Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI LAMPUNG UTARA
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Kejari Lampung Utara dalam Pembangunan Menuju Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara telah dibentuk TIm Kerja Pembangunan ZI MEnjuju WBBM dengan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Utara Nomor : KEP-13 /L.8.13/Cr.5/01/2021 tgl 27 Januari 2021
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
-Penentuan Anggota Tim dalam Pembangunan Zona Integritas dipilih dengan menyeleksi sesuai dengan Rekam Jejak / Pengalaman dari Masing Masing Anggota TIM ( Berita Acara dan Laporan Pelaksanaan
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Telah Memiliki Dokumen Rencana Kerja tahun 2021 Dalam Pembangunan Zona Integeritas
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
B
- Tersedianya Dokumen Rencana aksi yang berisi Target dan Tujuan
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
- Mensosialisasikan Pembangunan ZI Melalui Pengarah pimpinan kepada jajarannya saat dilaksanakanya Kegiatan APEL dan mensosialisasikan kepada Mitra Kerja serta Stackholder dengan cara membagikan Buku Saku dan juga Sosialisasi dilakukan dengan cara Pemasangan Banner serta melaui Media Sosial
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
B
Sebaian besar kegiatan Pembangunan telah dilaksanakan, dengan didukung adanya dokumen NOTULEN RAPAT, dan Dokumentasi Foto
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
B
- Membuat Laporan EVALUASI beserta dokumentasi
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
B
- Terlaksanaya Kegiatan Rapat Evaluasi (Monev)
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
- Pimpinan Berperan Sebagai Role Model dimana pimpinan memberikan Contoh tauladan dengan cara Mengisi (absen) daftar Kehadiran setiap hari dan pimpinan selallu memotivasi kepada jajarannya dalam membangun ZI Menuju WBBM disetiap kegiatan Apel maupun rapat paripurna (laporan Dokumentasi Kegiatan Pimpinan)
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
-Agen Perubahan dalam pembanguan ZI menuju WBBM di Kejaksaan Negeri Lampung Utara Tahun 2021 telah ditetapkan , Dibuktikan dengan Surat Peritah Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Utara Nomor : Print-169/L.8.13/Cu.1/01/2021 tgl 29 Januari 2021 dan dibuat per Triwulan
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
- Menerapkan Budaya Kerja sebagaimana yang tertuang dalam kode etik dan priliaku (Bukti : pelaksanaan Penandatangan Komitmen Bersama, Rekap Kehadiran, Dokumentasi Apel Pagi, Pelaksanaan Kegiatan Ceramah agama dan Kegiatan Senam Bersama)
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
B
-Seluruh anggota terlibat dalam pembangunan Zona Intergritas WBK memuju WBBM, dengan didukung penandatanganan Komitmen Bersama dan Penandatanganan Perjanjian Kinerja sebagai bentuk Komitmen dalam pembangunan Zona Integritas
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
C
Tersedia S.O.P Yang mengacu pada Peta Proses Bisnis yakni adanya S.O.P Layanan Bantuan Hukum pada bidang DATUN
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
-S.O.P telah di terapkan oleh masing masing unit kerja (Bukti Dukung : Dokumen S.O.P yang telah ditandatangani)
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
C
- Berita Acara Rapat Para TIM Kerja zona integritas
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
B
- Dalam Pengukuran Kinerja telah menggunakan Teknologi Informasi dengan cara Pimpinan secara berkala memeriksa Pemanfaaatan Aplikasi CMS (Case Managemen System), Aplikasi Sipede, Simkari
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
B
-Penerapan Buku TAMU Digital, Penerimaan Surat Masuk Digital Pada PTSP, yang langsung terkoneksi pada bagian Sekretariat Perpustakaan Digital Berbasis Database, E. Gaji Berkala, ,E.Dosir dan Pemanfaatan Aplikasi CMS serta Terlaksananya Implementasi aplikasi siPEDE, Dan Pemanfaatan Aplikasi E.TILANG
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
-Pelayanan Publik telah berbasis IT, dengan membangun sebuah Aplikasi SIGER MAS berbasiis Andorid,
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
B
- Terlaksana Laporan MONEV tentang Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
- terdapat Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) yang menyebarkan seluruh informasi yang dapat diakses secara mutakhir dan lengkap. Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik sebagian sudah diterapkan, dimana Penyebaran informasi dipublikasakan secara mutakhir dan lengkap, seperti memberikan informasi dengan memanfaatakan MEdia Sosial melaui Chanel Youtube dan Instagram, Facebook dan tersedia nya informasi melalui Laman Website dan informasi melalui Layanan SMS BLASTER
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
-Telah dibuatnya Dokumen Monev atas kebijakan tentang keterbukaan Informasii Publik dan telah di tintak lanjuti
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
- Kebutuhan Pegawai disusun dengan Komptensi yang dimiliki Pegawai dan Menempatkan pegawai tersebut pada bidang Komptensi nya
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
B
Penempatan Pegawai Hasil Rekrutmen Telah Mengacu kepada Kebutuha Pegawai yang telah disusun berdasarkan Kebutuhan Unit Masing Masing Unit Kerja 1.. Pengajuan Usulan Pegawai Baru 2. Sprint Rotasi Antar bidan 3. Sprint Ikut Serta Melaksanakan DIKLAT, Guna Peningkatan Kompetensi
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Terlaksananya Kegiatan Rapat Secar Berkala Baik Rapat Paripurna maupun Rapat yang dilaksanakan Masing Masing Unit Kerja1. lapora Rapat (Notulen, Dokumentasi, Daftar hadir)
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
-Terrlaksananya Mutasi Bagi Para Pejabat Struktural dan Terlaksananya Mutasi Internal Antar Bidang dengan diterbitkannya Sprint
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
-Mutasi Pegawaai antar Jabatan telah memperhatijan Komptensi Jabatan dengan didukung berdasarkan dokumen SKP serta Dokumen Rapat
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
-Terlaksananya Kegiatan Rapat Guna Perbaikan Kinerja dengan didukung LAPORAN EVALUASI
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
- Pimpinan secara berkala dan setiap kesempatan memerintahkkan kepada pegawai untuk mengikuti diklat diklat secara virtual sehubungan tahun ini maasih dalam masa pandemi covid, hal ini bertujuan guna pengembangan Komptensi,
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
B
- Pengembangan Komptensi pegawai mempertimbangan hasil Pengelolaan kinerja pegawai dengan didukung nilai SKP pegawai
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
-Kompetensi Pegawai telah ditetapkan pada Dokumen SKP yang telah disesuaikan dengan Beban Kerja
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
-Seluruh Pegawai Baik Pejabat Struktural maupun Pelaksana diberikan kesempatan untuk mengikuti Dikklat guna Pengembangan Kompetensi Pegawai
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
B
-Dalam Menentukan Pegawai yang Mengikuti Diklat berdasarkan kebijakan Pimpinan atas dasar kompetensi pegawai dengan mekanisme Penujukan Surat Perintah dan berdasarkan Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
B
-dalam kaitanya perbaikan kinerja Pimpinan Secara Berkala Melaksanakan Evaluasi terhadap Pengembangan Komptensi dengan cara Pimpinan secara berkala memantau hasil kinerja masing masing pegawai
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
-Dokumen SKP yang telah di tanda tangani oleh atasan. selaras dengan Perjanjian Kinerja
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
B
-Tersusun nya Dokumen IKU (Indikator Kinerja) yang selaras dengan hasil Pencapaian Kinerja yang telah diperjanjiikan pada Dokumen Perjanjian Kinerja
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
- Pengukuran kinerja induvidu dilakukan dalam satu bulan satu kalli pada minggu pertama , dimana pimpinan akan rutin mengevaluasi kinerja Induvidi
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
-Terlaksananya Pemberian Reward terhadap Pegawai Yang Berprestasi guna mendukung Pengembangan Karir Pegawai
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
- Aturan Displin dan Aturan Kode Etik dan Kode Prilaku serta aturan pola hidup sederhana telah di implementasikan dengan cara Memasang Papan POster, Banner yang terpasang di lingkungan Kantor
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
B
-Informasi Kepegawaian telah dimutakhiran secara PerTriwulan, dengan menggunakan penyampaian informasi berbasis IT. Dengan cara membuat SLIDE yang di tampilkan menggunakan Televisi yang mudah di liat oleh seluruh pegawai, Pemasangan Banner Tentang Syarat KEpegawaian dan adanya S.O.P Tentang Alur Kepegawaian
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
-Terdapat Notulen Rapat beserta dokumentasi Dalam Penyusunan Rencana Kerja
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
-Undangan Rapat, Notulen Dokumentasi Serta Dokumen RenStra Dan Dokumen IKU, RENJA
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
-Terlaksananya Pemantauan yang dilakukan Oleh Pimpinan (Laporan Pemantauan)
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
-Telah Memiliki seluruh dokeumn Perencanaan seperti Rencana Strategis, Rencana Kerja tahunan dan Penetapan Kinerja, LAKIP, IKU dan Perjanjian Kerja
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
- Dokumen Perencanaan telah Berorientasi hasil
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
-Sasaran Indikator Kinerja Selaras dengan Hasil yang Dicapai dibuktikan dengan. LAPORAN E.MONEV dan Laporan Kinerja
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
-Tersusun Dokumen IKU dan Dokumen Pelayanan Publik
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
-Tersusun E.Monev dan Dokumen Laporan Kinerja dibuat Pertahun
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
-Informasi Kinerja (OUTPUT) Melalui Aplikasi SMART EMONEV telah selaras dengan Hasil Yang dicapai pada Penyusunan Laporan Kinerja
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
- Upaya Pimpinan dalam meningkatkan SDM dengan Cara Pimpianan Mengadakan Evaluasi Guna meningkatkan SDM (Group Disccusion) dan pimpinan memberikan Pengarahan dalam setiap mengadakan Rapat Paripurna guna Peningkatan SDM
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
B
-Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja dikelola dengan Pegawai yang berkompeten Sesuai Kompetensi yang dimiliki dan pimpinan secara berkala memberikan kesempatan untuk mengikuti segala Bimbingan Teknis Kegiatan Secara virtual Dalam Meningkatan Akuntabillitas Kinerja
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
-Penerapan pengendalian Gratifikasi dilakukan melaui Public Campaign Malalui CAPTURE Banner, Spanduk, Media Sosial (Instagram, Facebook)
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
B
-Dokumen Laporan Tahunan Penanganan Gratifikasi
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
B
- Penerapan SPIP yang ditetapkan Pemerintah telah berjalan (Laporan dokumentasi Pelaksanaan Inspeksi Umum)
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
- Pimpinan telah membuat dan mengindentifikasi Penilaian Resiko atas Pengendalian Kebijakan
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
- Salah Satu Pengendalian Resiko pimpinan selalu Mengintruksikan kepada seluruh pegawai untuk melakukan penerapan Budaya Pelayanan Prima dengan Doktrin ANTI PUNGLI, hal ini berlaku di semua layanan
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
- Telah membuat AKTE PEngawasan Melekat pada semua perkara Pidum dan PIdsus, dan SPI telah menginformasikan Hasil Pelaksanaan Inspeksi
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
-Kejari Lampung Utara Telah Mengimpelmentasikan Seluruh Kebijakan Pengaduan Masnayarakat yaitu dengan adanya 1. Aplikasi Program Sigermas yng salah satu item tentang Pengaduan / Pelaporan Masyarakat 2.Tersedia nya Kotak Saran, 3 E.LAPDU yang terintgrasi dengan website Kejari Lampung Utara 4. Nomor Call Center Yang Menjadi Layanan Pengaduan Masyaratkat 5. Layanan Pengaduan Melalui ketersediaan Ruang Layanan Hukum pada ruang PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   3
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   2
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   1
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
-telah disusun Dokumen MONEV Pengaduan Masyarakat
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
- Laporann Pelaksanaan Tugas Terkait dengan Laporan Pengaduan Masyarakat Telah Di Tindak Lanjuti
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
-da website http://kejari-lampungutara.kejaksaan.go.id/ telah tersedia Link layananan WHISTLE BLOWING SYSTEM
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
B
- telah menerapkan kebijakan WBS sesuai karakteristik Unit Kerja
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
- Laporan Monev WBS
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
- Evaluasi Penerapan Whistle Blowing System telah di tindaklanjuti dengan adanya DOKUMEN LAPORAN WBS
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
B
- Pimpinan Telah Melakukan Pemetaan dalam Pelaksanaan Benturan Kepentinggan, salah satunya Meminimalisir benturan kepetingan dalam Penanganan Perkara
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
- telah disosialisaksan penanganan benturan kepentingan
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
B
- Telah di Implementasikan dengan cara Kejaksaan Negeri Lampung Utara Membangunan Layanan Terpadu Satu Pintu, hal ini bertujuan untuk mengurangi benturan kepentingan dan mengurangi adanya Intervensi
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
B
- Evaluasi rutin dengan cara diadakanya Rapat antara Pimpinan dengan seluruh Kasi
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
- Telah Ditindaklanjuti dengan perintah Disposisi Pimpinan dan Nota dinas
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
-SK Standar Pelayanan, Dokumen Standar Pelayanan serta MAKLUMAT PELAYANAN Yang terpasang pada Area lingkungan kantor
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
B
-MAKLUMAT PELAYANAN Yang terpasang pada Area lingkungan kantor
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
-Tersedianya S.O.P Layanan antar Barang Bukti, S.O.P Layanan Tilang, S.O.P Penerimaan Tamu PTSP, S.O.P Pemeriksaan Saksi Pidsus, S.O.P LAyanan Pengaduan bidang Intelijen, S.O.P ,
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
B
-Dokumen S.O.P Yang Telah Ditanda tangani oleh Pimpinan
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
- Budaya Pelayanan Prima telah diterapkan dengan cara a. satpam harus menerapkan budaya 3S (Senyum, Sapa, Salam) dan Budaya Pelayanan Prima di Layanan PTSP
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
- Informasi Pelayanan telah di Publikasikan dan Dapat di Akses melalui sarana Banner, Medis Sosial (Instagram, Facebook) dan di WEBSITE dengan alamat www.kejarilampungutara.com
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
- Sistem Punisment telah diterapkan dengan cara disediakannya Kotak Pengaduan dan kotak saran, dan sistem Punistmen juga diterapkan dalam hal jika Pengunjung Tamu mengambil barang tidak layananin oleh petugas, maka sebagai kompensasi Barang Bukti tersebut akan diantar langsung oleh petugas sampai tujuan
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
B
- Adanya Ruang PPID, Pengambilan Tilang sekaligus Konsultasi HUKUM
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
Inovasi pelayanan dalam bentuk kegiatan yang telah dilakukan adalah 1. Antar Jemput Saksi yang tidak mampu hadir ke persidangan, 2. Pelayanan Pengembalian Barang bukti yang telah inckracht dengan amar putusan "Dikembalikan Kepada Yang Berhak, 3 Kegiatan JPN Bisa Melaui Bidang Datun, Layanan SMS Bluster melaui bidang Intelijen, KEgiatan Pelayanan Tilang Midor Midor, serata Inovasi terhadap ketersedian sarana dan prasarana antara lain : fasilitas bagi penyandang Difabel dan orang tua yang telah lanjut usia, 2. 3.Tersedianya Ruang Tunggu tamu /Pengunjung yang nyaman dilengkapi dengan ketersediaan bahan bacaan serta ruang bebas rokok yang menyediakan minuman gratis untuk para tamu maupun untuk para pegawai , 4. Tersediannya Taman Refleksi , 5 .Tersediannya Taman Obat, 6. Tersedianya Ruang Ramah Anak / Ruang Bermain anak, 7. Tersedianya Ruang Laktasi , 8. Ruang Diversi dengan nuansa yang bersahabat bagi pelaku anak ataupun korban anak, 9. Pelayanan dan kenyamanan kepada pengunjung dalam pembayaran tilang, dan dilengkapi dengan ketersediaannya mesin EDC, Top up BRIZZI dan Mesin ATM BRI,10. Sistem Pelayanan Terpadu satu pintu, 11. Ketersediaan Pelayanan Kesehatan bagi para pegawai dengan nama klinik pratama yang berstandarkan akreditasi dinas kesehatan kab. Lampung utara , dan Kegiatan Pelayanan DONOR DARAH Bekerja sama dengan PMI KAb.LAmpung UTara
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
-Terlaksananya Survei Kepuasaan Masyarakat pada tahun 2021 dibuktikan dengan Nilai INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
- Hasil Survei dapat diakses secara terbuka dengan cara meletakan poster Nilai INDEK KEPUASAN MASYARAKAT di Ruang PTSP dan Ruang tunggu Tamu
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
- hasil survei telah dilaksanakan dan telah ditindak lanjuti dengan cara Para TIM melakukan Pemetaan dan Identifikasi khusus hasil survei yang memberikan Saran dan Kritik terhadap layanan
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan