Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJATI DKI JAKARTA
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
-SK Kajati DKI Jakarta No. KEP-09/M.1/Cr.5/01/2021 Tentang Tim Pengarah Reformasi Birokrasi, SK Kajati DKI Jakarta No. KEP-10/M.1/Cr.5/01/2021 Tentang Tim Kerja Pembangunan ZI WBK Menuju WBBM di Lingkungan Kejati DKI Jakarta SK Kajati DKI Jakarta No. KEP-11/M.1/Cr.5/01/2021 Penetapan Agen Perubahan (Agent of Change) Kejati DKI Jakarta
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
- Dokumentasi rapat (Undangan, Daftar Hadir, Notulen, Foto)
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
- Dokumen Rencana Kerja Pembangunan ZI Menuju WBBM
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
- Isi Dokumen Rencana Kerja Pembangunan ZI Menuju WBBM terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM?
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
- Screenshot Medsos : Instagram, Facebook, Tweeter dan Foto pemasangan rambu / petunjuk arah Kantor Kejati DKI Jakarta
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
- Kegutan berjalan sesuai dengan rencana
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
- Daftar hadir rapat, Laporan Bulanan
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
B
- Matrik Progres Pembangunan ZI Menuju WBBM, Hasil Penilaian dan Evaluasi oleh TPD Kejati DKI Jakarta
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
- Berita Acara Wawancana terhadap beberapa Role Model pegawai
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
- SK Kajati DKI Jakarta No. KEP-11/M.1/Cr.5/01/2021 Penetapan Agen Perubahan (Agent of Change) Kejati DKI Jakarta
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
- Pakta Integritas seluruh pegawai
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
- Seluruh pegawai telah ditetapkan menjadi Tim Kerja sesuai SK Kajati DKI Jakarta No. KEP-40/M.1/Cr.5/04/2021 (SK Revisi) dan aktif dalam kegiatan Pembangunan ZI WBK Menuju WBBM
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
- SOP Seluruh Bidang (Hasil Revisi) yang telah disesuaikan dengan proses bisnis
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
- SOP Seluruh Bidang (Hasil Revisi)
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
- SOP Seluruh Bidang (Hasil Revisi), SK Kajati DKI Jakarta tentang Tim Evaluasi SOP
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
B
- Screenshot CMS dan Inovasi
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
- Screenshot Update Infoe Kepegawaian pada web SIMKARI
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
- Screenshot CMS dan Inovasi, SMART PIDUM
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
- Labul jaringan SIMKARI
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
- Screenshot Medsos Instagram, Tweeter, Facebook
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
-
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
- Dokumen Peja Jabatan
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
- Dokumen Peja Jabatan
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
- Dokumen Peja Jabatan
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
- SK Mutasi Lokal
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
- SK Mutasi Lokal
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
- Entry data pada Aplikasi SIMKARI
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
- Daftar Hadir Bimtek Virtual, Surat Perintah DIKLAT TAK CPNS
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
- SKP
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
-
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
B
- Daftar Hadir Bimtek Virtual, Surat Perintah DIKLAT TAK CPNS
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
- Daftar Hadir Bimtek Virtual, Surat Perintah DIKLAT TAK CPNS
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
B
- Laporan Aksi Perubahan dan Pelaksanaan Mentor
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
- Perjanjian Kinerja, Time Sheet
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
- SKP
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
- Time Sheet, SKP
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
-
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
- Absen Pegawai
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
- Aplikasi Web SIMKARI
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
- Daftar Hadir Rapat
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
- Perjanjian Kinerja seluruh pegawai
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
- Surat himbauan penyampaian Laporan Kinerja, Nota DInas permintaan data kinerja bulanan.
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
- Dokumen Rencana Kerja Kejati DKI Jakarta Tahun 2021, Dokumen Rencana Strategis 2020-2024
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
-
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
- SK Kajati DKI Jakarta Nomor : KEP-42/M.1/Cr.5/04/2021 tentang Penetapan IKU (Indikator Kinerja Utama)
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
- IKU (Indikator Kinerja Utama)
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
- Screenshot bukti Up Load Labul dan LKj Triwulan I Tahun 2021
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
- Labul dan LKj Triwulan I Tahun 2021
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
- Daftar Hadir Sosialisasi Kanal PANEV Kinerja pada Aplikasi SICANA
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
- SK Kajati DKI Jakarta Nomor : KEP-38/M.1/Cr.5/03/2021 tentang Tim LKjIP dan Dokumen Perjanjian Kinerja Kejati DKI Jakarta
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
- Foto Banner
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
- SK Kajati DKI Jakarta Nomor : KEP-06/M.1/H.II.1/01/2021 tentang Pembentukan Tim Pengendali Gratifikasi (UPG)
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
-
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
B
-
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
-
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
C
-
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
- Dokumentasi kegiatan Klarifikasi
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   2
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   2
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   0
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
- Dokumentasi kegiatan Klarifikasi
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
- Dokumentasi kegiatan Klarifikasi
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
- SK Kajati DKI Jakarta Nomor : KEP-07/M.1/H.II.1/01/2021 tentang Pembentukan UPP (Whistle Blowing)
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
- SK Kajati DKI Jakarta Nomor : KEP-07/M.1/H.II.1/01/2021 tentang Pembentukan UPP (Whistle Blowing)
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
-
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
B
-
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
- Telahaan
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
- Ya, dengan dibuat Telahaan
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
- Ya, dengan dibuat Telahaan
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
C
-
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
-
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
- SK Kajati DKI Jakarta Tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
- Dokumen Maklumat Pelayanan
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
- Banner Alur Pelayanan yang telah disesuaikan dengan SOP
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
B
-
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
B
- Screenshot Inovasi SIP PIDUM dan SI JAMPANG MUDA
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
- Screenshot Inovasi SIP PIDUM dan SI JAMPANG MUDA
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
- Dokumen Maklumat Pelayanan Publik
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
- Foto PTSP
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
- Screenshot Inovasi SIP PIDUM dan SI JAMPANG MUDA
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
B
- Melalui Link : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQTYMXju3iMrXr-zm1ekp2st1IWTf24OTavD7rlMUDtVRCtA/viewform
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
B
- Ya
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
-
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan