaksaan Negeri Lebong telah di susun tepat waktu yaitu tanggal 11 Januari 2021
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
Laporan Kinerja Kejaksaan Negeri Lebong telah memberikan informasi tentang kinerja yaitu adanya capaian kinerja Tahun 2020 disertai dengan realisasi anggaran dan upaya yang dapat dilakukan guna perbaikan ke depan
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
Telah dilakukan upaya peningkatan Kapasitas SDM yaitu mengikuti ujian pelatihan dan ujian sertifikasi Bendahara di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Curup
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
Pengelolaan akuntabilitas kinerja sudah dilaksanakan oleh SDM yang berkompeten
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Kejaksaan Negeri Lebong telah melakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi yaitu pemasangan Banner, public campaign melalui media sosial, penandatanganan pakta integritas, pembuatan loker tamu, pemasangan CCTV, memberikan sosialisasi kepada seluruh pegawai dan honorer tentang pengendalian gratifikasi di Kejaksaan Negeri Lebong
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
Pengendalian gratifikasi sudah diimplementasikan di Kejaksaan Negeri Lebong
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
Telah dibangun lingkungan pengendalian di Kejaksaan Negeri Lebong dengan Nota Dinas Kepala Sub Bagian Pembinaan Nomor : ND-02/L.7.17.1/Cum.1/01/2021 tanggal 5 Januari 2021 hal Peningkatan Penilaian Kinerja Berdasarkan Aspek Kedisiplinan dan/atau Standar Kinerja, Nomor : ND-06/L.7.17.1/Cum.1/03/2021 tanggal 15 Maret 2021 hal Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah, LHKPN, pengisian jurnal harian dan telah di bentuk Tim Manajemen Risiko pada Kejaksaan Negeri Lebong Tahun 2021 berdasarkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Lebong Nomor : KEP-037/L.7.17/Cum/03/2021 tanggal 25 Maret 2021
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
Telah dilakukan penilaian Resiko terhadap pelaksanaan kebijakan di Kejaksaan Negeri Lebong
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
Telah dilakukan kegiatan meminimalisir risiko dengan telaahan Penilaian Resiko
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
SPI telah disosialisasikan kepada seluruh unit satuan kerja Kejaksaan Negeri Lebong
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
Kebijakan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan dengan adanya unit pengelola pengaduan masyarakata berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Lebong Nomor : pembuatan Banner, layanan online melalui website www.kejari-lebong.go.id, ruangan layanan pengaduan, Informasi Nomor Kontak Pengaduan di Banner
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   1
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   1
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap atas penanganan pengaduan masyarakat di Kejaksaan Negeri Lebong
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
Adapun hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat di luar layanan online melalui website www.kejari-lebong.go.id ialah 1 (satu) pengaduan, pengaduan tersebut ditindaklanjuti dengan pengumpulan data dan keterangan oleh tim penanganan pengaduan masyarakat. Rekomendasi tindak lanjut agar dilakukan sosialisasi terkait tugas dan fungsi Kejaksaan Negeri Lebong kepada masyarakat agar masyarakat lebih berani mengemukakan pendapat
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Whistle Blowing System sudah diinternalisasi di Kejaksaan Negeri Lebong dengan melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Lebong
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
Whistle Blowing System sudah diinternalisasi di Kejaksaan Negeri Lebong dengan membentuk Tim berdasarkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Lebong Nomor : KEP-038/L.7.17/Cum/04/2021 tanggal 9 April 2021 tentang Tim Whistle Blowing System (WBS) Kejaksaan Negeri Lebong Tahun 2021
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi penerapan Whistle Blowing System di Kejaksaan Negeri Lebong
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
asil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
Telah dibentuk Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kejaksaan Negeri Lebong Tahun 2021 dan juga telah dilakukan identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama di Kejaksaan Negeri Lebong
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
Telah dilakukan sosialisasi/internalisasi Penanganan Benturan Kepentingan di Kejaksaan Negeri Lebong pada tanggal 22 April 2021 di Aula Kantor Kejaksaan Negeri Lebong
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
Penanganan benturan kepentingan sudah diimplementasikan dengan disusunnya petunjuk pelaksanaan penanganan benturan kepentingan di Kejaksaan Negeri Lebong Tahun 2021
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi apa yang dilakukan oleh Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kejaksaan Negeri Lebong
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti dengan membuat surat pernyataan tidak memiliki benturan kepentingan sebagai bentuk kesiapan diri dalam melaksanakan ketentutan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan dalam tugas dan/atau fungsi utama
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
Kejaksaan Negeri Lebong telah Menetapkan maklumat pelayanan, jam pelayanan, Peraturan Kepala Kejaksaan Negeri Lebong Nomor : KEP-040/L.7.17/Cum.1/05/2021 tanggal 27 Mei 2021 tentang Standar Pelayanan Publik (SPP) Kejaksaan Negeri Lebong, Pemasangan Alur Pelayanan, Ruang Informasi Publik, Ruang Pelayanan Hukum, Ruang Pengaduan, Ruang Konsultasi, Ruang Diversi, Ruang Perpustakaan, Ruang Poliklinik, Mushalla dan Gedung Tenis Indoor
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
Standar Pelayanan telah dimaklumatkan dan di umumkan di media sosial yaitu Instagram, Facebook, Twitter, YouTube dan website
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
Kejaksaan Negeri Lebong telah mempunyai SOP pelayanan yaitu : SOP Penerimaan Tamu, SOP Surat Masuk di PTSP, SOP Izin Mengunjungi Tahanan, SOP Layanan Tilang, SOP Pelayanan Hukum dan SOP Antar Barang Bukti
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan dengan dilakukan review SOP Kejaksaan Negeri Lebong 2021
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima Kejaksaan Negeri Negeri Lebong bekerja sama dengan Cabang Bank BRI Curup, sosialisasi tersebut dilaksanakan di Aula Kantor Kejaksaan Negeri Lebong dan Penandatangana Nota Kesepakatan Kejaksaan Negeri Lebong dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Lebong tentang Peningkatan dan Pengembangan Olahraga di Kabupaten Lebong
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Informasi tentang layanan mudah diakses melalui website www.kejari-lebong.go.id
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
Kejaksaan Negeri Lebong telah terdapat sistem punisment (sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan berdasarkan Peraturan Kepala Kejaksaan Negeri Lebong Nomor : KEP-036/L.7.17/Cum/04/2021 tanggal 22 April 2021 tentang Pedoman Pemberian Reward dan Punisment Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kejaksaan Negeri Lebong
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
Kejaksaan Negeri Lebong telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
Kejaksaan Negeri Lebong mempunyai inovasi layanan diantara lain : Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Izin Mengunjungi Tahanan, Layanan Tilang, Whistle Blowing System, Pelayanan Hukum Gratis, Layanan Antar Barang Bukti
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
Telah dilakukan Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebong dengan nilai 87,81 berada pada kategori "BAIK"
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
Dilakukan tindak lanjut atas survey kepuasan masyarakat
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan