Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI JAKARTA PUSAT
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
SK Nomor : Kep-26/m.1.10/Cp.1/5/2021 tanggal 05 Mei 2021
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
dihadiri oleh seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Bukti dukung rapat pembentukan Tim file 1-1 Tim kerja
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Rencana pembangunan Zona Integritras terlampir bukti dukung Dokumen Rencana Kerja
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Secara garis besar target berfokus kepada pelayanan, dan penyalagunaan wewenang, praktek KKN dan lemahnya pengawasan sehingga dibentuk sistem kerja yang secara cepat, tepat dan profesional untuk melayani masyarakat
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Media mensosialisasikan pembangunan WBK Yutube, Instagram, Twiteer, Facbook, Whatshaap dan Website
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
Seluruh kegiatan pembanungan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana bukti dukung 1-3 PEMANTAUAN DAN EVALUASI
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
Monitoring dan evaluasi setiap bulan terus dilakukan dengan rapat evaluasi setiap bulan bukti dukung 1-3 PEMANTAUAN DAN EVALUASI
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
Setiap bulan mengadakan rapat evaluasi dengan menyempurnakan rencana pembangunan bukti dukung 1-3 PEMANTAUAN DAN EVALUASI
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Kepala Kejaksaan Negerio Jakarta Pusat sebagai rol model diberbagai kesempatan dan contoh nyata setiap tindakan dilakukan kepada seluruh pegawai bukti dukung 1-4 PERUBAHAN POLA PIKIR
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Agen perubahan dengan SK Nomor : KEP-31/M.1.10/Cp/05/2021 tanggal 05 Mei 2021 terlampir bukti dukung 1-4 PERUBAHAN POLA PIKIR
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Budaya kerja dibangun salah satunya dengan menerapkan disiplin kerja bukti dukung 1-4 PERUBAHAN POLA PIKIR DAN BUDAYA
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
Dengan Fakta Integritas semua anggota organisasi komitmen memberikan pelayanan yang maksimal bukti dukung 1-4 PERUBAHAN POLA PIKIR DAN BUDAYA KERJA
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
Bukti dukung 2-1 SOP dan terlapir inovasi disiplin kerja seperti piket rutin setiap pegawai
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
Penerapan SOP dengan masing - masing bidang pelayanan
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
Evaluasi dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
Ya, dengan menggunakan SIMKARI semua data pegawai didosir kelengkapan data yang wajib diserahkan pegawai bisa dilihiat secara online, bisa dilihat bukti dukung terlampir diarea II PENATAAN TATA LAKSANA -2- Office
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
Ya, menejemen SDM kepegawian terus bereformasi ke sistem online untuk menyimpan dan meilai kinerja seriap pegawai melalui aplikasi SIMKARI
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
Ya, bukti dukung terlampir melalui Website, Facbook, Twiteer, Instagram, Yutube dan teknologi di ruang PTSP dan Resepsionis
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Ya, bukti dukung terlampir di area PENATAAN TATA LAKSANA 2-2 E Office
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
SK Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID)
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
dengan perbaikan layanan dan evaluasi setiap bukti evaluasi terlampir
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Rapat analisa kebutuhan pegawai
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
SK CPNS dan sprint serta Sprint CPNS 2021
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Penilaian masing - masing kinerja pegawai
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Pola Mutasi internal dimana per bulan Mei 2021 terdapat beberapa pegawai mutasi di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
Pola Mutasi Internal pola mutasim sesuai dengan SOP dan kompetisi SDM pegawai Kejari jakpus
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Pola Mutasi Singkat berfokuspada perbaikan kinerja sesuai dengan hasil rapat kebutuhan pegawai di Kejari Jakarta Pusat
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Pengembangan Karyawan, asesme, program beasiswa terlampir
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
A
Ya bukti dukung terlampir pengembangan pegawai dengan melihat disiplin dengan absen harian kinerja melalui standar kinerja pegaai (SKP) setiap tahun
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
Kesenjangan sangat minim karena pegawai diberikan penilaian kerja setiap bulannya dan maisng - masing jabatan pegawai Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat sangat relepan dengan kompetensi setiap pegawai
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
Diklat dilakukan sesuai dengan golongan dan pengembangan pegawai sesuai dengan jabatan / unit diberikan kesempatan untuk mendapatkan beasiswa untuk pengembangan kompetensi dokumen terlampir
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
A
Ya, bukti dukung terlampir di AREA III PENATAAN SISTEM MANAJEMEN 3-3 pengembangan pegawai
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
Rapat monitoring per 1 bulan
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Ya, bukti dukung terlampir di AREA III PENATAAN SISTEM MANAJEMEN 3-4 penetapan kinerja individu dan rapat pembentukan tim
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
Ya, bukti dukung terlampir di dalam isi setiap perjanjian kerja yang telah ditandatangani
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
Ya, bukti dukung terlampir di AREA III PENATAAN SISTEM MANAJEMEN 3-4 penetapan kinerja individu
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Penempatan kinerja individudengan memberikan reward dan punisment
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
Ya, bukti dukung terlampir di AREA III PENATAAN SISTEM MANAJEMEN 3-5 penetapan aturan disiplin
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
Ya bisa dilihat di DAS SIMKARI dan data manual bukti dukung terlampir di Ya, bukti dukung terlampir di AREA III PENATAAN SISTEM MANAJEMEN 3-6 sistem informasi pegawai
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Ya bukti dukung telampir diarea IV 4-1 Keterlibatan Pimpinan
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Ya bukti dukung telampir diarea IV 4-1 Keterlibatan Pimpinan
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Ya bukti dukung telampir diarea IV 4-1 Keterlibatan Pimpinan
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Ya bukti dukung telampir diarea IV 4-2 Pengelolaan Akuntabilitas KInerja
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Ya bukti dukung telampir diarea IV 4-2 Pengelolaan Akuntabilitas KInerja
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Ya bukti dukung telampir diarea IV 4-2 Pengelolaan Akuntabilitas KInerja
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
Ya bukti dukung telampir diarea IV 4-2 Pengelolaan Akuntabilitas KInerja
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Ya bukti dukung telampir diarea IV 4-2 Pengelolaan Akuntabilitas KInerja
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
Ya bukti dukung telampir diarea IV 4-2 Pengelolaan Akuntabilitas KInerja
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
Ya bukti dukung telampir diarea IV 4-2 Pengelolaan Akuntabilitas KInerja
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
A
Ya bukti dukung telampir diarea IV 4-2 Pengelolaan Akuntabilitas KInerja
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Ya bukti dukung telampir diarea IV 5-1 rapat tim dan SK Tim Pengedalian Grapitasi terlampir
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
Ya dengan sosialisasi keseluruh pegawai dan dengan sosialisasi salah satunya banner dan media sosial Kejari Jakarta Pusat berkomitmen pengendalian grafitasi adalah prosedur
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
Ya berdasarkan hasil rapat rutin telah dibentuk tim penerapan SPIP sesuai SK terlampir
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
A
Ya karena setiap kebijakan dan resiko sudah di diskusikan setiap rapat dalam menentukan kebijakan yang akan dilaksanakan
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
Dengan tim SPIP yang telah dibentuk dan berkomitmen penuh maka beresiko telah di identifikasi seminimalnya dengan inflementasi kerja sama yang solid
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
Dengan SK Tim SPIP terlampir seluruh pihak terkait sudah dikomunikasikan tim SPIP yang telah dibentuk dikejaksaan Negeri Jakarta Pusat
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
Ya dengan bentuk Tim pelayanan dan berinovasi menggunakan media untuk pengaduan masyrakat SK Tim dan bukti sosialisasi media pengaduan terlampir
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   0
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   0
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
Monitoring dolakukan secara cepat dengan membuka semua akses media untuk pengaduan setiap harinya
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
Semua sudah ditindak lanjuti seperti memperbaiki pelayanan yang ada di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat seperti memperbaiki dan memperluas ruang tunggu di Keja
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Dengan sosialisasi ke sel;ulruh pegawai dan kampanye whistle blowing seperti membuat banner whistle blowing sistem bukti dukung terlampir
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
ya bukti dukung terlampir dan selalu di evaluasi bersama tim whistle blowing yang sudah dibentuk sesuai SK terlampir
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
Dievaluasi secara berkala bersama tim yang telah dibentuk bukti terlampir
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
bukti dukung terlampir bahwa penerangan whistle blowing sistem terus di evaluasi dengan mengadakan rapat setiap bulan
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
Tim penanganan benturan kepentingan sudah dibentuk sesuai dengan SK terlampir
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
Berdasarkan hasil rapat dan berbagai kesempatan acara pegawai telah disosialisasikan tim penanganan benturan kepentingan
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
ya sudah dimplementasikan sehingga antar seluruh devisi sudah saling bersinergi dalam bekerja
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
A
setiap bulan di adakan rapat dan evaluasi apa yangn menjadi kendala dan mencari solusi bukti rapat dan sk tim penanganan benturan kepentingan terlampir
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
evaluasi terlampir dengan rapat rutin setiap bulannya
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
standar dan inovasi yang sangat cepat di lingkungan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat sangat terlihat seperti memperbaiki fasilitas dan SDM terus diberikan bimbingan dan dievaluasi setiap saat mengenai pelayanan dengan sepenuh hati
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
setiap devisi memiliki SOP standar pelayanan dan terus berinovasi dengan memperbaiki layanan
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
setiap devisi memiliki SOP standar pelayanan dan terus berinovasi dengan memperbaiki layanan
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
ya dengan fasilitas yang terus diperbaiki seperti ruang tunggu toilet dan ruang konsultasi serta setiap devisi memiliki SOP standar pelayanan dan terus berinovasi dengan memperbaiki layanan dan ilakukan rencana disesuaikan kondisi saat ini, misalnya kondisi pandemi
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
Bukti dukung trlampir di area VI 6-2
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Bukti dukung trlampir di area VI 6-2
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
A
Bukti dukung trlampir di area VI 6-2
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
Bukti dukung trlampir di area VI 6-2
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
Bukti dukung trlampir di area VI 6-2
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
A
Bukti dukung trlampir di area VI 6-2
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
Bukti dukung trlampir di area VI 6-2
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
A
Bukti dukung trlampir di area VI 6-2
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan