Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI TANGGAMUS
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
- Telah dibentuk Tim Kerja berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Tanggamus Nomor: KEP- 04/L.8.19/Cp.1/01/2021 tanggal 26 Januari 2021 Tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kejaksaan Negeri Tanggamus
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
-Dilakukan sesuai dengan prosedur/ Mekanisme yang jelas dan mewakili seluruh unsur dalam unit kerja
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
- Terdapat Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) Kejaksaan Negeri Tanggamus Tahun 2021 dan Dokumen Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas (ZI) Kejaksaan Negeri Tanggamus Tahun 2021
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
- bahwa target-target prioritas relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM sebagaimana dituangkan dalam Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) Kejaksaan Negeri Tanggamus Tahun 2021 dan Dokumen Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas (ZI) Kejaksaan Negeri Tanggamus Tahun 2021
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
-bahwa telah dilakukan pengelolaan media/aktivitas interaktif yang efektif untuk mengonfirmasi pembangunan ZI kepada internal dan stakeholder yang dikelola secara berkala dalam media sosial instagram (@kejaritanggamus), facebook (kejaritanggamus), twitter (@kejaritanggamus), Youtube (Kejaritanggamus)
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
B
Bahwa sebagian besar kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, dan selalu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala apabila terdapat target yang belum tercapai yang dihadiri oleh Kajari, para Kasi dan Kasubagbin serta pegawai.
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
-Bahwa dilakukan monitoring dan evaluasi melibatkan pimpinan dan dilakukan secara berkala, dengan dilaksanakan evaluasi yang dihadiri Kajari, Para Kasi dan Kasubagbin serta para pegawai
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
B
-bahwa sebagian besar catatan/rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM telah ditindaklanjuti yang telah melibatkan pimpinan dan telah dilakukan secara berkala
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
-Bahwa pimpinan telah menjadi contoh dalam pelaksanaan nilai-nilai organisasi, baik dalam menjalankan tugas-tugas sehari-hari sesuai Tupoksi masing-masing, dalam hal kedisiplinan dalam kehadiran dan pakaian serta dalam pergaulan organisasi di Kejaksaan Negeri Tanggamus.
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
-Bahwa telah ditetapkan agen perubahan dan berkontribusi terhadap perubahan pada unit kerjanya,
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
-Bahwa telah dilakukan upaya pembangunan budaya kerja dan pola pikir dan mampu mengurangi resistensi atas perubahan, dengan cara sosialisasi Qoute (Kata Motivasi) dari seluruh pimpinan organisasi (Kajari, Para Kasi dan Kasubagbin) di Kejaksaan Negeri Tanggamus, pemberian reward bagi pegawai berprestasi dan peningkatan disiplin bagi seluruh pegawai, dan diakhiri dengan evaluasi pada setiap pelaksanaan program yang telah terlaksana dengan mengadakan gathering bersama seluruh pegawai dalam suasana santai (makan bersama) untuk mengurangi resistensi atas perubahan-perubahan yang telah dilakukan.
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
B
-Bahwa sebagian besar anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, dan telah menandatangani Pakta Integritas yang sudah mewakili seluruh seksi dan subbag pada Kejaksaan Negeri Tanggamus.
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
Bahwa SOP Kejaksaan Negeri Tanggamus telah mengacu pada Peta Proses Bisnis yang telah ditetapkan dan diselaraskan serta dituangkan dalam SOP INOVASI KEJAKSAAN NEGERI TANGGAMUS PADA PERCEPATAN AKSES PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2021 Yang Disusun oleh Tim Zona Integritas Kejaksaan Negeri Tanggamus
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
-Bahwa unit telah menerapkan SOP yang ditetapkan organisasi Kejaksaan RI berdasarkan SOP masing-masing bidang (Contoh: Seksi Intelijen berpedoman pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Administrasi Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia) serta SOP lain yang telah ditetapkan oleh Kejaksaan Republik Indonesia
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
-Bahwa sebagian besar SOP utama telah dievaluasi dan telah ditindaklanjuti berupa perbaikan SOP atau usulan perbaikan SOP dengan dilaksanakannya rapat evaluasi terhadap pelaksanaan SOP yang telah ditetapkan
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
-Bahwa unit memiliki sistem pengukuran kinerja (e-performance/e-sakip) yang menggunakan teknologi informasi, yaitu penyusunan SKP menggunakan rumusan aplikasi dalam program yang telah dibuat
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
-Bahwa unit telah memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang menggunakan teknologi informasi secara terpusat yaitu menggunakan aplikasi SIMKARI serta pengukuran kinerja menggunakan Inovasi Program E-Wasnal dan Bank Data pada Seksi Pemeriksa Kejaksaan Negeri Tanggamus.
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
-bahwa unit telah memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi terpusat/unit sendiri yaitu menggunakan media sosial Instagram, Facebook, Twitter dan Youtube serta terdapat inovasi E-Lapdu menggunakan media WhattsApp yang dikelola secara berkala dan tersendiri. Dan pada jangka waktu tertentu dilakukan survey secara berkala dalam bentuk kuisioner.
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
-Bahwa laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik sudah dilakukan secara berkala dalam bentuk kuisioner kepada para pihak yang diberi layanan. Pengukuran kinerja dan operasionalisasi SDM menggunakan inovasi Bank Data sebagai bentuk pengawasan dan kontrol terhadap kinerja pegawai pada Kejaksaan Negeri Tanggamus
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
-Bahwa sudah terdapat Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) yang menyebarkan sebagian informasi yang dapat diakses secara mutakhir dan lengkap melalui media sosial Instagram, Facebook, Twitter, dan Youtube. Bahwa SOP Pelayanan Publik telah diatur dalam Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: INS-001 / A / JA / 06 /2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik Di Kejaksaan Republik Indonesia.
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
-Bahwa telah dilakukan monitoring dalam bentuk kuisioner dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dalam bentuk rapat evaluasi.
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Bahwa kebutuhan pegawai telah disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan. Untuk Kejaksaan Negeri Tanggamus, dari 18 jabatan Kasubsi dan Kaur Eselon V dan baru terisi 3, dan telah menyurat ke Kejaksaan Tinggi Lampung dengan surat Nomor: B-1149/L.8.19.1/Cp/09/2019 Tanggal 19 September 2019
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
Bahwa semua penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per-jabatan. Untuk Kejaksaan Negeri Tanggamus, terdapat kekurangan pegawai dan kekosongan dari 18 jabatan Kasubsi dan Kaur Eselon V dan baru terisi 3, dan telah menyurat ke Kejaksaan Tinggi Lampung dengan surat Nomor: B-1149/L.8.19.1/Cp/09/2019 Tanggal 19 September 2019.
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
-Bahwa sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai hasil rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja dengan menyusun Data Statistik Pegawai
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Bahwa telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan sebagai wujud dari pengembangan karier pegawai melalui Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Tanggamus
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
Bahwa semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi, dan dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Tanggamus
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Bahwa sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Sudah dilakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi SDM di Kejaksaan Negeri Tanggamus. Untuk beberapa pegawai Jaksa dan TU sudah dilakukan pelatihan terkait Tupoksinya masing-masing
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
Bahwa sebagian besar rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai dan dilakukan pelatihan berdasarkan Tupoksinya masing-masing.
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
Bahwa persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan sebesar >25%-50%
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
Bahwa pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya berdasarkan Tupoksinya masing-masing dan diterbitkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Tanggamus untuk pelaksanaan Diklat/Pelatihan tersebut
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
Bahwa monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja telah dilakukan namun tidak secara berkala melalui SKP dan DP3 yang dibuat per-tahun dan dinilai dan ditandatangani oleh atasan langsung pegawai.
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
Bahwa monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja telah dilakukan namun tidak secara berkala melalui SKP dan DP3 yang dibuat per-tahun dan dinilai dan ditandatangani oleh atasan langsung pegawai.
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Bahwa penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi serta perjanjian kinerja selaras dengan sasaran kinerja pegawai (SKP) serta outputnya yang dibuat per-tahun yang dinilai dan ditandatangani oleh atasan langsung pegawai.
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
Bahwa sebagian ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya serta menggambarkan logic model, serta selaras antara sasaran organisasi, program kegiatan saksi, dan output individu
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
Bahwa pengukuran kinerja individu dalam bentuk SKP dilakukan secara semesteran yang dibuat setiap 6 bulan sekali.
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Bahwa hasil penilaian kinerja individu (SKP) telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll) kepada pegawai yang berprestasi.
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
Bahwa unit kerja telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
Bahwa data informasi kepegawaian unit kerja dapat diakses oleh pegawai dan dimutakhirkan setiap ada perubahan data pegawai melalui aplikasi Simkari dan CMS
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Bahwa pimpinan unit kerja terlibat dalam penyusunan RAB dan TOR Kejaksaan Negeri Tanggamus
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Seluruh pimpinan unit kerja terlibat dalam penyusunan dan ikut menandatangani perjanjian kinerja yang telah ditetapkan.
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Seluruh pimpinan unit kerja terlibat dalam pemantauan pencapaian kinerja dan menindaklanjuti hasil pemantauan yang diinput ke dalam aplikasi E-Monev
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Bahwa Kejaksaan Negeri Tanggamus telah menandatangani Perjanjian Kinerja, menyusun Rencana Kerja dan Rencana Strategis Tahun 2021 berdasarkan Indikator Kinerja Utama Kejaksaan yang disusun oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Bahwa Perjanjian Kinerja, Rencana Kerja dan Rencana Strategis Tahun 2021 berdasarkan Indikator Kinerja Utama Kejaksaan yang disusun oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dilaksanakan berorientasi hasil dan capaian kinerja.
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Sudah ada dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) / Key Performance Indicator yang disusun oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
Bahwa seluruh indikator kinerja unit kerja telah smart dan telah diinput secara berkala (Bulanan, Triwulan, Semester, dan Tahunan) dalam program Smart E-Monev.
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Bahwa unit kerja telah menyusun laporan kinerja tepat waktu yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi.
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
Bahwa seluruh pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja mencakup seluruh bidang di Kejaksaan Negeri Tanggamus secara berkala (Bulanan, Triwulan, Semester, dan Tahunan)
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
Bahwa terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja berdasarkan Tupoksi masing-masing, contoh pejabat keuangan diperintahkan mengikuti Sosialisasi/Diklat penyusunan anggaran, dan Jaksa diperintahkan mengikuti Diklat Perdagangan Satwa Liar
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
Bahwa pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh seluruh SDM yang kompeten di bidangnya masing-masing, dan diutamakan yang sudah pernah mengikuti Diklat/Pelatihan terkait jabata yang diemban di organisasi Kejaksaan Negeri Tanggamus.
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
-Public Campaign telah dilakukan secara berkala dan masif dengan memanfaatkan media berupa Banner, media elektronik serta media sosial mengenai kegiatan dan pencapaian kinerja serta pencegahan gratifikasi di lingkungan Kejaksaan Negeri Tanggamus.
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
-Bahwa Unit Pengendalian Gratifikasi, upaya pengendalian gratifikasi telah menjadi bagian dari prosedur, diantaranya dengan diterbitkannya Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kejaksaan RI. Serta telah dilakukan upaya sosialisasi pencegahan gratifikasi kepada masyarakat luas khususnya yang berhubungan dengan Tupoksi Kejaksaan RI
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
-Bahwa unit kerja membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
-Bahwa unit kerja melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
-Bahwa unit kerja telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dengan melakukan upaya monitoring dan evaluasi secara berkala dan juga membuat inovasi terkait kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang sesuai dengan karakteristik unit kerja.
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
-Bahwa SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait khususnya internal dengan melakukan sosialisasi terkait SPI agar pegawai mengathui adanya SPI.
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
-Bahwa unit kerja mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pengaduan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik unit kerja. Bahwa telah disediakan Ruang PTSP untuk masyarakat yang datang untuk menyampaikan Pengaduan Masyarakat yang terkait Tupoksi Kejaksaan RI serta membuat Aplikasi E-Lapdu yang dapat diakse oleh masyarakat luas khususnya di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Tanggamus.
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   4
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   3
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   1
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
-Bahwa penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi secara berkala oleh Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang dibentuk oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tanggamus berdasarkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Tanggamus Nomor: KEP-3/L.8.19/Cp.1/01/2021 Tanggal Januari 2021 tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kejaksaan Negeri Tanggamus.
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
-Bahwa seluruh hasil evaluasi atas penanganan pengaduan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja dan dilaporkan dalam bentuk Hasil Klarifikasi dan dilaporkan secara berjenjang.
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
-Bahwa Whistle Blowing System telah di internalisasi di unit kerja dan ditindaklanjuti dengan diterbitkannya PERJA Nomor: PER-026/A/JA/10/2013 tanggal 03 Oktober 2013 tentang Penanganan dan Perlindungan terhadap Laporan Pelanggaran Hukum, dan telah dibentuk UNIT PERLINDUNGAN PELAPOR untuk melindungi Pelapor dalam menyampaikan pengaduannya.
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
-Bahwa unit kerja telah menerapkan seluruh kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pelaksanaan Whistle Blowing System yang sesuai dengan karakteristik unit kerja dengan berpedoman pada PERJA Nomor: PER-026/A/JA/10/2013 tanggal 03 Oktober 2013 tentang Penanganan dan Perlindungan terhadap Laporan Pelanggaran Hukum, dan telah dibentuk UNIT PERLINDUNGAN PELAPOR untuk melindungi Pelapor dalam menyampaikan pengaduannya
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
Bahwa penerapan Whistle Blowing System telah dilakukan dimonitoring dan evaluasi secara berkala dalam laporan Monev WBS.
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
-Bahwa seluruh hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti oleh unit kerja dan selanjutnya dilakukan peningkatan kualitas penerapan WBS.
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
-Bahwa sudah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan tetapi pada seluruh tugas fungsi utama, dan selanjutnya telah diterbitkan Keputusan tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan sebagai acuan pelaksanaan tugas sesuai Tupoksi masing-masing.
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
-Bahwa telah dilakukan Sosialisasi penanganan benturan kepentingan dan mengimplementasikan penanganan benturan kepentingan kepada pihak internal dan diinternalisasikan.
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
Bahwa penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan ke seluruh layanan yang ada di organisasi Kejaksaan Negeri Tanggamus.
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
-Bahwa penanganan Benturan Kepentingan telah dilakukan dievaluasi secara berkala oleh unit kerja dalam bentuk laporan Monev Benturan Kepentingan.
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
-Bahwa seluruh hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana laporan Monev benturan kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja di Kejaksaan Negeri Tanggamus.
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
-Bahwa unit kerja memiliki kebijakan standar pelayanan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja berdasarkan Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: INS-001 / A / JA / 06 /2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik Di Kejaksaan republik Indonesia.
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
-Bahwa Kepala Kejaksaan Negeri Tanggamus telah membuat maklumat standar pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait maklumat standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja dan tetap berpedoman kepada Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: INS-001 / A / JA / 06 /2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik Di Kejaksaan republik Indonesia
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
-Bahwa Kejaksaan Negeri Tanggamus telah menerapkan seluruh SOP sesuai dengan yang ditetapkan Kejaksaan RI dan juga membuat inovasi terkait SOP yang sesuai dengan karakteristik unit kerja berpedoman kepada Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: INS-001 / A / JA / 06 /2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik Di Kejaksaan Republik Indonesia
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
-Bahwa Kejaksaan Negeri Tanggamus telah melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP sesuai dengan yang ditetapkan Kejaksaan RI dan juga unit kerja berinisiatif melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP dengan melakukan rapat valuasi secara berkala dengan dihadiri seluruh pimpinan dan pegawai di Kejaksaan Negeri Tanggamus
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
-Bahwa sudah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima pada seluruh pegawai yang memberikan pelayanan di Kejaksaan Negeri Tanggamus.
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
-Bahwa informasi pelayanan di Kejaksaan Negeri Tanggamus dapat diakses melalui berbagai media (Facebook. Instagram, Twitter, Website, Youtube, serta sosialisasi mengenai pelayanan yang menjadi Tupoksi Kejaksaan di Radio RRI Lampung) serta dalam bentuk brosur yang dibagikan kepada masyarakat khususnya yang berkaitan dengan Tupoksi Kejaksaan.
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
-Bahwa telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar dan sudah diimplementasikan dalam bentuk pemberian piagam penghargaan, dll. serta punishmen berupa peringatan dll.
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
-Bahwa sudah terdapat sarana terpadu berupa ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang dapat melakukan pelayanan secara terintegrasi atas seluruh layanan serta sarana penunjang lainnya yang ada di Kejaksaan Negeri Tanggamus.
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
-Bahwa Kejaksaan Negeri Tanggamus telah memiliki inovasi pelayanan yang berbeda dengan unit kerja lain dan mendekatkan pelayanan dengan masyarakat antara lain penggunaan Mobil Si Bulang (Pengembalian Barang Bukti), E-Wasnal, E-Lapdu, dll. yang telah disosialisasikan serta diimplementasikan dalam pelaksanaan layanan kepada masyarakat.
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
-Bahwa telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan secara berkala alam bentuk kuisioner.
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
-Bahwa hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses melalui beberapa media (misal: papan pengumuman, selebaran, dsb.).
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
-Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survey kepuasan masyarakat.
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan