Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : JAM INTELIJEN
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Surat Keputusan Jaksa Agung Muda Intelijen Nomor : KEP-14 /D/Ds.2/03/2021 tentang pembentukan tim kerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) / wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di lingkungan jaksa agung muda bidang intelijen tahun 2021
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Surat Nomor: B-402/D.1/Ds.2/03/2021 Perihal Rapat Persiapan Pencanangan Zona Integritas menuju WBK & WBBM dan dituangkan dengan notula rapat.
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Intgritas Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Terdapat pada dokumen rencana kerja dan dijelakan pada setiap area perubahan
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
disosialisasikan pada saat apel pencanangan dan pada media sosial baik pada instagram maupun facebook serta melakukan public campign media twibbon link https://www.twibbonize.com/jam-intelijen-zi
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
Dokumen Rencana Kerja, Undangan Rapat, Notulen Rapat, Dokumentasi Rapat, Absensi Rapat Serta Laporan tindak lanjut perkembangan kegiatan.
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
Undangan Rapat, Notulen Rapat, Dokumentasi Rapat, Absensi Rapat Serta Laporan tindak lanjut perkembangan kegiatan.
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
Undangan Rapat, Notulen Rapat, Dokumentasi Rapat, Absensi Rapat Serta Laporan tindak lanjut perkembangan kegiatan
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Dokumentasi Pimpinan Jaksa Agung Muda Intelijen
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Surat Keputusan Jaksa Agung Muda Intelijen Nomor: KEP-13/D.Ds.2/03/2021
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Penempatn Quotes kata-kata bijak di lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Penggunaan Pin Zona Integritas, Rapat Paripurna
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
Dokumentasi Apel Pencanangan yang diikuti pegawai Jaksa Agung Muda Intelijen, Dokumentasi Sosialisai WBK dan WBBM yang diikuti pegawai di Jaksa Agung Muda Intelijen
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
Keputusan Jaksa Agung Nomor 249 tahun 2020 Tentang SOP di lingkungan kejaksaan agung republik indonesia,
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
Terdapat Alur Peta Proses Bisnis,
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
Nota Dinas Nomor: B-47/D.3/Dsb/04/2021 tentang Laporan Evaluasi Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Intelijen. Nota dinas tentang hasil evaluasi SOP Intelijen, Absensi Rapat Monitoring Evaluasi SOP Intelijen.
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
Tangkapan Layar SIPEDE, Tangkapan Layar Simkari, Buku Pedoman ADMINTEL
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
Tangkapan Layar SIMKARI, Tangkapan Layar Edosir dalam Simkari
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
Tangkapan Layar Website, Tangkapan Layar Pro Adhyaksa, Tangkapan Layar SP4N LAPOR
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Data Monev Pemanfaatan Teknologi Informasi Pemberian layanan publik, Absensi Rapat Monev
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
Surat Perintah Nomor : PRIN 85a/D.1/Ds.2/2/2021 tentang Petugas PPI
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Data Monev Pemanfaatan Teknologi Informasi Pemberian layanan publik, Absensi Rapat Monev
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
-
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
Surat Keputusan Kep-1-196/C.4.3/01/2021 tentang Surat Keputusan Pengankatan CPNS a.n Yuda Mahardika
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Dokumentasi rapat, Absensi Rapat
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Nota Dinas Nomor B-227/D.1/Ds.2/02/2021 tentang Usul Promosi Jabatan Eselon III.b a.n Ricardo Sihar Baginda Simangunsong, S.H.
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
Surat Perintah Nomor : Prin 186/D/Ds.2/04/2021 tentang Mutasi lokal a.n Indra Purnama
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Dokumentasi rapat, Absensi Rapat
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Nota Dinas Kasubdit E.2 Nomor : B-32/D.6.4/Dti.2/03/2021 tentang Permohonan tandatangan surat usulan personil untuk mengikuti pelatihan, Surat Perintah Kepala Biro Kepegawaian Nomor : Prin-27/C.4/Cp.2/04/2021
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
SKP, Nota Dinas Kasubdit E.2 Nomor : B-32/D.6.4/Dti.2/03/2021 tentang Permohonan tandatangan surat usulan personil untuk mengikuti pelatihan, Surat Perintah Kepala Biro Kepegawaian Nomor : Prin-27/C.4/Cp.2/04/2021, Nota Dinas Nomor : B-24/D.6.4/Dti.4/03/2021 tentang Laporan Kegiatran Pelatihan Komputer Kejaksaan Republik Indonesia dengan PT.Silka Teguh Sejahtera,
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
B
Sebagian Pejabat Eselon III, IV telah mengikuti assesment yang diselenggarakan oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
Nota Dinas Kasubdit E.2 Nomor : B-32/D.6.4/Dti.2/03/2021 tentang Permohonan tandatangan surat usulan personil untuk mengikuti pelatihan, Surat Perintah Kepala Biro Kepegawaian Nomor : Prin-27/C.4/Cp.2/04/2021, Nota Dinas Nomor : B-24/D.6.4/Dti.4/03/2021 tentang Laporan Kegiatran Pelatihan Komputer Kejaksaan Republik Indonesia dengan PT.Silka Teguh Sejahtera,
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
Surat Nomor: B-713/D/Dtf.4/05/2021 tentang Permohonan Usulan Personil Untuk mengikuti pelatihan Security Awareness, Nota Dinas Nomor : B-60/D.3/Dsb/06/2021 tentang Personil untuk mengikuti pelatihan dari Direktorat B, Nota Dinas Nomor : B-53/D.4/Dek/06/2021 tentang Personil untuk mengikuti pelatihan dari Direktorat C, Nota Dinas Nomor : B-325/K.3/Kph.1/06/2021 tentang Personil untuk mengikuti pelatihan dari Pusat Penerangan Hukum,
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
Nota Dinas Nomor : B-24/D.6.4/Dti.4/03/2021 tentang Laporan Kegiatran Pelatihan Komputer Kejaksaan Republik Indonesia dengan PT.Silka Teguh Sejahtera, termasuk didalamnya monev dan dokumentasinya
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Perjanjian Kinerja Pegawai Negeri Sipil, SKP, Nota Dinas : B-42/D.5/Dpp.02/2021 tentang Penyampaian Rencana Kerja dan Program Kerja Direktorat D tahun Anggaran 2022, POK Jaksa Agung Muda Intelijen.
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
Perjanjian Kinerja Pegawai, SKP Pegawai
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
Perjanjian Kinerja Pegawai, SKP,
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Perjanjian Kinerja Pegawai, SKP
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
Nota Dinas Nomor : B-302 /D.1/Ds.2/03/2021 tentang Berita Acara penyampaian Hukuman Disiplin, Absensi Manual pada masa pandemi, Surat Perintah Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen Nomor : PRIN-92 /D.1.2/Ds.2/02/2021 tentang sistem kerja WFO dan WFH, Nota Dinas Nomor B-526/D.1/Ds.2/04/2021 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian keluar daerah dalam masa Pandemi Covid 19, Nota Dinas Nomor : B-441/D.1.2/Ds.2/04/2021 tentang larangan berpergian keluar daerah selama hari libur isa almasih,
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
Dokumentasi tangkapan layar e dosir
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Nota Dinas Nomor : B-34/D.3/Dsb/03/2021 tentang Bahan Masukan Penetapan formulasi Indikator Kinerja Utama Kejaksaan RI, Nota Dinas Nomor : B-90/D.5/Dpp/03/2021 tentang Bahan Masukan Penetapan formulasi Indikator Kinerja Utama Kejaksaan RI, Dokumentasi Kegiatan, Absensi
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Nota Dinas Nomor : B-34/D.3/Dsb/03/2021 tentang Bahan Masukan Penetapan formulasi Indikator Kinerja Utama Kejaksaan RI, Nota Dinas Nomor : B-90/D.5/Dpp/03/2021 tentang Bahan Masukan Penetapan formulasi Indikator Kinerja Utama Kejaksaan RI, Dokumentasi Kegiatan, Absensi
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Tangkapan Layar Pengisian E-Monev secara Periodik, Dokumentasi Rapat, Absensi Rapat
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Surat Keputusan Jaksa Agung Muda Intelijen Nomor: KEP-08/D/Ds.2/06/2020 tentang Pembentukan tim penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan Dokumen Perjanjian Kinerja Jaksa Agung Muda Intelijen, Surat Keputusan Jaksa Agung Muda Intelijen Nomor KEP-10/D/Ds.2/06/2020 tentang penetapan Indikator Kinerja Utama Jaksa Agung Muda Intelijen,RENSTRA, Dokumen IKU, Dokumen PK
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Surat Keputusan Jaksa Agung Muda Intelijen Nomor KEP-10/D/Ds.2/06/2020 tentang penetapan Indikator Kinerja Utama Jaksa Agung Muda Intelijen,RENSTRA, Dokumen IKU
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Nota Dinas Nomor B-34/D.3/Dsb/03/2021 tentang Bahan Masukan Penetapan Formulasi Indikator Kinerja Utama Kejaksaan RI, Nota Dinas Nomor : B-90/D.5/Dpp/03/2021
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
Nota Dinas Nomor B-34/D.3/Dsb/03/2021 tentang Bahan Masukan Penetapan Formulasi Indikator Kinerja Utama Kejaksaan RI, Nota Dinas Nomor : B-90/D.5/Dpp/03/2021 tentang Bahan Masukan Penetapan formulasi Indikator Kinerja Utama Kejaksaan RI
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Lapbul E-Monev, Laptri 1 2021
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Jaksa Agung Muda Intelijen Triwulan 1 Tahun 2021
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
-
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
C
-
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Public Campaign dengan media twibbonze, Pemasangan bannner anti korupsi dan penolakan gratifikasi
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
Surat Keputusan Jaksa Agung Muda Intelijen Nomor: KEP-170a/D/Ds.2/04/2021 tentang pembentukan tim anti gratifikasi
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
Pemasangan CCTV pada area publik di lingkungan jaksa agung muda intelijen, Surat Keputusan Nomor KEP-168a/D/Ds.2/04/2021 tentang penetapan pejabat atau pegawai sebagai tim pengawasan sistem pengendali intern pemerintah di lingkungan jaksa agung muda bidang intelijen
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
B
Sebaigan Besar sedang dalam penyusunan peta resiko penyesuaian pada masa pandemi
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
Surat Keputusan Nomor KEP-168a/D/Ds.2/04/2021 tentang penetapan pejabat atau pegawai sebagai tim pengawasan sistem pengendali intern pemerintah di lingkungan jaksa agung muda bidang intelijen
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
SPI baru disosialisaikan kepada sebagian pegawai di lingkungan jaksa agung muda intelijen baru di tingkat eselon III dan IV
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
Tangkapan Layar media sosial tentang informasi layanan pengaduan, Dokumentasi dan tangkapan layar layanan pengaduan, tangkapan layar SP4N LAPOR,
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   52
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   52
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   28
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
Surat B-74/B/WJA/05/2021 tentang Pengaktifan kembali layananan pengaduan publik SP4N LAPOR
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
Dokumen Hasil Penanganan Laporan Pengaduan
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Dokumentasi Pemasangan Banner Whistleblowing, Tangkapan layar halaman pelaporan WBS pada website kejaksaan
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
Surat Keputusan Jaksa Agung Muda Intelijen Nomor: KEP-169a/D/Ds.2/04/2021 tentang penetapan pegawai sebagai tim whistle blowing system
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
Dokumen Kegiatan Rapat, Absensi
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
C
-
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
Dokumen Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
Surat Keputusan Jaksa Agung Muda Intelijen Nomor : KEP-167a/D.Ds.2/04.2021 tentang penetapan pegawai sebagai tim penanganan benturan kepentingan dilingkungan jaksa agung muda bidang intelijen
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
Laporan Kegiatan Benturan Kepentingan dilingkungan jaksa agung muda bidang intelijen
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
B
-
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
-
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
Telah dibuatkanya SOP terkait pelayanan. yang telah diterapkan di satker
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
telah terdapat maklumat pelayanan. yang sudah disosialisasikan
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
dalam masa pandemi disamping sop yang berjalan juga diterapkan sop dengan menjalankan protokol kesehatan
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
telah dilakukan monev terhadap SOP pelayanan terlebih dalam rangka menjaga protokol kesehatan
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Tangkapan Layar di website dan media sosial
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
C
-
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
Telah dibuat Pelayanan Terpadu Satu Pintu
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
Pembuatan Peta Digital Intelijen
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
telah dilakukan survey dengan link https://forms.gle/uAyfFU6gckdQTELp8
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
C
-
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
D
-
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan