Instansi : KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Satuan/Unit Kerja : KEJARI JAKARTA BARAT
Usulan : WBK/WBBM
Aplikasi : LKE Online - Kolaborasi (Versi 2.0) Update Agustus 2021
     
     
       
Area/ Indikator/ Pernyataan
Metadata
Nilai
Bukti Dukung
A. KOMPONEN PENGUNGKIT A    
A. 1. MANAJEMEN PERUBAHAN A.1    
    1. Tim Kerja A.1.1    
      a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? A.1.1.A
YA
sesuai dengan SK terlampir Nomor : KEP-36/M.1.12/Cp/02/2021
      b. Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? A.1.1.B
A
foto rapat dan daftar hadir pembentukan tim
    2. Rencana Pembangunan Zona Integritas A.1.2    
      a. Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.2.A
YA
dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM 2021
      b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.B
A
terlampir bukti dukung fasilitas sarana dan prasarana dan rapat evaluasi secara garis besar target berfokus kepada pelayanan dan penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan Lemahnya pengawan sehingga di bentuk sistem kerja yang secara cepat, tepat, dan profesional untuk melayani masyarakat
      c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? A.1.2.C
A
terlampir media Kejari Jakarata Barat : E-OFFICE , WEBSITE PENGADUAN DAN WEBSITE PELAYANAN , FACEBOOK , INSTAGRAM , GMAIL, DAN CONTACT CENTER WHATSAAP
    3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM A.1.3    
      a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? A.1.3.A
A
bukti dukung terlampir pelatihan pegawai, Kepala Kejaksaan Kejari Jakarta Barat sebagi Rool Model, foto fasilitas pelayanan dan sarana Prasaran Kejari Jakbar
      b. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? A.1.3.B
A
-Bukti Dukung Terlampir Rapat Evalusi bulan Januari, Februari, Maret , April
      c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? A.1.3.C
A
Bukti Dukung Terlampir Perbaikan Sarana dan Prasarana Kejaksaan Negeri Jakarta Barat
    4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja A.1.4    
      a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? A.1.4.A
YA
Absen Manual, Absen Digital dan Scan Muka, Foto Apel, dan Aplikasi Buku Tamu Digital Wajib Dilaksanakan sesuai SOP dan Pimpinan memberi contoh
      b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? A.1.4.B
A
dok. Terlampir SK. Agen Perubahan KEP-41/M.1.12/Cp/02/2021
      c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? A.1.4.C
A
dokumen Terlampir Pembentukan Tim dan Pengarahan Dari Pimpinan Membangun WBK/WBBM, aplikasi Absen Teknologi Scan Wajah , Serta Dispilin yang dicontohkan langsungf oleh pimpinan, dan foto qoutes-quotes
      d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? A.1.4.D
A
Foto Kegiatan Rapat dan Evaluasi seluruh pegawai kejari jakarta barat
           
A. 2. PENATAAN TATALAKSANA A.2    
    1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama A.2.1    
      a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? A.2.1.A
A
Dokumen SOP
      b. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? A.2.1.B
A
Dokumen SOP
      c. Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? A.2.1.C
A
dokumen Evaluasi dan Rapat Evalusi Para Kasi
    2. E-Office A.2.2    
      a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.A
A
Sistem Pengukuran kinerja sudah menggunakan teknologi informasi, Antara Lain : a. aplikasi E-Monev Smart, SAKTI, Satu DJA (dari Kemenkeu) b. Aplikasi E-Monev (dari Bappennas) c. Aplikasi CMS d. Aplikasi E-OFFICE e. Aplikasi SIPEDE (Surat Masuk-Surat Keluar) f. Aplikasi SICANA (Perencanaan) g. Aplikasi KNjakbar( Aplikasi Absen, Buku Tamu, Infromasi Perkara, Whistle Blowing, Info Tilang, Info Pengaduan , Dan Pengaduan Pelayanan)
      b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.B
A
Dokumen Aplikasi SIMKARI, Penerimaan Buku tamu, Absensi scan muka dan lokasi, aplikasi surat menyurat dan terlampir
      c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? A.2.2.C
A
dokumen Aplikasi E-Monev, CMS, E-OFFICE, SIPEDE, SICANA, WEBSITE KNJAKBAR terlampir
      d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? A.2.2.D
A
--Foto Rapat Monitoring dan Evaluasi Terlampir
    3. Keterbukaan Informasi Publik A.2.3    
      a. Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? A.2.3.A
A
--sk ppid Foto Sistem Digital Informasi Publik Website, Media Sosial Kejari Jakarta Barat, Contact Center Pengaduan, e-office pelayan, sk tim pengelolaan informasi
      b. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? A.2.3.B
A
Foto Rapat Monitoring dan Evaluasi
           
A 3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM A.3    
    1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi A.3.1    
      a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? A.3.1.A
YA
Terlampir Foto Rapat Kebutuhan Pegawai dan Penerimaan CPNS baru dipimpin Kepala Kejari JakBar ,rekapitulasi buzzeting dan Jumlah Kebutuhan Pegawai
      b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? A.3.1.B
A
-sk cpns dan sprint serta spmt cpns 2021 Dokumen Terlampir a. Dokumen Draft Mutasi Internal dari Kejari Jakarta Barat b. Dokumen Daftar Pegawai Pensiun c. Dokumen Jumlah Pegawai d. Rapat Usulan Pegawai Baru e. Pegawai CPNS 2021 Di Sambut Oleh Pimpinan sk cnps dan spmt cpns
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? A.3.1.C
A
foto Terlampir CPNS 2021 Penempatan KN Jakarta Barat danrekapitulasi buzzeting dan jumlah kebutuhan pegawai
    2. Pola Mutasi Internal A.3.2    
      a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? A.3.2.A
YA
POLA MUTASI INTERNAL DIMANA PER APRIL 2021 ADA 8 MUTASI PEGAWAI DI KEJARI JAKBAR Dokumen Rotasi Pegawai Internal Terlampir dengan SP yang di kelurarkan oleh Kejari Jakarta Barat
      b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? A.3.2.B
A
-POLA MUTASI INTERNAL POLA MUTASI SESUAI DENGAN SOP DAN KOMPETENSI SDM PEGAWAI KEJARI JAKARTA BARAT Dokumen Terlampir Mutasi Pegawai KN Jakbar
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.2.C
YA
Ya, jsSudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja.
    3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi A.3.3    
      a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? A.3.3.A
YA
Analyisis dilakukan dengan meilhat kinerja pegawai
      b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? A.3.3.B
B
sebagian besar rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai bukti dukung terlampir; a.diklat teknis dan transformasi teknologi b. pengembangan Fisik dan Mental CPNS 2021 c. Kesempatan Beasiswa Pegawai d. Assement CPNS Diklat TAK 2021 e. Pengembangan Kompetensi Pelayanan dengan mengundang Nara Sumber
      c. Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? A.3.3.C
A
persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan sebesar <25%; dokumen jumlah pegawai terlampir
      d. Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? A.3.3.D
B
sebagian besar pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensinnya;Infromasi Beasiswa Kerjasama Teknik 2021, Kesempatan Beasiswa Pegawai,
      e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? A.3.3.E
B
Kejari Jakarta Barat telah melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada sebagian besar pegawai, baik melalui Diklat yang dilaksanakan Badan Diklat Kejagung, In House Training, maupun pelatihan yang dilaksanakan oleh instansi lain; terlampir a.diklat teknis dan transformasi teknologi b. pengembangan Fisik dan Mental CPNS 2021 c. Kesempatan Beasiswa Pegawai d. Assement CPNS Diklat TAK 2021 e. Pengembangan Kompetensi Pelayanan dengan mengundang Nara Sumber
      f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? A.3.3.F
A
SKP 2019, SKP 2020, Laporan Bulan Perbidang, Laporan Disiplin Individu, Laporan Disiplin Kelompok,
    4. Penetapan Kinerja Individu A.3.4    
      a. Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? A.3.4.A
A
Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi, antara lain : a. SKP seluruh pegawai, b. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang telah ditanda tangani pada hari Senin tanggal 20 Januari 2021. c. Foto Evalusi Moitoring
      b. Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? A.3.4.B
B
Sebagian besar ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya; terlampir perjanjian Kinerja Kasi ,Terlampir Perjanjian Kinerja Pegawai, realisasi perjanjian kinerja
      c. Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? A.3.4.C
A
Setiap bulan masing-masing bidang membuat laporan progres kegiatan untuk selanjutnya dilakukan penilaian kinerja berbasis anggaran, Selain itu juga dilakukan pengukuran kinerja berbasis anggaran tiap-tiap Triwulan, Semester dan Tahunan , e -monev capaian realisasi setiap bulan
      d. Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? A.3.4.D
YA
Ya, jika hasil hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll). Foto Penghargaan Pegawai Dispilin dan Piagam Penghargaan Pegawai Displin terlapir foto pp 53 tentang disiplin pns
    5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai A.3.5    
      a. Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan?
A.3.5.A
A
unit kerja telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang sesuai dengan karakteristik unit kerja;dokumen terlampir terlampir Kode Etik PNS PP 53 Tahun 2010 dan surat pernyataan pegawai tidak disiplin menjalan tugas piket
    6. Sistem Informasi Kepegawaian A.3.6    
      a. Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? A.3.6.A
A
Secara kontinyu melakukan up date / entry data kepegawaian ke dalam Sistem Informasi Kepegawaian (SIMKARI), Setiap pegawai yang akan mengajukan usulan Kenaikan pangkat, Mutasi, Promosi, dll diwajibkan menyertakan bukti Up date Data Kepegawaian SIMKARI Bukti Dukung : 1. Foto Sistem Informasi Pegawai (SIMPEG). ; 2. Foto Papan Control Pegawai. 3. Foto Sistem Informasi Pegawai di Aplikasi Terbaru Kejari Jakarta Barat knjakbar.id 4. Dispilin Pegawai PP 53 Tahun 2010 5. laporan data pegawai
           
A. 4. PENGUATAN AKUNTABILITAS A.4    
    1. Keterlibatan pimpinan A.4.1    
      a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan? A.4.1.A
A
Rapat penyusunan recana kerja dipimpin langsung oleh Kejari Jakarta Barat Data Dukung : 1. Rapat penyusunan perencanaan dan notulen; 2. Apel Penandatanganan Peerjanjian Kinerja;
      b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja? A.4.1.B
A
Rapat penyusunan Perjanjian Kinerja dipimpin langsung oleh Kejari Jakarta Barat
      c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala? A.4.1.C
A
Setiap bulan meminta masing-masing bidang untuk melaporkan kinerja
    2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja A.4.2    
      a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada? A.4.2.A
YA
ya, junit kerja memiliki dokumen perencanaan lengkap. Telah disusun dokumen-dokumen, antara lain 1. Dokumen RENSTRA; 2. Dokumen Renja / RKT; 3. Dokumen Peerjanjian Kinerja Kasi dan Pegawai; 4Laporan Kinerja Anggaran Berbasis SMART); 6. Laporan Zona Integritas dan reformasi Birokrasi, Laporan E-Monev Januari-April, Laporan Insendentil, 5. Dokumen SKP.
      b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil?
A.4.2.B
YA
ya, jika perencanaan telah berorientasi hasil.
      c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? A.4.2.C
YA
unit kerja memiliki IKU.dokumen Terlampir
      d. Apakah indikator kinerja telah SMART? A.4.2.D
A
Laporan E-Monev Januari -April Realisasi Kinerja
      e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? A.4.2.E
YA
unit kerja telah menyusun laporan kinerja tepat waktu.
      f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? A.4.2.F
B
Sebagian pelaporan kinerja belum memberikan informasi tentang kinerja;
      g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? A.4.2.G
YA
jika terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja. Laporan E-Monev
      h. Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? A.4.2.H
B
Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh sebagian SDM yang kompeten; Laporan E Monev dan Evalusi dan Monitoring
           
A. 5. PENGUATAN PENGAWASAN A.5    
    1. Pengendalian Gratifikasi A.5.1    
      a. Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? A.5.1.A
A
Public Campaign dilakukan dengan beberapa cara, antara lain : 1. Banner Anti Gratifikasi; 2. Kotak Saran; 3. Alur Pengaduan Masyarakat; 4. Banner Laporan Pengaduan; 5. Pembuatan LHKPN dan LHKASN; 6. SMS Comand Center; 7. Sekretariat Pengendalian Gratifikasi. 8. Website Pengaduan Masyarakat Website knjakbar.id 9. Media Sosial Facebook, Instagram, Email Pengaduan gratifikasi 10.WA Group Pengawasan 11. Alur Penerimaan Pengaduan Masyarakat 12. Aplikasi
      b. Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? A.5.1.B
A
Ya, telah diterbitan SK Kajari Jakarta Barat Tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Implementasi : - Menyediakan Ruang Penerimaan Laporan Gratifikasi Inovasi : - Membuat Aplikasi
    2. Penerapan SPIP A.5.2    
      a. Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? A.5.2.A
B
Kejari Jakarta Barat telah membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi; SK TIM PENGENDALI SPIP
      b. Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? A.5.2.B
B
Kejari Jakarta Barat telah melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi; SK TIM PENGENDALI SPIP , Identifikasi Masalah , dan solusi Masalah
      c. Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? A.5.2.C
A
unit kerja melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang sesuai dengan karakteristik unit kerja; SK TIM SPIN NOTA DINAS DAN RAPAT EVALUASI
      d. Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? A.5.2.D
A
SPIP telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait; FOTO EVALUSI DAN RAPAT KEPADA SELURUH PEGAWAI
    3. Pengaduan Masyarakat A.5.3    
      a. Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? A.5.3.A
A
---YA dengan membentuk tim pelayanan dan berinovasi menggunakan media untuk pengaduan masyarakat sk tim dan bukti sosialisasi media pengaduan terlampir, LINK LAPOR DI WEBSITE https://www.kejari-jakbar.go.id/
      b. Penanganan Pengaduan Masyarakat A.5.3.B    
        1. Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti A.5.3.B.1   0
        2. Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses A.5.3.B.2   0
        3. Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti A.5.3.B.3   0
      c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? A.5.3.C
C
- monitoring pengaduan sangat cepat dengan membuka semua akses media pengaduan setiap harinya
      d. Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? A.5.3.D
C
- sudah di tindak lanjuti seperti memperbaiki pelayanan yang ada di kejaksaan negeri jakarta barat sepeti memperbaiki dan memperluas ruang tunggu di kejari masyarakat
    4. Whistle-Blowing System A.5.4    
      a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? A.5.4.A
YA
Whistle Blowing System sudah di internalisasi di lingkungan Kejari Jakarta Barat, antara lain : 1. Pembentukan Tim Perlindungan Pelaporan; 2. Penyusunan SOP Perlindungan Pelaporan;
      b. Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? A.5.4.B
A
Kejari Jakarta Barat telah menerapkan kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan organisasi. Inovasi terkait pelaksanaan Whistle Blowing System yaitu : - Menyedian Ruang Penerimaan Laporan website kejari jakarta barat - Penerapan SOP - contact pengaduan Whistle Blowing System
      c. Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? A.5.4.C
B
- di evalusi secara berkala bersama tim yang telah di bentuk bukti terlampir
      d. Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? A.5.4.D
B
Dokumen Terlampir Rapat Evaluasi Setiap Bulan
    5. Penanganan Benturan Kepentingan A.5.5    
      a. Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? A.5.5.A
A
Whistle Blowing System sudah di internalisasi di lingkungan Kejari Jakarta, Barat antara lain : 1. Pembentukan Tim Penanganan Benturan Kepentingan dan sk terlampir;
      b. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? A.5.5.B
A
- tberdasarkan hasil rapat dan berbagai kesempatan acara pegawai telah di sosialisasikan tim penanganan benturan kepentingan
      c. Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? A.5.5.C
A
penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke seluruh layanan;
      d. Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? A.5.5.D
C
Jika penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi secara berkala oleh unit kerja terlampir rapat evaluasi;
      e. Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? A.5.5.E
A
Jika seluruh hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja;
           
A. 6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK A.6    
    1. Standar Pelayanan A.6.1    
      a. Apakah terdapat kebijakan standar pelayanan? A.6.1.A
A
Maklumat Pelayanan Tamu dan Pelayanan PTSP telah dibuat dan ditempel di Ruang PTSP serta tempat-tempat terkait dengan pelayanan / penerimaan tamu.
      b. Apakah standar pelayanan telah dimaklumatkan? A.6.1.B
A
Maklumat Pelayanan Tamu dan Pelayanan PTSP telah dibuat dan ditempel di Ruang PTSP serta tempat-tempat terkait dengan pelayanan / penerimaan tamu.
      c. Apakah terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan? A.6.1.C
A
Kejari Jakarta Barat telah menerapkan seluruh SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait SOP yang sesuai dengan karakteristik unit kerja; Inovasi yang telah dilakukan Kejari Jakarta Barat, antara lain : 1. Persidangan Perkara Pidana secara daring (Vicon), 2. E-Office di PTSP, untuk memberikan informasi secara langsung kepada masyarakat, 3. SMART PIDUM, untuk memberikan informasi kepada publik terkait perkembangan penanganan perkara PIDUM, 4. E-Lapdu, untuk melayani publik yang akan menyampaikan keluhan terhadap pegawai, 5. Video Tron, untuk memberikan informasi kepada publik tentang kegiatan Kejari Jakarta Barat, 6. Bantuan Hukum Online, 7. Video Converance dalam pelayanan Bantuan Hukum, 8. Pemeriksan secara online di bidang PIDSUS dan PIDUM,
      d. Apakah telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP? A.6.1.D
A
Kejari Jakarta Barat telah melakukan reviuw dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan menyediakan pengaduan Masyarakat melalui aplikasi Jelambar dengan alamat website www.knjakbar.id dan telah disosialisasikan melalui media dan juga unit kerja berinisiatif melakukan reviuw dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP;rapat evlauasi pelayanan setiap bulan seluruh pegawai
    2. Budaya Pelayanan Prima A.6.2    
      a. Apakah telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima? A.6.2.A
A
informasi pelayanan dapat diakses melalui berbagai media seperti di Aplikasi ( Jelambar papan pengumuman, website, media sosial, media cetak, media televisi, radio dsb);
      b. Apakah informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media? A.6.2.B
A
informasi pelayanan dapat diakses melalui berbagai media seperti di Aplikasi ( Jelambar papan pengumuman, website, media sosial, media cetak, media televisi, radio dsb);
      c. Apakah telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar?
A.6.2.C
B
telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar dan sudah diimplementasikan; Reward Pegawai Dispilin dan punishment pernyataan Pegawai Yang tidak Dispilin terlampir
      d. Apakah telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi? A.6.2.D
A
pelayanan di Kejari Jakarta Barat sudah dilakukan secara terpadu / terintegrasi di Ruang PTSP yang dilengkapi dengan sarana Teknologi Informasi E-Office, Ruang Laktasi, Ruang Tamu, Kantin Kejujuran, Ruang Koordinasi dengan Penyidik;
      e. Apakah terdapat inovasi pelayanan? A.6.2.E
A
Kejari Jakarta Barat telah memiliki inovasi pelayanan yang berbeda dengan unit kerja lain dan mendekatkan pelayanan dengan masyarakat, antara lain : 1. Persidangan Perkara Pidana secara daring (Vicon), 2. E-Office di PTSP, untuk memberikan informasi secara langsung kepada masyarakat, 3. SMART PIDUM, untuk memberikan informasi kepada publik terkait perkembangan penanganan perkara PIDUM, 4. E-Lapdu, untuk melayani publik yang akan menyampaikan keluhan terhadap pegawai, 5. Video Tron, untuk memberikan informasi kepada publik tentang kegiatan Kejati DKI Jakarta, 6. SI JAMPANG MUDA, untuk Pelayanan Pengamanan Pembangunan Strategis Daerah, 7. Bantuan Hukum Online, 8. Video Converance dalam pelayanan Bantuan Hukum, 9. Pemeriksan secara online di bidang PIDSUS, 10. Aplikasi Buku Tamu yang tyerintegrasi dengan Aplikasi knjakbar.id 11. Absensi Online scan Muka dengan akse lokasi absensi yang bisa di lihat 12. Aplikasi Pelayanan Masyarakat Jelambar (Jendela Layanan Adhyaksa Jakarta Barat)
    3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan A.6.3    
      a. Apakah telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan? A.6.3.A
B
Survei tentang kepuasan masyarakat terhadap pelayanan telah dilakukan, baik melalui media elektronik maupun konvensiaonal (Kotak Saran). Hasil Survei juga ditampilkan dalam website;
      b. Apakah hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka? A.6.3.B
A
hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses melalui berbagai media (Aplikasi Jelambar, papan pengumuman, website, media sosial, media cetak, media televisi
      c. Apakah dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat? A.6.3.C
B
dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar hasil survey kepuasan masyarakat;
     
     
B. 2. KOMPONEN HASIL (ZI) B    
  1. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN B.1    
    A. NILAI SURVEY PERSEPSI KORUPSI (SURVEY EKSTERNAL) B.1.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
    B. PERSENTASE TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP INTERNAL DAN EKSTERNAL) B.1.B   LAPORAN SATKER ATAS TEMUAN PENGAWASAN (TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN) - PROSENTASE JUMLAH TEMUAN DIBAGI TINDAK LANJUT DIKALI 100%
             
  2. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK B.2    
    A. NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN (SURVEY EKSTERNAL) B.2.A   LAKUKAN SURVEI INDEPENDEN
             
      NILAI TOTAL  
 
 
 
 
Neo LKE Online Sinori Versi 2.0 Juli 2021
Created by Chendia Studio untuk Bagian Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung RI
Menara Kartika Adhyaksa Lantai 7. Biro Perencanaan, Jl. Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan