Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI LAMPUNG SELATAN
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
SK KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG SELATAN NOMOR: KEP - 08 / L.8.11.Cp/03/2021 Tanggal 25 Maret 2021
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Telah dilakukan Rapat dalam menentukan Anggota Tim Yang diikuti oleh Kajari, para Kasi serta pegawai Kejaksaan Negeri Lampung Selatan
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Dokumen Rencana Aksi Pembangunan Aksi, Ada, foto spanduk/baliho, website, media sosial Facebook, Instagram
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Sesuai Target dan Rencana Dokumen Rencana Aksi Pembangunan Aksi
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Terdapat Media Sosial Untuk mensosialisasikan Pembangunan WBK/WBBM yaitu Instagram: @kejarilamsel , Facebook: Kejaksaan Negeri Lamsel , Twitter: @kejarilamsel1, Website: http://kejari-lampungselatan.go.id/
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
Sesuai Terget Dan Rencana: Ada dokumentasi rapat, notulen rapat.
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
Dilakukan Monitoring Oleh Kejaksaan TInggi Lampung
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
Hasil Monitoring dan Evaluasi ditindaklanjuti Seluruhnya
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Pimpinan Selalu Memberi Contoh, Seperti datang tepat waktu, selalu berkordinasi, selalu cepat dalam tindakan, dan selalu memberikan contoh ataupun panutan kepada bawahan. Dokumentasi pimpinan sebagai role mode
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
SUdah, Sesuai dengan SK KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG SELATAN NOMOR: KEP - 08 / L.8.11.Cp/03/2021 Tanggal 25 Maret 2021.
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi melalui pemasangan Papan Informasi 7 tertib Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dan Pesan anti korupsi dari Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, adanya absen. Dokumentasi
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
Seluruh anggota organisasi terlibat dalam pembangunan ZI menuju WBBM. SK KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG SELATAN NOMOR: KEP - 08 / L.8.11.Cp/03/2021 Tanggal 25 Maret 2021
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
telah melakukan inovasi yang selaras antara lain : media elektronik (Website, Face Book, Twitter, Instagram, YouTube), DOKUMENTASI SOP masing-masing bidang pada Kejaksaan Negeri
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
Telah diterapkan SOP untuk seluruh inovasi. SOP JUKLAK JUKNIS
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
Seluruh SOP utama telah dievaluasi dan ditindaklanjuti. Lampiran Foto Kegiatan, Notulen Rapat.
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
Memiliki sistem pengukuran kinerja. Sreenshoot Simkari, Aplikasi SIMKARI dan Aplikasi CMS
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
Operasional manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi. Screenshoot Aplikasi SIMKARI (DRP SIMKARI Lengkap) Screnshoot Kenaikan Gaji Berkala
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi dengan adanya Media Informasi Elektronik, Media Sosial. Dokumentasi TV monitor kegiatan Dokumentasi PTSP Dokumentasi Website dan Media
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Laporan survey per triwulan, Laporan Bulanan Pembinaan.
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
Telah ditunjuk Pejabat Penghubung Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) dengan SK Nomor : KEP-09 / L.8.11/ Cr/03/2021 An Riodinal Ahmad,S.Kom dan Septa Dwi Wulandari. Screenshoot website, facebook, instagram. Dokumentasi Spanduk/Baliho layanan Kejaksaan Negeri Bangka Selatan.
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan informasi publik. Notulen rapat. Dokumentasi rapat.
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Kebutuhan Pegawai disusun dengan mengacu kepada peta jabatan yang tertuang dalam Papan Struktur Organisasi, Papan Daftar Urut Kepangkatan (DUK). Surat usulan kebutuhan pegawai, Dokumen peta jabatan.
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
Penempatan Pegawai hasil rekrutmen mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun perjabatan. Sprint Mutasi lokal Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Selatan tahun 2021
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Adanya Laporan bulanan Pembinaan
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Adanya Usul Mutasi / Promosi. Sprint Mutasi lokal Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Selatan tahun 2021
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
Mutasi pegawai antar jabatan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan Sprint Mutasi lokal Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Selatan tahun 2021
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
dilakukan monitoring dan evaluasi setiap bulannya. Laporan hasil monev berupa sprint
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Mengikuti Diklat berbasis analis kebutuhan dan Beban Kerja. Dokumentasi kegiatan In House Training.
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
Pengembangan kompetensi pegawai dipertimbangkan melalui hasil kerja pegawai tersebut. Hasil evaluasi kinerja pegawai (SKP).
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
Dokumentasi kegiatan
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
Pegawai Kejaksaan Negeri Lampung Selatan berkesempatan untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya. Dokumentasi kegiatan Publikasi informasi diklat
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
Diklat TAK, Diklat LATSAR untuk Pegawai CPNS, Bimtek, Sosialisasi. Dokumentasi kegiatan Laporan kegiatan
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
Dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam perbaikan kinerja. Dokumentasi kegiatan Laporan kegiatan
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Terdapat penetapan kinerja individu selaras dengan Sasaran Kinerja Pegawai. Dokumen Indikator Kinerja Utama. Perjanjian Kerja. Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
Hasil kerja individu memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja. DOKUMENTASI / Doc Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik yaitu dengan adanya Laporan Bulanan. DOKUMENTASI / Doc Hasil pengukuran capaian kinerja individu pegawai
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Hasil penilaian kinerja individu dijadikan dasar pemberian reward. Dokumentasi pemberian reward kepada pegawai dengan capaian kinerja terbaik
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai telah dilaksanakan. Penilaian perilaku kerja (buku biru/waskat) Absensi dan Dokumentasi Apel Kerja AbsenSi
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
Data informasi kepegawaian telah dimutakhirkan secara berkala dengan adanya Laporan Bulanan, Laporan triwulan, Laporan Semester, Laporan Tahunan, KGB, Kenaikan Pangkat, Cuti serta melakukan update e-Dosir dan e-Kepangkatan melalui SIMKARI dan SICANA . Tangkapan Layar Simpeg Simkari DRP seluruh pegawai telah mutakhir.
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Pimpinan dalam hal ini Kajari Lampung Selatan terlibat dalam seluruh perencananaan. Dokumentasi kegiatan rapat, Dokumen Renja.
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Pimpinan dalam hal ini Kajari Lampung Selatan terlibat dalam seluruh penyusunan perjanjian kinerja. Dokumentasi kegiatan rapat Dokumen perjanjian kinerja
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Pimpinan dalam hal ini Kajari Lampung Selatan selalu memantau kinerja para anggotanya. Tangkapan Layar pengisian aplikasi E-Monev secara periodik.
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
adanya Dokumen RENSTRA, RENJA, IKU dan PK
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
adanya Dokumen RENSTRA, RENJA, IKU dan PK
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
adanya Dokumen IKU
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
adanya Dokumen IKU dan Renstra
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Laporan Kinerja disusun tepat waktu dan dibuktikan adanya LKJ
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
adanya Dokumen laporan LKJ
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
Peningkatan kapasitas SDM melalui sarana BIMTEK, Sosialisasi, dan seminar. Surat Perintah Laporan Pelaksanaan Diklat/Seminar/Sosialiasi/Pelatihan Mandiri
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
Dokumentasi Seminar/diklat/sosialisasi/ pelatihan mandiri pegawai yang menangani akuntabilitas kinerja
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi melalui website, e-LAPDU dan Wistle Blowing System pada website, Benner Pesan Anti Korupsi, Dokumentasi website, media sosial, banner, spanduk tentang gratifikasi.
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan dengan memasang CCTV yang terhubung dengan android, mengisi LHKPN, LKHASN, serta SPT Tahunan dan memasang SK. Unit Pengendalian Gratifikasi
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
Telah dibangun lingkungan pengendalian berupa sarana pintu masuk dengan fingger print, CCTV berbasis android, loker penyimpanan barang tamu SK. Tim Satgas SPIP, Laporan penyelenggaraan SPIP
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
Peta resiko yang dilengkapi dengan hasil identifikasi atau penilaian
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
Hasil monitoring resiko
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait dan Dokumentasi
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
Dokumentasi Laporan Masyarakat pada E-Lapdu di website
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   0
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   0
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
Laporan Monitoring dan Evaluas
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
Laporan Tindak Lanjut
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Tangkapan layar WBS pada website.
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
sudah sesuai dengan Surat Perintah Kajati tentang Pembentukan Unit UPP Laporan kegiatan
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
dokumentasi / doc Laporan kegiatan
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
dokumentasi / doc Laporan kegiatan
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
Dokumen peta benturan kepentingan
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
SK. Tim Penanganan Benturan Kepentingan, SOP penanganan dan penyelesaian
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
dokumentasi / doc Laporan kegiatan
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
dokumentasi / doc Laporan kegiatan
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
dokumentasi / doc Laporan kegiatan
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
Dokumentasi Maklumat Pelayanan Foto SOP pelayanan Foto alur pelayanan Foto SOP biaya/tarif, jam pelayanan
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
Dokumentasi Maklumat Pelayanan Foto SOP pelayanan Foto alur pelayanan Foto SOP biaya/tarif, jam pelayanan
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
Dokumentasi Maklumat Pelayanan Foto SOP pelayanan Foto alur pelayanan Foto SOP biaya/tarif, jam pelayanan
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
Laporan rapat evaluasi Dokumentasi ruang layanan . Dokumentasi Maklumat Pelayanan Foto SOP pelayanan Foto alur pelayanan Foto SOP biaya/tarif, jam pelayanan
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
Dokumentasi Duta Pelayanan
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Foto spanduk layanan Tangkapan layar website dan media sosial
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
Dokumentasi kegiatan reward kepada pegawai
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
Foto dokumentasi PTSP Foto TV media informasi Foto ruang-ruang untuk umum (ruang tunggu, toilet, hiburan, minum, ruang laktasi, ruang klinik kesehatan, sarana untuk disabilitas, pos pelayanan hukum gratis, pos pelayanan tilang, parkis khusus wanita dan disabilitas, ruang konsultasi penyidik, ruang diversi, ruang tahap II)
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
Dokumentasi inovasi layanan ABANG JAKSA (antar barang bukti gratis), Drive Thru Tilang, Aplikasi SIAP (Sistem Administrasi Pidana Umum)
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
Laporan hasil survey
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
Hasil survey pada media sosial
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
Dokumentasi kegiatan Data tindak lanjut hasil surve
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan