Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI KEPAHIANG
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Kejaksaan Negeri Kepahiang telah melakukan rapat Pembentukan Tim Zona Integritas Menuju WBBM pada tanggal 15 Maret 2021, dengan data dukung: - Surat Undangan Rapat - Notulen rapat - Dokumentasi dan Daftar Hadir - Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Kepahiang Tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM Nomor : KEP-14/L.7.18/Cp.1/ 03/2021 tanggal 15 Maret 2021
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
- Ya, Kejaksaan Negeri Kepahiang telah membuat SK tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Tim Pembangunan ZI Menuju WBBM Kejaksaan Negeri Kepahiang Tahun 2021, dengan data dukung yaitu : Surat Undangan Rapat, Notulen Rapat, Dokumentasi, Daftar Hadir dan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Kepahiang No: KEP-13/L.7.18/Cp.1/03/2021 tanggal 12 Maret 2021 Tentang Tata Cara Pemilihan Anggota TIM Pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM Kejaksaan Negeri Kepahiang
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
- Ya, Kejaksaan Negeri Kepahiang telah membuat Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM tahun 2021 beserta Lampiran yang memuat target-target capaian setiap komponen yang menjadi sasaran Pembangunan ZI (6 Area Perubahan).
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
-Kejaksaan Negeri Kepahiang telah menyiapkan Dokumen Rencana Aksi/Kerja Pembangunan ZI, yang memuat target-target prioritas seperti : - Penerapan e-office dengan memaksimalkan dan memperbaharui aplikasi SI-TERANG (Sistem Informasi Terpadu Kejaksaan Negeri Kepahiang) untuk mempercepat dan mempermudah proses pelayanan kepada masyarakat - internalisasi dan sosialisasi secara terus menerus pembangunan Zona Integritas untuk membangun pola pikir serta mewujudkan budaya kerja di Kejaksaan Negeri Kepahiang - Sarana dan Prasarana dalam unit pelayanan
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Ya, 1. Kejaksaan Negeri Kepahiang mensosialisasikan Pembangunan ZI melalui Media sosialisasi Kejari Kepahiang beserta Review Medsos (Screenshoot), yaitu: - Instagram : kejarikepahiang - Facebook : Kejaksaan Negeri Kepahiang - Website : www.kejari-kepahiang.go.id - Twitter : Kejarikepahiang - You Tube : Kejaksaan Negeri Kepahiang; 2. Kejaksaan Negeri Kepahiang telah memiliki Surat Keputusan tentang Pemutahiran Akun Media Sosial untuk Mensosialisasikan Pembangunan Zona Integritas WBK menuju WBBM Kejaksaan Negeri Kepahiang No. KEP-18/L.7.18/Cp.1/03/2021 tanggal 18 Maret 2021. 3. Pemasangan Baliho, Spanduk, RRI Bengkulu
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
Pembangunan Zona Integritas Kejaksaan Negeri Kepahiang telah dilaksanakan sesuai dengan Rencana Aksi/Kerja Pembangunan Zona Integritas yang telah ditetapkan; Melaksanakan rapat Identifikasi Permasalahan/ kendala kegiatan pembangunan Zona Integritas pada tanggal 17 Maret 2021, dengan data dukung : - Dokumentasi - absensi dan - notulen rapat
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
- Kejaksaan Negeri Kepahiang telah melakukan Monnitoring dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Pada Tanggal 17 Maret 2021, dengan data dukung yaitu - Surat Undangan - Notulen Rapat - Daftar Hadir dan Dokumentasi
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
Hasil Monev dan evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengadakan rapat pada tanggal 22 Maret 2021, dengan data dukung: - Notulen Rapat - Daftar Hadir dan Dokumentasi
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
- Ya, Kepala Kejaksaan Negeri Kepahiang telah berperan sebagai role model dalam pelaksanaan tugas dan Fungsi Kejaksaan Negeri Kepahiang, seperti datang tepat waktu, melaksanakan absen / daftar hadir serta Kajari terlibat secara langsung dalam kegiatan-kegiatan yang memerlukan putusan dari Pimpinan salah satunya ekspose perkara dan kegiatan-kegiatan tersebut diikuti oleh Para Kasi/Kasubagbin serta seluruh Pegawai Kejaksaan Negeri Kepahiang;
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
- Telah ditunjuk Agen Perubahan pada Kejaksaan Negeri Kepahiang, dengan data dukung yaitu: - Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kepahiang Nomor : KEP-15/L.7.18/Cp.1/03/2021 tanggal 15 Maret 2021, - Dokumen Sasaran Tindak Agen Perubahan
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
- Ya, 1. Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir para pegawai melalui pelaksanaan apel, rapat staf; Himbauan melalui pembuatan Benner dan spanduk; 2. Kejaksaan Negeri Kepahiang telah membagi lingkungan kantor dengan membuat Zona Hijau dan Zona Merah , adapun Zona Hijau yaitu kawasan bagi tamu dan pengunjung (Pelayanan) sedangkan Zona Merah sebagai kawasan khusus pegawai dan tamu yang mendapatkan ijin khusus; 3. Telah dilakukan kegiatan-kegiatan untuk menumbuhkan kebersamaan dan memupuk semangat perubahan seperti : > Kejaksaan Negeri Kepahiang melaksanakan In House Training pada tanggal 08 Maret 2021 bersama dengan Tim KPP Pratama Curup dengan tema Pengisian SPT Pajak Tahunan Oleh Wajib Pajak (PNS) pada Lingkungan Kejaksaan Negeri Kepahiang, dengan data dukung yaitu: - Surat Undangan In House Training - Absensi - Dokumentasi > Kejaksaan Negeri Kepahiang telah melakukan Pelatihan Baris-berbaris (PBB) bagi Pegawai, PPNPN, Honorer, Satpam, dan Walsus, yang diadakan selama 3 (tiga) minggu pada hari Sabtu dan Minggu, data dukung yaitu : - Surat Permintaan Bantuan Instruktur Peraturan baris-berbaris (PBB) No. 148/L.7.18/Dto.1/01/2021 tanggal 05 Februari 2021, - Surat Perintah Tugas Komandan Kodim 0409/Rejang Lebong No. Sprin/119/II/2021 tanggal 05 Februari 2021, - Dokumentasi > Laporan Harian Kinerja (LHKP) diberlakukan bagi seluruh Pegawai, PPNPN serta Honorer
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
-1. Seluruh pegawai terlibat dalam pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM Kejaksaan Negeri Kepahiang dengan menandatangani komitmen bersama dan Pakta Integritas untuk membangun zona integritas WBK menuju WBBM dan pembagian tugas sesuai tanggung jawab di area perubahan; 2. Setiap kegiatan Pembangunan Zona Integritas melibatkan seluruh personil Kejari Kepahiang, baik PNS, PPNPN, Honorer dan Satpam;
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
Dokumentasi Arsip Buku SOP Kejari Kepahiang Tahun 2020 Adapun SOP yang telah dimiliki oleh Kejaksaan Negeri Kepahiang, sebagai berikut : 1. SOP Kepatuhan Disiplin, Nomor : B-586/L.7.18/Cp.1/05/2020 tanggal 14 Mei 2020. 2. SOP Entry Data Simkari, Nomor : B-584/L.7.18/Cp.1/05/2020 tanggal 14 Mei 2020. 3. SOP PTSP, Nomor : B-575/L.7.18/Cp.1/05/2020 tanggal 14 Mei 2020. 4. SOP Pengelolaan barang Invetaris, Nomor : B-582/L.7.18/Cp.1/05/2020 tanggal 14 Mei 2020. 5. SOP Pelayanan Tamu dan Satpam, Nomor : B-567/L.7.18/Cp.1/05/2020 tanggal 14 Mei 2020. 6. SOP Tata Cara Penanganan Laporan Pengaduan, Nomor : B-566/L.7.18/Cp.1/05/2020 tanggal 14 Mei 2020. 7. SOP Tata Cara Antar Tilang (LANTANG), nomor : SOP-536/L.7.18/Cs.1/05/2020 tanggal 12 Mei 2020. 8. SOP Pengendalian Kebersihan, Nomor : B-583/L.7.18/Cp.1/05/2020 tanggal 14 Mei 2020. 9. SOP Permohonan Cuti, Nomor : B-585/L.7.18/Cp.1/05/2020 tanggal 14 Mei 2020. 10. SOP Tahapan Penanganan Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Pelayanan Hukum (JALAGA) , Nomor : B-507/L.7.18/Cp.1/05/2020 tanggal 06 Mei 2020. 11. SOP Tata Cara Perekaman Digital Dalam Pemeriksaan Maupun Penelitian Tsk Perkara Tipikor, Nomor : B-565/L.7.18/Cp.1/05/2020 tanggal 12 Mei 2020. 12. SOP Tata Cara Penggunaan Kotak Pengaduan, Nomor : B-568/L.7.18/Cp.1/05/2020 tanggal 14 Mei 2020. 13. SOP Tata Cara Perekaman Digital Dalam Pemeriksaan Terhadap Saksi Tertentu, Nomor : B-564/L.7.18/Cp.1/05/2020 tanggal 12 Mei 2020. 14. SOP Tata Cara Penanganan Laporan Pengaduan Tindak Pidana Khusus, Nomor : B-570/L.7.18/Cp.1/05/2020 tanggal 06 Mei 2020. 15. SOP Tata Cara Pengelolaan Media Informasi Kejaksaan Negeri Kepahiang tanggal 19 Juni 2020 Kejaksaan Negeri Kepahiang juga telah memperbaharui sekaligus menciptakan SOP baru selama masa Covid 19 ini terutama untuk Pelayanan SOP Tahun 2021 : 1. SOP Benturan Kepentingan tanggal 15 Maret 2021
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
SOP telah di sosialisasikan dan diterapkan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing bidang: -Dokumentasi
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
-Hasil Monev dan evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengadakan rapat , dengan data dukung: - Notulen Rapat - Daftar Hadir dan Dokumentasi
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
Sistem Pengukuran kinerja melalui: 1. CMS SIMKARI 2. SIMKARI 3. Aplikasi SI-TERANG ( Sistem Informasi Terpadu Kejaksaan Negeri Kepahiang) 4. Aplikasi Si-Pede 5. Aplikasi E-Monev 6. Aplikasi E-Tilang 7. Aplikasi E-Piutang
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
Tangkapan Layar Aplikasi: 1. Simpeg SIMKARI (Pemeriksaan DRP Lengkap) 2. Aplikasi SI-TERANG ( Sistem Informasi Terpadu Kejaksaan Negeri Kepahiang) 3. Aplikasi Si-Pede 4. Aplikasi E-Monev 5. Aplikasi E-Tilang 6. Aplikasi E-Piutang 7. CMS SIMKARI
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
Pemberian pelayanan kepada publik menggunakan: ◦ Instagram : @kejarikepahiang ◦ Youtube : Kejaksaan Negeri Kepahiang ◦ Facebook : Kejaksaan Negeri Kepahiang ◦ Twitter : kejarikepahiang ◦ Website :(www.kejari kepahiang.go .id) ◦ Nomor layanan pengaduan (SMS Center: 081 173 995 53, Telp/Fax : (0732) 3930006) ◦ Aplikasi SI-TERANG (Sistem Informasi Terpadu Kejaksaan Negeri Kepahiang) yang dapat didownload melalui smartphone ◦ Mesin EDC tilang ◦ TV Publik ◦ Pidsus TV Penanganan Perkara ◦ Buku Tamu Elektronik
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
-Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja, operasionalisasi manajemen SDM, dan Pemberian Pelayanan kepada publik melalui rapat staf ◦ Notulen Rapat ◦ Dokumentasi
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
-Keterbukaan Informasi Publik melalui: - Media Sosial: Instagram; Facebook; website; Twitter; Youtube - Menyediakan Ruang dan TV Infromasi Publik - Menyediakan Pos Pelayanan Informasi Publik SP Tentang PPI (Penjabat Pengelola Informasi)
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
-Melaksanakan monitoring dan evaluasi melalui rapat staf membahas tentang update sosmed diupayakan agar setiap kegiatan diupdate ◦ Notulen Rapat ◦ Dokumentasi
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
-Usul Pengukuhan dan Pengisian Jabatan melalui Surat Kejari Kepahiang No: B-192/L.7.18/Cp/02/2020 tanggal 25 Februari 2020 ◦ Permohonan Pengusulan Promosi Jabatan a.n. HIDAYANI (Bendahara Pengeluaran) No: B-367/L.7.18/Cp/03/2021 tanggal 29 Maret 2021 ◦ Permohonan Penambahan Jaksa Fungsional No: B-311/L.7.18/Cp.1/03/2021 tanggal 15 Maret 2021 ◦ Permintaan Usul Jaksa Penuntut Umum Perkara Tindak Pidana di Bidang Perikanan No: B-290/L.7.18/Cp.1/03/2021 tanggal 10 Maret 2021
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
Penempatan masing-masing jaksa atau pegawai disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing bidang: - SP Kajari Kepahiang No: PRINT-122/Cp.01/02/2021 tanggal 01 Februari 2021 Memerintahkan TOMMY NOFRIANDA Jabatan Pengemudi Mobil Tahanan Pada Bidang PIDUM - SP Kajari Kepahiang No : PRINT-123/Cp.01/02/2021 tanggal 01 Februari 2021 Memerintahkan KHADAPY SIREGAR Jabatan Pengemudi Mobil Tahanan Pada Bidang PIDSUS - SP Kajari Kepahiang No : PRINT-124/Cp.01/02/2021 tanggal 01 Februari 2021 Memerintahkan WENI FURNAMA Jabatan Pengawal Tahanan sebagai Staf TU pada Bidang DATUN - SP Kajari Kepahiang No : PRINT-125/Cp.01/02/2021 tanggal 01 Februari 2021 Memerintahkan ANDRE KURNIAWAN Jabatan Pengawal Tahanan sebagai Staf TU pada Bidang BB dan BR - SP Kajari Kepahiang No : PRINT-161/Cp.01/02/2021 tanggal 24 Februari 2021 Memerintahkan RIZQY FAIZ, S.Kom. Jabatan Pengawal Tahanan sebagai Pranata Komputer pada Bidang Intelijen; Melakukan rapat Staf AA dan BB; Membuat laporan Bezzeting formasi, Kontrol jabatan, Rekapitulasi jumlah pegawai secara berkala
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
-Kepala Kejaksaan Negeri Kepahiang telah menerbitkan SP bagi pegawai kejaksaan untuk dimutasi secara internal
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
-Kepala Kejaksaan Negeri Kepahiang telah menerbitkan SP bagi pegawai kejaksaan untuk dimutasi secara internal
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
-SP Kajari Kepahiang No: PRINT-122/Cp.01/02/2021 tanggal 01 Februari 2021 Memerintahkan TOMMY NOFRIANDA Jabatan Pengemudi Mobil Tahanan Pada Bidang PIDUM
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
-Hasil Monev dan evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengadakan rapat , dengan data dukung: - Notulen Rapat - Daftar Hadir dan Dokumentasi
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
-Telah dilakukan kegiatan-kegiatan untuk menumbuhkan kebersamaan dan memupuk semangat perubahan seperti : > Kejaksaan Negeri Kepahiang melaksanakan In House Training pada tanggal 08 Maret 2021 bersama dengan Tim KPP Pratama Curup dengan tema “Pengisian SPT Pajak Tahunan Oleh Wajib Pajak (PNS) pada Lingkungan Kejaksaan Negeri Kepahiang”, dengan data dukung yaitu: - Surat Undangan In House Training - Absensi - Dokumentasi > Kejaksaan Negeri Kepahiang telah melakukan Pelatihan Baris-berbaris (PBB) bagi Pegawai, PPNPN, Honorer, Satpam, dan Walsus, yang diadakan selama 3 (tiga) minggu pada hari Sabtu dan Minggu, data dukung yaitu : - Surat Permintaan Bantuan Instruktur Peraturan baris-berbaris (PBB) No. 148/L.7.18/Dto.1/01/2021 tanggal 05 Februari 2021, - Surat Perintah Tugas Komandan Kodim 0409/Rejang Lebong No. Sprin/119/II/2021 tanggal 05 Februari 2021, - Dokumentasi
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
Seluruh pegawai telah mengajukan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Kepada Pimpinan Seluruh Pegawai telah membuat Laporan Kinerja Harian Pegawai (LHKP) Mengikut sertakan pegawai pada Training, Sosialisasi, Diklat dengan Surat Perintah Kajari Kepahiang - SP Kajari Kepahiang No : PRINT-161/L.7.18/Cp.1/02/2021 tanggal 24 Februari 2021 untuk mengikuti DIKLAT TAK Gelombang I; - Bimtek Aplikasi SiRUP dan SPSE Tahun 2021 pada Kejaksaan Negeri Kepahiang
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
Melakukan Assesment sederhana kepada pegawai sesuai tugas dan jabatannya: - Laporan Kegiatan - Dokumentasi
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
Mengikut sertakan pegawai pada Training, Sosialisasi, Diklat dengan Surat Perintah Kajari Kepahiang - SP Kajari Kepahiang No : PRINT-161/L.7.18/Cp.1/02/2021 tanggal 24 Februari 2021 untuk mengikuti DIKLAT TAK Gelombang I; - Bimtek Aplikasi SiRUP dan SPSE Tahun 2021 pada Kejaksaan Negeri Kepahiang
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
> Kejaksaan Negeri Kepahiang melaksanakan In House Training pada tanggal 08 Maret 2021 bersama dengan Tim KPP Pratama Curup dengan tema “Pengisian SPT Pajak Tahunan Oleh Wajib Pajak (PNS) pada Lingkungan Kejaksaan Negeri Kepahiang”, dengan data dukung yaitu: - Surat Undangan In House Training - Absensi - Dokumentasi > Kejaksaan Negeri Kepahiang telah melakukan Pelatihan Baris-berbaris (PBB) bagi Pegawai, PPNPN, Honorer, Satpam, dan Walsus, yang diadakan selama 3 (tiga) minggu pada hari Sabtu dan Minggu, data dukung yaitu : - Surat Permintaan Bantuan Instruktur Peraturan baris-berbaris (PBB) No. 148/L.7.18/Dto.1/01/2021 tanggal 05 Februari 2021, - Surat Perintah Tugas Komandan Kodim 0409/Rejang Lebong No. Sprin/119/II/2021 tanggal 05 Februari 2021, - Dokumentasi
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
-Hasil Monev dan evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengadakan rapat , dengan data dukung: - Notulen Rapat - Daftar Hadir dan Dokumentasi
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Perjanjian Kinerja Tahun 2021; Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020; Masing-masing pegawai membuat SKP; Seluruh Pegawai, PPNPN dan Honorer membuat Laporan Harian Kinerja Pegawai (LHKP) yang di tandatangani oleh Atasan Langsung
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
Perjanjian Kinerja Tahun 2021; Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
-
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
-Pengusulan Satya Lencana bagi pegawai yang berprestasi; Mengusulkan pegawai untuk menduduki jabatan struktural
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
-
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
Tangkapan Layar: - Sistem e-Kepegawaian yang didalamnya termasuk e-Dosir, e-pangkat, e-izin, e-KGB Laporan Bulanan Bidang Pembinaan (termasuk Lapbul Pemutakhiran data L.Cr.1 dan Lapbul Kepegawaian) DRP Seluruh Pegawai
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Pimpinan terlibat langsung dalam Penyusunan Perencanaan Kinerja (Renja, Renstra, IKU): - Dokumentasi Kegiatan Rapat - Notulen Rapat
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Indikator Kinerja utama Tahun 2020; Perjanjian Kinerja Tahun 2021
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Tangkap Layar pengisian aplikasi E-Monev secara periodik;
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Telah dibuat dokumen Perjanjian Kinerja antara Kasatker dengan Pegawai sampai level jaksa Fungsional (Perjanjian Kinerja Tahun 2021); Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020; Perjanjian Kinerja Tahun 2021
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
-Indikator Kinerja Utama (IKU)
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
-Indikator Kinerja Utama (IKU)
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
1. Laporan Keuangan Tahun 2020 2. Dapatkan laporan kinerja teliti tanggal laporan kinerja 3. LKJ
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
Perjanjian Kinerja Tahun 2021
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
-1. Dapatkan upaya peningkatan kapasitas SDm (sosialisasi, pelatihan dll) 2. Surat Perintah 3. Laporan Pelaksanaan Diklat/Seminar/Sosialisasi/Pelatihan Mandiri
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
1. Sertifikat Bendahara 2. Dokumentasi Pelatihan pengisian SPT Tahun 2020 (E-Filling)
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Foto / Dokumentasi /Tangkapan Layar Medsos Public Campaign tentang Pengendalian Gratifikasi
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
Banner anti gratifikasi; CCTV; Pelayanan tilang dengan mesin EDC bekerjasama dengan BRI untuk mencegah gratifikasi; SP Kajari Tentang Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) atau Petugas Penerima Laporan Gratifikasi
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
Laporan Kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Kejari Kepahiang; SK Manajemen Risiko
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
Telah membuat Peta Resiko program kerja
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
-Safety Box
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
Mensosialisasikan Peta Resiko, Upaya pengendalian resiko kepada seluruh pihak yang berkepentingan baik internal maupun eksternal: -Dokumentasi
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
Saluran Pengaduan Masyarakat secara Online dengan menggunakan Aplikasi Si-TERANG: - Tangkapan layar Si-TERANG; - Saluran Pengaduan Masyarakat secara manual dengan Kotak pengaduan Masyarakat yang terdapat di beberapa titik yaitu di Pos Satpam Kejari Kepahiang, SPBU Kelobak Kepahiang, Puncak Mall Kepahiang: - Foto / dokumentasi Terdapat personil yang menangani secara khusus tentang Pengaduan masyarakat - SK Petugas Pelayanan Hukum - Foto/Dokumentasi - Laporan Kegiatan
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   1
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   1
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   0
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
-Notulen rapat - Foto/Dokumentasi - Absensi
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
Laporan tindak lanjut hasil monev
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
-Sosialisasi Program Whistle Blowing System melalui Rapat SOP WBS tanggal 10 Oktober 2019
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
SOP WBS tanggal 10 Oktober 2019;; Surat Perintah Penunjukan Petugas Penerimaan Pelaporan Pelanggaran Hukum Di Lingkungan Kejaksaan Negeri Kepahiang tanggal 19 April 2021
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
Laporan Bulanan (Lapbul) Penanganan Dan Perlindungan Pelapor Pelanggaran Hukum Di Lingkungan Kejaksaan Negeri Kepahiang; Dibuat laporan evaluasi berupa WASKAT terhadap pelanggaran disiplin pegawai
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
-Melakukan rapat staf
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
Peta Benturan Kepentingan (jenis-jenis aktivitas/hal yang terkait dengan benturan kepentingan)
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
Sosialisasi tentang Benturan Kepentingan di lingkungan Sakter; SOP Penanganan Benturan kepentingan tanggal 15 Maret 2021
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
Pelaporan benturan Kepentingan
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
- Notulen Rapat, Dokumentasi, Absensi, DOkumentasi
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
-Hasil Monev atas Benturan Kepentingan telah ditindak lanjuti, laporan kegiatan
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
Kejaksaan Negeri kepahiang memiliki kebijakan standar pelayanan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik seperti : 1) PTSP (dilengkapi komputer, printer dan Layar CCTV) 2) Ruang Ibu menyusui 4) Pelayanan tilang untuk pembayaran menggunakan mesin EDC dari Bank BRI dan Program LANTANG (Pelayanan Antar TILANG) 5) Pelayanan Antar Barang Bukti (PELAYAN BAKTI) 6) Tersedianya Tunggu dan Ruang Informasi Publik 7) Area parkir yang luas dan Area Parkir Khusus DISABILITAS sekaligus kursi roda (Fasilitas Disabilitas) 8) Telah disediakannya perlengkapan hujan (Payung) 9) Tersedianya ruang tunggu untuk perokok dan ruang tunggu bebas dari asap rokok 10) Ruang Klinik 11) Perpustakaan, 12) Petunjuk Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul dan Tabung Pemadam Api 13) Adanya JALAGA (Jaksa Melayani Warga) dan Taman JALAGA 14) Taman Zona Integritas dengan bukti dukung Standar Pelayanan : Buku Arsip SOP Pelayanan, Dokumentasi, SK Pengelola SIPPN No KEP-19/L.7.18/Cp.1/03/2021 tanggal 24 Maret 2021.
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
Kejaksaan Negeri Kepahiang telah memaklumatkan seluruh standar pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait maklumat standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja; Standar pelayanan telah dimaklumatkan dan di pasang pada masing-masing bidang : - Foto/ dokumentasi SOP pada area pelayanan; Alur Pelayanan telah dipasang pada area pelayanan: -Foto/Dokuemntasi alur pelayanan yg dipasang di ruang pelayanan; Mengumumkan jam pelayanan pada Area pelayanan;
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
-Kejaksaan Negeri Kepahiang telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan, sebagai berikut : 1. SOP PTSP, Nomor : B-575/L.7.18/Cp.1/05/2020 tanggal 14 Mei 2020. 2. SOP Pelayanan Tamu dan Satpam, Nomor : B-567/L.7.18/Cp.1/05/2020 tanggal 14 Mei 2020. 3. SOP Tata Cara Penanganan Laporan Pengaduan, Nomor : B-566/L.7.18/Cp.1/05/2020 tanggal 14 Mei 2020. 4. SOP Tata Cara Antar Tilang (LANTANG), nomor : SOP-536/L.7.18/Cs.1/05/2020 tanggal 12 Mei 2020. 5. SOP Tahapan Penanganan Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Pelayanan Hukum (JALAGA) , Nomor : B-507/L.7.18/Cp.1/05/2020 tanggal 06 Mei 2020. 6. SOP Tata Cara Perekaman Digital Dalam Pemeriksaan Maupun Penelitian Tsk Perkara Tipikor, Nomor : B-565/L.7.18/Cp.1/05/2020 tanggal 12 Mei 2020. 7. SOP Tata Cara Penggunaan Kotak Pengaduan, Nomor : B-568/L.7.18/Cp.1/05/2020 tanggal 14 Mei 2020. 8. SOP Tata Cara Perekaman Digital Dalam Pemeriksaan Terhadap Saksi Tertentu, Nomor : B-564/L.7.18/Cp.1/05/2020 tanggal 12 Mei 2020. Kejaksaan Negeri Kepahiang juga telah memperbaharui sekaligus menciptakan SOP baru selama masa Covid 19 ini terutama untuk Pelayanan
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
Telah dilaksanakan review dan rapat tindak lanjut perbaikan atas Standar Pelayanan SOP selain ituSarana Prasarana Kejaksaan negeri Kepahiang (Foto/Dokumentasi): - Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang memberikan pelayanan berupa informasi, Loket penerimaan surat, loket pelayanan; - Tersedianya fasilitas cuci tangan seperti washtafel , sabun, handsanitizer, dan alat cek suhu tubuh; - Savety Box tempat penitipan barang tamu; - Ruang Tunggu yang terpisah dari ruang pegawai yang dilengkapi CCTV dan TV Informasi Publik (Ruang tunggu area bebas asap rokok dan ruang tunggu area merokok) - Ruang Pelayanan Hukum; - Ruang tahap 2 yang terpisah dari ruang pegawai dan terpasang CCTV; - Ruang Koordinasi dengan penyidik yang terpisah dari ruang pegawai dan terpasang CCTV; - Ruang pemeriksaan saksi/tersangka yang terpisah dari ruang pegawai dan terpasang CCTV; - Parkir, jalur, kursi roda, dan ruang tunggu untuk penyandang disabilitas (difabel); - Parkir khusus perempuan; - Ruang Laktasi/ Ibu menyusui - Ruang Klinik; - Petunjuk arah; - Jalur Evakuasi dan titik Kumpul; - Alat Pemadan Api; - Taman Jalaga - Fasilitas Olahraga - Adhyaksa Park - Mushola yang dilengkapi CCTV; - Taman Zona Integritas
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
1) Telah menerapkan sistem atau tata cara Penerimaan tamu seperti yang telah diterapkan pada pelaayanan di Bank BNI 46 KCP Kepahiang dengan mengadakan pelatihan (inhouse training); 2) Melaksanakan soisalisasi upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima kepada seluruh pegawai saat Apel Pagi dan Rapat Staf 3) Kejaksaan Negeri Kepahiang melaksanakan In House Training dengan tema “Hidup Tanpa Marah Dalam Menjalankan Tugas” agar Pelayanan semakin prima dengan menerapkan kesabaran dalam menghadapi tamu 4) Telah dilakukan kegiatan-kegiatan untuk menumbuhkan kebersamaan dan memupuk semangat perubahan seperti : - Kejaksaan Negeri Kepahiang telah melakukan Pelatihan Baris-berbaris (PBB) bagi Pegawai, PPNPN, Honorer, Satpam, dan Walsus, yang diadakan selama 3 (tiga) minggu pada hari Sabtu dan Minggu
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Informasi mudah diakses melalui media online (Tangkapan Layar) : 1. Instagram : @kejarikepahiang 2. Youtube : Kejaksaan Negeri Kepahiang 3. Facebook : Kejaksaan Negeri Kepahiang 4. Twitter : kejarikepahiang 5. Website : kejari-kepahiang.go.id Media Online Kejaksaan Negeri Kepahiang selalu update setiap hari mengenai kegiatan Kejaksaan Negeri Kepahiang serta sosialisasi SOP pelayanan Kejari Kepahiang.
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
-1) Membuat sistem reward dan punishment, bagi pelaksana pelayanan yang tidak sesuai dengan standar wajib langsung meminta maaf dan menerima sanksi sedangkan bagi penerima layanan tersebut diberikan souvenir; 2) Memberikan reward kepada pelaksana pelayanan terbaik setiap sebulan sekali 3) Dibuatnya Banner-banner tentang Pungutan Liar dan Gratifikasi, Dll 4) Menerapkan hukuman disiplin kepada Pegawai sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
Sarana Prasarana Kejaksaan negeri Kepahiang (Foto/Dokumentasi): - Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang memberikan pelayanan berupa informasi, Loket penerimaan surat, loket pelayanan; - Tersedianya fasilitas cuci tangan seperti washtafel , sabun, handsanitizer, dan alat cek suhu tubuh; - Savety Box tempat penitipan barang tamu; - Ruang Tunggu yang terpisah dari ruang pegawai yang dilengkapi CCTV dan TV Informasi Publik (Ruang tunggu area bebas asap rokok dan ruang tunggu area merokok) - Ruang Pelayanan Hukum; - Ruang tahap 2 yang terpisah dari ruang pegawai dan terpasang CCTV; - Ruang Koordinasi dengan penyidik yang terpisah dari ruang pegawai dan terpasang CCTV; - Ruang pemeriksaan saksi/tersangka yang terpisah dari ruang pegawai dan terpasang CCTV; - Parkir, jalur, kursi roda, dan ruang tunggu untuk penyandang disabilitas (difabel); - Parkir khusus perempuan; - Ruang Laktasi/ Ibu menyusui - Ruang Klinik; - Petunjuk arah; - Jalur Evakuasi dan titik Kumpul; - Alat Pemadan Api; - Taman Jalaga - Fasilitas Olahraga - Adhyaksa Park - Mushola yang dilengkapi CCTV; - Taman Zona Integritas
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
1. Aplikasi SI-TERANG (Sistem Informasi Terpadu Kejaksaan Negeri Kepahiang) 2. Aplikasi SIPEDE (Sistem Informasi Persuratan Disposisi Elektronik” 3. Podcast Adhyaksa; 4. Jaksa Menyapa Zoom; 5. Rumah Singgah Saksi; 6. Antar Jemput Saksi; 7. JALAGA (Jaksa Melayani Warga) 8. Jaksa Masuk Sekolah (JMS) 9. Jaksa Jaga Desa (JJD); 10. Jaksa Sahabat Guru (JSG) 11. Program LANTANG (Pelayanan Antar TILANG) 12. Pelayanan Antar Barang Bukti (PELAYAN BAKTI) 13. Adhyaksa Park sebagai alternative Konsultasi Hukum bernuansa Outdoor di kantor Kejari Kepahiang; 14. Kantin Adhyaksa bekerja sama dengan Café Circle; 15. Melayani tamu dengan cepat dan sopan dengan menggunakan buku tamu elektronik serta disediakan ruangan yang representative : 16. Ruang command center/ruang serbaguna sebagai sarana Rapat, pres release, vicon, pertemuan, dsb;
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
-Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan secara berkala melalui : 1) e-Survey melalui Aplikasi SI-TERANG 2) Penyediaan Kotak Survey kepuasan Masyarakat 3) Dilakukan testimoni kepada msyarakat pengguna pelayanan publik 4) Survey kepuasan dapat diakses melalui Facebook Kejaksaan Negeri Kepahiang 5) Survey kepuasan dibagikan kepada masyarakat yang berkunjung ke Kejari Kepahiang 6) Survey melalui situs Reformasi Birokrasi
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
-Hasil survey kepuasan Masyarakat dapat diakses melalui Media social : 1. Aplikasi SI-TERANG 2. Instagram : @kejarikepahiang 3. Youtube : Kejaksaan Negeri Kepahiang 4. Facebook : Kejaksaan Negeri Kepahiang 5. Twitter : kejarikepahiang 6. Situs Reformasi Birokrasi
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
Kejaksaan negeri Kepahiang telah menindaklanjuti atas setiap saran dan hasil survey kepuasan masyarakat, dengan data dukung: 1. Notulen Rapat 2. Absensi dan Foto
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan