Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : JAM PIDUM
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Surat Keputusan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor KEP-2/E/Ejp/01/2021 tanggal 11 Januari 2021 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WWBM
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Undangan Nomor B-568/E/Es.2/12/2020 tanggal 29 Desember 2020 tentang Penyusunan Surat Keputusa Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum tentang Kelompok Kerja Zona Integritas menuju WBK dan WBBM, Daftar Hadir Rapat dan Notulen hasil rapat
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Nota Dinas Nomor B-780/E.1/Es.1/04/2021 tanggal 15 April 2021 tentang Pengarahan JAMPIDUM dalam Rangka Pembangunan ZI Menuju WBBM
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Nota Dinas Nomor B-05/Epk/Es.1/03/2021 tanggal 17 Maret 2021 tentang laporan Rapat Evaluasi ZI pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Dokumen Laporan Hasil Tindaklanjut Monitoring dan Evaluasi WBBM Satker JAMPIDUM
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
B
Nota Dinas Nomor B-780/E.1/Es.1/04/2021 tanggal 15 April 2021 tentang Pengarahan JAMPIDUM dalam Rangka Pembangunan ZI Menuju WBBM
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
B
Nota Dinas Nomor B-05/Epk/Es.1/03/2021 tanggal 17 Maret 2021 tentang laporan Rapat Evaluasi ZI pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
Dokumen Laporan Hasil Tindaklanjut Monitoring dan Evaluasi WBBM Satker JAMPIDUM
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
JAM PIDUM sebagai rulemodel memberikan pengarahan, keputusan dalam rapat staf dalam rangka penanganan perkara tindak pidana umum (disertai foto), Surat Keputusan Jaksa Agung mUda Tindak Pidana Umum Nomor KEP-14/E/EJP/03/2021 tentang Penunjukan Role Model Dalam Rangka Pembangunan ZOna Integritas Menuju WBBM pada Satua Kerja Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Surat Keputusan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor KEP-15/E/EJP/03/2021 tentang Penunjukan Agen Perubahan dalam Rangka Pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Nota Dinas Nomor B-934/E.1/Es.2/05/2021 tangga; 7 Mei 2021 tentang Pegawai Kejaksaan RI untuk tidak memimta Proyek. Dokumentasi Slogan JAM PIDUM (Cepat. Akurat, Ramah) disampaikan setiap JAM PIDUM memimpin rapat.
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
B
Adanya perwakilan masing-masing Direktorat dalam rangka Pembahasan Pembangunan Zona Integritas melalui SK Nomor KEP-2/E/Ejp/01/2021 tanggal 11 Januari 2021
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
Keputusan Jaksa Agung RI Nomor 249 Tahun 2020 Tentang Standart Operasional Prosedur di Lingkungan Kejaksaan RI dan Lampiran III Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum.
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
Foto Screenshot CMS (bahwa SOP Pidum telah ada didalam aplikasi CMS), Nota Dinas Nomor B-107/K.2/Kti.1/04/2021 tanggal 15 April 2021 tentang Launching CMS Patch Versi 1.5.0 berisi Restoratif Justice dan SOP Form.
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
Bahwa Keputusan Jaksa Agung RI No. 249 Tahun 2020 adalah hasil evalusi dari KEP 024/E/EJP/12/2019 tentang SOP PIDUM
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
Dalam rangka mengetahui tentang kinerja pegawai pada satuan kerja Tindak Pidana Umum maka Seluruh Jaksa harus melakukan entri data perkara ke dalam CMS, INSJA Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengunaan Aplikasi Sistem Manajemen Penanganan Perkara (CMS)
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
Seluruh data Pegawai pada satuan kerja Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum ada didalam Aplikasi Simkari dan adanya E-Dosir pada Sekretariat JaksaAgung Muda Tindak Pidana Umum
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
Pelayanan Penerimaan Pengaduan Masyarakat Melalui Aplikasi SP4N Lapor, Aplikasi Lapor pada website Kejaksaan dan melalui Website Jampidum.
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Surat Perintah SESJAMPIDUM Nomor PRIN-1760/E.1/Es.2/05/2021. penunjukan pegawai dalam rangka penginputat kegiatan serta update data pada website JAMPIDUM, Nota Dinas Nomor B-107/K.2/Kti.1/04/2021 tanggal 15 April 2021 tentang Launching CMS Patch Versi 1.5.0 berisi Restoratif Justice dan SOP Form
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-032/A/JA/08/2010 tentang Pelayanan Informasi Publik di Kejaksaan RI
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Laporan Monev Mellaui Nota Dinas Kabag.Sunproglapnil kepada Kapuspenkum tentang Tindak lanjut Aplikasi Lapor
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor B-589/E/Es.2/03/2021 tanggal 12 Maret 2021 tentang Permintaan dua orang nama jaksa untuk diangkat dan ditugaskan dalam satuan tugas khusus penangangan dan penyelesaian perkara tindak pidana umum (SATGASSUS P3TPU)
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
B
Keputusan Jaksa Agung RI No. KEP-IV-343/C.4/04/2021 tentang SK Mutasi Satgassus P3TPU
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Nota Dinas Nomor B-31/E.5/Etl/03/2021 tanggal 15 Maret 2021 tentang Evaluasi kinerja Para Jaksa
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Usul Mutasi, SK Mutasi, Nota Dinas Nomor B-884/E.1/Es.2/04/2021 tgl 30 april 2021 tentang usul penempatan/pemindahan pegawai negeri sipil, Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor B-589/E/Es.2/03/2021 tanggal 12 Maret 2021 tentang Permintaan dua orang nama jaksa untuk diangkat dan ditugaskan dalam satuan tugas khusus penangangan dan penyelesaian perkara tindak pidana umum (SATGASSUS P3TPU)
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
KEPJA Nomro KEP-IV-343/C.4/04/2021 tentang Pemberhentian dari Jabatan Struktural dan Pemindahan PNS Kejaksaan RI
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Nota Dinas Nomor B-925/E/Es.2/05/2021 tanggal 6 Mei 2021 tentang Usul promosi jabatan Struktural
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Telah dilakukan Penguatan kapasitas SDM melalui Diklat, IHT, dan workshop
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
B
Dokumen Rencana kerja Diklat pada Direktorat Tindak Pidana Terorisme
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
B
Nota Dinas Sekretaris jampidum Nomor : B-E.1/Es.1/04/2021 tanggal 5 April 2021 perihal penguatam sumber daya manusia pada Jampidum
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
B
Nota Dinas untuk mengikuti Diklat
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
B
Pelaksanaan Bimtek, Workshop dan In House Training
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
B
Laporan Monitoring dan Evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitan dengan perbaikan kinerja
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Dokumen Perjanjian Kinerja Jampidum dan Sasaran Kerja Pegawai tahun 2021
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
Dokumen Perjanjian Kinerja Sub Direktorat Ekseskusi dan Eksaminasi Direktorat T.P. Terhadap Orang dan Harta Benda pada JAMPIDUM
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
C
Nota Dinas Direktur Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara Nomor : B-31/E.5/Etl.03/2021 tantang Evaluasi kinerja para Jaksa
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
SK/Usul promosi, Nota Dinas Nomor B-804/E/Es.2/04/2021 ttg Usul Promosi
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
Berita Acara penjatuhan hukuman disiplin kepada pegawai
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
Melalui update data kepegwaian melalui Aplikasi simkari
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Surat printah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umumuntuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Dokumen perjanjian kinerja Pejabat eselon I, II, III, dan IV
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
dokumen laporanKinerja Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum triwulan 1 tahun 2021
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
dokumen rencana kerja JAMPIDUM 2021
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Dokumen rencana Kerja telah berorientasi hasil
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Dokumen IKU unit Kerja Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
B
Dokumen IKU unit Kerja Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Nota Dinas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan tentang penyampaian laporan kinerja JAMPIDUM tahun 2020
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
Dokomen Laporan Kinerja Tahunan dan Laporan Kineerja Triwulan
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
Pelaksanaan Rapat menyusunan Laporan Kinerja Kejaksaan Tahun 2020
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
B
Surat perintah tim penyusun laporan kinerja triwulan I pada jaksa Agung Muda Tindka Pidana Umum
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Dokumentasi pamlet pengendalian gratifikasi
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
SK Tim Pengendalian Gratifikasi pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
Keputusan Sekretaris JAM PIDUM Nomor 15/E.1/Es.1/05/2021 tantang Penetapan Pejabat/ Pegawai sebagai Tim Pengawasan Pengendali Intern di Lingkungan JAM PIDUM
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
dokumen mitigasi resiko pada masing-masing direktorat pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
B
Penyusunan Mitigasi resiko pada direktorat
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
Dokumentasi sosialisasi SPIP di satuan kerja Jampidum
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
Pengaduan masyarakat terdapat di dalam website JAMPIDUM
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   389
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   37
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   352
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
Berita acara pelaksanaan entri data aplikasi SP4NLapor
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
Nota dinas kepada Kapuspenkum tentang pelaksanaan aplikasi Lapor, Surat kepada Kejaksaan Tinggi untuk menindaklnajuti laporan pengaduan masyarakat
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Surat Keputusan Nomor Kep-18/E.1/Es.1/05/2021 tentang Tim Whistle Blowing System di Lingkungan JAMPIDUM
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
pembuatan kanal pada website Jampidum dan Website Kejaksaan R
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
Laporan Monev atas penerapan Whisle Blowing System (WBS)
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
B
Laporan Monev atas penerapan Whisle Blowing System (WBS)
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
telah diakomodir ke dalam Surat keputusan Sekretaris Jampidum Nomor : KEP-8/E.1/Es.1/02/2021 tentang Tim Satgas Benturan Kepentingan pada Sakter Jampidum
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
Telah disosialisasikan melalui Website Kejaksaan RI dan Website Jampidum, serta kepada pegawai pada Jampidum
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
Dokumen Surat Keputusan tentang Benturan Kepentingan
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
dokumen monev benturan kepentingan
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
dokumen monev benturan kepentingan
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
KEP Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor ; KEP-025/E/EJP/09/2020 tentang Standar Operasional Prosuder PTSP
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
Standar pelayanan telah dimaklumatkan melalui website Jampidum
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
KEP Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor ; KEP-025/E/EJP/09/2020 tentang Standar Operasional Prosuder PTSP
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
B
Dokumentasi reviu SOP PTSP
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
B
Dokumentasi Pengarahan oleh KasubaB. Persuratan kepada Pegawai PTSP bagaimana memberikan pelayanan Prima
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Layanan muda diakses melalui website Jampidum, Instagram, call center pengaduan 0811 9222 585
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
Surat keputusan Sesjam Pidum Nomor : KEP-10/E.1/Es.1/02/2021 tentang Kebijakan pemberian reward dan punishment kepada Petugas pelayanan PTSP.
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
Dokumentasi Ruang PTSP pada Satuan Kerja Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
Dokumentasi Ruang Konsultasi dan ruang tamu VIP
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
Melalui Website JAMPIDUM
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
Melalui Website JAMPIDUM
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
B
Melalui Website JAMPIDUM
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan