Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI METRO
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
-Telah dibentuk dalam unit kerja dengan no surat Kep-08/L.8.12/Cp1/03/2021
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
-mekanisme yang jelas dan mewakili seluruh unsur dalam unit kerja
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
-memiliki rencana kerja pembangunan Zona iNtergritas
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
-target pembangunan WBK.WBBM menjadi yang terbaik
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
adanya spanduk/ banner yangbertemakan zona integritas menuju WBKdan WBBM yang terpasang di kantor Kejari Metro, serta penandatanganan komitmen dari pimpinan sampai level staf sebagai wujud bentuk wujud komitmen atas pembangunan zona integritas
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
B
sesaui target dan rencana
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
adanya rapat paripurna dan rapat staf
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
B
hasil monitoring dan evaluasi telah ditindak lanjuti seluruhnya
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
adanya daftar hadir yang telah ditanda tanganioleh Kajari dan di laporkan ke Kejati setiap bulan
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
telah ditetapkan agen perubahansesuai dengan Kepala Kejaksaan Negeri Metro Nomor : KEP-09/L.8.12/Cp.1/03/2021 tanggal maret 2021
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
ya. penyampaian melalui rapat staf dan paripurna
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
B
-semua anggota dan pegawai terlibat dalam pembangunan zona Integritas WBK dan WBBM dan usulan-usulan dari anggota diakumodasikan dalam keputusan
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
-SOP pelayanan pengunjung/ tamu kantor, dan SOP dari masing-masing bidang
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
-SOP pada masing-masing bidang telah ditetapkan dengan adanya kewajiban memasang banner pada masing-masing bidang
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
semua SOP telah disesuaikan dengan PERJA Nomor :006/A/JA/2017 tentang oraganisasi dan tata kerja Kejaksaan RI
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
unit kerja mengikuti pengukuran kinerja terpusat
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
unit kerja mengikuti operasional SDM secara terpusat
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
unit kerja menggunakan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi terpusat
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
dilaporakan bulanan mengikuti teknologi dan informasi terpusat
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
penggunaan media sosial berupa instagram(@kejari_metro) dan youtube channel (Kejaksaan Negeri Metro Lampung) dan situs resmi di www.kejari-metro.kejaksaan.go.id
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
kegiatan JMS, Jaksa Menyapa pada radio RRI
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
mengusulkan jabatan yang kosong pada Kejakasaan Tinggi Lampung
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
B
ya, penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu pada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Notulen Rapat
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
mengusulkan Pejabat Eselon V (Lima) untuk menduduki jabatan yang masih kosong sesuai dengan Sprint Kepala Kejaksaan Negeri Metro Nomor: Print-335/L.8.12/Cp.1/04/2021 An Rifqiy El Farabiy,SH dan Nomor: Print-336/L.8.12/Cp.1/04/2021 An Rani Fitria,SH
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
telah dilakukan mutasi internal pegawai An. Muhammad Haikal Latief dari bidang Pembinaan ke bidang Pidum Sprint Nomor : PRINT-8/L.8.12/Cp.1/02/2020
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Notulen Rapat Evaluasi Mutasi Internal
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Mengusulkan pegawai untuk mengikuti diklat melalui Kejaksaan Tinggi
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
B
ya telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
peresentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan sebesar 15%
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
B
ya, sebagian besar pegawai di unit kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
B
ya, unit kerja telah melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada sebagian besar pegawai
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
Notulen Rapat
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
B
ya, terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
B
ya, seluruh ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
SKP Pegawai An. Fery Agustian
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
ya, telah diberikan reward kepada pegawai berprestasi
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
1. peberlakuan Pemotongan uang makan dan remonrasi bagi pegawai yang tidak masuk kerja sesuai dengan daftar kehadiran pegawai. 2. pemasangan bener
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
pemutahiran data pegawai pegawai melalui Aplikasi Gaji pegawai dan DUK
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Pimpinan Terlibat dan tertuang dalam hasil rapat staf
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Pimpinan Terlibat dan tertuang dalam hasil rapat staf
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
pimpinan menandatangani penilaian kinerja pegawai SKP pegawai An. Fery Agustian
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Renstra , Renja, Perjanjian Kinerja
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
dokumen Renstra , Renja, dan pengujian RKBMN yang berorientasiHasilsesuai dengan Kebutuhan
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
masing-masing pejabat eselon 3 dan eselon 4 telah membuat Dokomen indikator Kinerja Utama (IKU)
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
Dokomen indikator Kinerja Utama
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
laporan telah disusun tepat waktu
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
Dokumen LAKIP,RENSTRA , Perjanjian Kinerja
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
surat perintah mengikuti diklat, sosialisasi
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
B
Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh sebagian SDM yang kompeten
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
-telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi dengan adanya pemasangan benner-banner sebagai bentuk pengendalian gratifikasi
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
-pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan dengan adanya banner- banner sebagian bentuk pengendalian gratifikasi
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
telah diterbitkan SK panitia SPIP padalingkungan Kerja Nomor : 15/L.8.12/Cp.1/04/2021
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
B
YA, unit kerja telah melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
B
YA, unit kerja telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang sesuai dengan karakteristik unit kerja dengan penerapan Waskat dan Wasnal.
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
notulen rapat
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
pengembangan aplikasi berbasis Wabsite
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   1 (satu)
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0 nihil
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   1 (satu)
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
0 nihil
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
1 (satu)
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
sudah adanya menu LAPOR JAKSA pada situs resmi kejaksaan Negeri Metro di www.kejari-metro.kejaksaan.go.id
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
C
Unit kerja telah menerapkan seluruh kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
B
Evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System dilakukan semesteran
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
B
Sebagian besar hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti oleh unit kerja
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
adanya pembangunan PTSP (pelayanan terpadustu pintu ) sebagai bentukmembatasi akses antara pegawai dengan pihak yang berperkara.
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
B
Penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan/diinternalisasikan ke seluruh unit kerja
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
B
Penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke seluruh unit kerja
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
B
Telah dilakukan evaluasi atas penanganan Benturan Kepentingan per triwulan oleh unit kerja
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
laporan kegiatan
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
B
Unit kerja memiliki kebijakan standar pelayanan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
B
ya, telah di terbitkan maklumat Standart Pelayanan dan ditandatangani Oleh Kepala Kejaksaan Negeri Metro
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
Papan SOP masing-masing unit kerja telah dipasang di masing-masing unit Kerja
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
B
Unit kerja telah melakukan review dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga unit kerja berinisiatif melakukan review dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
B
ya sudah, Dalam Pelaksanaan Budaya Pelayanan Prima telah gencar disosialisasikan dari pimpinan sampai ke level staf guna memotivasi dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
telah tersedia pelayanan melalui situs resmi Kejaksaan Negeri Metro, sosial Media dan Chanel Youtube Kejaksaan Negeri Metro
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
B
Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar dan sudah diimplementasikan.
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
B
sudah dan Telah disediakan PTSP sebagai Pelayanan secara Terpadu
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
membangun layanan sikep, penantian kamelia, pijakan, pa bakti, si paman tipikor, siti mengan pukis
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
B
Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan secara berkala melalui Indeks Kepuasan masyarakat secara digital kepada masyarakat yang berkunjung ke Kejaksaan Negeri Metro
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
B
YA, Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses melalui Monitor Indeks Kepuasan Masyarakat yang terdapat pada meja Receptionist PTSP Kejaksaan Negeri Metro dan telah tersedianya layanan survey pada situs kejaksaan Negeri Metro di www.kejari-metro.Kejaksaan.go.id
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
B
ya, telah dilakukan tindak lanjut mengenai survey kepuasan masyarakat
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan