Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : PUSAT PENERANGAN HUKUM
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Puspenkum telah membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas sesuai dengan Keputusan JAM Intelijen : KEP-017/D/Kph.1/04/2021 tanggal 13 April 2021, SP Kapuspenkum : Prin-36/K.3/Kph.1/04/2021 tanggal 15 April 2021. Undangan Rapat Persiapan Pembangunan ZI WBBM 7 April 2021. Rencana Pembangunan ZI WBBM. Undangan Pengarahan Jam Intel. Undangan Pengarahan Waja Pencangan WBBM. Undangan Persiapan WBBM. Undangan Rencana Pembangunan ZI WBBM, Nodis Permintaan Tenaga Medis. Notula Notula Rapat Persiapan WBBM 15 April 2021. Pemberitaan Pencanangan WBBM.
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
-Anggota Tim Pokja dipilih dan ditentukan melalui Rapat Staf, Ketua Tim Pokja disesuaikan dengan bidangnya masing-masing, dan anggota Tim berasal dari masing-masing perwakilan bidang atau bagian. Notula Rapat tgl 7 April 2021.
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
-Telah dibuat Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Puspenkum Menuju ZI WBBM serta Komitmen Bersama.
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
-Notula Rapat Persiapan Pencanangan WBBM, Notula Rapat Tindak Lanjut Pencanangan WBBM tgl 21 April 2021, Notula Rapat dg Tim RB dan Pusdaskrimti terkait WBBM 3 Mei 2021
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
-Kegiatan pencanangan Puspenkum menuju ZI WBBM telah disosialisasikan di media sosial Kejaksaan RI (Instagram, Twitter, Facebook dan Youtube)
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
Kegiatan pembangunan ZI dibahas dalam setiap rapat masing-masing Tim Pokja juga rapat Bidang. Notula Rapat Tim Pokja I, II, III, IV, V dan VI serta Notula Rapat Bidang.
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
Kapuspenkum melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut pembangunan ZI WBBM pada kegiatan rapat staf yang dihadiri Ketua Tim Pokja dan anggota (Notula Rapat tanggal 21 April 2021 dan Nota Dinas Kapuspenkum Nomor B-224/K.3/Kph.1/04/2021 tanggal 23 April 2021 yang membahas tindak lanjut pencanangan pembangunan ZI WBBM di lingkungan Pusat Penerangan Hukum.)
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
Hasil monitoring dan evaluasi telah ditindaklanjuti melalui Rapat Koordinasi dengan Pusdaskrimti dan Tim RB, serta rapat internal di masing-masing Tim Pokja. Notula rapat : Nota Dinas Kapuspenkum Nomor B-273/K.3/Kph.1/05/2021 tgl 17 Mei 2021, Nota Dinas Kabid Penkum Luhkum Nomor B-2/Kph.2/04/2021 tgl 23 April 2021, Nota Dinas Kabid Hubaga/ Ketua Tim Tim Pokja IV Nomor B-53/Kph.4/05/ 2021 tgl 6 Mei 2021, Nota Dinas Kabag TU/ Ketua Tim Pokja II Nomor B-29/K.3.1/Kph.1/05/2021 tgl 19 Mei 2021, Nota Dinas Kabag TU/ Ketua Tim Pokja III Nomor B-33/K.3.1/Kph.1/05/2021 tgl 25 Mei 2021, Nota Dinas Kabid Penkum Luhkum/ Ketua Tim Pokja I Nomor B-28/ Kph.2/06/2021 tgl 11 Juni 2021.
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
-Kapuspenkum sebagai Role Model dalam memberikan pengarahan, keputusan dalam rapat staf, termasuk menunjukkan peran sbg juru bicara Kejaksaan dalam setiap konferensi pers, dan juga dalam memberikan contoh kedisiplinan kerja, tepat waktu (foto-foto kegiatan).
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
-Telah ditetapkan Agen Perubahan dan Duta Pelayanan sesuai dengan SK Kapuspenkum Nomor KEP-08/K.3/Kph.1/04/2021 tgl 15 April 2021 dalam rangka Puspenkum menuju ZI WBBM.
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
-Budaya Kerja dan Pola Pikir telah dibangun dengan melakukan Komitmen Bersama dan pembuatan Maklumat Pelayanan serta quote di lingkungan kerja Puspenkum. juga dengan mengadakan kegiatan In House Training tentang Tantangan Humas Kejaksaan di Era Digital (Surat Kapuspenkum ke Kepala Kejaksaan Tinggi Nomor B-123/K.3/Kph.1/03/2021, Nota Dinas Kapuspenkum Nomor B-168/K.3/Kph.1/03/2021 tanggal 30 Maret 2021, Surat Kapuspenkum ke Kepala Kejaksaan Tinggi Nomor B-239/K.3/Kph.1/04/2021 tanggal 27 April 2021, Nota Dinas Kapuspenkum B-250/K.3/Kph.1/04/2021 tanggal 30 April 2021).
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
-Setiap anggota organisasi terlibat dalam pembangunan ZI WBBM, Agen Perubahan ikut dalam Diklat PKP dan sudah membuat Aksi Perubahan dalam mendukung ZI WBBM, serta kegiatan dalam Rapat Tim Pokja dan rapat Bidang (Notula rapat : Nota Dinas Kabid Penkum Luhkum Nomor B-2/Kph.2/04/2021 tgl 23 April 2021, Nota Dinas Kabid Hubaga/ Ketua Tim Tim Pokja IV Nomor B-53/Kph.4/05/ 2021 tgl 6 Mei 2021, Nota Dinas Kapuspenkum Nomor B-273/K.3/Kph.1/05/2021 tgl 17 Mei 2021, Nota Dinas Kabag TU/ Ketua Tim Pokja II Nomor B-29/K.3.1/Kph.1/05/2021 tgl 19 Mei 2021, Nota Dinas Kabag TU/ Ketua Tim Pokja III Nomor B-33/K.3.1/Kph.1/05/2021 tgl 25 Mei 2021, Nota Dinas Kabid Penkum Luhkum/ Ketua Tim Pokja I Nomor B-28/ Kph.2/06/2021 tgl 11 Juni 2021).
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
-Keputusan Jaksa Agung Nomor 249 Tahun 2020 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kejaksaan Agung (buku SOP)
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
-SOP kegiatan yang ada di Puspenkum sudah diterapkan. Kegiatan Pelayanan Publik seperti penerimaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi publik, pembuatan siaran pers dan publikasi.
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
-Nota Dinas Kapuspenkum B-265/K.3/Kph.1/05/2021 tanggal 11 Mei 2021 perihal Laporan Evaluasi Pelaksanaan SOP.
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
-Pengukuran kinerja dengan penilaian SKP dan penggunaan aplikasi e-LKA Puspenkum untuk melihat capaian kinerja dan anggaran pada Puspenkum
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
-Operasional manajemen SDM sudah menggunalan teknologi informasi dengan membuka aplikasi e-dosir kepegawaian yang dikelola oleh Biro Kepegawaian serta administrasi persuratan dengan menggunakan aplikasi SIPEDE.
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
Pemberian pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi sudah dilakukan yaitu Pelayanan Penerimaan Pengaduan Masyarakat melalui aplikasi SP4N Lapor , Pelayanan Informasi Publik melalui SIPPN, Pelayanan pengetahuan hukum melalui kegiatan Jaksa Menyapa di Radio, Televisi, juga pemberitaan dan informasi publik melalui Website, Akun Media Sosial Kejaksaan RI dan Podcast., Kliping Pers serta advertorial pada Surat Kabar Nasional.
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
-Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi dan informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasional SDM dan pemberian layanan kepada publik. Laporan Triwulan I dan Laporan Triwulan II on process. Aplikasi e-LKA dapat digunakan untuk memonitoring dan evaluasi kinerja, operasional SDM dan pemberian layanan kepada publik.
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
-Kebijakan tentang Keterbukaan Informasi Publik sudah diterapkan dengan dikeluarkannya Insja No. 1 Tahun 2021 tentang Publikasi Kinerja dan Pemberitaan Positif mengenai Kejaksaan di Media Massa dan Media Sosial yaitu dengan mengadakan Sosialisasi berkaitan dengan SIPPN, Advertorial di Koran Kompas, pemberitaan di Akun Medsos Kejaksaan dan Website Kejaksaan, kegiatan Jaksa Menyapa di Televisi dan Radio serta Podcast, dan pembuatan klipping pers.
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
-Diadakannya Sosialisasi pembangunan ZI berkaitan dengan pelayanan publik dan SIPPN dengan para Asintel secara virtual. Laporan Pelayanan Informasi Publik.
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Membuat Kajian Analisis Kebutuhan Pegawai dan melaporkannya kepada Pimpinan dengan Nota Dinas.
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
B
Pimpinan melakukan mutasi pegawai sesuai dengan kebutuhan pada Bidang. SP Mutasi pegawai an. Yudhi Satrio Hutomo
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai dan kinerja unit kerja dilakukan melalui Rapat Evaluasi Kinerja Pegawai. Notula Rapat.
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Dalam pengembangan karir telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan di lingkungan Puspenkum. SK dan SP Mutasi Yudhi
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
B
Mutasi pegawai telah memperhatikan kompetensi jabatan. Notula Rapat Staf
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Monitoring dan evaluasi telah dilakukan dalam rangka perbaikan kinerja melalui raoat staf. Notula Rapat.
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Puspenkum mengadakan Kegiatan In House Training tentang penggunaan aplikasi SIPEDE, IHT Tantangan Humas Kejaksaan di Era Digital yang diikuti oleh pegawai pada Puspenkum dan para Asintel dan Kasi Penkum serta Kasi Intel seluruh Indonesia (Surat Kapuspenkum ke Kepala Kejaksaan Tinggi Nomor B-123/K.3/Kph.1/03/2021, Nota Dinas Kapuspenkum Nomor B-168/K.3/Kph.1/03/2021 tanggal 30 Maret 2021, Surat Kapuspenkum ke Kepala Kejaksaan Tinggi Nomor B-239/K.3/Kph.1/04/2021 tanggal 27 April 2021, Nota Dinas Kapuspenkum B-250/K.3/Kph.1/04/2021 tanggal 30 April 2021). Nodis Usulan Diklat Pegawai. SK dan SP Pegawai yang mengikuti Diklat PKP Tahun 2021.
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
Pengembangan pegawai dengan mengusulkan pegawai mengikuti diklat . Nodis Usulan Diklat Pegawai SKP tahun 2020 dan diklat Pengelolaan Keuangan.
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
B
Pegawai diusulkan untuk mengikuti assement. Nodis Pegawai yang mengikuti assesment.
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
Pegawai diberikan kesempatan mengikuti diklat untuk pengembangan kompetensinya. Nodis Kapuspenkum perihal usulan mengikuti Diklat PKP Nomor B-114/K.3/Kph.1/03/2021 tanggal 8 Maret 2021, Surat Keputusan Kepala badan Diklat tentang Penyelnggaraan Diklat PKP Nomor : Kep-33/I/Imk/02/2021. Diklat Keuangan. Serta seleksi inpassing jabatan fungsional pranata keuangan.
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
Kegiatan In House Training penggunaan aplikasi SIPEDE, IHT tentang Tantangan Humas Kejaksaan di Era Digital (Surat Kapuspenkum ke Kepala Kejaksaan Tinggi Nomor B-123/K.3/Kph.1/03/2021, Nota Dinas Kapuspenkum Nomor B-168/K.3/Kph.1/03/2021 tanggal 30 Maret 2021, Surat Kapuspenkum ke Kepala Kejaksaan Tinggi Nomor B-239/K.3/Kph.1/04/2021 tanggal 27 April 2021, Nota Dinas Kapuspenkum B-250/K.3/Kph.1/04/2021 tanggal 30 April 2021). Nodis Kapuspenkum perihal usulan mengikuti Diklat PKP Nomor B-114/K.3/Kph.1/03/2021 tanggal 8 Maret 2021, Surat Keputusan Kepala badan Diklat tentang Penyelnggaraan Diklat PKP Nomor : Kep-33/I/Imk/02/2021.
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
Monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dilakukan melalui Rapat dan sosialisasi aplikasi e-LKA Puspenkum. Sertifikat Pelatihan.
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Indikator Kinerja Utama Pada Puspenkum. Perjanjian Kinerja, SKP Tahun 2020, POK DIPA TA 2021, Aplikasi e-Monev Bappenas, Aplikasi e-LKA Puspenkum.
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
Pengukuran Kinerja Individu telah sesuai berdasarkan SKP. Perjanjian Kinerja, SKP Tahun 2020.
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
Perjanjian Kinerja Individu dilakukan secara periodik. SKP Tahun 2020.
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Perjanjian Kinerja, SKP Tahun 2020.
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
Jadwal WFH dan WFO, Daftar hadir pegawai. Nota dinas Swab Antigen, Nota Dinas Vaksin, Nota Dinas Pelarangan Mudik.
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
Aplikasi e-dosir Pegawai yang dikelola oleh Biro Kepegawaian
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Kapuspenkum hadir pada setiap rapat penyusunan perencanaan juga evaluasi program kerja. Notula Rapat, DIPA Puspenkum. Renstra Kejaksaan 2020 - 2024. Pakta Integritas.
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Pakta Integritas, Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU)
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Laporan Triwulan, aplikasi e-Monev Bappenas, Aplikasi e-LKA Puspenkum. LHKPN. LHKASN, SPT Tahunan
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
-Dokumen TOR dan RAB TA 2021
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Laporan Triwulan I dan II TA 2021
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Renstra Kejaksaan 2020-2024, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja.
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
B
-
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Nota Dinas Laporan Triwulan I TA 2021
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
-Laporan Triwulan I TA 2021
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
-Diklat PKP TA 2021
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
-Pejabat Struktural Eselon IV mengikuti Diklat PKP TA 2021, Kasubbag Keuangan mengikuti Diklat...., Bendahara mengikuti Diklat....
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
egiatan Jaksa Menyapa di Radio dan Televisi, Kegiatan penyuluhan hukum (Jaksa Masuk Sekolah, Pesantren, Panti Asuhan), penerangan dan penyuluhan hukum melalui media sosial.
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
Pos Pelayanan Hukum dan Pos Penerimaan Pengaduan Masyarakat, Aplikasi SP4N Lapor, SP Petugas Pos PPH PPM . Foto Ruang Pos PPH PPM.
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
Telah dilbangun lingkungan pengendalian melalui aplikasi e-Monev KIP, SIPP Menpan
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
B
e-Monev KIP, SIPP Menpan
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
B
Banner, TV Informasi
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
Notula Webinar SIPPN
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
Aplikasi SP4N Lapor, Pelayanan Pos Pelayanan Hukum dan Pelayanan Pengaduan Masyarakat, Pelayanan Call Center 150227.
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   76
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   76
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   76
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
Laporan PPH PPM dan SP4n Lapor
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
Laporan PPH PPM dan SP4N Lapor
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Adanya kanal WBS pada Website Kejaksaan RI, pemasangan banner dan stiker
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
SK Tim WBS dan SP Tim WBS
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
B
Monitoring dan evaluasi penerapan WBS tidak dilakukan secara berkala
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
B
Hasil evaluasi penerapan WBS ditindaklanjuti oleh Bidang Pengawasan
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
Surat Ke Kepala Kejaksaan Tinggi perihal Insja No 1 Tahun 2021
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
Surat ke Pemimpin Redaksi Law Justice dan Redaksi Majalah Keadilan. Vicon dengan Kajati se-Indonesia
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
SK dan SP Tim Penanganan Benturan Kepentingan. Penerimaan Audiensi.
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
B
Penanganan benturan kepentingan tidak dilakukan secara berkala.
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
Vicon dengan Asisten Intelijen se-Indonesia
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
Kebijakan standar pelayanan dengan mengacu pada SOP Puspenkum
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
Adanya Papan Maklumat Pelayanan
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
Melaksanakan kegiatan dan inovasi sesuai dengan SOP Puspenkum
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
Telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP. Nota Dinas Evaluasi SOP
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
Telah dilakukan sosialisasi/ pelatihan dalam upaya pelayanan prima melalui kegiatan Sosialisasi dan In House Training
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Informasi pelayanan bisa diakses dengan mudah melalui Website dan Akun Media Sosial Kejaksaan RI, Call center Kejaksaan 150227, aplikasi SIPPN, Aplikasi SP4N Lapor, Aplikasi Si Cakap
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
Belum diterapkan pemberian sanksi atau reward bagi pelaksana layanan.
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
Pelayanan Pengaduan Masyarakat melalui Aplikasi SP4N Lapor dan Pos Pelayanan Hukum dan Pengaduan Masyarakat. Call Center Kejaksaan 150227
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
Pelayanan pengetahuan hukum melalui kegiatan Jaksa Menyapa di Radio, Televisi, Podcast, Pelayanan pengaduan masyarakat melalui aplikasi SP4N Lapor,
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
Ya sudah dilakukan survey kepuasan masyarakat. Foto testimoni dari Komjak dan Imigrasi
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
Website Kejaksaan. Akun Medsos Kejaksaan (Instagram, Twitter, Youtube, Facebook). Jaksa Menyapa di Radio dan Televisi.
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
Website Kejaksaan. Akun Medsos Kejaksaan (Instagram, Twitter, Youtube, Facebook). Jaksa Menyapa di Radio dan Televisi.
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan