Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI WAY KANAN
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Pembentukan TIM Unit kerja Sesuai dengan SK Nomor KEP -13/L.8.17/Cr.5/03/2021 Tanggal 13 Februari 2021 tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Kejaksaan Negeri Way Kanan
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Pembentukan tim yang tertuang dalam Surat Keputusan Tin RB sudah melaui mekanisme sesuai dengan kemampuan dan kemauan serta penunjukan tim sudah melalui rapat kerja para pejabat struktural
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Dokumen rencana kerja
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Semua target-target prioritas relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Adanya spanduk/banner yang bertemakan zona integritas menuju WBK/WBBM yang terpasang di kantor Kejari Way Kanan serta penandatanganan komitmen dari pimpinan sampai level staff sebagai wujud bentuk komitmen atas pembangunan zona integritas
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
sebagian besar kegiatan pembangunan telah dilakukan sesuai rencana
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
adanya rapat paripurna dan rapat staff
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
notulen rapat
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Daftar hadir ditandatangani oleh Kajari dan dilaporkan ke Kejati Lampung setiap bulan
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Telah ditetapkan agen perubahan
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Penyampaian melalui rapat paripurna dan rapat staff
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
Semua anggota terlibat dalam pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM dan usulan0usulan dari anggota diskomodasikan dalam keputusan
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
SOP Pelayanan Pengunjung/Tamu Kantor, SOP dari masing-masing unit kerja
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
SOP masing-masing bidang telah ditetapkan dengan adanya kewajiban memasang banner SOP pada masing-masing bidang
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
Seluruh SOP sudah disesuaikan dengan Peraturan JA Nomor: 006/A/JA/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
Unit kerja mengikuti pengukuran kinerja terpusat
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
Unit kerja mengikuti Operasionalisasi SDM secara terpusat
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
Unit kerja memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi terpusat
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Dilaporkan bulanan mengikuti teknologi dan informasi terpusat
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
Penggunaan media sosial berupa Instagram dan Youtube channel serta website resmi di kejari-waykanan.kejaksaan.go.id
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Kegiatan JMS, Jaksa Menyapa pada Radio RRI dan Jaksa Masuk Pesantren
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
mengusulkan jabatan yang masih kosong pada Kejaksaan Tinggi Lampung
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
B
Sprint Melaksanakan Tugas Pegawai An Agi Sugara, S.Kom pada bidang Pembinaan
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Sudah melakukan monitoring dan evaluasi
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
mengusulkan Pejabat Eselon V (Lima) untuk Menduduki Jabatan yang masih Kosong sesuai dengan SPRINT Kepala Kejaksaan Negeri Way Kanan No. PRINT-533/L.8.17/Cp.1/04/2021 tanggal 28 April 2021 An. Muhammad Gibrafil Pahlevi, SH
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
telah dilakukan mutasi internal pegawai An Yodhi Romansyah dari bidang Tindak Pidana Umum ke Bidang Pembinaan sebagai Plt. Kaur Keuangan sesuai Sprint Kajari Nomor : …../L.8.17/Cp.1/02/2020
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Notulen Rapat Evaluasi Mutasi Internal
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Mengusulkan Pegawai Untuk Mengikuti diklat melalui Kejaksaan Tinggi
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
B
Usulan Diklat dari Para Pegawai (Badiklat Kejaksaan RI), Hasil evaluasi kinerja pegawai
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
B
Dokumen jumlah pegawai dan jumlah jabatan sebagai bahan evaluasi
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
B
Usulan Diklat dari Para Pegawai (Badiklat Kejaksaan RI), Publikasi informasi diklat
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
B
Usulan Diklat dari Para Pegawai (Badiklat Kejaksaan RI), Publikasi informasi diklat
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
Telah melakukan evaluasi
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
B
Sasarn Kinerja pegawi sesuai dengan SKP yang dibuat untuk Penilaian Pegawai
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
B
SKP Pegawai
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
telah dilakukan pengukuran individu secara bulanan
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Selalu diadakan Rapat Staf secara berkala
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
1. Pemberlakuan Pemotongan Uang makan dan remunerasi bagi pegawai yg tidak masuk kerja Sesuai dengan daftar kehadiran pegawai, 2. Pemasangan Banner / Poster Tentang PP No 53 tantang Kewajiban dan Larangan Pegawai Negeri Sipil
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
Pemutakhiran Data Pegawai Melalui Aplikasi Gaji Pegawai dan DUK
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Pimpinan Terlibat dan tertuang dalam hasil rapat Staf
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Pimpinan Terlibat dan tertuang dalam hasil rapat Staf
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Pimpinan Menandatangani penilaian Kinerja Pegawai. SKP Pegawai An Syech Julian Hartawan. SH
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Sudah memiliki dokumen perencanaan
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Dokumen Renja dan Pengajuan RKBMN Yang beroerientasi Hasil seseuai dengan kebutuhan
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
masing masing pejabat eselon 3 dan eselon 4 telah membat Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU)
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
Dokumen Indikator Kinerja Utama
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Telah disusun tepat waktu
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
B
Dokumen Renja
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
Surat Perintah Mengikuti diklat,sosialisasi
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
dokumentasi diklat
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
telah melakukan Public Campaign tentang pengendalian gratifikasi dengan adanya pemasangan Banner-banner sebagai bentuk pengendalian gratifikasi
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
B
Pengendalian Gratifikasi telah di implementasikan, dengan adanya banner-banner sebagai bentuk pengendalian gratifikasi.
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
Telah Di terbitkan SK panitia SPIP pada Lingkungan Kerja Nomor :12/L.8.17/Cr.5/04/2021
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
B
notulen rapat
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
B
notulen rapat
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
B
notulen rapat
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
embangan aplikasi berbasis android yaitu aplikasi DATUN SIKEP BERBAGKTI tujuannya untuk memudahkan masyarakat dalam hal pengaduan dan pelayanan hukum 2. Adanya call center pelayanan pengaduan, penerangan hukum bidang intelijen (087868792496) 3. Adanya sarana pelayanan laporan melalui program MELAMAR SI JAKSA KECE
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   0
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   0
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
surat perintah tugas
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
rapat staff dan notulen rapat
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
adanya menu LAPOR JAKSA pada situs resmi Kejaksaan Resmi Way kanan di kejari-waykanan.kejaksaan.go.id
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
C
adanya menu wbs pada situs resmi Kejari Way Kanan
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
B
rapat staff dan notulen rapat
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
B
laporan kegiatan
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
B
adanya pembangunan PTSP sebagai bentuk membatasi akses antara pegawai dengan pihak yang berperkara
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
B
dokumentasi sosialisasi penanganan dan penyelesaian benturan kepentungan
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
B
dokumentasi
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
B
notulen rapat
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
laporan kegiatan
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
B
SOP inovasi masing-masing bidang, Pembangunan layanan PTSP, SOP pengunjung kantor
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
B
telah diterbitkan maklumat standart pelayanan dan ditandatangani oleh kepala kejaksaan negeri way kanan
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
papan SOP masing-masing bidang telah dopasang di masing-masing bidang
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
notulen rapat
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
B
dalam pelaksanaan budaya pelayanan prima telah gencar disosialisasikan dari pimpinan sampai ke level staff guna memotivasi dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
telah tersedia pelayanan melalui situs resmi kejaksaan negeri way kanan melalui sosial media, youtube dan intagram
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
B
Agen perubahan
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
B
PTSP
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
B
ANJASINA, MELAMAR SI JAKSA KECE, SERUIT TERASI, JPN DATUN SIKEP BERBAKTI, GITARIS BB, JAKSA MASUK PESANTREN, JAKSA CERITO
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
B
Adanya survey pelayanan kepada masyarakat
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
B
telah tersedanya layanan survey pada situs resmi kejaksaan negeri way kanan
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
B
sudah adanya tindak lanjut mengenai survey kepuasan masyarakat melalui rapat
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan