Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI JAKARTA UTARA
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tentang Unit Kerja Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
Penunjukan para Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian dalam Lampiran Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tentang Unit Kerja Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
Tangkapan layar website, akun media sosial dan foto dokumentasi kegiatan Vicon dalam rangka sosialisasi Pembangunan WBK/WBBM
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
B
Foto dokumentasi kegiatan Vicon dengan Wakil Jaksa Agung RI dalam rangka sosialisasi Pembangunan WBK/WBBM
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
B
Foto dokumentasi kegiatan Vicon dengan Kejaksaan Tinggi DKI dalam rangka monitoring dan evaluasi sosialisasi Pembangunan WBK/WBBM
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
B
Foto dokumentasi dan Berita Acara hasil tindak lanjut monitoring dan evaluasi
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara mengenai penunjukan Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian menjadi role model dalam pelaksanaan pembangunan WBK/WBBM
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara mengenai penunjukan Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian sebagai Agen Perubahan dalam pelaksanaan pembangunan WBK/WBBM
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
Foto dokumentasi kegiatan briefing pimpinan kepada seluruh pegawai agar membangun budaya kerja dan pola pikir yang baik
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
B
Foto dokumentasi banner/poster, website, media sosial berupa slogan/moto yang menggambarkan pembangunan ZI
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
Dokumen SOP mengenai peta proses penanganan perkara maupun pelayanan publik
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
B
Foto dokumentasi penerapan SOP
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
Berita Acara evaluasi SOP dan tindak lanjut perbaikan
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
B
Foto dokumentasi kinerja melalui aplikasi e-monev Smart, Bappenas dan Tepra LKPP
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
B
Foto dokumentasi aplikasi e-kepegawaian dari SIMKARI Kejaksaan RI
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
Foto Dokumentasi aplikasi e-tilang 2.0, aplikasi pengambilan tilang via Pos, aplikasi persuratan SiPeDe dan layanan Pengembalian BB (BB ASiK)
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
Berita Acara dan laporan Monitoring dan Evaluasi pelayanan publik
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
Surat Perintah Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID)
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Berita Acara dan laporan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Surat usulan penyetaraan jabatan pejabat struktural dan pejabat fungsional
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
Surat Keputusan dan pengangkatan pejabat struktural dan fungsional
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
Berita Acara Monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara mengenai penunjukan pegawai dalam mengisi jabatan struktural
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara mengenai penunjukan pegawai dalam mengisi jabatan struktural
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Berita Acara monitoring dan evaluasi terhadap mutasi internal
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Foto dokumentasi kegiatan In House Training melalui vicon
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
B
Surat Perintah penunjukan Bendahara Pengeluaran yang sudah memiliki sertifikasi Bendahara, PPK yang memiliki sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
Surat Perintah penempatan pegawai di lingkungan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
A
Foto dokumentasi kegiatan In House Training melalui vicon
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
C
Foto dokumentasi kegiatan In House Training melalui vicon
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
B
Berita Acara monitoring dan evaluasi terhadap pengembangan kompetensi atau diklat
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Dokumentasi SKP seluruh pegawai
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
A
Dokumentasi SKP seluruh pegawai
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
D
Dokumentasi SKP seluruh pegawai
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Dokumentasi sertifikat/piagam penghargaan Satya Lencana
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
Dokumentasi pengawasan melekat pada seluruh pegawai
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
Foto dokumentasi e-dosir SIMKARI atas mutasi pegawai
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Foto dokumentasi rapat Penyusunan perencanaan revisi anggaran
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Foto dokumentasi rapat Penyusunan Perjanjian Kinerja
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Foto dokumentasi rapat dalam rangka evaluasi dan monitoring pencapaian kinerja pegawai
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Strategis Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tahun 2021-2024
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Strategis Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tahun 2021-2024
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Strategis Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tahun 2021-2024
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Strategis Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tahun 2021-2024
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
Laporan Kinerja (realisasi) anggaran tiap bidang yang dilaporkan setiap bulan
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
A
Laporan Kinerja (realisasi) anggaran tiap bidang yang dilaporkan setiap bulan
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
Foto dokumentasi kegiatan vicon In House Training dan Workshop dengan Kejaksaan Agung maupun Kementerian Keuangan
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
B
Surat Perintah Petugas Pengelola Keuangan dan Monev
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Foto Banner dan sosialisasi melalui website dan sosial media
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
Surat Perintah Unit Pengendalian Gratifikasi
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
A
Foto banner Hotline Satgas 53 dan Hotline pengaduan masyarakat
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
E
-
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
C
-
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
C
-
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
Foto banner Hotline Satgas 53 dan Hotline pengaduan masyarakat
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   4
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   1
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   3
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
A
Laporan bulanan pengaduan masyarakat
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
A
Laporan tindak lanjut pengaduan masyarakat berupa Laporan hasil pelaksanaan tugas
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Surat Perintah penunjukan tim pelaksana Whistle Blowing System
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
B
Foto sosialisasi whistle blowing melalui website dan banner Call Center Whistle Blowing system
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
A
Laporan bulanan Whistle Blowing System
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
A
Laporan bulanan Whistle Blowing System
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
Nota Dinas Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tentang penyelesaian benturan kepentingan antara bidang Pidsus dengan bidang Intelijen maupun Datun
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
Nota Dinas Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tentang penyelesaian benturan kepentingan antara bidang Pidsus dengan bidang Intelijen maupun Datun
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
Nota Dinas Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tentang penyelesaian benturan kepentingan antara bidang Pidsus dengan bidang Intelijen maupun Datun
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
B
Nota Dinas Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tentang penyelesaian benturan kepentingan antara bidang Pidsus dengan bidang Intelijen maupun Datun
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
Nota Dinas Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tentang penyelesaian benturan kepentingan antara bidang Pidsus dengan bidang Intelijen maupun Datun
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
SOP pelayanan publik pada masing-masing bidang dengan beberapa inovasi di berbagai bidang
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
SOP pelayanan publik pada masing-masing bidang dengan beberapa inovasi di berbagai bidang
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
SOP pelayanan publik pada masing-masing bidang dengan beberapa inovasi di berbagai bidang
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
B
SOP pelayanan publik pada masing-masing bidang
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
C
Foto dokumentasi vicon aplikasi SIPeDe (petugas PTSP)
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
Foto website, media sosial resmi dan banner
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
C
-
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
C
Foto aplikasi dan pelayanan tilang terpadu dan pelayanan persuratan terpadu (PTSP)
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
D
Foto inovasi aplikasi e-tilang 2.0 dan aplikasi SiPeDe
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
B
Hasil printout dari data survei satker melalui website/link yang di generate oleh website www.reformasibirokrasi.kejaksaan.go.id
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
Foto survei kepuasan masyarakat di website
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
C
Rekapitulasi hasil data survei satker
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan