Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI LAMPUNG BARAT
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
SK Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Barat Nomor : KEP-09/l.8/Cu.2/04/2021 tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) da Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kejaksaan Negeri Lampung Barat Tanggal 08 april 2021
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
B
Telah dilakukan rapat Paripurna yang dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Barat di ikuti seluruh pegawai dan honorer pada Kejaksaan Negeri Lamung Barat, serta dilakukan rapat Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) Kejaksaan Negeri Lampung Barat.
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
- Sudah Terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM Kejaksaan Negeri Lampung Barat Tahun 2021
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Ya, terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM Kejaksaan Negeri Lampung Barat Tahun 2021.
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Terdapat Media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM yaitu : Instagram : @kejarilampungbarat, Facebook : Kejari Lambar, Website : http://kejari-lampungbarat.go.id, banner dan roll banner yang dipasang di areal kantor Kejaksaan Negeri Lampung Barat serta pembuatan kata-kata motivasi.
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
Semua kegiatan pembangunan telah dilaksnakan sesuai dengan rencana kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI)
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
B
Telah dilakukan monitoring Tim Internal atas persiapan dan pelaksanaan dari tim penilai Daerah (TPD), dimana catatan/rekomendasi telah ditindaklanjuti oleh tim kerja Pembangunan Zona Integritas Kejaksaan Negeri Lampung Barat.
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
B
Bahwa hasil monitoring dan evaluasi dari tim penilai Daerah (TPD) Kejati Lampung telah ditindaklanjuti oleh tim kerja Pembangunan Zona Integritas.
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Ya, Pimpinan menjadi contoh pelaksanaan nilai-nilai organisasi memberi contoh dengan seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Lampung Barat.
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Bahwa telah ditetapkan agen perubahan Kejaksaan Negeri Lampung Barat dengan Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Barat Nomor : KEP-14/L.8.14/Cu.3/04/2021 tanggal 08 April 2021
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
B
telah dilakukan upaya pembangunan budaya kerja dan pola pikir dan mampu mengurangi resistensi atas perubahan
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
Sebagian Besar anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBBM seperti membuat yel-yel, slogan/motto, banner, poster dan notulen rapat pembangunan Zona Integritas.
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
- Bahwa SOP unit telah mengacu pada peta proses bisnis instansi
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
- SOP telah ditetapkan organisasi dan juga melakukan inovasi
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
- Bahwa SOP telah dilakukan evaluasi.
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
B
- sebagian unit sudah memiliki sistem pengukuran kinerja yang menggunakan teknologi informasi
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
B
- unit memiliki operasional manajemen SDM yang menggunakan teknologi informasi secara terpusat
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
- ya bahwa pelayanan kepada publik telah menggunakan teknologi informasi melalui website dan sosial media (instagram, youtube, facebook, whatsaap story, twitter)
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
- sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
B
Bahwa sudah terdapat Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPIP) yang menyebarkan sebagian informasi yang dapat diakses secara mutakhir dan lengkap melalui media sosial Instagram, Facebook dan Twitter. Bahwa SOP Pelayanan Publik telah diatur dalam Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: INS-001 / A / JA / 06 /2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik Di Kejaksaan Republik Indonesia.
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
B
- telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
- Bahwa kebutuhan pegawai telah disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan.
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
- Bahwa semua penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per-jabatan.
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
- Bahwa sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai hasil rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja dengan menyusun Data Statistik Pegawai.
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
- Bahwa telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan sebagai wujud dari pengembangan karier pegawai melalui Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Barat.
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
B
- Bahwa semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi, dan dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Barat.
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
- Bahwa sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja.
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
- Sudah dilakukan dilakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi SDM di Kejaksaan Negeri Lampung Barat.
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
- Bahwa pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya berdasarkan Tupoksinya masing-masing dan diterbitkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Barat untuk pelaksanaan Diklat/Pelatihan tersebut.
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
C
- Tidak terdapat kesenjangan pegawai dalam kopentensi yang di maksud
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
- Bahwa sebagian besar pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya berdasarkan Tupoksinya masing-masing dan diterbitkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Barat untuk pelaksanaan Diklat/Pelatihan tersebut.
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
B
- Bahwa Unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada sebagian besar pegawai melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan atau mentoring, salah satunya pelatihan berdasarkan Tupoksinya masing-masing.
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
B
- Bahwa monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja telah dilakukan namun tidak secara berkala melalui SKP dan DP3 yang dibuat per-tahun dan dinilai dan ditandatangani oleh atasan langsung pegawai.
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
- Bahwa penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi serta perjanjian kinerja selaras dengan sasaran kinerja pegawai (SKP) serta outputnya yang dibuat per-tahun yang dinilai dan ditandatangani oleh atasan langsung pegawai.
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
B
- Bahwa sebagian ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya serta menggambarkan logic model, serta selaras antara sasaran organisasi, program kegiatan saksi, dan output individu.
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
C
- Bahwa pengukuran kinerja dalam bentuk Laporan Bulanan dilakukan secara semsteran yang dibuat setiap akhir semster selanjutnya.
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
Tidak
- Bahwa hasil penilaian kinerja individu (SKP) belum dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll) kepada pegawai yang berprestasi.
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
- Bahwa unit kerja telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi.
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
B
- Bahwa data informasi kepegawaian unit kerja dapat diakses oleh pegawai dan dimutakhirkan setiap ada perubahan data pegawai melalui aplikasi Simkari dan CMS sampai saat ini masih melakukan pembaharuan secara berkala.
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
- ya seluruh pimpinan memiliki keterlibatan dalam penyusunan perencanaan
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
B
- sebagian pimpinan unit kerja terlibat dalam penyusunan perjanjian kinerja
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
- Seluruh pimpinan unit kerja terlibat dalam pemantauan pencapaian dan menindaklanjuti hasil pemantauan.
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
- Sudah ada dokumen perencanaan
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
- sebagian dokumen perencanaan telah berorientasi hasil
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
Tidak
- belum terdapat unit kerja mimiliki IKU
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
- Belum ada indikator kinerja yang SMART
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
- Ya Laporan kinerja telah di susun tepat waktu
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
B
- Sebagian pelaporan kinerja masih belum memberikan informasi tentang kinerja
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
- ya sebagian peningkatan kualitas SDM yang menangani akuntabilitas
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
B
- pengelola akuntabilitas kinerja dilaksanakan sebagian oleh SDM yang berkompeten
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
B
- telah dilakukan campaign secara berkala dengan pemasangan banner penolakan gratifikasi, himbauan anti suap, publikasi tentang anti korupsi kepada masyarakat di ara-area pelayanan publik dan media sosial
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
C
- Bahwa telah dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi. Serta telah dilakukan upaya sosialisasi pencegahan gratifikasi namun belum terdapat prosedur pengendalian.
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
C
- Bahwa unit kerja sebagian besar lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
C
- Bahwa sebagian besar unit kerja telahmelakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja.
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
B
- -Bahwa unit kerja telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi.
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
C
- Bahwa SPI belum diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait khususnya internal dengan melakukan sosialisasi terkait SPI agar pegawai mengathui adanya SPI.
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
B
- Bahwa unit kerja mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat berdasarkan labdu register (BUKU LABDU). Dan Unit Kerja siap sedia datang untuk menyampaikan Pengaduan Masyarakat yang terkait Tupoksi Kejaksaan RI.
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   1
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   2
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   4
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
- Bahwa dalam penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi oleh Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang dibentuk oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Barat secara berkala.
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
B
- bahwa sebagian hasil evaluasi atas penanganan penagduan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja.
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
Tidak
- bahwa belum ada Whistle Blowing System
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
C
- bahwa unit kerja belum menerapkan kebijakan Whistle Blowing System
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
C
- bahwa unit kerja belum memonitorin dan mengevaluasi kebijakan Whistle Blowing System
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
C
- bahwa unit kerja belum menindaklanjuti kebijakan Whistle Blowing System
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
B
- masih dalam proses penyusunan resiko benturan kepentingan
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
B
- ya sudah dilakukan sosialisai terhadap pegawai ASN kantor
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
B
- bahwa telah diimplementasikan dengan cara kepala satker mnyampaikan kepada seluruh pegawai ASN dan dilakukan rapat
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
B
- telah dikakukan evaluasi namun tidak secara berkala
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
C
- sampai saat ini belum ada penanganan benturan kepentingan
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
B
- ya sudah terdapat standar kebijakan pelayanan
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
D
- telah dilakukan maklumat kepada masyarakat dengan cara disampaikan melalui media sosial (instagram kejarilampungbarat).
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
- sudah terdapat SOP Standar pelayanan
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
B
- bahwa telah dilakukan review dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
- sudah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
- ya informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
C
- belum terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
- ya telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
B
- bahwa terdapat inovasi pelayanan pengantaran barang bukti ke masyarakat secara langsung
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
B
- ada telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
- bisa hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka melalui sosial media
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
D
- belum karena belum dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan