Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJATI LAMPUNG
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
-Terdapat SK Kejaksaan Tinggi Lampung No: KEP-09/L.8/Cr.5/02/2021 Tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Berpredikat Wilayah Bebas Dari Korupsi ( WBK ) Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani ( WBBM ) Di Kejati Lampung Tanggal 05 Februari 2021
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
- Telah Dilakukan Rapat Dalam Menentukan Anggota Tim Yang Diikuti Oleh Kajati, Wakajati, Para Asisten, Kabag TU, Koordinator Dan Perwakilan Dari Masing-masing Bidang
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
-Terdapat Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM Kejati Lampung Tahun 2021
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
-Terdapat Target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBBM Kejati Lampung Tahun 2021
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
-Terdapat Media untuk mensosialisasikan pembangunan WBBM yaitu :Instagram @kejatilampung, Facebook : Penkum KejatiLampung, Twitter : @kejatiLpg, Website: http:/kejati-lampung.kejaksaan.go.id, banner danroll banner yang dipasang di Wilayah Kejati Lampung serta pembuatan kata-kata motivasi
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
-semua kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana ( terdapat foto kegiatan )
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
- Dikarenakan pandemi covid 19 maka monitoring dan evaluasi pembangunan ZI dilakukan secara virtual
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
- Semua catatan/rekomendasi hasil dari monitoring dan evaluasi tim Internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan unit WBK/WBBM telah ditindaklanjuti dengan baik
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
- Ya, Pimpinan menjadi contoh pelaksanaan nilai-nilai organisasi memberi contoh dengan cara melaksanakan apel, absensi tepat waktu ikut serta dalam kegiatan senam, kegiatn pengarahan Kajati ketika diskusi/ekspose,kegiatan rapat staff AA dengan para Asisten
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
-Berdasarkan PRIN-277/L.8/Cr.5/03/2021 tanggal 08 Maret 2021 SK Agen perubahan telah ditetapkan dan berkontribusi terhadap perubahan pada unit kerjanya,
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
- Telah dilakukan pembangunan budaya kerja dan pola pikir dan mampu mengurangi resistensi atas perubahan
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
- Semua anggota terlibat dalam pembangunan ZI menuju WBBM salah satu contohnya seperti pembuatan yel-yel, slogan/motto, banner, poster dan notulen rapat pembangunan ZI
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
-Pada Kejaksaan Tinggi Lampung terdapat SOP alur pelayanan kepegawaian, terdapat alur penerimaan tamu pada PTSP, SOP pelayanan tehadap permintaan perpanjangan penahanan, SOP bidang Datun, SOP bidang Pengawasan, SOP bidang Pidsus, dan SOP bidang Intel.
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
- Kejaksaan Tinggi Lampung telah menerapkan seluruh SOP yang ditetapkan organisasi dan juga melakukan inovasi pada SOP yang diterapkan dan melakukan obserfasi
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
-Seluruh SOP utama telah dievaluasi dan telah ditindaklanjuti berupa perbaikan SOP atau usulan perbaikan SOP
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
- Sudah menggunakan Teknologi Informasi pada PTSP Kejaksaan Tinggi Lampung
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
B
- Informasi tentang kepegawaian dapat diakses pada aplikasi kepegawaian di aplikasi simkari.
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
-Salah satu layanan Kejaksaan Tinggi Lampung yaitu pelayanan pengaduan yang dapat diakses di website htts://kejati-lampung.kejaksaan.go.id
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Laporan monitoring dan evaluasi telah dilakukan secara berkala
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
Sudah terdapat PPID yang menyebarkan/mensosialisasikan informasi di smua medsos Kejati Lampung
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Terdapat evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Kebutuhan pegawai telah disusun mengacu pad peta jabatan dan analisis beban kerja
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
Penempatan pegawai telah mengacu kepada kebutuhan pegawai
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
-Pimpinan unit kerja Kejaksaan Tinggi Lampung telah memerintahkan kepada satker selampung untuk melakukan pengisian jabatan-jabatan yang kosong dengan menerbitkan sprint pengisian jabatan tersebut sehingga satker dapat berjalan optimal.
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Sudah terdapat pola mutasi sebagai wujud pengembangan karir
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
Mutasi pegawai telah memperhatikan kompetensi jabatan
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Telah dilakukan Training Need Analysis melalui diklat yang dilaksanakan secara virtual
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
Semua rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
Persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar komptensi sebesar <25%
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
Seluruh pegawai di Kejati Lampung telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
Kejati Lampung mlakukan upaya pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
Monev terhadap hasil pengembangan kompetensi telah dilakukan secara berkala
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
seluruh penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi serta perjanjian kinerja selaras dengan sasaran kinerja pegawai (SKP)
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
D
Seluruh kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
Pengukuran kinerja individu dilakukan secara bulanan
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Penilaian kinerja individu teelah dijadikan dasar untuk pemberian reward
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
Seluruh pimpinan terlibat dalam penyusunan perencanaan
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
terdapat aplikasi yang ditampilkan pada TV media yang berisi informasi data kepegawaian yang selalu update
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Seluruh pimpinan unit kerja terlibat dalam penyusunan perencanaan
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
seluruh pimpinan unit kerja terlibat dalam penyusunan perjanjian kinerja
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Seluruh pimpinan unit kerja terlibat dalam pemantauan pencapaian kinerja dan menindaklanjuti hasil pemantauan melalui Aplikasi e-Monev.
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Kejaksaan Tinggi Lampung sudah memiliki Dokumen Rencana Kerja
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Ya, Dokumen perencanaan telah berorientasi hasil
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Ya, Kejaksaan Tinggi Lampung memiliki IKU
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
seluruh indikator kinerja unit kerja telah SMART
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Ya, Kejaksaan Tinggi Lampung telah menyusun laporan kinerja tepat waktu
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
Seluruh pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
Terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja dengan mengikuti sosialisasi, diklat dan pelatihan-pelatihan.
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh seluruh SDM yang kompeten
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Bukti Dukung terlampir
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
Unit kerja mengimplementasikan pengendalian gratifikasi sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
B
Unit kerja membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi (Bukti dukung terlampir)
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
B
Unit kerja melakukan penilaian resiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi (Bukti Dukung terlampir)
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
B
Unit kerja melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi (Bukti dukung terlampir)
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
SPI telah diinformasikan dan komunikasikan kepada seluruh pihak terkait (Bukti dukung terlampir)
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
B
Unit kerja telah mengimplentasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   0
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   0
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
Penanganann lapdu dimonitoring secara berkala
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
Seluruh hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti oleh unit kerja (Bukti terlampir)
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Ya, Whistle Blowing System telah diinternalisasi di unit kerja (Bukti dukung terlampir)
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
B
Kejati Lampung menerapkan kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
Evaluasi dan penerapan Whistle Blowing System dilakukan tahunan
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
seluruh hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti oleh unit kerja.
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
sudah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama (Bukti Dukung terlampir)
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
Penanganan benturan kepentingan disosialisasikan/diinternalisasikan ke seluruh unit kerja.
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
Penanganan benturan kepentingan diimplementasikan ke seluruh unit kerja.
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi secara berkala oleh unit kerja
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
seluruh hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
Kejaksaan Tinggi Lampung memiliki kebijakan standar pelayanan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait standar (Bukti dukung terlampir)
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
Kejaksaan Tinggi Lampung telah memaklumatkan seluruh standar pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait maklumat standar pelayanan dan di buat dalam bentuk banner yang ditempel pada PTSP Kejati Lampung
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
Kejaksaan Tinggi Lampung menerapkan seluruh SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
B
unit kerja melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
B
Sebagian besar sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan buaya pelayanan prima
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Informasi pelayanan dapat diakses melalui Instagram : kejatilampung, Facebook : Penkum KejatiLampung, twitter : KejatiLpg
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
Telah terdapat sistem sanksi/rewards bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar dan sudah diimplementasikan
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
seluruh pelayanan sudah dilakukan secara terpadu/terintegrasi
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
B
Kejaksaan Tinggi Lampung telah memiliki inovasi pelayanan yang berbeda dengan unit kerja lain dan mendekatkan pelayanan dengan masyarakat
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan secara berkala
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses melalui aplikasi yang ada pada PTSP Kejati Lampung dan pada website Kejaksaan Tinggi Lampung.
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survey kepuasan masyarakat
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan